Menurut Angginak, Papua tidak membesarkan manusia dengan kata-kata, melainkan lewat alam yang luas, tanah yang harus dipijak dengan hormat, dan waktu yang menanamkan kesabaran. Bagi orang asli Papua, tanah bukan sekadar ruang hidup, melainkan ibu yang memberi makan, melindungi, dan menegur saat keseimbangan dilanggar.

“Dari tanah inilah manusia belajar mengenali asal-usulnya, memahami posisinya dalam kehidupan, dan menyadari ke mana kelak ia akan kembali,” tulis Angginak.

Tanah simpan nilai dan aturan hidup

Ia menyebut tanah Papua menyimpan lebih dari kekayaan alam. Di dalamnya ada nilai, aturan hidup, dan ingatan kolektif yang diwariskan turun-temurun. Bukit, danau, hutan, dan sungai bukan hanya bentang geografis, melainkan penanda sejarah dan identitas. Alam tidak diperlakukan sebagai objek untuk ditaklukkan, tetapi sebagai subjek kehidupan yang diajak hidup berdampingan.

Relasi manusia dan alam dibangun atas dasar saling menjaga. Alam memberi kehidupan, manusia bertanggung jawab merawatnya. Prinsip itu hadir dalam praktik membuka kebun, mengambil hasil hutan, hingga ritual adat yang selalu mempertimbangkan keseimbangan.

“Sebelum mengenal pendidikan formal, orang asli Papua telah belajar tentang kehidupan melalui tanah yang dipijaknya, air yang diminumnya dan hutan yang menaunginya,” tulisnya.

Tanah penopang ekonomi dan pelayanan 

Angginak menekankan tanah sebagai ibu yang membesarkan manusia sehingga manusia wajib menjaga, merawat, memelihara, dan mengelola hasilnya. Hasil tanah mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, mendukung pelayanan gereja, dan membiayai sekolah anak demi masa depan gereja dan bangsa di tanah Papua.

“Orang asli Papua bisa hidup tanpa uang tetapi tidak bisa hidup tanpa tanah. Oleh karena itu membudayakan merawat tanah dan hutan dengan sehat demi masa depan anak dan cucu,” tegasnya.

Ia mengingatkan, menjual tanah dan hutan kepada pihak lain berarti menciptakan kemiskinan panjang bagi keluarga. Anak cucu akan bergantung pada orang lain karena kehilangan tanah dan hutan. “Manusia boleh beranak cucu tetapi tanah dan hutan tidak bisa beranak cucu. Jadi jangan santai-santai, biasa-biasa, tetapi bangkit bersatu, sepikir selamatkan sesama manusia dan selamatkan tanah dan hutan Papua.”

Semua profesi dibesarkan dari tanah

Angginak menyebut pentingnya tanah karena semua infrastruktur dibangun di atas tanah: rumah, hotel, kantor, bandara tempat pesawat parkir, jalan untuk mobil dan motor. Manusia tidur, berjalan, dan dibesarkan oleh tanah lewat kekayaan yang Tuhan siapkan.

“Hari ini setiap orang menjadi kepala kampung, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, MRP, DPRD, DPRP, DPR-RI, akademisi, musisi, pengusaha, petani, pimpinan gereja, TNI/Polri, ASN, dokter, perawat, LSM, politisi, dan lainnya, semua dibesarkan melalui hasil olahan tanah,” tulisnya. Karena itu, semua komponen yang bekerja di atas tanah ini wajib merawat tanah sebagai mama yang melahirkan dan membesarkan manusia.

Ajak baca buku tentang tanah Papua

Bagi yang ingin mengetahui pentingnya tanah untuk masa depan generasi emas Papua, Angginak merekomendasikan buku karangannya berjudul "Tanah Kami Masa Depan Kami". Buku tersedia di Toko Buku Allah Ninom Wamena, Cafe Kopi Lani Mendek Wamena, dan Kedai Kopi Tiom Lanny Jaya.

“Selamatkan tanah dan hutan Papua, berarti anda selamatkan manusia Papua. Anda tidak selamatkan tanah dan hutan Papua berarti anda tidak selamatkan manusia Papua,” tutup Angginak Sepi Wanimbo, Pegiat Literasi Papua Pegunungan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan menjadi bagian rangkaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Regional Papua.

Wamendagri Akhmad Wiyagus mengatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk lewat peningkatan layanan kesehatan.

“Pengobatan massal ini memberikan akses kesehatan kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana deteksi dini berbagai penyakit,” ujar Wamendagri.

Ia menegaskan kesehatan merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, berbagai program pelayanan kesehatan perlu terus diperluas agar manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung.

Kegiatan juga diisi donor darah yang melibatkan berbagai instansi kesehatan di Kota Jayapura. 

Asisten III Setda Papua Suzana Wanggai menyebut donor darah bernilai kemanusiaan besar karena dapat membantu menyelamatkan nyawa.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi dalam donor darah. Setetes darah yang disumbangkan dapat membantu dan menyelamatkan sesama,” kata Suzana.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Papua Beery Wopari menjelaskan pelayanan kesehatan didukung sekitar 80 tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas di Kota Jayapura.

Pelayanan mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi dengan dokter spesialis, pengobatan gratis, serta donor darah. 

Pemprov Papua berharap kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pasokan crude oil yang dibawa MT Gamkonora akan menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan bahan baku bagi operasional kilang nasional.

Kehadiran muatan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan produksi BBM guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat, sektor industri, serta berbagai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, mengatakan bahwa kedatangan MT Gamkonora merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang.

MT Gamkonora

“Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi nasional melalui pengelolaan rantai pasok yang terencana dan terintegrasi. Kedatangan MT Gamkonora menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan stok energi dalam negeri sekaligus mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth, Senin 22 Juni 2026.

MT Gamkonora sebelumnya bertolak dari Arzew, Aljazair, pada 14 Mei 2026 sebelum melanjutkan pelayaran menuju Indonesia. Selama perjalanan, operasional kapal dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, dan ketepatan waktu kedatangan. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi guna menjaga keandalan distribusi energi dari titik asal hingga tiba di lokasi tujuan.

Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai persiapan operasional untuk memastikan proses penerimaan muatan dapat berjalan lancar. 

Persiapan tersebut meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan distribusi lanjutan. 

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan crude oil dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan operasional kilang.

Menurut Roberth, kesiapan dalam menerima pasokan energi strategis merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional di seluruh rantai logistik energi guna memastikan setiap pasokan dapat diterima dan dikelola secara optimal.

“Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, armada, serta sistem logistik yang mendukung distribusinya. Kami terus memastikan seluruh aspek tersebut berjalan secara optimal agar pasokan energi nasional tetap aman, andal, dan berkelanjutan,” tambah Roberth.

Melalui pengelolaan pasokan yang terencana, dukungan armada yang andal, serta koordinasi operasional yang kuat, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan energi nasional. 

Kehadiran MT Gamkonora menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasokan energi yang aman, stabil, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Dampak kekeringan mengakibatkan kerugian pada sektor perkebunan dan peternakan yang menjadi sumber penghasilan utama warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika tidak ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Bencana kekeringan terakhir dilaporkan terjadi pada 2022. Saat ini warga kembali melaporkan kekeringan yang melanda wilayah Kuyawage, Lanny Jaya.

Salah satu pemuda Kuyawage, Demis Wene Tabuni, berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta Pemkab Lanny Jaya, Nduga, dan Puncak segera memberikan perhatian. 

Ia meminta pendataan dan penanganan dilakukan sedini mungkin agar tidak menimbulkan korban jiwa.

“Pemerintah dapat kontrol masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau korban jiwa,” kata Demis Tabuni.

Demis menegaskan informasi yang disampaikan merupakan laporan awal. Pihaknya akan memberikan update perkembangan situasi di lapangan selanjutnya.

“Ini merupakan informasi awal untuk disampaikan sebagai laporan dan selanjutnya akan kami update,” ujarnya.

Kekeringan di Kuyawage berdampak langsung pada ketahanan pangan warga karena mayoritas menggantungkan hidup dari hasil kebun dan ternak.

Diketahui, Distrik Kuyawage adalah salah satu wilayah administratif tingkat kecamatan yang berada di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Terletak di pedalaman Papua Pegunungan  dengan ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut, wilayah ini dikenal dengan kondisi geografisnya yang menantang dan cuaca yang ekstrem.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Di booth ini, pengunjung bisa menikmati sajian kuliner Bright Store, produk lokal premium UMKM mitra binaan Pertamina, serta promo khusus Bright Gas.

Konsumen dapat mengikuti program trade-in dengan menukarkan 2 tabung LPG 3 Kg menjadi 1 tabung Bright Gas 5,5 Kg secara gratis, belum termasuk isi gas. Konsumen tidak perlu membawa tabung ke area Jakarta Fair 2026 karena petugas Bright Gas akan membantu proses pengambilan dan pengiriman sesuai lokasi outlet terdekat dan jangkauan layanan yang berlaku.

Selain itu, konsumen juga bisa membeli tabung perdana beserta isi, maupun isi ulang Bright Gas 5,5 Kg dan Bright Gas 12 Kg menggunakan aplikasi MyPertamina tanpa minimum pembelian, dengan keuntungan potongan langsung Rp10.000 per tabung, gratis ongkos kirim wilayah Jabodetabek sesuai ketentuan, serta merchandise limited edition Bright Gas Inul–Adam selama persediaan masih ada.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan promo Bright Gas di Jakarta Fair 2026 memudahkan masyarakat yang ingin beralih ke Bright Gas. 

Pada acara ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan manfaat Bright Gas sebagai LPG non-subsidi kepada konsumen.

“Kami ingin masyarakat semakin mudah mengenal dan menggunakan Bright Gas untuk kebutuhan sehari-hari. Di Jakarta Fair 2026, konsumen bisa menikmati promo pembelian, isi ulang, hingga trade-in (menukar) LPG 3 kg ke Bright Gas dengan proses yang mudah dan berbagai keuntungan langsung,” jelas Kitty Jumat 19 Juni 2026.

Tak hanya promo Bright Gas, di booth Bright Store by Pertamina pengunjung dapat menikmati promo paket tas karakter serba Rp100.000 yang berisi produk UMKM pilihan, merchandise MyPertamina dengan spesial poin, games berhadiah, menu kolaborasi spesial Bright Store dengan UMKM mitra binaan Pertamina seperti Monster Burger Rendang, Ubi Cilembu Panggang Cheesy, Seasalt Java Milk Tea Cheese dan cemilan khas Semarang (tahu petis & tahu bakso),dll hanya ada di Jakarta Fair 2026. Pengunjung juga bisa bertransaksi menggunakan MyPertamina untuk mendapatkan poin dan menukarkannya dengan merchandise pilihan.

"Jakarta Fair selalu ramai dengan masyarakat yang ingin berlibur, berbelanja, dan menikmati berbagai aktivitas bersama keluarga. Karena itu, booth Bright Store by Pertamina kami buat agar pengunjung bisa mampir, menikmati menu pilihan, sekaligus bertransaksi lebih mudah menggunakan MyPertamina dalam satu area,” pungkas Kitty.

Pengunjung dapat menikmati seluruh promo dan aktivasi tersebut di booth Bright Store by Pertamina, Kios F&B K-74 (Area Outdoor Hall D, Depan Gate G), JIExpo Kemayoran. Informasi lebih lanjut terkait promo Bright Gas bisa diakses melalui Instagram @brightgas, website mypertamina.id, aplikasi MyPertamina, atau Pertamina Contact Center 135.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Merasa difitnah dan dirugikan, pria bernama Sugeng itu kini menempuh jalur hukum dengan melaporkan pemilik akun yang diduga menyebarkan tuduhan tersebut ke pihak kepolisian.

Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh akun Facebook bernama "Rafa Tawon".

Kuasa pendamping keluarga dari Tim Bantuan dan Pendampingan Bantuan Hukum (BPBH) Grobogan, Yuniar Hadi Prakoso, mengatakan unggahan yang dipersoalkan muncul pada 4 Juni 2026 di grup Facebook "Jual Beli Area Purwodadi, Brati dan Sekitarnya".

Dalam unggahan itu, akun tersebut mengunggah foto sebuah truk dan foto Sugeng disertai narasi yang menyebut dirinya sebagai pencuri, penadah truk, serta pecatan TNI.

"Klien kami merasa dirugikan karena dalam unggahan tersebut disebut sebagai pencuri, penadah truk, dan pecatan tentara. Tuduhan itu tidak benar dan telah mencemarkan nama baik yang bersangkutan," ujar Yuniar, Jumat 19 Juni 2026.

Menurut Yuniar, keluarga memiliki dokumen resmi berupa Surat Keputusan (SK) pensiun yang diterbitkan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai bukti bahwa Sugeng mengakhiri masa dinasnya secara resmi pada tahun 2022  Jadi, ia bukan karena diberhentikan atau dipecat.

"Kami memiliki SK pensiun resmi. Jadi tuduhan bahwa klien kami merupakan pecatan TNI tidak berdasar," tegasnya.

Selain itu, pihak keluarga mengaku tidak pernah menerima surat panggilan, pemberitahuan, maupun klarifikasi terkait tuduhan yang disebarkan melalui media sosial tersebut.

Bahkan, Sugeng mengaku tidak mengenal pemilik akun yang mengunggah tuduhan tersebut dan tidak mengetahui dasar dari pernyataan yang dituliskan dalam unggahan itu.

"Dari pengakuan klien, ia tidak mengenal akun yang memfitnah tersebut. Tidak pernah ada komunikasi sebelumnya dan keluarga juga tidak mengetahui apa dasar tuduhan itu," lanjut Yuniar.

Sugeng mengaku baru mengetahui adanya unggahan tersebut setelah diberitahu oleh anak dan adiknya. Pasalnya, ia tidak memiliki akun media sosial.

Saat unggahan itu beredar pada 4 Juni 2026, Sugeng mengaku sedang berada di Jambi untuk bekerja sebagai sopir angkutan sawit dan limbah.

"Saya tahunya dari anak dan adik saya. Saya sendiri tidak punya akun Facebook atau media sosial lainnya. Waktu itu saya sedang bekerja di Jambi," kata Sugeng.

Setelah pensiun dari TNI pada 2022, Sugeng sempat bekerja sebagai petani sebelum kembali menjadi sopir pada 2024.

Merasa kehormatan dan reputasinya dirusak akibat unggahan tersebut, Sugeng melalui pendamping hukumnya melaporkan kasus itu ke kepolisian agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan atau tanggapan resmi dari pemilik akun Facebook yang dilaporkan terkait tuduhan yang disampaikan dalam unggahan tersebut. 

[Redaktur: Hotbert Purba]

Lahan tersebut disiapkan untuk menanam komoditas strategis seperti ubi jalar, jagung, wortel, kentang, kedelai, dan bahan pangan pokok lainnya.

Melihat luas lahan dan besarnya upaya warga, masyarakat Kampung Yubumabur menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya memberi dukungan konkret berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian. 

Bantuan yang dibutuhkan meliputi bibit unggul, pupuk, serta alat pertanian agar hasil panen optimal dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti aspirasi ini secara resmi, perwakilan masyarakat atau aparat kampung Yubumabur akan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Lanny Jaya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lanny Jaya.

Surat permohonan dengan melampirkan data luas lahan yang dibuka, jumlah kepala keluarga atau petani yang terlibat, jenis tanaman yang akan dibudidayakan, serta dokumentasi kegiatan pembukaan lahan.

Kegiatan pembukaan lahan besar di Kampung Yubumabur telah sejalan dengan petunjuk Bupati Lanny Jaya dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah. 

Dengan adanya dukungan sarana prasarana dari pemerintah, diharapkan produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani setempat makin terjamin.

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya diharapkan segera merespons aspirasi masyarakat Kampung Yubumabur agar program ketahanan pangan lokal berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi warga.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan diawali diskusi panel menghadirkan dua narasumber: Marsela Tabuni dan Angginak Sepi Wanimbo, pegiat literasi muda Papua Pegunungan.

Marsela Tabuni menegaskan pentingnya generasi muda gereja dan bangsa belajar sejarah orang asli Papua. “Hari ini jika generasi muda lebih banyak belajar sejarah orang lain maka kita akan mudah tertipu. Tetapi belajar sejarah sendiri, kita akan berdiri kuat di atas negeri dan tanah Papua,” ujarnya.

Ia mengajak anak muda mengenali jati diri untuk menata masa depan yang penuh harapan.

