Aplikasi tersebut dikembangkan siswa Program Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim PPLG kelas XII berdasarkan kebutuhan sekolah terhadap pencatatan kehadiran yang lebih efektif dan akurat.

Kepala SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, mengatakan aplikasi ini merupakan hasil karya siswa yang menerapkan ilmu selama proses pembelajaran.

"Aplikasi ini dibuat, dirancang, dan didesain sendiri oleh anak-anak kami. Ini merupakan salah satu bentuk inovasi siswa dalam menerapkan ilmu yang mereka peroleh selama proses pembelajaran," kata Ana, Jumat (6/8/2026).

Otomatis Catat Hadir, Pulang, dan Telat 
Sistem ini secara otomatis mencatat waktu kedatangan dan kepulangan siswa. Batas waktu kedatangan ditetapkan hingga pukul 07.15 WIT. Jika siswa datang setelah waktu tersebut, sistem otomatis mencatatnya sebagai keterlambatan.

Informasi kehadiran maupun keterlambatan kemudian dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada orang tua. Dengan begitu, orang tua dapat mengetahui secara langsung kapan anak tiba di sekolah dan meninggalkan lingkungan sekolah.

"Orang tua akan menerima notifikasi bahwa anaknya sudah tiba di sekolah pada pukul berapa. Begitu pula saat pulang, sistem akan mencatat waktu siswa keluar dari gerbang sekolah dan mengirimkan informasi tersebut kepada orang tua. Dengan demikian, orang tua dapat melakukan pengawasan secara langsung," jelas Ana.

Siap Dikembangkan untuk Sekolah Lain

Menurut Ana, inovasi ini menjadi bagian dari proses pembelajaran yang memberikan pengalaman praktis kepada peserta didik, khususnya dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem teknologi informasi.

Ia menyebut siswa juga siap mengembangkan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan pengguna apabila ada pihak lain yang berminat.

"Saya kira sangat memungkinkan digunakan di sekolah lain, bahkan di perkantoran," demikian Ana Rebeka Rumbiak.

[Redaktur: Hotbert Purba]

I. Proyek Strategis Nasional: Antara Pembangunan dan Akses Tanah Adat

PSN mencakup jaringan jalan lintas Papua, lumbung pangan/food estate di Merauke, kawasan industri, fasilitas militer, hingga pelabuhan dan pusat antariksa di Biak. Komnas HAM dalam laporannya tahun 2025 menegaskan adanya potensi pelanggaran HAM mendasar: penentuan kawasan konsesi dan pemberian hak kepada perusahaan sering dilakukan tanpa konsultasi serta persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat bertentangan dengan prinsip perlindungan wilayah adat dan UU Kehutanan serta UU Pengadaan Tanah.

Di Merauke, lahan seluas puluhan ribu hektare milik suku Malind dan kawan-kawan dialihkan tanpa penyelesaian hak yang jelas. Pemerintah melepas kawasan hutan sekitar 486.939 hektare untuk keperluan proyek dan industri, disertai pembangunan fasilitas pertahanan seluas 226 hektare. Di Biak dan Supiori, rencana pusat peluncuran satelit BRIN juga menuai penolakan karena sejarah pengambilan tanah dengan intimidasi dan penempatan pasukan tambahan di sekitar lokasi proyek.

II. Militerisme: Kehadiran Kuat dengan Pertanyaan Hukum

Jumlah aparat keamanan di wilayah ini mencapai lebih dari 100.000 personel, rasio sekitar satu petugas keamanan untuk setiap 57 warga sipil, jauh di atas rata-rata nasional. Lembaga seperti Komnas HAM dan YLBHI mempertanyakan dasar hukum penempatan pasukan non-organik secara besar-besaran: belum ada persetujuan DPR atau pemerintah daerah yang memadai sesuai amanat UU TNI No.34/2004 dan UU No.3/2005, padahal Papua belum ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Kehadiran militer beriringan dengan pengamanan kawasan proyek, pendirian pos di desa-desa adat, penggunaan drone bersenjata, serta peningkatan laporan tindakan sewenang-wenang, pembatasan gerak warga, dan penutupan akses wilayah. Sebaliknya, pihak TNI menegaskan bahwa keberadaan mereka sah secara konstitusional guna menjaga kedaulatan, melindungi rakyat, dan memastikan kelancaran pembangunan .