Angginak Sepi Wanimbo menyampaikan, Tuhan menempatkan orang asli Papua di tanah ini dengan bahasa, budaya, dan ras tersendiri. “Orang asli Papua hidup dengan kearifan lokal. Mereka jaga tanah sebagai ibu yang melahirkan dan membesarkan. Hutan sebagai supermarket, sebagai napas kehidupan,” katanya.

Menurut Angginak, tugas orang asli Papua adalah merawat tanah dan hutan. “Jika tidak diberi pupuk secara teratur, maka hilangnya warisan kekayaan bagi orang asli Papua.”

Ia juga menyoroti operasi Proyek Strategis Nasional di Merauke. “Menurut pemerintah pusat, PSN untuk kesejahteraan orang asli Papua. Tapi menurut orang asli Papua, PSN untuk orang luar. Terbukti hari ini pekerja di perusahaan yang operasi adalah sahabat-sahabat dari nusantara, sementara anak daerah jadi penonton,” ungkapnya.

Angginak menilai kegagalan pemimpin gereja, pemerintah, dan adat melindungi tanah, gunung, dan manusianya. Ia berpesan agar pemimpin daerah bijaksana dalam program pembangunan di tanah Papua.

Angginak berpesan kepada sarjana muda Papua agar menjadikan ilmu sebagai senjata untuk selamatkan hutan, tanah, dan manusia. “Jangan jadikan ilmu untuk mempersulit, menyiksa, membunuh, atau mencuri. Tapi gunakan keterampilan untuk menolong sesama,” tegasnya.

Ia menekankan, Papua bukan tanah kosong. “Sejak Tuhan ciptakan, Papua sudah ada penduduknya yaitu orang asli Papua yang hidup berkarya, beranak cucu di negeri ini. Jadi anggapan Papua tanah kosong itu kebohongan besar,” kata Angginak.

Ia mengajak orang asli Papua bersatu. “Jangan bermimpi orang dari negara luar akan datang bantu derita orang asli Papua. Orang asli Papua sendiri saatnya bangkit menentukan masa depan dengan semangat.”

Usai diskusi, Angginak yang juga pegiat literasi menyerahkan dua buku karya anak Papua kepada Marsela Tabuni. Buku itu berjudul "Sejarah Kepemimpinan 6 Pemuda Baptis Papua" dan karangan Socratez Sofyan Yoman bertema "Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua". Buku diserahkan untuk Lapak Baca di Tugu Menara Salib Jayawijaya, Wamena.

“Penyaluran buku ini upaya nyata ajak anak muda budayakan membaca di kampus, gereja, komunitas, dan kantor pelayanan,” ujar Angginak.

Ia menilai literasi cara efektif mencerdaskan dan menolong sesama. Karena itu ia meminta pemimpin gereja membuka kelas literasi di setiap tempat pelayanan. “Pemerintah dan gereja bangun sarana megah, tapi jika pembangunan manusianya lemah, kita akan jadi tamu di negeri sendiri,” katanya.

Angginak mengajak belajar dari honai, gereja, komunitas literasi, dan sekolah untuk siapkan generasi muda berkualitas dan takut akan Tuhan. “Penduduk orang asli Papua terus berkurang. Jangan bedakan gunung dan pantai. Saatnya orang asli Papua dari Sorong sampai Merauke bersatu selamatkan manusia, hutan, dan tanah Papua,” tegasnya.

Ketua Pemuda Baptis Wilayah Hubula, Yeslin Yoman, menyampaikan terima kasih kepada narasumber. Ia menyebut kegiatan positif seperti ini akan terus dilakukan. “Kami minta dukungan doa, daya, dan dana dari tokoh, kader, intelektual, serta semua pihak,” ujarnya.

Yeslin menambahkan, diskusi panel dan pemutaran film akan digelar rutin di setiap gereja. Ia mengajak generasi muda bersatu memajukan pelayanan Tuhan dengan bergandengan tangan.

Kegiatan nonton bareng dan diskusi ini jadi ruang bersama pemuda lintas gereja di Wamena untuk merawat identitas, memperkuat literasi, dan menjaga tanah Papua lewat aksi nyata.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kampung Karunggame dipilih sebagai kampung percontohan. “Dari 13 kampung, salah satu kampung yang sudah memulai usaha sesuai arahan kami adalah Karunggame. Ini jadi contoh untuk menggerakkan kampung lain agar semangat menggali kekayaan alam di sekitarnya,” ujar Wanti Wakerkwa, dikutip Senin 15 Juni 2026.

Kepala Distrik Wanti menegaskan penyaluran bantuan ini mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, yakni Lanny Jaya mandiri, cerdas, dan sehat. “Kami mulai gebrakan pembangunan dari kampung masuk ke kota. Kami kawal dan dukung penuh agar masyarakat benar-benar merasakan pembangunan dari dusun ke kota,” katanya.

Kepala Distrik Bugukgona, Wanti Wakerkwa menyamaikan bibit ikan di kolam masyarakat setempat.

Ia menambahkan, bantuan pembibitan akan terus disalurkan ke kampung lain jika sudah memulai usaha sesuai kemampuan dan potensi masing-masing.

Selain ikan dan kelinci, pihaknya juga butuh dukungan dinas terkait untuk bibit kopi, babi, serta modal usaha bagi warga yang sudah punya kios di Distrik Bugukgona.

Ia mengajak Ajak sarjana pulang bangun kampung. “Kekayaan alam yang Tuhan siapkan di setiap kampung ini luar biasa. Masyarakat butuh pendampingan. Saya ajak sarjana yang di kota pulang untuk ciptakan lapangan kerja, buka usaha, dukung ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar warga tidak hanya menunggu formasi CPNS atau tahun politik. “Sesuai jurusan dan ilmu, buka ruang kerja sederhana tapi bermanfaat. Lama-lama usaha akan besar, disegani, dan dihargai semua kalangan,” kata Wanti.

Menyikapi dampak efisiensi anggaran dari pusat hingga daerah, Wanti mengajak kepala kampung dan tokoh gereja bersatu membuka lahan kebun. Tujuannya meningkatkan ekonomi keluarga. Ia juga meminta warga menjaga kedamaian lingkungan dan mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

Sementara, Kepala Kampung Karunggame, Yunani Wenda, menyampaikan terima kasih atas bantuan bibit ikan dan kelinci. “Ibu Kepala Distrik punya hati besar bantu kami. Sentuhan langsung pemerintah distrik benar-benar bangkitkan semangat kami untuk fokus kelola usaha ini,” ucap Yunani.

Ke depan, pihaknya akan jalankan program usaha lain. Ia berharap dukungan Distrik dan dinas terkait untuk kemajuan pembangunan berkelanjutan di Bugukgona.

Penyaluran bibit ini diharapkan memicu 12 kampung lain di Distrik Bugukgona mengembangkan potensi perikanan, peternakan, dan perkebunan. Dengan pendampingan tepat, kemandirian ekonomi dari tingkat kampung diyakini bisa terwujud.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Peluncuran ditandai dengan order perdana dari Pasar Sentral Hamadi, Jalan Perikanan Hamadi, menuju SD NU Doyo Baru di kawasan Doyo Baru. Order perdana menggunakan armada Daihatsu Xenia warna cokelat. Ini sekaligus menegaskan kesiapan layanan Mobil Dengan Barang mendukung kebutuhan pengangkutan dan mobilitas warga Jayapura.

Head of Subdivision Maxim Jayapura Yoseph Nggauk mengatakan layanan ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat yang perlu membawa penumpang dan barang dalam satu perjalanan.

“Masyarakat sering keluarkan biaya tambahan saat bawa barang dalam jumlah tertentu karena harus pesan transportasi dan pengiriman terpisah. Lewat layanan ini, pelanggan gabungkan dua kebutuhan dalam satu perjalanan. Lebih praktis dan bantu hemat pengeluaran,” ujar Yoseph.

Melalui layanan ini, pelanggan bisa membawa barang sekaligus mendampinginya selama perjalanan. Tidak perlu pesan layanan pengiriman terpisah.

Fitur tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan:
1. Pengangkutan perlengkapan usaha - pedagang bisa antar dagangan langsung ke toko/tujuan
2. Barang belanja jumlah besar - warga tidak repot bolak-balik dari pasar/mall
3. Kebutuhan pindahan skala kecil - pindah kos atau antar barang rumah tangga jadi lebih mudah.

Dukung mobilitas dan ekonomi lokal Jayapura, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Papua, mobilitas masyarakat Jayapura terus berkembang. Kehadiran Mobil Dengan Barang diharapkan jadi alternatif transportasi fleksibel. Sekaligus bantu warga hemat waktu dan biaya dalam aktivitas sehari-hari.

Maxim berkomitmen kembangkan layanan berkelanjutan. Inovasi ini relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan satu kendaraan untuk orang dan barang, warga Jayapura kini punya opsi transportasi yang lebih efisien. Hemat ongkos, hemat waktu, barang tetap terpantau selama perjalanan.

[Redaktur: Sandy]

Ketua Umum ReJO for Prabowo Gibran, Ir. Darmizal MS, menyatakan bahwa program MBG bukan sekadar program pemerintah biasa, melainkan sebuah ikhtiar besar negara untuk mempersiapkan Generasi Emas Indonesia melalui pemenuhan gizi, penghapusan stunting, peningkatan kualitas kesehatan, serta pembangunan kecerdasan anak-anak Indonesia.

“MBG adalah program kemanusiaan dan program peradaban. Program ini lahir dari visi besar Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasarnya berupa asupan gizi yang baik. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaannya merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita luhur bangsa," ujar Darmizal Kamis 4 Juni 2026.

ReJO menilai, keputusan Presiden melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan BGN menunjukkan bahwa Presiden tidak mentolerir kegagalan tata kelola, kelemahan pengawasan, maupun berbagai persoalan yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, ReJO menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, independen, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Indonesia adalah negara hukum. Setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus diberikan kesempatan menjalani proses hukum secara adil. Namun apabila nantinya terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan merampas hak masyarakat, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara maksimal sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

Menurut pria berdarah Minang ini, dugaan korupsi yang menyentuh Program Makan Bergizi Gratis memiliki dimensi moral yang jauh lebih berat dibandingkan korupsi pada proyek-proyek biasa.

“Jika benar ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, maka sesungguhnya mereka bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Mereka mengurangi kualitas masa depan Indonesia," tegas Darmizal.

ReJO juga meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BGN, memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi anggaran, serta memastikan bahwa seluruh dana MBG benar-benar sampai kepada penerima manfaat sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Lebih lanjut, ReJO mengajak seluruh masyarakat untuk tidak kehilangan kepercayaan terhadap Program Makan Bergizi Gratis hanya karena adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

“Program MBG harus tetap berjalan. Yang harus dihentikan adalah penyimpangannya, bukan programnya. Yang harus dihukum adalah pelakunya, bukan cita-cita mulia yang sedang diperjuangkan negara untuk anak-anak Indonesia," ungkap Darmizal.

Sebagai relawan yang mendukung pemerintahan presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ReJO menyatakan akan terus berada di garis depan mendukung agenda pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, Good Corporate Governance-GCG serta keberhasilan seluruh program strategis nasional yang berpihak kepada rakyat.

“Langkah tegas Presiden Prabowo hari ini menunjukkan bahwa loyalitas tertinggi seorang pemimpin bukan kepada pejabat, melainkan kepada rakyat, bangsa, dan masa depan Indonesia," demikian Darmizal menerangkan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

PINDEX 2026 dihadirkan sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku industri, mitra teknologi, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Tujuannya melihat lebih dekat perkembangan teknologi, infrastruktur, dan inovasi sektor energi hilir dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

73 perusahaan, 21 sesi conference

Berbagai agenda utama akan dihadirkan. Di antaranya Technology Conference, Project & Innovation Showcase, Product Presentations, serta Networking & Collaboration. Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi dan infrastruktur downstream.

Total 73 perusahaan dan brands berpartisipasi dalam gelaran perdana ini dengan 21 sesi yang menghadirkan Experience Speaker ahli di bidangnya. Peserta terdiri dari anak perusahaan dan afiliasi Pertamina Group, perusahaan teknologi industri dan digital, penyedia solusi automasi, instrumentasi dan kontrol, EPC, penyedia peralatan dan infrastruktur energi, konstruksi dan pemeliharaan fasilitas industri, solusi HSSE, energi terbarukan, logistik dan rantai pasok, telekomunikasi dan teknologi informasi, hingga mitra strategis nasional maupun internasional.

Melalui PINDEX 2026, Pertamina Patra Niaga juga menampilkan berbagai inovasi dan pengembangan teknologi downstream yang mencerminkan semangat operational excellence dan transformasi bisnis energi.

Inovasi untuk ketahanan energi nasional

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun mengatakan PINDEX 2026 menjadi momentum memperlihatkan peran strategis inovasi engineering dalam menjaga keberlanjutan distribusi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“PINDEX 2026 merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk terus mendorong inovasi engineering dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Melalui forum ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang mempertemukan teknologi, inovasi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjawab tantangan energi masa depan,” ujar Roberth.

Sebagai ajang kolaborasi, edukasi, dan eksplorasi teknologi, PINDEX 2026 terbuka untuk masyarakat umum, pelaku industri, akademisi, komunitas, mahasiswa, serta seluruh stakeholder energi yang ingin melihat lebih dekat perkembangan inovasi engineering di sektor downstream Indonesia.

Pengunjung dapat mengeksplorasi innovation showcase, mengikuti technology conference, berinteraksi dengan exhibitor, serta memperluas jejaring dan kolaborasi dalam ekosistem energi masa depan.

Informasi lebih lanjut terkait agenda kegiatan, registrasi, serta daftar exhibitor dapat diakses melalui https://pindex.co.id atau aplikasi MyPertamina. PINDEX 2026 menjadi ruang bersama untuk melihat dan ikut serta dalam perjalanan inovasi energi nasional.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang religius, berkemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Menurut Presiden, hal tersebut salah satunya diwujudkan dari upaya pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi, kekayaan alam adalah Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita. Untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang,” jelasnya.

Selain itu, Kepala Negara menuturkan bahwa ekonomi berdasarkan Pancasila tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Presiden menyebut di antaranya adalah dalam pemenuhan gizi masyarakat hingga perlindungan pekerja.

“Anak-anak kita, anak-anak, saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan,” tegasnya.

“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” sambungnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila juga mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.

“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional tersebut, pemerintah terus memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui kebijakan ekspor satu pintu, hilirisasi, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.

“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Di hari lahir Pancasila, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni menghadirkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Ekonomi Pancasila merupakan jalan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kuat, mandiri, dan sejahtera.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.

“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth, Minggu 31 Mei 2026.

Lebih lanjut Roberth menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli serta tentunya tetap menjadikan produk bbm nonsubsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna BBM Nonsubsidi.

“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” lanjutnya.

Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di seluruh wilayah Indonesia guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan sektor usaha secara optimal.

“Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan ketersediaan energi tetap tersedia, andal, dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk produk BBM berkualitas untuk mendukung performa kendaraan,” pungkas Roberth.

Daftar Harga BBM Retail Non Subsidi melalui SPBU per 1 Juni 2026:

Dexlite (CN 51): dari Rp. 26.000/liter menjadi Rp. 23.000/liter.

Pertamina Dex (CN 53): dari Rp. 27.900/liter menjadi Rp. 24.800/liter.

Pertamax (RON 92): Rp. 12.300/liter (tetap).

Pertamax Green 95 (RON 95): Rp. 12.900/liter (tetap).

Pertamax Turbo (RON 98): dari Rp. 19.900/liter menjadi Rp. 20.750/liter..

[Redaktur: Hotbert Purba]

Puluhan mahasiswa dan aktivis lingkungan mendadak menyerobot lokasi dan melakukan aksi protes di hadapan para narasumber, termasuk Gubernur Papua Selatan.

Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai ceroboh dalam mengelola Pembangunan Strategis Nasional PSN.

Pengunjuk rasa menilai pelaksanaan proyek strategis justru lebih banyak merugikan karena dianggap mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan mengeruk kekayaan alam tanah Papua tanpa keberpihakan jelas pada kesejahteraan warga setempat.

Dalam orasi, para demonstran menuntut pemerintah menghentikan praktik eksploitasi besar-besaran yang dianggap merampas wilayah adat dan merusak lingkungan. 

Mereka menegaskan tanah Papua bukan lahan kosong yang bisa dikuasai sesuka hati, melainkan wilayah dengan nilai sejarah, budaya, dan kehidupan yang melekat bagi masyarakat adat.

“Tanah bagi kami adalah nyawa. Kami menolak PSN jika kehadirannya hanya untuk mengambil apa yang kami miliki, sementara rakyatnya tetap hidup dalam ketertinggalan,” tegas salah satu juru bicara aksi di tengah pekikan massa yang mengangkat spanduk bertuliskan #PapuaBukanTanahKosong dan #TolakPSN.

Kehadiran massa yang masuk ke area diskusi sempat membuat situasi tegang. Para narasumber yang sedang membahas program pembangunan di Papua Selatan terdiam dan mendengarkan keluhan mahasiswa serta aktivis. 

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi atau jawaban langsung dari pemerintah daerah maupun narasumber terkait tuntutan yang disampaikan.

Pengunjuk rasa bersikeras menuntut evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek strategis yang berjalan di tanah Papua. 

Mereka menekankan pembangunan seharusnya membawa kesejahteraan nyata bagi penduduk asli, bukan menjadi sarana eksploitasi yang meminggirkan hak-hak mereka.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan sekaligus wujud kehadiran Pertamina Group dalam berbagi manfaat dan mempererat kebersamaan dengan masyarakat.

Pada tahun ini, Patlog menyalurkan 39 ekor sapi dan 61 ekor kambing dengan total nilai program mencapai Rp1,5 miliar. Penyaluran dilakukan di berbagai wilayah operasional perusahaan yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Papua–Maluku.

Distribusi hewan kurban dilakukan secara bertahap kepada masyarakat di sekitar area operasional perusahaan di sejumlah wilayah, di antaranya Batam, Dumai, Semarang, Surabaya, Tuban, Malang, Sorong, Jayapura, Timika, hingga Merauke. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ribuan masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha yang identik dengan semangat berbagi dan kebersamaan.

Sebagai perusahaan yang mendukung distribusi energi nasional di berbagai daerah, Patra Logistik memandang hubungan baik dengan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari keberlangsungan operasional perusahaan. 

Karena itu, perusahaan terus berupaya hadir tidak hanya melalui layanan distribusi energi, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.

Corporate Secretary PT Patra Logistik, Prakoso Yoga Ferlando, mengatakan bahwa momentum Idul Adha menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk terus memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat.

“Bagi kami, Idul Adha bukan hanya tentang berbagi, tetapi juga tentang menjaga kedekatan dan kebersamaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi bagian dari semangat kehadiran Pertamina Group yang terus tumbuh bersama masyarakat,” ujar Ferlando, Rabu 27 Mei 2026.

Menurutnya, melalui kegiatan ini, PT Patra Logistik terus mendorong pelaksanaan program sosial yang berfokus pada kepedulian, kebersamaan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

"Proses penanganan perkara ini berjalan secara resmi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/6/V/2026/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA D.I YOGYAKARTA, tanggal 25 Mei 2026," ujar Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, Rabu 26 Mei 2026.

Ihsan menyampaikan, penyidik saat ini sedang mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari sejumlah saksi guna membuat terang peristiwa tersebut.

"Perkara masih dalam tahap penyelidikan. Tim sedang mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi serta mendalami kronologi peristiwa secara utuh guna membuat terang peristiwa tersebut," ujar Ihsan.

Ihsan melanjutkan, jika dalam proses gelar perkara nanti ditemukan bukti permulaan yang cukup, status perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Menurut Ihsan, Polda DIY berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan transparan serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memercayakan penanganan perkara ini kepada pihak kepolisian dan pemerintah daerah.

"Saat ini situasi di lokasi kondusif dan terkendali, Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah di media sosial, dan percayakan penyelesaian masalah ini kepada aparat penegak hukum serta pemerintah daerah", tegas Ihsan.

Sebelumnya, sekelompok masa yang mengatasnamakan FJI (Front Jihad Islam) 
mendatangi ibadah di Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Padukuhan Glugo, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Bantul pada Minggu pagi 24 Mei 2026.

"Massa yang datang saat itu, menanyakan legalitas pendirian gereja kepada pengurus jemaat," tutup Ihsan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Bantuan diserahkan untuk Gereja GKII Efata Kago 2 dan Gereja GKII Jordan Kago 1, masing-masing Rp 1 miliar.

Penyerahan bantuan disampaikan melalui siaran pers Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah, Rabu 27 Mei 2026. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah Roni Misikmbo mengatakan, pembangunan gereja di Kabupaten Puncak selama ini terkendala kekurangan dana, sehingga bantuan gubernur dinilai tepat sasaran.

“Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah atas penyerahan bantuan dana pembangunan gedung gereja di Kabupaten Puncak, dalam hal ini GKII Jemaat Efata dan GKII Jemaat Jordan,” kata Roni.

Menurut Roni, umat yang menerima bantuan merasa bebannya diringankan. Ia berharap pembangunan gedung gereja bisa diselesaikan tepat waktu agar masyarakat dapat beribadah di tempat yang baru.

“Kami menyadari bahwa pemerintah hadir sebagai wakil Allah untuk meringankan beban yang dialami oleh umat Tuhan di Jemaat Efata dan Jordan Kabupaten Puncak,” ujarnya.

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah bersama rombongan tiba di halaman Gereja GKII Efata Kago pada 25 Mei 2026. Mereka disambut panitia pembangunan dan umat dengan penuh sukacita. 

Turut hadir Bupati Puncak, Ketua DPR Provinsi Papua Tengah, Bupati Deiyai, Bupati Paniai, Bupati Puncak Jaya, Anggota MRP Dapil Puncak, Ketua DPRK Puncak, Wakil Bupati Puncak, Wakil Bupati Intan Jaya, serta Forkopimda Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Puncak.

Gubernur Meki Nawipa menyatakan bantuan ini merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan umat serta penguatan sarana keagamaan di Kabupaten Puncak. Bantuan serupa juga disalurkan di delapan kabupaten lain, termasuk kepada organisasi keagamaan lainnya di Papua Tengah.

Bantuan diterima secara simbolis oleh Pdt. Beonias Wonda dari GKII Efata dan Denilson P. Wonda dari GKII Jordan. Gubernur dan Wakil Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas dukungan doa dan restu umat di Kabupaten Puncak saat masa kampanye.

“Terima kasih sudah terima saya di rumah. Terima kasih sudah kasih saya tempat untuk kami kampanye, dan terima kasih untuk tim kami yang sudah bekerja maksimal untuk memenangkan kami berdua di Kabupaten Puncak,” kata Gubernur Meki Nawipa.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan yang diikuti 95 peserta dari kalangan aktivis, masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, organisasi pers, dan organisasi kemasyarakatan pemuda ini bertujuan menyebarluaskan informasi, meningkatkan pemahaman, serta memperkuat implementasi SNP Nomor 7.

Komnas HAM juga ingin membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap isu HAM terkait tanah, lingkungan hidup, dan sumber daya alam di Indonesia Timur, termasuk Maluku.

Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Edy Sutichno, menyatakan banyak peristiwa dalam film tersebut relevan dengan kondisi di Maluku. Menurutnya, film itu membawa nilai moral terkait situasi HAM di Maluku yang memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Papua.

“Pengolahan tanah dan SDA, serta persoalan masyarakat adat di Maluku seperti perampasan lahan, keberadaan taman nasional di wilayah adat, dan proyek-proyek nasional yang mengabaikan hak atas informasi dan persetujuan awal, menyebabkan banyak masyarakat adat mengalami pengusiran paksa dari lahan mereka sendiri,” ujar Edy.

Diskusi dipandu moderator Ipeh Alaidrus dengan empat narasumber: Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah, Sutradara "Pesta Babi" Cypri P. Dale, Direktur Kora Maluku Chalid Pelu, dan perwakilan SIEJ Simpul Maluku Jaya Barends.

Anis Hidayah mengapresiasi Watchdoc sebagai produser film yang menyampaikan informasi jelas tentang Program Strategis Nasional (PSN). Ia menyebut film ini penting karena menggambarkan hak-hak warga negara atas pembangunan.

“Hak atas pembangunan adalah hak kolektif yang seharusnya dinikmati bersama. Pembangunan semestinya dirancang dan dibuat kebijakannya melalui partisipasi seluruh warga negara, terutama mereka yang menjadi subjek program pembangunan,” kata Anis dilansir laman Komnas HAM, selasa (26/5/2026).

Komnas HAM telah mengeluarkan kajian tentang PSN pada akhir 2024. Dari sekitar 216 PSN yang mencakup bandara, irigasi, jalan raya, jembatan, dan lainnya, terdapat 114 yang diadukan ke Komnas HAM. Terkait "food estate" dalam film, Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan dampak PSN terhadap HAM.

Di Merauke, masyarakat adat disebut kehilangan ruang partisipasi, kehilangan lahan dan sumber kehidupan, sehingga menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak kelompok rentan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Sutradara Cypri P. Dale mengatakan film "Pesta Babi" mendapat apresiasi karena merekam kejahatan struktural yang terjadi di Papua. Direktur Kora Maluku Chalid Pelu menyoroti bahwa pembangunan selama ini sering disusun dari atas ke bawah tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Sementara Jaya Barends dari SIEJ Simpul Maluku membahas dampak pembukaan lahan sawit di Papua yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat asli.

Peserta diskusi menyoroti keterlibatan aparat keamanan dalam konflik agraria, kriminalisasi masyarakat adat, dan terbatasnya ruang hidup akibat pembangunan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Menanggapi hal itu, Anis Hidayah menyatakan setiap laporan dan kasus yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Komnas HAM berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tantangan utama, katanya, bukan hanya pemantauan dan penyusunan rekomendasi, tetapi juga memastikan rekomendasi dijalankan oleh seluruh pihak terkait.

Komnas HAM juga menyoroti adanya pembatasan terhadap media dan ruang informasi publik di wilayah terdampak pembangunan, yang menghambat masyarakat memperoleh informasi utuh. Masyarakat diharapkan tetap aktif mengawal jalannya pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan menghormati HAM.

Di akhir diskusi, Chalid Pelu menegaskan bahwa PSN merupakan instrumen pembangunan negara. Namun, pembangunan perlu dikaji secara kritis agar benar-benar berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas tanpa mengorbankan hak masyarakat adat, lingkungan hidup, dan kelompok rentan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Video pertama diproduksi tim pembuat film dokumenter "Pesta Babi". Dalam rekaman yang diambil pada 6 Maret 2026 di Jayapura itu, Mama Yasinta, perempuan adat Malind asal Kampung Maklew, berbicara sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil yang memperjuangkan hak ulayat dan menolak pembangunan PSN. Ia menyampaikan ketidaksetujuan atas proyek yang dinilai merampas ruang hidup dan merusak lingkungan.

Belakangan beredar video kedua yang menampilkan Mama Yasinta di kampung halamannya dengan pernyataan yang berbeda. Video tersebut diketahui direkam oleh pihak yang diduga anggota militer dan disebarkan untuk membantah isi film dokumenter serta membangun narasi tandingan yang mendukung keberadaan PSN.

Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di Kampung Maklew. Seorang warga asli Malind pernah membuat pernyataan dukungan terhadap PSN setelah diduga didekati oknum aparat dan menerima uang Rp2 juta sebagai imbalan. Pola yang sama kini diduga dialami Mama Yasinta.

Informasi yang diterima menyebutkan, sejak isi film "Pesta Babi" menyebar dan mendapat perhatian publik, tekanan terhadap warga yang menolak proyek meningkat. Sejumlah warga yang bersikap tegas menolak PSN diketahui mengalami intimidasi.

Kondisi Mama Yasinta disebut semakin mencemaskan. Sejak awal April lalu, laporan masuk bahwa ia berada dalam tekanan berat. Upaya melaporkan kondisi ini ke Komnas HAM sempat terkendala karena laporan dinilai baru bisa diproses jika sudah terjadi ancaman fisik secara nyata. Hingga Jumat 22 Mei 2026, Mama Yasinta disebut masih berada dalam ketakutan mendalam.

Perubahan perilaku dan kehadiran aparat militer juga semakin terasa di wilayah terdampak PSN. Di Kampung Nakias, sekelompok militer terlihat berpatroli dengan kendaraan bersenjata lengkap saat warga dari marga Kamuyen melakukan pemalangan jalan sebagai bentuk protes atas penyerobotan lahan adat. Adegan tersebut terekam video dan menyebar luas di media sosial.

Melihat pola kejadian yang dialami Mama Yasinta, para pegiat hak asasi manusia, lingkungan, dan pembuat film menyoroti pentingnya perubahan pendekatan dalam mendokumentasikan perjuangan masyarakat adat di Papua.

“Papua tidak sesederhana yang sering dipikirkan banyak orang. Kesalahan terbesar kita sebagai pegiat lingkungan dan HAM adalah membiarkan korban atau narasumber berjuang sendirian saat mereka kembali ke kampung atau rumahnya,” ujar seorang pegiat yang memantau kasus ini.

Ada tiga usulan yang disampaikan kepada pembuat film, jurnalis, dan pendamping masyarakat agar kasus serupa tidak terulang:

1. Analisis dan mitigasi risiko sejak awal

Pembuat karya wajib melakukan analisis risiko dan menyusun strategi mitigasi jauh sebelum proses pembuatan dimulai. Proses produksi harus dirancang sebagai bagian dari perlindungan, bukan menjadi pemicu bahaya bagi narasumber.

2. Mekanisme perlindungan khusus

Diperlukan sistem perlindungan yang jelas dan berkelanjutan bagi narasumber, terutama mereka yang berisiko tinggi menjadi sasaran intimidasi setelah menyampaikan pendapatnya.

3. Pendampingan langsung bagi narasumber rentan

Kondisi Mama Yasinta yang rentan dan penuh tekanan menuntut kehadiran pendampingan langsung. Ia tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian.

Para pegiat mengingatkan, jika aspek keamanan dan perlindungan diabaikan, aktivitas peliputan justru dapat menyeret narasumber ke dalam bahaya nyata. Publik diminta memahami konteks di balik kedua video tersebut bahwa perubahan pernyataan bukan perubahan hati, melainkan hasil dari tekanan yang dialami warga adat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Dikawasan seluas 100 hektare tersebut, Presiden juga meninjau langsung panen udang vannamei hingga proses sortir sebelum dipasarkan.

Presiden juga meninjau kawasan budi daya yang dikembangkan dengan konsep modern melalui sistem tata kelola terpadu, meliputi saluran air masuk (intake), kolam tandon, pemisahan saluran inlet dan outlet, kolam produksi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta fasilitas pendukung lainnya.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya menyaksikan langsung panen raya udang ke-8 di kawasan tersebut. Kepala Negara menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi produsen udang nomor satu dunia.

“Jadi sangat menjanjikan, tadi saya diberi laporan 1 hektare bisa menghasilkan 40 ton, luar bisa 40 ton ya dan harganya sangat bagus, harganya 70 ribu (rupiah) per kilo. Berarti per ton 70 juta rupiah,” ujar Kepala Negara.

BUBK Kebumen memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan 206 petak kolam, kawasan ini mampu menghasilkan nilai produksi sekitar Rp67,2 miliar per siklus atau berpotensi mencapai Rp134,4 miliar per tahun, sekaligus menyerap ratusan tenaga kerja lokal.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengembangkan proyek serupa berskala lebih besar di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

BUBK Kebumen diharapkan menjadi model transformasi budi daya tradisional menuju sistem modern berbasis teknologi dan tata kelola lingkungan yang lebih baik. 

“Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap sekarang 650 orang setempat bekerja dan kita sudah membangun di Waingapu 2 ribu hektare,” imbuh Prabowo.

Turut mendampingi Prabowo saat itu diantranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

TNI berkomitmen mendukung program strategis pemerintah, termasuk penguatan swasembada pangan serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan, melalui sinergi lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Data Orang Asli Papua se-Tanah Papua di Jayapura. 

Menurut Wagub, data OAP memiliki arti strategis sebagai fondasi utama dalam membangun Papua yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat asli.

“Data bukan sekadar angka administratif, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, penyusunan program pembangunan, serta memastikan keberpihakan pembangunan benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua,” ujar Aryoko dikutip Sabtu (23/5/2026)

Rakor ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni” atau Papua Cerah. 

Penguatan data OAP dinilai langkah penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan.

Wagub menekankan penyusunan satu data OAP membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua.

Pendekatan pendataan juga harus menghormati nilai adat, budaya, sejarah, dan identitas masyarakat Papua. 