III. Krisis Kemanusiaan: Ratusan Ribu Mengungsi

Data resmi Kementerian Hak Asasi Manusia RI per Juli 2026 mencatat sekitar 122.000 warga menjadi pengungsi internal di seluruh Papua akibat konflik dan operasi keamanan. Angka ini sejalan dengan pemantauan lembaga pemantau yang mencatat lebih dari 125.000 jiwa terlantar hingga akhir Juni 2026.

Kasus terparah terjadi di Kabupaten Puncak, dalam satu gelombang operasi awal 2026, tercatat 22.661 jiwa dari lima distrik terpaksa meninggalkan kampung halaman menyebar ke wilayah pengungsian tanpa fasilitas memadai, mengalami kekurangan pangan dan layanan kesehatan. Sementara itu, di Intan Jaya, Komnas HAM mencatat sekitar 3.000 warga mengungsi pasca-eskalasi ketegangan, dan pola serupa terjadi di Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, serta Dogiyai.

Kondisi pengungsi dinilai memprihatinkan: banyak yang terisolasi di hutan, sulit menerima bantuan kemanusiaan, fasilitas pendidikan dan kesehatan lumpuh, serta rawan masalah gizi dan penyakit, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

IV. Temuan Utama dan Rekomendasi

Berbagai pihak, termasuk Komnas HAM, Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI), dan organisasi masyarakat sipil, menggarisbawahi benang merah masalah: pendekatan pembangunan yang disertai pengamanan militer cenderung mengabaikan hak adat dan partisipasi warga, memicu ketegangan yang berujung pengungsian massal.

Pihak berwenang disarankan untuk:

1. Melakukan evaluasi mendalam terhadap PSN dengan memastikan pemenuhan hak tanah adat dan persetujuan masyarakat yang terlibat;
2. Memperjelas landasan hukum serta mengurangi penumpukan pasukan non-organik yang tidak memiliki mandat yang transparan;
3. Membuka akses bantuan kemanusiaan menyeluruh dan mendata pengungsi secara akurat serta berkeadilan;
4. Mengusut tuntas laporan dugaan pelanggaran HAM dan menjamin perlindungan warga sipil.

Sumber acuan: Kemenkumham RI, Komnas HAM RI, Laporan YLBHI, Dewan Gereja Papua, pemantauan independen dan data lapangan per kuartal II–Juli 2026.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Mungkin saja orang akan berkata, Gembala Socratez Yoman bermimpi kosong mengharapkan Prabowo Subianto, orang yang tangannya berlumuran darah dan pelanggar HAM.

Saya mempunyai iman, "Impossible for people is possible for God", Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan.

Karena itu, saya kerjakan saja bagian saya, walaupun jalannya terlalu panjang, mengecewakan, banyak batu kerikil, penuh onak dan duri. Karena mata Tuhan selalu ada bersama mereka yang berniat baik, berhati mulia, dan tidak menyimpan dendam.

1. Menjiwai Karakter 8 Presiden RI

Saya sudah lama mempelajari dan menjiwai karakter 8 Presiden Indonesia: Ir. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Saya temukan mereka memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing.

Saya fokus mempelajari karakter Prabowo Subianto. Prabowo adalah pribadi yang berbudi luhur, jujur, dan kata-katanya tidak pernah diedit, tidak dipoles-poles, dan selalu mengatakan apa adanya.

Saya menerobos jalan ini dengan keyakinan iman dan kemanusiaan saya untuk menolong bangsa saya dengan cara yang tidak lazim. Saya berusaha membantu Prabowo dengan memberikan gambaran yang jelas, benar, dan jujur tentang akar konflik Papua Barat berbasis data, fakta, riset, objektif, dan rasional. Saya yakin Presiden Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang baik untuk mengakhiri konflik Papua Barat.

2. Merawat Optimisme

Penilaian mayoritas orang adalah pesimis. Presiden RI Prabowo Subianto tidak akan mencari solusi akar konflik Papua Barat yang sudah kronis selama enam dekade ini.

Dalam keadaan pesimisme ini, saya berupaya menerobos kegelapan pikiran dan hati mayoritas rakyat dengan menilai Presiden Prabowo dari persepsi dan perspektif yang berbeda.