Karena itu, keterlibatan komunitas adat dalam proses verifikasi dan legitimasi sosial menjadi kunci.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan tercapai sejumlah kesepakatan penting. Mulai dari penyamaan definisi dan kriteria Orang Asli Papua, standarisasi metode pengumpulan dan verifikasi data, pengembangan sistem data terpadu antarwilayah, hingga penyusunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari Pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator. Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya Sabtu 23 Mei 2026.

Ia menjelaskan, Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah.

"Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.” tambahnya.

Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. 

Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135," pungkasnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Buku berjudul Kampus Pergerakan: Dinamika Perjuangan Mahasiswa Universitas Janabadra 1986–2026 menjadi salah satu dari sedikit catatan tertulis tentang pergerakan mahasiswa yang disusun langsung dari perspektif para aktivis yang menjalaninya.

"Buku ini menjelaskan bahwa gerakan yang berujung pada jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998 bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ia adalah perjalanan panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Kegelisahan, konsolidasi, aksi, penangkapan, dan tekanan terhadap gerakan mahasiswa di kampus-kampus di seluruh Indonesia," ungkap Heroe Waskito, yang mulai berdinamika dalam gerakan mahasiswa sejak 1986.

Heroe, yang kini menjabat Ketua Umum Pergerakan Advokat, menyatakan bahwa buku ini ditulis dari sudut pandang aktivis mahasiswa Universitas Janabadra (UJB).

Penyusunannya melalui proses kolektif yang ketat. Kesaksian para aktivis lintas angkatan dikumpulkan lewat grup WhatsApp, lalu diverifikasi silang dengan dokumen internal gerakan, kliping koran sezaman, dan laporan berbagai lembaga baik nasional maupun internasional.

Ia juga menegaskan bahwa Reformasi belum selesai. "Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi, penegakan hukum harus menjadi fokus nyata. Inilah akar masalah yang belum terselesaikan hingga hari ini," ujarnya.

Buku setebal lebih dari 300 halaman itu juga merekam keterlibatan langsung mahasiswa dalam advokasi rakyat. Heru Sahararita, salah satu aktivis era ‘80an, dalam buku, menceritakan bagaimana mahasiswa ketika itu bergerak melakukan advokasi dalam berbagai kasus seperti kasus Kedung Ombo, kasus di Cilacap, hingga mendampingi warga di kampung-kampung di Yogyakarta sendiri.

Sementara itu, Eko Prastowo, aktivis ‘98  yang kini dikenal sebagai advokat dan pakar AI (kecerdasan buatan), menjelaskan bahwa buku ini ditulis dengan gaya naratif historis sehingga pembaca tidak perlu berkerut dahi saat membaca.

"Buku ini juga berusaha memotret bagaimana masyarakat saat itu. Karena mahasiswa dan kampus tidak terpisah dari realitas sehari-hari masyarakat. Apa yang terjadi di jalanan saat aksi, hubungan dengan warga sekitar mahasiswa tinggal, semua ada di sini. Termasuk cerita-cerita lucu yang dialami kawan-kawan," ungkapnya.

Buku Kampus Pergerakan diterbitkan oleh komunitas alumni UJB yang tergabung dalam Janabadra Club. Hampir seratus aktivis berpartisipasi dalam penulisan buku ini, di antaranya Joe Hoo Gi, Firman Jaya Daeli, Heri Sebayang, Lidwina Riestanti, Hary Wisnuadji, Jemmy Setiawan, Aris Sutiyono, hingga aktivis mahasiswa yang saat ini masih aktif kuliah.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pertemuan ini mempertemukan ratusan perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah di Tanah Papua.

Pleno berfokus pada pembahasan isu krusial yang berdampak langsung pada kehidupan Orang Asli Papua. Agenda besar masyarakat adat ini berlangsung 19-21 Mei 2026.

Agenda utama meliputi evaluasi dan proyeksi implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, perlindungan hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam atau hak ulayat, serta perumusan kontribusi lembaga adat terhadap percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Seluruh kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan dibawa sebagai draf dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Manokwari Selatan.

Pertemuan di Teluk Wondama dihadiri sekitar 500 delegasi. Hadir pimpinan Dewan Adat Daerah, Majelis Rakyat Papua, anggota legislatif jalur Otsus, dan perwakilan pemerintah daerah.

Pelaksanaan pleno juga mendapat dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, termasuk Kapolda Papua Barat dan Bupati Teluk Wondama, untuk menjamin ketertiban dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada OAP.

Ketua DAP Daerah Wondama Adrian Worengga menjelaskan, Pleno XIX merupakan agenda tahunan DAP untuk membahas berbagai isu terkini tentang Papua.

Teluk Wondama dipilih sebagai lokasi karena memiliki makna historis dan kultural bagi masyarakat asli.

Daerah Teluk Wondama ini dikenal sebagai wilayah "Batu Peradaban" atau Aitumeiri yang menjadi simbol lahirnya pendidikan dan penyebaran agama di Tanah Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale ini menyoroti pembabatan hutan hingga jutaan hektar atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap mengancam kehidupan masyarakat adat.

Film berdurasi 95 menit ini mengangkat kisah masyarakat adat Marind, Awyu, Yei, dan Muyu di Merauke, Boven Digoel, serta Mappi yang kehilangan tanah ulayat akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, bioetanol, dan food estate. 

Judul "Pesta Babi" merujuk pada tradisi Awon Atatbon masyarakat Muyu yang bergantung pada kelestarian hutan menjadi metafora bahwa rusaknya hutan berarti hancurnya identitas budaya mereka.

Larangan dan Kontroversi Pembubaran nobar terjadi di beberapa lokasi, termasuk Universitas Mataram dan Ternate, dengan keterlibatan aparat keamanan. 

Menurut sutradara Cypri Paju Dale, pelarangan ini kemungkinan dipicu penggunaan istilah "kolonialisme" dalam judul film yang dianggap kontroversial. "Kolonialisme menjadi kerangka analisis untuk memahami konflik, pelanggaran HAM, deforestasi, hingga militerisme sebagai satu sistem yang saling terkait," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai judul film tersebut memuat narasi provokatif, namun mengakui kritik terhadap PSN adalah hal wajar. 

"Film ini berisi kritik terhadap proyek yang dianggap mengganggu hak ulayat dan lingkungan. Kritik semacam itu wajar, meski narasinya kontroversial," katanya.

Papua Bukan Tanah Kosong

Film ini menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong. Data menunjukkan pemerintah pusat telah melepas status kawasan hutan seluas 474.000 hektare di Wanam, Merauke, untuk dijadikan food estate. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan lahan tersebut adalah milik negara dan tidak perlu pembebasan tanah karena "belum ada penduduknya".

Namun, pandangan ini ditentang keras oleh masyarakat adat dan aktivis lingkungan. 

Greenpeace Indonesia mencatat ada 94 perusahaan perkebunan sawit di Papua dengan luas 1,3 juta hektare. "Demi ambisi swasembada pangan dan energi, jutaan hutan alam Papua harus hilang. Ini mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemegang kedaulatan Tanah Papua," tegas Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace.

Dampak Lingkungan dan Budaya
Pembangunan skala besar ini memicu kekhawatiran deforestasi masif dan hilangnya keanekaragaman hayati. 

Film ini juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi, yang dianggap mengintimidasi masyarakat adat yang menolak pengambilalihan tanah.

Sejumlah gereja di Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap penolakan masyarakat adat atas PSN.

"Gereja-gereja mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua," bunyi pernyataan dalam film tersebut.

Larangan nobar ini memicu kecaman dari organisasi seperti YLBHI yang menilai tindakan tersebut melanggar prinsip kebebasan berekspresi. 

Sementara itu, film ini telah diputar di beberapa forum internasional, termasuk Berlin dan Columbia University, yang menarik perhatian global terhadap isu pembangunan di Papua.

Kini, publik menanti respons pemerintah terhadap kritik yang disampaikan dalam film ini, serta nasib jutaan hektare hutan Papua yang terancam hilang demi proyek-proyek ambisius.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi mengatakan, aplikasi ini dibuat untuk memudahkan akses layanan kelistrikan.

“Kini pelanggan semakin dimudahkan dengan adanya PLN Mobile. Lewat aplikasi tersebut, pelanggan mendapatkan informasi dan layanan kelistrikan terkini,” ujar Agung dikutip Jumat (15/5/2026).

Untuk membeli token, pelanggan cukup membuka menu Token dan Pembayaran, masukkan ID pelanggan, pilih nominal, lalu selesaikan pembayaran. Riwayat transaksi juga bisa dicek langsung di menu yang sama.

Selain pembelian token, PLN Mobile juga menyediakan layanan pengaduan gangguan, tambah daya, hingga pemasangan listrik baru. Aplikasi ini bisa diunduh gratis di Play Store dan App Store.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pada pertemuan itu, diunggah di akun Instagram DPD RI pada Rabu 12 Mei 2026, Yorrys menyampaikan bahwa konflik bersenjata antara aparat keamanan dan KKB di wilayah pegunungan telah menciptakan situasi mencekam. 

Kondisi tersebut, menurutnya, merampas rasa aman masyarakat, mengganggu proses belajar anak-anak, hingga memicu gelombang ribuan pengungsi.

Yorrys menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan abai terhadap nasib para pengungsi. 

Ia khawatir hal itu dapat menimbulkan persoalan sosial baru di wilayah pengungsian.

Sementara, anggota DPD RI Filep Wamafma juga menyoroti isu keresahan warga terkait Proyek Strategis Nasional yang memicu kegaduhan. 

Kegaduhan itu muncul akibat keterlibatan aparat yang dipersepsikan menggunakan kekerasan.

Filep menegaskan pemerintah perlu segera mengambil sikap tegas dan menyusun peta jalan penyelesaian masalah keamanan yang transparan.

Pertemuan ditutup dengan harapan agar Kemenkopolkam menjadi garda terdepan dalam merumuskan solusi komprehensif demi mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan hidup masyarakat di Tanah Papua.

[Redaktur : Hotbert Purba]

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua Jimmy A.Y. Thesia mengatakan kegiatan ini menjadi upaya pemerintah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dan dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja.

“Kami menyadari lapangan pekerjaan yang tersedia belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Tetapi minimal ada hal-hal yang bisa kita urai dari angkatan kerja yang sampai hari ini belum bekerja,” ujarnya dikutip Rabu.

Ia menjelaskan, lowongan kerja yang tersedia berasal dari berbagai sektor, antara lain perbankan, pariwisata, perhotelan, serta perusahaan BUMN dan BUMD. 

Sebanyak 36 perusahaan berpartisipasi dengan menyediakan berbagai peluang kerja sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan.

Jimmy menambahkan, Pemprov Papua terus mendorong terciptanya iklim investasi dan pengembangan industri sebagai langkah strategis meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara lebih luas dan berkelanjutan.

“Yang paling penting sebenarnya bagaimana ada industri di Papua. Kalau ada industri maka penyerapan tenaga kerja akan semakin besar,” katanya.

Pemerintah Provinsi Papua berharap pelaksanaan Job Fair dapat membantu masyarakat memperoleh akses informasi lowongan kerja sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan tersebut dimulai pukul 13.00 WIT yang bertujuan menjaga fasilitas publik agar tetap bersih, aman, dan nyaman pasca kericuhan Play Off Persipura VS Adhyaksa FC. Stadion Lukas Enembe disebut sebagai stadion kebanggaan masyarakat Papua.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri bersama Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengajak ASN hadir untuk menunjukkan semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap aset daerah.

“Kegiatan ini bukan sekadar membersihkan stadion, tetapi juga menjadi simbol persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama untuk menjaga Papua tetap harmonis dan kondusif,” kata Gubernur dikutip laman Pemprov Papua, Senin.

Pemprov Papua berharap aksi ini menjadi teladan positif bagi masyarakat luas bahwa menjaga fasilitas umum merupakan tanggung jawab bersama.

Momentum kerja bakti juga diharapkan memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas antarwarga Papua pasca insiden yang terjadi.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (daring), Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Pengamat media sosial Dr. Ami Kamiludin menilai, pelantikan tersebut sempat trending dimedia sosial. Bahkan, pelantikan PERADI Profesional juga mendapat sorotan luas karena disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi swasta.

"Sementara di media sosial, siaran eksklusif melalui akun TikTok media Inilah.com mencatat lonjakan penonton signifikan dengan puncak lebih dari 150 ribu viewers selama live berlangsung," ujarnya, Sabtu 9 Mei 2026.

Menurutnya, di media sosial X (Twitter), tagar #DPNPeradiProfesional serta nama Harris Arthur Hedar bahkan masuk dalam percakapan top trending posisi puncak 1 dan 2 pada hari Sabtu 9/5/2026.

"Ribuan twitt terpantau di platform tersebut sejak pagi hari pukul 09.13 WIB. Hingga berita ini di turunkan tagar tersebut masih menduduki posis top trending Indonesia. Banyak warganet menilai momentum tersebut sebagai semangat baru bagi dunia advokat Indonesia," ungkapnya.

Dijelaskan Ami Kamiludin, salah satu akun, Jeng Rini GL, menulis: “Dengan semangat ‘Bermutu, Beretika, Berkarakter’, Harris Arthur Hedar terus mendorong lahirnya organisasi advokat yang modern, solid, dan dipercaya masyarakat.”

Akun lainnya juga menyoroti hadirnya energi baru di dunia hukum Indonesia. “Semangat baru untuk dunia hukum Indonesia. Harris Arthur Hedar bersama DPN PERADI Profesional siap menghadirkan organisasi advokat yang lebih kuat, modern, dan bermartabat.”

Ia menungkapkan, tingginya perhatian publik terhadap pelantikan PERADI Profesional menunjukkan isu reformasi profesi advokat mulai mendapat tempat di ruang diskusi masyarakat.

"Bukan hanya karena hadirnya tokoh-tokoh penting negara, tetapi juga karena publik melihat adanya dorongan perubahan menuju organisasi advokat yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kualitas," kata Ami Kamiludin.

Ia melanjitkan, lonjakan viewers di media sosial hingga trending topic di X menjadi indikator bahwa isu hukum dan profesi advokat kini tidak lagi hanya menjadi konsumsi kalangan elit hukum, tetapi mulai menarik perhatian publik luas.

Ketua Umum PERADI Profesional, Prof Dr Harris Arthur Hedar SH MH, dalam sambutannya menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“PERADI Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya mengingatkan bahwa advokat merupakan mitra strategis penegakan hukum, namun integritas tetap menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar.

Artinya, tantangan terbesar PERADI Profesional ke depan bukan hanya membangun organisasi, tetapi memastikan gagasan reformasi profesi yang mereka usung benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata.

Sementara, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang memberikan sambutan secara daring menekankan pentingnya posisi advokat dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah hadirnya KUHAP baru.

Menurut Sharif, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

“Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban,” ujar Sharif.

Dalam acara tersebut, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pentingnya peran advokat dalam perlindungan hak asasi manusia dan proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP baru.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyebut dukungan tokoh agama menjadi bagian tak terpisahkan dari arah pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan para pemuka agama memberi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis.

“Tokoh agama menyatakan kesiapan untuk berjalan bersama pemerintah dalam mendukung pembangunan,” kata Matius dalam pertemuan tokoh agama di Jayapura dikutip Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan yang dikehendaki Papua tidak berhenti pada infrastruktur fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus menyentuh nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan harmoni yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Papua.

“Dengan keterlibatan semua pihak, pembangunan bisa berjalan lebih merata dan diterima masyarakat,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas keagamaan, akan membuat program pemerintah lebih membumi. Dukungan moral dan sosial dari tokoh agama dinilai mampu mempercepat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan.

Ketua FKUB Papua Lipiyus Biniluk menyambut baik ajakan tersebut. Ia menegaskan FKUB siap berperan sebagai jembatan komunikasi antarumat beragama dan mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial.

“Kami siap menjadi jembatan komunikasi dan mendukung upaya menjaga kerukunan di Papua,” ujarnya.

Lipiyus menambahkan, kerukunan yang terjaga menjadi modal utama agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa gesekan. FKUB, kata dia, akan terus menguatkan dialog dan kerja sama antarumat untuk memastikan Papua tetap damai di tengah proses pembangunan.

Pertemuan ini menandai komitmen bersama antara pemerintah dan tokoh agama untuk menjadikan “Papua Cerah” bukan hanya slogan pembangunan ekonomi, tetapi juga cerminan kehidupan sosial yang rukun, sejuk, dan inklusif.

[Redaktur: Hotbert Purba]

"Itu kan sifatnya kritik personal. Seharusnya yang dikritik adalah soal kebijakan atau kinerja yang salah, bukan mengkritik seperti itu," ujar Irsyad kepada wartawan Kamis 7 Mei 2026.

Irsyad menduga, ada sumbatan komunikasi yang terjadi pada diri Amien Rais ke Presiden Prabowo Subianto. Meskipun, keduanya adalah teman lama.

Sehingga, lanjutnya, sumbatan tersebut berujung kritikan secara personal tersebut.

"Kalau ada sumbatan komunikasi ke Presiden kan bisa disampaikan ke orang-orang di sekitarnya pak Prabowo. Tidak harus mengkritisi secara personal seperti itu," ungkapnya.

Irsyad mendukung langkah orang-orang yang akan melaporkan Amien Rais ke polisi atas ucapannya tersebut.

"Itu sah-sah saja melaporkan Amien Rais. Kan ada yang mendukung ucapan Amien Rais dan ada pula yang tidak sependapat. Kita hargai sepenuhnya untuk melaporkan Amien Rais ke polisi," ucapnya.

Dirinya menyarankan agar Amien Rais tetap menjaga diri untuk tidak mengkritik secara pribadi kepada siapapun.

"Pak Amien kan selama ini kita kenal sebagai orang yang profesional dan berpenddikan. Sebaiknya ia harus menjaga diri untuk melakukan kritik yang bersifat secara pribadi," ucapnya.

Dirinya meminta Amien Rais tidak menambah kedaguhan ditengah bangsa yang saat ini tidak dalam baik-baik saja.

"Sebaiknya pak Amien menahan diri untuk tidak menambah kegaduhan ditengah keadaan Bangsa yang sedang tidak baik baik ini. Lebih baik diam dari pada menambah kegaduhan," ungkap Irsyad.

Irsyad menegaskan bahwa dirinya masih mempunyai hak untuk memakai nama Partai Ummat sebelum ada keputusan yang yang final dari Mahkamah Agung.

Meskipun Kementerian Hukum telah mengesahkan Partai Ummat yang di Ketuai oleh Ridho Rahmadi, lanjut Irsyad, pihaknya merasa masih berhak menggunakan nama Partai Ummat.

"Kan saat ini partai Ummat sedang bersengketa. Proses hukum Kasasi kami di Mahkamah Agung masih berjalan. Artinya, Partai Ummat saat ini masih bersengketa. Jadi kami masih punya hak menggunakan nama Partai Ummat," pungkas Irsyad.

Diketahui, Partai Ummat mengelar
Musyawarah Nasional (Munas) di Grand Kemang Hotel, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Juni 2025 lalu dan menetapkan 
Aznur Syamsu terpilih sebagai Ketua umum.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pawai bendera Merah Putih sepanjang jalan kota Fakfak, dengan longmarch dari Gedung Pepera menuju Ruang Terbuka Hijau KH Ma’ruf Amin.   

Suasana hujan tak menyurutkan semangat masyarakat untuk turut serta dalam peringatan bersejarah peringatan Kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI.

Danrem 182/JO, Kolonel Inf Irwan Budiana, melalui Kasrem 182/JO menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan panitia, yang telah sukses menyelenggarakan peringatan Kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI.

Kegiatan ini dinilai mampu memberikan pemahaman sejarah yang sesuai dengan fakta kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Papua Barat, agar tidak terpengaruh oleh narasi yang keliru.

Rangkaian kegiatan sebelumnya juga telah dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Forkopimda, TNI, tokoh pejuang, veteran, PPM, FKPPI, tokoh adat, masyarakat, serta pelajar. 

Dari kegiatan tersebut disimpulkan dan dideklarasikan bahwa 1 Mei 1963 merupakan Hari Kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI, bukan bergabung ataupun diserahkan, melainkan melalui proses perjuangan panjang para pejuang bangsa serta mekanisme Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).  

Peringatan 1 Mei di Fakfak tahun ini berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. 

Selain Kirab Merah Putih, momentum ini juga menjadi sarana penguatan wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi muda Papua Barat, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sedangkan, sebanyak 84 korban luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan termasuk Rumah Sakit yang ada di Bekasi.

"Data terbaru hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, 84 korban luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan," ujar Bobby Rasyidin dalam keterangan resmi, Selasa 28 April 2026.

Ia menjepaksan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan seluruh korban dalam insiden tersebut mendapatkan penanganan maksimal.

"KAI menegaskan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan perusahaan," ujar Bobby.

KAI juga menyampaikan bahwa barang-barang milik pelanggan yang ditemukan di lokasi kejadian telah diamankan dan saat ini berada di layanan lost and found.

"Pendataan dan pengelolaan barang tersebut dilakukan secara terkoordinasi bersama pihak kepolisian untuk mendukung proses identifikasi dan kebutuhan penanganan lebih lanjut," terangnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kemdiktisaintek menekankan bahwa penataan program studi tidak dimaksudkan untuk menjadikan perguruan tinggi tunduk pada kepentingan industri semata. Pendidikan tinggi tetap memiliki mandat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membentuk karakter, memperkuat daya pikir kritis, serta membangun fondasi peradaban bangsa.

Karena itu, pengembangan program studi dilakukan bukan hanya dengan melihat aspek peminatan atau serapan kerja, tetapi juga kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, dan pemerataan pembangunan daerah.

Dalam implementasinya, pendekatan utama yang didorong Kemdiktisaintek adalah transformasi program studi. Langkah tersebut mencakup penguatan kurikulum berbasis kompetensi, 
perkembangan science dan teknologi terkini, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan program lintas disiplin, skema major-minor, peningkatan kolaborasi riset, serta penyesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan.

Bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional bersama dengan ilmu STEM yang akan dikembangkan. Pemerintah tidak memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, Kemdiktisaintek terus mendorong keterkaitan yang sehat antara perguruan tinggi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat. 

Kolaborasi tersebut diperlukan agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan, membangun inovasi, dan menjawab tantangan bangsa.

Kemdiktisaintek mengajak seluruh perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat akademik untuk bersama-sama memperkuat mutu dan relevansi 
pendidikan tinggi Indonesia. Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, penataan dan pengembangan program studi diharapkan menjadi jalan untuk memastikan bonus demografi benarbenar menjadi lompatan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045.

Sumber Berita: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 

[Redaktur: Hotbert Purba]

Belasan tersangka tersebut ditetapkan usai Satreskrim Polresta Yogyakarta melalukan gelar perkara pada Sabtu malam 25 April 2026. Para tersangka itu mempunyai peran yang berbeda-beda dalam melakukan aksinya.

"Dari hasil gelar perkara kami menetapkan 13 orang jadi tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam struktur lembaga tersebut. Termasuk satu orang kepala yayasan juga kita tetapkan sebagai tersangka," ujar Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia, Minggu 26 April 2026.

Eva Pandia menjelaskan, hingga saat ini polisi masih mendalami motif keji yang dilakukan oleh para tersangka.

Ketiga belas tersangka tersebut, lanjut Eva Pandia, dijerat Pasal 76A jo Pasal 77, atau Pasal 76B jo Pasal 77B, atau Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Intinya terkait perlakuan salah, penelantaran, atau kekerasan terhadap anak," pungkas Eva Pandia

Sebelumnya, polisi menggrebek daycare atau tempat penitipan anak di kawasan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kesiapan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan kelancaran mobilitas udara jamaah haji Indonesia melalui layanan energi yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Adapun layanan penerbangan haji tahun ini terbagi dalam dua fase, yaitu fase I pada 22 April hingga 21 Mei 2026 dan fase II pada 1 hingga 30 Juni 2026. 

Pada kedua fase tersebut, Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan operasional dan keandalan pasokan avtur di seluruh titik layanan.

Sebagai Subholding Downstream Pertamina, Pertamina Patra Niaga memegang peran strategis dalam penyediaan energi sektor aviasi nasional.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kesiapan operasional di 14 lokasi embarkasi haji, yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda, Minangkabau, Hang Nadim, Kualanamu, Sultan Mahmud Badaruddin II, Soekarno-Hatta, Kertajati, Adi Soemarmo, Juanda, Lombok International Airport (BIL), Sepinggan, Syamsudin Noor, Hasanuddin, serta Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai embarkasi baru pada tahun 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa kesiapan ini didukung oleh sistem rantai pasok yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“Pertamina Patra Niaga memastikan keandalan suplai avtur di seluruh titik layanan penerbangan haji melalui sistem rantai pasok yang terintegrasi, mulai dari Kilang, Fuel Terminal, Aviation Fuel Terminal hingga layanan into-plane. Hal ini kami lakukan untuk menjamin kelancaran operasional penerbangan haji secara aman, tepat waktu, dan sesuai standar layanan,” ujar Roberth.

Cakupan layanan tersebut memungkinkan distribusi avtur berjalan optimal dari bandara embarkasi utama hingga bandara penyangga logistik. Ketersediaan stok di seluruh titik layanan dijaga dalam kondisi aman, dengan dukungan manajemen logistik yang adaptif dalam mengantisipasi peningkatan permintaan selama periode puncak haji.

Lebih lanjut Roberth menyampaikan secara keseluruhan, proyeksi kebutuhan avtur pada periode haji tahun ini mencapai sekitar lebih dari 80.000 KL, meningkat 1,2% dibandingkan periode haji sebelumnya dan sekitar 5,6% di atas rerata penyaluran harian normal. Peningkatan ini mencerminkan tren kenaikan aktivitas penerbangan haji serta kesiapan perusahaan dalam mengantisipasi dinamika kebutuhan energi sektor aviasi.

Dari sisi operasional, Pertamina Patra Niaga juga mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi melalui sistem Digital Ground Operation (DGO). Sistem ini memungkinkan proses monitoring pengisian hingga validasi transaksi dilakukan secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, serta traceability dalam distribusi avtur kepada maskapai penyelenggara haji, seperti Garuda Indonesia dan Saudia. Implementasi ini turut memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance dan akuntabilitas layanan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari peran strategis Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat kehadiran negara melalui layanan energi yang andal, serta mendukung kelancaran ibadah haji masyarakat Indonesia.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Korban dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 19 April setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Saras Adyatma Bantul.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan, saat ini Satreskrim Polres Bantul telah menangkap dua tersangka.

"Dua pelaku yang berhasil ditangkap yakni BLP alias BR (18) warga Kretek, Bantul ditangkap pada Selasa 15 April dan YP alias B (21) warga Bambanglipuro, Bantul pada Rabu 16 April di Kabupaten Sleman. Saat ini tersangka sudah ditahan di Rutan Mapolres Bantul," terangnya.

Sedangkan, lanjut Rita, lima pelaku pengeroyokan lainnya sedang dilakukan pengejaran oleh petugas. Bahkan,Polres Bantul telah menerbitkan DPO bagi lima orang tersebut.

"Tim Sat Reskrim Polres Bantul juga menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melakukan pengejaran terhadap 5 pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya berdasarkan keterangan dari dua pelaku yang telah diamankan," ujarnya.

Dirinya meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan lima DPO untuk melapor ke kantor polisi terdekat.

"Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya," pungkas Rita.

Dari informasi yang dihimpun, pada Selasa malam 14 April sekitar pukul 21.30 WIB Ilham Dwi Saputra alias IDS (16) dijemput dirumahnya dengan membonceng motor salah satu pelaku. Korban diajak ke sebuah lapangan.yang tak terlalu jauh dari rumahnya.

Sesampainya di lokasi tersebut, korban kembali dibawa ke tempat lain di kawasan Pandak, Bantul. Dilokasi tersebut pelaku lainnya sudah menunggu korban.

Disana korban sempat ditanya oleh para pelaku apakah ia masuk dalam sebuah genk. Korban mengaku tidak masuk dalam sebuah genk.

Diduga merasa tak puas dengan jawaban korban, kelompok remaja itu mulai menghajar korban secara membabi buta. Ada yang memukuli korban dengan tangan kosong. 

Ada pula yang menghajar korban dengan alat-alat seperti selang, paralon, menyundut rokok, hingga melindas tubuh korban menggunakan sepeda motor.

[Redaktur: Hotbert Purba]

"Sejarah itu tidak mungkin bisa di kubur hidup-hidup hingga mati begitu saja. Karena, itu adalah yang fakta terjadi dan tidak pernah bisa dibungkam," ujarnya dalam keterangan tertulis Selasa 22 April 2026.

Menurut Ketua umum Forum Masyarakat Maluku (FORMAMA) itu, saat kita menggunakan kaca mata api nasionalis yang berkobar dan memberikan stampel RMS sebagai gerakan spraratis atau RMS diberi cap sebagai gerombolan pemberontak, maka kita secara langsung sudah menyalakan bom waktu yang setiap saat akan meledak.

"Kalau kita berpikir sempit secara subyektif, maka kita meyakini bahwa sejarah selalu dibuat oleh yang menang. Dan, tentunya merugikan pihak yang kalah. Tetapi, ketika berpikir secara obyektif dari sudut pandang yang berbeda maka kita akan menemukan cerita lain yang ada dibaliknya," ungkap Arnold.

Arnold Thenu mengungkapkan, keyakinan politik RMS tentu mempunyai alasan yang mendasarinya. Sehingga, RMS dengan penuh percaya diri memproklamasikan kemerdekaannya dan RMS masih ada sampai saat ini.

Pertama, berdasarkan cerita lokal masyarakat Maluku bahwa daerah-daerah wilayah bekas jajahan Belanda bisa berdiri sendiri atau bergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Atau, dengan kata lain bisa menentukan nasibnya sendiri.

Kedua, dalam perjanjian Linggarjati ada kesepakatan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pada 11–13 November 1946 (ditandatangani 25 Maret 1947) di Kuningan, Jawa Barat.

"Belanda hanya mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura," ucapnya.

Ketiga, dalam perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di  geladak kapal Amerika Serikat yang bernama U.S.S wilayah yang diakui hanya "Banten, Jawa Tengah, Yogjakarta dan hanya sebagian Sumatera."

Keempat, dunia baru mengakui Indonesia sejak 28 September 1950, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 86 dan Resolusi Majelis Umum A/RES/491 (V).

Oleh karena itu, berdasarkan sejarah tersebut "RMS masih ada sampai saat ini." Walaupun, sekarang RMS tidak memilih angkat senjata seperti pada tahun 1950 silam. Tetapi, tidak menutup kemungkinan generasi berikutnya akan memilih angkat senjata mengikuti generasi pendahulunya.

Arnold Thenu menambahkan, di belalahan dunia yang lain, sejarah telah mencatat Uni Soviet secara resmi runtuh dan dibubarkan pada 26 Desember 1991.

Beberapa penyebabnya adalah krisis ekonomi, kegagalan kebijakan reformasi Perestroika (restrukturisasi) dan Glasnost (Keterbukaan) serta bangkitnya nasionalisme di negara-negara bagian.

Sehingga, Uni Soviet pecah menjadi 15 negara merdeka, dengan Federasi Rusia sebagai pewaris utama posisi Uni Soviet di dunia internasional.

Di Indonesia saat ini, keberadaan RMS dan daerah-lainnya merasa tidak mendapat keadilan akan memaksa negara dengan sendirinya untuk menabrak paksa Undang-undang Dasar Indonesia. Karena, pada alenia pertama UUD indonesia mengatakan dengan tegas "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," demikian Arnold Thenu.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kunjungan kerja selanjutnya akan bertolak ke Provinsi Papua Barat Daya.

Kunjungan kerja ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua sebagai prioritas nasional.

Mengawali kegiatan, Wapres meninjau Pelabuhan Nabire serta kawasan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, termasuk progres pembangunan rumah susun ASN. 

Selanjutnya, Wapres akan melanjutkan perjalanan ke Timika untuk melakukan sejumlah agenda, di antaranya interaksi sosial dengan masyarakat.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain agenda peninjauan, Wapres juga dijadwalkan melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan daerah, termasuk tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal, guna menyerap aspirasi serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

Kunjungan kerja Wapres di Papua diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kehadiran Wapres untuk memastikan kesiapan infrastruktur transportasi udara dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya konektivitas udara di kawasan timur Indonesia, sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan dan membuka akses wilayah terpencil.

Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, biasa disapa Meki Nawipa, Meki Nawipa bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait. 

Wapres kemudian menuju area teras bandara untuk menerima paparan singkat Kepala Bidang Penerbangan Kepala Bidang Penerbangan/Bandar Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong, yang menjelaskan bahwa bandara ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Nabire dengan berbagai fasilitas, baik di sisi udara maupun sisi darat.

“Bandara ini memiliki fasilitas sisi udara seperti runway, apron (area parkir pesawat), taxiway (jalan untuk pesawat), runway strip (area kosong pengaman di kiri-kanan dan ujung runway), serta fasilitas sisi darat seperti terminal penumpang, terminal kargo, powerhouse (pusat listrik bandara), dan beberapa bangunan penunjang lainnya,” papar Ricky.

Ia melanjutkan, seiring berkembangnya Nabire sebagai ibu kota provinsi, kebutuhan transportasi udara meningkat signifikan.

“Setelah Nabire berkembang menjadi ibu kota provinsi, kebutuhan penerbangan meningkat sehingga dibutuhkan pesawat yang lebih besar. Pemerintah Papua Tengah telah melakukan MoU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait pengembangan bandara ini, dan turut berpartisipasi dalam pembangunannya,” jelasnya.

Ricky juga memaparkan bahwa pembangunan telah dilakukan secara bertahap, dimana Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut mendukung dengan memperpanjang runway dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter.

“Berkat pembangunan tersebut, bandara Nabire sudah bisa didarati pesawat jenis Boeing, namun beberapa fasilitas bandara masih menggunakan standar untuk pesawat jenis ATR,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pengembangan lanjutan, karena terminal yang ada saat ini masih standar ATR, sehingga perlu diperluas agar sesuai dengan standar Boeing.

“Untuk itu diperlukan pengembangan ke depan seperti pelebaran runway, perluasan apron, pengembangan terminal, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Ricky.

“Pengadaan mobil pemadam kebakaran juga perlu ditingkatkan dari kategori untuk ATR menjadi standar Boeing, serta beberapa item lainnya,” tambahnya.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan pentingnya percepatan pengembangan Bandara Douw Aturure agar mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan transportasi udara di Papua Tengah. Wapres juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur bandara berjalan optimal, sehingga dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang ekonomi dan investasi bagi masyarakat setempat.

Turut hadir dalam peninjauan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Para senator dari Papua Pegunungan ini diterima langsung oleh Duta Besar Rumania untuk Indonesia, Yang Mulia Dan Adrian Bălănescu, didampingi oleh Konsuler Putriana Parbyta Noor. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif selama kurang lebih dua jam.

Dalam diskusi tersebut, Senator Papua Pegunungan menyampaikan perhatian terhadap peningkatan akses pendidikan bagi generasi muda Papua, termasuk peluang kerja sama melalui program beasiswa dari Pemerintah Rumania bagi mahasiswa asal Papua.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Rumania menyatakan keterbukaan dan ketertarikannya terhadap Papua, serta menyambut baik inisiatif kerja sama pendidikan yang diusulkan. 

Ia juga menegaskan komitmen Kedutaan Besar Rumania untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan internasional.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk melakukan koordinasi lebih lanjut terkait proses seleksi dan persiapan calon mahasiswa Papua yang berminat melanjutkan studi di Rumania, dengan tetap mengacu pada standar dan persyaratan yang berlaku di negara tersebut.

Diharapkan, kerja sama ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Papua di kancah global.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Penguatan ini dilakukan seiring menjaga keandalan distribusi energi di wilayah Jawa Timur yang menjadi salah satu pusat aktivitas industri dan ekonomi nasional.

Dalam operasionalnya, kebutuhan respons yang cepat dan visibilitas lapangan yang memadai menjadi kunci untuk menjaga kelancaran pasokan.

Melalui platform terintegrasi KENDALI, tim operasional kini dapat memantau lebih dari 490 armada mobil tangki BBM dan 320 armada LPG secara langsung.

Sistem ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap pergerakan armada, sekaligus membantu percepatan pengambilan keputusan saat terjadi dinamika di lapangan.

Dengan implementasi RTC, pola operasional yang sebelumnya cenderung reaktif kini bergeser menjadi lebih proaktif dan berbasis data. Langkah ini ditargetkan dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 20 persen serta menekan potensi keterlambatan distribusi hingga 25 persen.

Direktur Pemasaran & Operasi PT Patra Logistik, Joko Priyambodo, menyampaikan bahwa pengembangan sistem ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat keandalan distribusi energi.

“Melalui integrasi pemantauan armada dalam satu sistem, kami dapat melihat kondisi operasional secara lebih utuh dan merespons lebih cepat. Harapannya, distribusi BBM dan LPG dapat berjalan lebih andal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi,” ujarnya Kamis 16 April 2026.

Implementasi RTC juga menjadi bagian dari dukungan Patra Logistik kepada PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Dengan visibilitas operasional yang lebih terintegrasi, proses monitoring dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Ke depan, pengembangan sistem kendali ini akan terus dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari penguatan digitalisasi operasional.

Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan masukan atau laporan terkait operasional mobil tangki BBM dan mobil skid tank LPG melalui layanan customer care 150109. Kanal ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan respons terhadap kondisi di lapangan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

- Pukul 07.00 WIT: Berdasarkan laporan dari Ondoafi Kampung Tirineri, Dianus Enumbi, kepada Letda Inf Dody Setiawan, tim gabungan yang terdiri dari 1 personel Komandan Peleton dan 14 prajurit bergerak menuju lokasi.
- Lokasi Kejadian: Korban ditemukan dalam kondisi terluka di Honai milik Gerson Telenggeng (Koordinat 53M 822054 9585250).
- Penyebab: Korban diduga terkena tembakan saat terjadi kontak tembak antara aparat keamanan (Apkam) dengan kelompok bersenjata yang disebut sebagai pimpinan Lekagak Telenggeng di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak.
- Penanganan Awal: Personel kesehatan Pos Tirineri segera melakukan perawatan luka ringan pada kedua anak korban, didampingi oleh Ondoafi dan warga setempat, sambil menunggu kedatangan bantuan medis.
- 09.10 WIT: Setelah berkoordinasi dengan Dandim 1714/PJ dan PMI, ambulans dikerahkan dari Mulia menuju Tirineri.

 II. ANALISIS KRITIS: 3 HAL YANG PERLU DICERMATI

1. Korban Sipil, termasuk anak, adalah Pelanggaran Hukum Humaniter

Fakta bahwa yang menjadi korban adalah wanita dan anak-anak adalah hal yang sangat memprihatinkan. Mereka adalah kategori sipil non-kombatan yang wajib dilindungi menurut Hukum Humaniter Internasional dan Undang-Undang HAM.

Meskipun evakuasi cepat dilakukan, pertanyaan besar tetap menggantung: Bagaimana peluru bisa mengenai anak-anak? Apakah peluru nyasar, posisi korban terjebak di tengah baku tembak, atau ada faktor lain?. Hal ini membutuhkan investigasi forensik yang jelas, bukan sekadar asumsi.

2. Peran Ondoafi dan PMI Menjadi Kunci Kemanusiaan

Laporan ini menunjukkan pola yang positif namun jarang terekspos: Kerjasama antara TNI, Tokoh Adat, dan Lembaga Kemanusiaan.

Ondoafi Dianus Enumbi bertindak sebagai jembatan informasi, sementara PMI menjadi ujung tombak evakuasi. TNI fokus pada pengamanan dan pertolongan pertama. Pola ini selaras dengan prinsip "pendekatan humanis" yang digaungkan belakangan ini. Jika konsisten, kepercayaan masyarakat yang selama ini retak bisa mulai dipulihkan.

3. Klaim "Kelompok Lekagak" Harus Dibuktikan

Lapdal menyebutkan kontak tembak terjadi dengan kelompok pimpinan Lekagak Telenggeng. Namun, dalam prinsip hukum, ini masih merupakan klaim sepihak. Praduga tak bersalah tetap berlaku.

Belum bisa dipastikan secara mutlak bahwa peluru yang melukai warga berasal dari kelompok tersebut atau dari pihak lain. Investigasi menyeluruh terkait jenis kaliber, arah tembakan, dan jarak tembak mutlak diperlukan agar publik tidak terbelah oleh narasi yang saling bertentangan.

 III. REFLEKSI: SINAK DAN LUKA YANG TAK PERNAH SEMBUH

Insiden ini bukan hal baru. Distrik Sinak dan sekitarnya telah menjadi titik panas konflik sejak tahun 2012. Akses yang sulit, minimnya fasilitas kesehatan, dan situasi keamanan yang tak menentu membuat warga selalu menjadi korban.

Realitas Pahit di Lapangan:

- Fasilitas Kesehatan Mati: Korban berlindung dan dirawat di Honai, bukan di Puskesmas. Data menunjukkan Puskesmas di wilayah tersebut seringkali tidak berfungsi, kekurangan dokter, atau dianggap tidak aman oleh warga. Honai pun terpaksa beralih fungsi menjadi rumah sakit darurat.
- Jalur Evakuasi yang Mematikan: Perjalanan dari Tirineri ke RSUD Mulia memakan waktu hingga 8 jam (berangkat 09.10 WIT, tiba sore hari). Padahal, golden period penanganan luka tembak hanya 1 jam. Keterlambatan ini bukan kesalahan PMI atau petugas, melainkan kegagalan infrastruktur dan akses yang menyisakan nyawa dalam taruhan.

IV. FAKTA & YANG PERLU DIVERIFIKASI

Terkonfirmasi dari Lapdal 
▪︎Ada 3 korban (1 wanita, 2 anak) di Honai Gerson Telenggeng. 
▪︎Satgas Yonif 743/PSY dan PMI melakukan evakuasi.
▪︎Ondoafi Dianus Enumbi adalah pelapor awal. 
▪︎Terjadi kontak tembak sebelum evakuasi.

Butuh Verifikasi Independen 
▪︎Siapa sebenarnya penembaknya? Butuh uji balistik. 
▪︎Identitas lengkap dan usia korban anak-anak. 
▪︎Kronologi pasti kontak tembak di Sinak. 
▪︎Bagaimana korban bisa sampai di Tirineri? 

 V. REKOMENDASI: AGAR INI JADI YANG TERAKHIR

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa langkah krusial yang harus diambil:

1. Visum yang Transparan: Proses visum et repertum harus didampingi oleh pihak independen (Komnas HAM/MRPT) untuk memastikan kebenaran jenis peluru dan luka.
2. Heli Medis Siaga: Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan BNPB harus menyiapkan helikopter medis di Mulia. Jarak 8 jam di jalan tanah adalah hukuman mati bagi korban luka berat.
3. Isi Kekosongan Dokter: Kemenkes harus segera mengirim tenaga medis ke Puskesmas Sinak dengan insentif layak, dan ubah persepsi keamanan agar warga berani berobat.
4. Investigasi Gabungan: Bentuk tim investigasi yang melibatkan Puspom TNI, Polri, tokoh gereja, dan adat untuk mengungkap kebenaran dalam waktu maksimal 14 hari.
5. Gencatan Kemanusiaan: Terapkan aturan "2 jam gencatan senjata" setiap ada insiden demi evakuasi korban sipil. Nyawa tidak memandang ideologi.

 VI. PENUTUP: DARI HONAI KE KEADILAN

Lapdal ini membuktikan bahwa ketika TNI, tokoh adat, dan PMI bersatu, nyawa bisa diselamatkan. Namun di sisi lain, laporan ini juga mencatat kegagalan besar: di tahun 2026, anak-anak Papua masih menjadi sasaran peluru.

Nyawa anak tidak memiliki KTP politik. Luka mereka adalah luka kita semua.

Tugas negara bukan hanya menambah pos pengamanan, tapi menghilangkan penyebab konflik. Tugas semua pihak yang mengaku berjuang adalah menjauhkan anak-anak dari garis tembak.

Kepada Letda Dody, personel, dan tim PMI, terima kasih telah bergerak cepat. Namun pekerjaan belum selesai. Keadilan harus ditegakkan, dan ini harus menjadi evakuasi korban sipil yang terakhir dari tanah Sinak.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sementara, Koordinator Solidaritas Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan Ferdi Itlay menyampaikan posisi sekda dengan harapan diprioritaskan putra wilayah Lapago.

Sepi Wanimbo menanggapi pernyataan Ferdi Itlay. kata dia, perlu mengikuti jejak kerja atau take record yang mumpuni, tapi menurut pandangannya, orang asli Papua dari Sorong sampai Merauke itu satu, tidak ada perbedaan antara gunung dan pantai.

Oleh karena itu dari sekian banyak yang telah mengumpulkan pemberkasan untuk mengikuti seleksi, tetapi diantaranya tiga putra terbaik Papua, yaitu, Alpius Yigibalom, Elabi Giban dan Agustinus Howay telah memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

"Kita melihat dari ketika figur mereka adalah anak - anak asli Papua. Yang Tuhan siapkan untuk bekerja sehingga kita sesama orang asli Papua, tidak boleh lagi jadi pesimis tetapi optimis selalu dalam berkarya di Papua Pegunungan," kata Sepi Wanimbo dikutip Selasa.

Keputusan terakhir oleh pemerintah pusat siapa yang akan keluar sebagai dinilai terbaik, itulah pemimpin bagi masyarakat delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.

"Kami Papua Pegunungan ini merupakan wilayah baru sehingga sangat membutuhan namanya kesatuan, dan persatuan sesama orang asli Papua untuk wujudkan pembangunan yang berkeadilan, di berbagai sektor yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, kebudayaan, dan pembangunan isfrastruktur sesuai Visi Gubernur dan Wakil Gubernur," ungkapnya.

Lanjutnya, Honai besar Papua Pegunungan ini membangun dengan nilai kasih, kedamaian, kejujuran antara sesama orang asli Papua. 

"Jika kita klaim ada perbedaan antara sesama orang asli Papua dari gunung dan pantai, sebaliknya akan ada kecolongan besar untuk orang lain mengambil alih tempat pelayanan kerja di Papua," pungkasnya.

Kata dia, sesama orang asli Papua harus jaga kesatuan dengan baik untuk berkarya di negeri ini, sebab orang lain akan datang tetapi akan kembali juga di daerah asal tetapi bagi kita akan hidup selamanya di atas tanah Papua.

"Jangan membangun narasi - narasi yang membedakan antara gunung dan pantai, karena permusuhan sesama orang Papua itu merupakan salah satu penyakit yang harus diobati oleh sesama kita semua biarlah dipulihkan untuk berpikir jernih bahwa kita Papua satu," demikian Sepi Wanimbo.

Pemerintahan hari ini sedang melakukan suatu geberakan yaitu suatu peletakan dasar pembangunan yang baik untuk kedepan lebih kuat sehingga bagi setiap elemen yang ada di Papua Pegunungan sama - sama bersatu hati mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Kita bersatu kita kuat, kita bersatu pasti kita maju, kita bersatu pasti kita sukses," tutupnya. 

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit itu berjalan dalam suasana hangat, penuh keakraban dan sarat pesan kebangsaan. 

Momen tersebut dinilai menjadi simbol kuat konsolidasi elemen masyarakat sipil dalam menjaga kesinambungan agenda pembangunan nasional. 

Konteks pertemuan ReJO yang sebelumnya beberapa kali mendampingi tokoh-tokoh nasional bertemu Joko Widodo di Solo juga menunjukkan pola komunikasi kebangsaan yang konsisten.

Darmizal menegaskan bahwa sembilan pimpinan ormas yang hadir memiliki satu kesepahaman untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mengawal kepemimpinan nasional agar tetap solid hingga terwujud Indonesia yang makmur.

“Kami, sembilan Ketua umum Ormas, sepakat mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran agar tetap guyub, solid, dan fokus bekerja untuk rakyat sampai Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang makmur,” tegas Darmizal.

Menurut alumni UGM Yogyakarta tersebut, silaturahmi dengan Joko Widodo menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan nasional, terutama dalam memastikan transisi dan kesinambungan pembangunan berjalan harmonis.

Delapan pimpinan ormas yang turut hadir bersama Darmizal yakni Muhammad Rahmad, Ketua Umum Usaha Perjalanan Wisata Indonesia, Dr. Asep Syaripuddin, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Seluruh Indonesia (HIPPKI), Asep Hamdani, S.H., Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (AP-LOG), Arya Wardhana, Ketua Umum Parade Nusantara, Andi Kurniawan, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara (PPN), Lis Letty Jumiaty, Ketua Umum Petani Aren ReJO Nusantara (PETA), Dr. Teguh Sumarno dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) serta Alfons Matly dari Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia (FPPPI)

Darmizal juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Joko Widodo kepada seluruh pimpinan 
Ormas saat jalannya pertemuan.

“Alhamdulillah, kami diterima dengan sangat baik. Sambutan beliau penuh kekeluargaan, menegaskan keteladanan seorang negarawan dan guru bangsa,” ujarnya.

Dikatakan Darmizal, pertemuan ini memperlihatkan semakin kuatnya dukungan berbagai elemen organisasi masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

"Sekaligus menjadi pesan politik kebangsaan bahwa stabilitas, persatuan, dan kesinambungan pembangunan harus terus dijaga bersama oleh seluruh komponen bangsa," pungkas pria berdarah Minang ini.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Selama Ini, Belum Menemukan Alamat Yang Tepat

Setiap kali pemerintah mengumumkan terobosan dalam penanganan Papua, ada satu pertanyaan yang hampir tidak pernah diajukan: kepada siapa sesungguhnya kita berbicara? Dan apakah cara kita berbicara dikenali oleh mereka sebagai cara yang sah?

Papua memiliki sistem kepemimpinan, sistem musyawarah, dan sistem pengambilan keputusan yang sudah berjalan jauh sebelum negara Indonesia ada. Sistem itu bukan warisan budaya yang cukup dilestarikan di museum. Ia hidup, ia bekerja, dan ia adalah satu-satunya fondasi dimana perdamaian yang sungguh-sungguh bisa dibangun.

Dalam berbagai upaya dialog selama ini, terdapat kecenderungan pendekatan yang belum sepenuhnya bertumpu pada sistem kepemimpinan yang diakui masyarakat adat Papua. Hal ini bukan semata karena niat yang keliru, melainkan karena keterbatasan pemahaman terhadap bagaimana otoritas sosial sesungguhnya bekerja di tingkat komunitas.

Ketika pemerintah mengundang tokoh Papua untuk berdialog, yang hadir seringkali adalah tokoh-tokoh yang memiliki posisi formal dan dikenal dalam struktur pemerintahan. Mereka memiliki peran penting dalam sistem negara, namun dalam konteks masyarakat adat Papua, legitimasi formal tidak selalu berbanding lurus dengan otoritas sosial di tingkat komunitas.

Papua bukan satu entitas budaya yang tunggal. Lebih dari 250 suku dengan bahasa dan sistem adat masing-masing mendiami wilayah ini dan sebutan untuk pemimpin adat tertinggi pun berbeda di setiap wilayah. Ini bukan detail teknis, melainkan substansi. Istilah 'Big Man' dan 'Ondoafi' yang digunakan dalam artikel ini adalah konsep payung dari literatur antropologi Melanesia, tetapi di lapangan, setiap masyarakat adat memiliki sebutannya sendiri yang harus digunakan dengan tepat. Menggunakan sebutan yang salah di hadapan masyarakat adat yang tepat adalah pelanggaran protokol yang bisa menghancurkan kepercayaan sebelum dialog bahkan dimulai.

Satu logika, banyak "Nama Sebutan Pemimpin Adat" di Berbagai Wilayah Papua Riset etnografis (J.R. Mansoben, 1995; dan sumber-sumber lapangan) mencatat empat tipe sistem kepemimpinan tradisional Papua. Berikut peta sebutannya per wilayah:
Wilayah Pegunungan Tengah, Sistem Big Man / Pria Berwibawa Suku Mee (Paniai, Nabire):

Tonowi pemimpin yang otoritasnya dibangun dari kekayaan, kedermawanan, dan kemampuan pidato. Suku Dani dan Lani (Lembah Baliem, Jayawijaya); pemimpin pria berwibawa tanpa satu nama tunggal lintas klan, diakui melalui prestasi dan kemurahan hati. Suku Asmat dan Suku Muyu (Papua Selatan); Kayepak untuk suku Muyu. Suku Maybrat (Kepala Burung) dengan sistem kepemimpinan Bobot, dibangun dari jaringan pertukaran dan redistribusi kekayaan. Semua berbasis pencapaian otoritas diraih, bukan diwariskan.

Wilayah Pesisir Timur/Utara - Sistem Ondoafi dan Variannya 

Ondoafi adalah sistem yang secara mendasar berbeda dari Big Man,  bukan variasi dari sistem yang sama. Sementara Big Man membangun otoritasnya melalui pencapaian yang harus terus diperbarui, Ondoafi berakar pada garis keturunan dari pendiri kampung dengan dimensi kosmologis yang tidak dimiliki sistem Big Man. Ia adalah penghubung antara masyarakat adat dan dunia leluhur, antara komunitas dan tanah yang menyaksikan setiap perjanjian.Sistem Ondoafi ditemukan di wilayah Mamta: Suku Sentani, Nimboran, Tabla (Jayapura). 

Di Biak Numfor, padanan fungsionalnya adalah Mananwir, yaitu: pemimpin yang dikukuhkan oleh tua-tua klan setelah membuktikan kemampuan menyatukan banyak Keret (klan), berbeda dari Ondoafi karena mengandung elemen prestasi dalam pengukuhannya. 

Sementara di Raja Ampat dan Doberai, kepemimpinan berbentuk kerajaan turun-temurun dengan gelar Fun atau Kalana. Ketiganya: Ondoafi, Mananwir, Fun/Kalana adalah sistem yang berbeda, bukan satu sistem dengan nama yang berbeda. Memperlakukan ketiganya seolah setara dalam satu label akan mengulang kesalahan yang sama yang selama ini membuat dialog gagal sebelum dimulai.

Wilayah Teluk Cenderawasih, Sistem Campuran Suku Biak Numfor (Biak, Supiori, Raja Ampat pesisir): di tingkat klan (Keret) dikenal 
Mambri, dimana pemimpin yang harus diraih melalui kemampuan nyata. Seorang Mambri yang menyatukan banyak klan bisa diangkat sebagai Mananwir oleh tua-tua suku. Kepulauan Yapen (Serui) dan Waropen: sistem serupa dengan variasi lokal. Suku Wandamen (Teluk Wondama); kepemimpinan kolektif Kepala Suku Besar yang legitimasinya dikukuhkan oleh masyarakat adat.

Wilayah Kepala Burung dan Kepulauan Barat, Sistem Raja / Fun Raja Ampat dan wilayah Doberai: pemimpin adat tertinggi bergelar Fun atau Kalana dengan sistem berbasis kerajaan turun-temurun. Fakfak dan Kaimana (Semenanjung Onin): gelar Rat, dikenal juga sebagai Raja, termasuk Raja Rumbati, Raja Patipi, Raja Fatagar, Raja Arguni, Raja Kaimana. Suku Moi (Sorong Raya, delapan subetnik); kepala suku yang legitimasinya bertumpu pada status neulig (tuan tanah), dengan tokoh-tokoh adat spesialis seperti Ne Foos (otoritas spiritual), Ne Ligin (juru bicara adat), dan Ne Fulus (penjaga sejarah komunitas).

Di balik semua keragaman sebutan ini: Tonowi, Ondoafi, Mambri, Mananwir, Fun, Kalana, Rat, Bobot (Maybrat), Kayepak (Muyu) — terdapat satu prinsip kepemimpinan yang sama, otoritas yang tidak datang dari atas, melainkan tumbuh dari bawah melalui pengakuan masyarakat adat. Namun kesamaan prinsip ini tidak boleh disalahbaca sebagai kesamaan sistem. 

Ondoafi dan Big Man adalah dua sistem yang berbeda secara mendasar, seperti halnya Fun di Raja Ampat berbeda dari Tonowi di Paniai. Menggunakan sebutan yang salah, atau memperlakukan sistem yang berbeda seolah satu sistem dengan nama berbeda, adalah pelanggaran protokol yang bisa menghancurkan kepercayaan sebelum satu kata pun tentang perdamaian diucapkan. Jika figur-figur ini tidak hadir dan tidak dilibatkan dengan cara yang mereka akui sebagai sah, termasuk dipanggil dengan sebutan yang benar dalam bahasa yang mereka kenali, tanpa keterlibatan yang sah dari figur-figur kunci tersebut, proses dialog berisiko tidak memiliki fondasi sosial yang cukup kuat untuk menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan.

Pemimpin gereja: pendeta GKI, gembala GIDI, hadir di pelosok pegunungan yang tidak pernah sekalipun dijangkau layanan negara selama puluhan tahun, dan memiliki jaringan kepercayaan yang riil. Tokoh adat perempuan (elder) perempuan menjadi mediator konflik antar-klan secara diam-diam dengan efektivitas yang sering kali melampaui forum-forum formal. Pemuda Papua yang menavigasi dua dunia sekaligus adalah jembatan yang dibutuhkan. Namun peran-peran ini bersifat komplementer atau penguat bagi proses yang terlebih dahulu harus diakui sah oleh Big Man dan Ondoafi. Tanpa kehadiran dan pengakuan dari kedua figur sentral ini, tidak ada jaringan kepercayaan lain yang dapat menambal ketidakabsahan proses.

"Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk membuka ruang dialog di Papua. Namun pengalaman menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat ditentukan oleh kesesuaian cara, aktor, dan pendekatan dengan realitas sosial masyarakat adat".

Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran negara, melainkan untuk memperkuat efektivitas kehadiran negara melalui fondasi legitimasi yang lebih kokoh di tingkat masyarakat. Negara tetap memegang peran kunci dalam menjamin keamanan, kepastian hukum, dan implementasi kebijakan. Namun keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana ia berakar pada struktur sosial yang diakui oleh masyarakat Papua sendiri.

Cara Berbicara adalah Bagian dari Substansi

Masalahnya bukan hanya siapa yang diundang. Masalahnya juga bagaimana forum itu dirancang. Dalam tradisi Melanesia, cara melakukan sesuatu adalah bagian tak terpisahkan dari substansi itu sendiri. Format dialog formal seperti meja bundar, notulen, dan voting seringkali tidak sepenuhnya selaras dengan tradisi musyawarah masyarakat adat Papua. Format ini cenderung menguntungkan pihak yang terbiasa dengan prosedur formal, sementara pemimpin adat yang bekerja dalam tradisi lisan dan relasional tidak selalu mendapatkan ruang yang setara.

Bayangkan perbedaannya jika forum dimulai dengan barapen, pesta batu panas tradisional di mana semua pihak menyiapkan dan makan bersama sebelum satu kata pun tentang agenda diucapkan. Dalam banyak masyarakat adat Papua, makan bersama bukan sekadar ritual sosial. Ia adalah perjanjian yang disaksikan oleh leluhur, ikatan yang melampaui kata-kata tertulis di atas kertas. Atau bayangkan forum yang dibuka dengan pertukaran sirih pinang melingkar bahasa tubuh perdamaian yang paling kuat di banyak masyarakat adat pesisir Papua. 

Menawarkan sirih adalah undangan damai; menerimanya adalah penerimaan; menolaknya adalah pernyataan sikap yang sangat berat. Atau forum di mana semua peserta duduk melingkar tanpa meja pemisah, dengan talking object yang hanya boleh dipegang oleh yang sedang berbicara, dan elder berbicara terlebih dulu sesuai urutan yang ditentukan adat, bukan oleh agenda panitia dari luar.

Di Raja Ampat dan wilayah Doberai, tradisi ini dikenal dengan nama Senat dengan tikar yang digelar sebagai ruang musyawarah tertinggi. Ketika tikar itu dibentangkan, semua yang duduk di atasnya terikat oleh aturan yang sama; setara dalam hak bicara, setara dalam hak didengar. Tidak ada yang duduk lebih tinggi dari yang lain. Dan tidak ada keputusan sebelum semua pihak menyatakan kepuasan.

Ini bukan romantisasi budaya. Ini adalah desain proses yang serius. Tradisi musyawarah Melanesia telah menyelesaikan konflik selama ribuan tahun sebelum negara Indonesia ada. Dialog yang mengabaikan cara yang benar tidak akan menghasilkan kepercayaan dan tanpa kepercayaan, tidak ada kesepakatan yang bisa bertahan lebih dari satu periode pemerintahan.

Tiga Pilar yang Perlu Dibangun

Berdasarkan pembelajaran tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk membangun fondasi dialog yang sah dan berkelanjutan. Pendekatan ini dirumuskan dalam tiga pilar utama yang saling berkaitan dan disusun secara berurutan

Pilar Pertama: Memahami Sebelum Berbicara

Sebelum satu pun forum dialog dimulai, diperlukan pemetaan yang jujur dan mendalam tentang siapa yang sesungguhnya dipegang kata-katanya di setiap masyarakat adat, bukan berdasarkan daftar yang disusun oleh pemerintah daerah, melainkan berdasarkan pemetaan organik dari bawah.

Pertanyaan kuncinya bukan siapa yang dikenal Jakarta? Pertanyaan kuncinya adalah: kepada siapa komunitas datang ketika ada sengketa tanah yang tidak bisa diselesaikan? Siapa yang jaringan pertukaran adatnya melampaui batas satu kampung? Siapa yang ketika berbicara, orang-orang berhenti dan mendengarkan? Siapa Big Man atau Ondoafi yang wilayah pengaruhnya mencakup daerah yang saat ini paling tinggi intensitas konfliknya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat berbeda dari daftar tokoh yang biasa diundang ke hotel-hotel di Jakarta.

Metodologi Pemetaan Organik:

Siapa yang melakukan pemetaan ini adalah pertanyaan yang tidak boleh dijawab sembarangan. Pemetaan oleh lembaga yang tidak diakui masyarakat adat akan mengulang masalah yang sama yang selama ini dikritik. Ada empat prinsip yang tidak boleh dilanggar:
* Pemetaan dilakukan oleh fasilitator lokal yang dipilih oleh masyarakat adat itu sendiri, bukan ditunjuk dari luar, dengan metodologi partisipatif yang dikembangkan bersama tokoh adat setempat.
* Validasi temuan dilakukan dalam forum masyarakat adat terbatas sebelum digunakan sebagai dasar perencanaan dialog yang lebih luas, masyarakat adat memverifikasi peta kepemimpinannya sendiri.
* Dokumentasi mencakup tidak hanya nama, tetapi juga wilayah pengaruh, jaringan klan, protokol adat yang harus dipatuhi dalam forum bersama mereka, serta pantangan dan urutan berbicara yang jika dilanggar akan merusak seluruh proses.
* Hasil pemetaan adalah milik masyarakat adat, bukan milik lembaga yang memfasilitasi. Penggunaannya untuk kepentingan apapun memerlukan persetujuan eksplisit dari masyarakat adat.

Proses ini juga harus mendokumentasikan nilai-nilai, pantangan, dan protokol adat setiap masyarakat adat. Di beberapa masyarakat adat pegunungan, membahas topik-topik tertentu dalam forum formal membutuhkan ritual persiapan yang tidak bisa dilewati. Di beberapa masyarakat adat pesisir, ada urutan berbicara yang jika dilanggar akan merusak seluruh forum. Melanggar protokol ini — bahkan tanpa kesengajaan bisa menggagalkan proses lebih cepat dari sengketa politik manapun.

Pilar Kedua: Gelar Senat Papua - Dua Jalur yang Tidak Bisa Dipisahkan

Pilar kedua adalah membangun Gelar Senat Papua sebagai forum musyawarah yang menggunakan protokol yang dikenali masyarakat adat setempat sebagai sah. Namun di sinilah kekhususan yang paling kritis harus ditegaskan: Gelar Senat Papua tidak boleh  berjalan dengan satu kecepatan yang seragam di seluruh Papua. Papua bukan satu entitas yang homogen. Ada wilayah yang tengah mengalami konflik bersenjata aktif, pengungsian, dan kematian yang terjadi setiap minggu. Ada wilayah yang relatif lebih tenang namun menyimpan bara yang bisa menyala kapan saja. Merancang proses dengan timeline yang sama untuk keduanya adalah kesalahan yang secara moral tidak bisa dipertahankan.

Jalur Pertama: Intervensi Prioritas di Jantung Konflik

Beberapa wilayah tidak bisa menunggu. Pegunungan Tengah - mencakup Nduga, Puncak Jaya, dan Intan Jaya adalah episentrum konflik bersenjata yang paling tinggi intensitasnya. 

Paniai menyimpan luka yang belum pernah benar-benar ditangani. Di wilayah-wilayah ini, tidak ada kemewahan untuk memulai dari pemetaan yang bertahap dan bertahun-tahun.

Di wilayah-wilayah ini, Big Man atau Ondoafi yang wilayah pengaruhnya beririsan langsung dengan zona konflik harus menjadi titik masuk pertama dan utama, bukan tokoh-tokoh yang berada di kota kabupaten, melainkan mereka yang masyarakat adatnya langsung terdampak dan yang otoritasnya diakui oleh semua pihak yang bertikai.

Gelar Senat - Jalur Prioritas: Prasyarat Minimum di Wilayah Konflik Aktif

Di wilayah konflik tinggi, Gelar Senat tidak bisa dimulai tanpa empat kondisi yang harus dipenuhi secara berurutan, bukan bersamaan:
* Identifikasi Big Man atau Ondoafi yang wilayah otoritasnya mencakup area konflik aktif, bukan berdasarkan daftar pemerintah daerah, melainkan berdasarkan pengakuan yang diterima dari masyarakat adat yang berkonflik.
* Kontak awal dilakukan melalui jaringan yang sudah dipercaya masyarakat adat, pemimpin gereja lokal, mediator klan, atau figur netral yang diakui kedua pihak, bukan melalui aparat pemerintahan formal yang sudah kehilangan kepercayaan.
* Jaminan keamanan fisik yang nyata dan terverifikasi oleh pihak yang diterima semua pihak, bukan janji verbal dari podium. Tanpa ini, tidak ada Big Man atau Ondoafi yang relevan di wilayah konflik yang akan hadir, dan yang hadir hanya akan menjadi representasi semu.
* Jaminan hukum yang diformulasikan secara eksplisit bahwa pernyataan dalam forum tidak bisa dijadikan bukti dalam proses pidana diverifikasi oleh pihak hukum yang independen dan diakui masyarakat adat. Tanpa jaminan ini, suara-suara yang paling kritis dan paling penting justru tidak akan pernah terdengar.

Format Gelar Senat di wilayah konflik tidak bisa mengikuti jadwal yang ditetapkan dari luar. Waktu, lokasi, dan tata cara seluruhnya ditentukan oleh para Big Man dan Ondoafi yang hadir, termasuk apakah forum dimulai dengan ritual barapen, pertukaran sirih pinang, atau bentuk ritual lain yang diakui masyarakat adat sebagai pembuka perdamaian. Fasilitator dari luar hanya hadir sebagai penyedia ruang, bukan sebagai perancang proses.

Jalur Kedua: Gelar Senat di Tujuh Wilayah Adat - Kerangka Inklusif Jangka Menengah

Jalur pertama tidak menggantikan kebutuhan akan kerangka yang lebih luas. Tujuh wilayah adat Papua - Lapago, Meepago, Anim Ha, Mamta, Bomberay, Doberai, dan Saireri, tetap menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa proses perdamaian memiliki cakupan yang inklusif dan tidak hanya berfokus pada wilayah yang paling 'keras' secara militer.

Namun dalam kerangka tujuh wilayah ini pun, Big Man dan Ondoafi tetap menjadi titik masuk utama di setiap wilayah, bukan asosiasi adat formal, bukan perwakilan pemerintah daerah, dan bukan tokoh yang dipilih berdasarkan kemudahan akses. Setiap Gelar Senat wilayah dirancang dengan protokol yang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat adat setempat: nama forum, bahasa yang digunakan, lokasi, ritual pembukaan, dan urutan berbicara.

Dua jaminan tetap menjadi prasyarat yang tidak bisa ditawar di seluruh wilayah: jaminan keamanan fisik yang terverifikasi, dan jaminan hukum yang eksplisit bahwa pernyataan dalam forum tidak bisa dijadikan bukti dalam proses pidana. Forum tanpa jaminan ini hanya akan menghasilkan konsensus artifisial yang tidak mewakili siapapun.

Tentang Nama: Gelar Senat Papua

Gelar Senat Papua mengambil namanya dari tradisi 'Senat' di Raja Ampat dan wilayah Doberai, di mana 'senat' bermakna tikar yang digelar sebagai ruang perdamaian. Ketika tikar itu dibentangkan, ruang di atasnya berubah menjadi ruang adat yang sakral: semua duduk setara, semua suara didengar, tidak ada keputusan sebelum semua pihak menyatakan kepuasan.

Nama ini bukan sekadar label. Ia adalah pernyataan tentang epistemologi proses: bahwa perdamaian Papua akan ditemukan bukan di ruang sidang formal dengan meja yang memisahkan, melainkan di atas tikar yang membuat semua duduk setara. Meminjam nama dari tradisi yang hidup di salah satu wilayah Papua adalah pengakuan bahwa kapasitas untuk perdamaian sudah ada di dalam masyarakat Papua sendiri.

Pilar Ketiga: Dari Percakapan ke Perubahan yang Terasa

Pilar ketiga adalah memastikan bahwa hasil percakapan berubah menjadi sesuatu yang nyata dan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan laporan yang mengumpulkan debu di rak kementerian.
Mekanisme ini membutuhkan tiga elemen yang bekerja bersama; Mekanisme Transformasi: Dari Forum ke Perubahan Nyata

1. Agenda kebijakan yang dirancang bersama

Ditulis dalam bahasa yang bisa dipahami masyarakat adat — termasuk versi lisan untuk masyarakat adat yang tradisi literasinya oral. Isi agenda ditentukan oleh masyarakat adat, bukan oleh kementerian di Jakarta. Indikator keberhasilannya bukan yang dirancang Bappenas, melainkan yang ditentukan oleh masyarakat adat: apa yang harus berubah dalam kehidupan mereka untuk bisa dikatakan proses ini tidak sia-sia?

2. Mekanisme pemantauan oleh komunitas

Komunitas memantau implementasi melalui jaringan yang sudah ada — jaringan gereja, jaringan klan, jaringan perempuan elder. Bukan lembaga pemantau baru yang dibentuk dari luar dan berpotensi menciptakan ketergantungan baru. Para Big Man dan Ondoafi yang hadir dalam Gelar Senat menjadi juru bicara masyarakat adat dalam proses pemantauan ini — otoritas yang mereka miliki dalam forum juga berlaku dalam pengawalan implementasi.

3. Mekanisme koreksi yang transparan

Ketika implementasi menyimpang dari kesepakatan, ada jalur koreksi yang tidak memerlukan masyarakat adat untuk kembali ke Jakarta. Jalur ini dibangun bersama dalam forum Gelar Senat, dan legitimasinya berasal dari pengakuan para Big Man dan Ondoafi yang hadir bukan dari regulasi pemerintah.

Kapasitas kelembagaan untuk menjalankan mekanisme ini tidak boleh dibangun dari luar dan diposisikan ke dalam masyarakat adat. Ia harus tumbuh dari jaringan yang sudah ada, diperkuat — bukan digantikan — oleh dukungan teknis dari luar yang posisinya ditentukan oleh masyarakat adat.

Batas yang Perlu Dijaga

Tiga pilar ini bukan solusi untuk konflik Papua. Ia adalah rancangan pintu masuk, cara yang benar untuk memulai percakapan yang selama ini tidak pernah bisa dimulai dengan cara yang sah di mata semua pihak.

Pertanyaan-pertanyaan besar tentang masa depan Papua, apa yang bisa dan tidak bisa dinegosiasikan, bagaimana menyelesaikan konflik tanah yang telah berlangsung puluhan tahun, bagaimana lembaga baru dirancang agar akuntabel kepada masyarakat adat, bagaimana keadilan bagi korban pelanggaran HAM diwujudkan, semua pertanyaan itu tidak bisa dan tidak boleh dijawab dari satu meja oleh satu pihak. Menjawabnya sebelum percakapan yang benar dimulai adalah mengulangi kesalahan yang sama yang telah gagal selama enam dekade.

Isi ruangan di balik pintu harus ditentukan bersama oleh mereka yang berjalan melalui pintu itu dan duduk di atas tikar yang sama. Dan pintu itu hanya bisa dibuka jika yang memegang kuncinya — para Big Man dan Ondoafi yang otoritasnya diakui oleh masyarakat adat,  benar-benar hadir, diakui, dan diberi ruang untuk berbicara dengan cara yang mereka kenal sebagai cara yang sah.
Perdamaian Papua tidak akan ditemukan di ruang sidang. Ia akan ditemukan di lingkaran Gelar Senat di mana tidak ada yang duduk lebih tinggi dari yang lain dan di mana mereka yang memegang kata-kata masyarakat adat hadir sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai representasi dari agenda yang bukan milik mereka.

Jendela yang Tidak Boleh Dilewatkan

Pernyataan Presiden Prabowo untuk membuka ruang dialog langsung dengan berbagai pihak di Papua merupakan momentum kebijakan yang penting. Momentum ini dapat menjadi titik awal bagi pendekatan yang lebih inklusif dan berakar, apabila diikuti dengan desain proses yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat Papua. Dalam tiga puluh tahun terakhir, tidak ada pemimpin nasional yang secara terbuka menyatakan keinginan seperti itu.

Namun jendela ini hanya bermakna jika diikuti dengan cara yang benar. Mengundang orang yang salah ke meja yang salah, meskipun dengan niat yang tulus, hanya akan mengulangi pola yang sudah terbukti gagal. Yang dibutuhkan bukan hanya keberanian untuk berdialog. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati untuk menggelar tikar dengan cara Papua, di tanah Papua, bersama orang yang diakui oleh Papua. Dan di antara semua orang yang harus diakui oleh Papua itu, yang paling pertama adalah Big Man dan Ondoafi yang selama ini tidak pernah benar-benar diundang, bukan karena tidak diketahui keberadaannya, melainkan karena cara yang digunakan untuk mengundang tidak pernah menemui mereka di tanah dan dalam bahasa yang mereka akui sebagai sah.
Kapasitas untuk perdamaian sudah ada di dalam masyarakat Papua. 

Ia ada dalam tradisi musyawarah Melanesia yang ribuan tahun lebih tua dari Republik ini. Ia ada dalam otoritas Big Man yang jaringannya menembus batas-batas yang tidak bisa ditembus oleh aparat negara manapun. Ia ada dalam kewibawaan Ondoafi yang hubungannya dengan tanah dan leluhur memberikan legitimasi yang tidak bisa dibeli atau diangkat dengan surat keputusan. Ia ada dalam jaringan kepercayaan gereja yang menjangkau komunitas yang tidak pernah dijangkau negara. Ia ada dalam kecerdasan pemuda Papua yang menavigasi dua dunia sekaligus. Ia ada dalam keberanian elder perempuan yang selama ini menyelesaikan konflik secara diam-diam.

Yang belum ada adalah pintu yang benar untuk masuk, dan kerendahan hati untuk membiarkan mereka yang memegang kuncinya membuka pintu itu dengan cara mereka sendiri. Perdamaian Papua tidak hanya bergantung pada keberanian untuk berdialog, tetapi juga pada kesediaan untuk merancang proses dialog dengan cara yang diakui sebagai sah oleh semua pihak. Ketika ruang itu terbuka dengan benar oleh aktor yang tepat, dengan cara yang tepat, maka arah dan isi perdamaian dapat ditentukan bersama secara bermartabat.

Penulis: Direktur Institut USBA, Charles Imbir. 

[Editor/Redaktur: Hotbert Purba]

Inspektorat seringkali gagal menjalankan peran pengawasan karena struktur yang lemah, ketergantungan pada kepala daerah, dan integritas oknum. APIP seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi.

Inspektorat sering kali tidak berdaya atau justru ikut dalam praktek korupsi karena posisi mereka berada di bawah Sekda atau Kepala Daerah, membuat mereka rentan intervensi.

Situasi ini menuntut pembenahan total pada struktur, integritas, dan independensi pengawas internal agar tidak menjadi "bagian dari mata rantai korupsi" itu sendiri

Sama halnya yang terjadi di Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya, Polda Papua Barat Daya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus merilis adanya dugaan Kasus korupsi di Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya ke tahap penyidikan, berarti dugaan kuat adanya praktik penyimpangan anggaran melalui DPA Kantor Inspektorat tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Iwan P Manurung menegaskan bahwa penyelidikan sejak Januari hingga Maret 2026 telah mengungkap indikasi serius penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas tahun 2024. 

Disebutkan total Rp11,3 miliar yang dianggarkan, Rp6,19 miliar telah dicairkan melalui 19 SP2D, namun jejak penggunaannya kini dipertanyakan, bahkan ditengarai ada penganggaran fiktif.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa total anggaran perjalanan dinas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 mencapai Rp11,31 miliar.

Sementara, realisasi anggaran hingga akhir tahun tercatat sebesar Rp6,19 Miliar atau sekitar 54,7 persen, yang dicairkan melalui 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

"Hasil pemeriksaan sementara hingga 31 Maret 2026, penyidik menemukan adanya indikasi kerugian negara yang ditaksir kurang lebih Rp2 miliar. Nilai tersebut masih bersifat sementara dan akan dihitung secara resmi oleh auditor negara pada tahap penyidikan," kata Kombes Pol. Iwan P Manurung, dikutip Jumat.

Sebanyak 38 saksi telah diperiksa sebagian besar dari internal Inspektorat. Hasilnya, penyidik menemukan indikasi kerugian negara sementara lebih dari Rp2 miliar. Angka ini diperkirakan masih bisa bertambah, setelah audit resmi dilakukan.

Meski belum ada tersangka, Polda Papua Barat Daya diharapkan kinerjanya maksimal untuk kasus ini dapat benar-benar dibongkar untuk komitmen nyata pemberantasan korupsi di Provinsi Papua Barat Daya yang masih muda ini.

Harapan, pihak aparat, dalam hal ini Polda Papua Barat Daya dapat menyeret aktor oknum yang bermain-main terhadap uang negara.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Menurut Josep, kebangkitan Kristus merupakan pusat iman Kristiani yang tidak hanya dirayakan secara liturgis, tetapi harus dihidupi dalam keseharian. Dalam terang Paskah, setiap orang beriman dipanggil untuk menjadi ciptaan baru, meninggalkan manusia lama dengan segala dosa, luka, dan kelemahan, serta membangun kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah.

“Tema Paskah tahun ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus membawa pembaruan total bagi kemanusiaan kita. Karena itu, Paskah harus menjadi titik balik untuk berubah, bukan sekadar perayaan seremonial,” ujar Josep pada Jumat (3/4/2026).

Misa Kamis Putih di Paroki Santo Yoseph Fakfak.

Ia menegaskan, di tengah berbagai realitas kehidupan seperti kesulitan ekonomi, persoalan sosial, hingga tantangan dalam keluarga, Paskah hadir sebagai sumber harapan yang tidak pernah pudar. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa penderitaan dan kegelapan tidak memiliki kata akhir dalam hidup manusia.

Lebih jauh, umat diajak untuk menjadi “Manusia Paskah”, yakni pribadi yang membiarkan Kristus sungguh hidup dan berkarya dalam dirinya. Hal ini tampak dalam sikap kasih, pengampunan, kerendahan hati, serta kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang kecil, lemah, dan terpinggirkan.

“Menjadi Manusia Paskah berarti menghadirkan terang Kristus di tengah dunia, mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Dalam konteks kehidupan menggereja, Josep juga menekankan pentingnya membangun Gereja yang sinodal, yakni Gereja yang berjalan bersama, melibatkan seluruh umat, dan mengedepankan semangat kebersamaan. Ia mengajak umat Paroki Santo Yoseph Fakfak untuk semakin aktif dalam pelayanan dan kehidupan komunitas.

“Gereja yang hidup adalah Gereja yang dibangun oleh umatnya sendiri, dengan semangat persaudaraan dan keterlibatan,” ujarnya.

Selain itu, perhatian terhadap sesama menjadi salah satu penekanan penting dalam pesan Paskah tahun ini. Umat diingatkan untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain, melainkan hadir sebagai pembawa harapan melalui tindakan nyata, baik dalam bentuk solidaritas, bantuan, maupun kehadiran yang menguatkan.

Peran keluarga juga mendapat perhatian khusus. Josep menyebut keluarga sebagai Gereja rumah tangga yang menjadi tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai iman. Ia berharap damai sejahtera Kristus yang bangkit senantiasa tinggal dalam setiap keluarga Katolik, sehingga mampu menjadi sumber kasih dan kekuatan bagi anggotanya.

Di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, umat Katolik juga diimbau untuk terus menjaga kedamaian, merawat toleransi, serta memperkuat persatuan. Nilai-nilai Paskah, menurutnya, harus tercermin dalam sikap hidup yang menghargai perbedaan dan membangun harmoni bersama.

Menutup pesannya, Josep Goenawan mengajak seluruh umat untuk sungguh menjadikan Paskah sebagai momentum pembaruan kemanusiaan yang nyata, baik secara pribadi maupun bersama.
“Semoga Kristus yang bangkit membarui kemanusiaan kita, menguatkan iman, dan menghadirkan harapan serta damai bagi dunia,” tutupnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]