Saya mau melihat Prabowo secara utuh, seperti Tuhan Allah melihatnya, dan bukan seperti ukuran manusia yang selalu melihat sisi negatif dan keterbatasan manusia, tanpa melihat dan menghargai harta berharga yang ditulis Tuhan di loh-loh hati manusia sebagai gambar dan rupa Allah.

Jujur, saya tidak mengabaikan, mengesampingkan, atau menutupi kejahatan pelanggaran HAM berat yang melibatkan Prabowo pada 1998 dan 1999. Itu adalah fakta dan sejarah kelam yang perlu diselesaikan dengan pendekatan dialogis yang humanis, untuk menuju "win-win solution",  tanpa mengorbankan salah satu pihak.

Persepsi saya adalah melihat nilai-nilai positif yang ada dalam diri Prabowo Subianto sebagai seorang manusia yang tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan.

Kelebihan Presiden Prabowo saya lihat sebagai cahaya dari jendela dan pintu yang masuk menerangi hati dan pikiran manusia yang pesimis, negatif, dan gelap, supaya hati mereka terbuka dan pikiran menjadi terang. Dengan demikian kita membangun "trust" dan sebuah jembatan untuk melihat akar konflik Papua Barat yang sudah kronis.

Rakyat dan bangsa Papua membutuhkan harapan hidup, pencerahan baru, paradigma baru, persepsi baru, "mindset" baru, dan solusi-solusi baru. Bukan pendapat, analisis, dan penafsiran lama yang membawa kami ke jalan ketidakpastian, kecemasan, kekecewaan, dan kegelapan.

3. Syarat Penyelesaian

Syarat utama untuk penyelesaian akar konflik Papua Barat adalah kita harus membebaskan diri dari perasaan dendam, benci, sakit hati, kepahitan, tidak senang, dan tidak suka kepada orang lain.

Seperti biasanya, orang sakit tidak dapat menolong orang sakit. Hanya orang sehat yang dapat menolong orang sakit. Orang-orang yang berada dalam penjara kebencian dan dendam tidak akan pernah membebaskan bangsanya dari penindasan. Kita harus membangun "trust".

Dari perspektif ini saya percaya, bagi orang-orang yang mau bersahabat dengan jujur dan tulus kepada musuh atau lawan, Tuhan akan hadirkan jalan menyelesaikan persoalan-persoalan sulit dengan semangat kesetaraan, saling percaya, dan saling menghormati. Jalan ke arah itu harus dirintis dalam persepsi dan paradigma baru dengan standar nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kasih.

Saya melihat komitmen mulia dari Presiden Prabowo Subianto tercermin sebagai pribadi yang berbudi luhur, berkarakter jujur, berwatak tidak berpura-pura, tidak munafik, dan selalu berbicara apa adanya serta mewujudkannya. Presiden Prabowo adalah manusia yang unik dan langka. Saya respek dan mengapresiasi Prabowo dalam konteks ini.

4. Tiga Pijakan Optimisme dari Prabowo Subianto

Pertama: Prabowo Berkarakter Jujur dan Berbudi Luhur,  Beberapa ungkapan dari hati nurani Prabowo "Satu hal, saya ini orang yang cepat terharu. Terus terang saja. Saya tidak suka lihat penderitaan... Kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah satu orang. Kalau Anda tidak bisa membantu satu orang, jangan bikin orang itu susah."

"Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Saya bukan orang yang suka menjilat.

"Saya ingin menegakkan kebenaran. Saya ingin menghilangkan korupsi. Saya ingin rakyat saya sejahtera. Saya tidak mau lihat orang miskin di Indonesia."

Kedua: Komitmen Prabowo dalam Kampanye Politik, masalah HAM itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Dan di antaranya juga kita harus lindungi rakyat Papua." Antara, 12/12/2023

"Pendekatan hukum, kita tentunya ingin pendekatan yang "soft". Sekarang pendekatan dengan penyelesaian politik yang damai. Silakan tutup buku, tinggalkan senjatamu, kembali ke masyarakat. Amnesti kalau perlu. Detik Jatim, 24/11/2023

Ketiga: Pidato Pertama Presiden Prabowo Subianto "Marilah kita berani mawas diri, mari kita berani menatap wajah kita sendiri, dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri.
"Demokrasi kita harus demokrasi yang, santun, demokrasi di mana berbeda pendapat tanpa permusuhan... Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan.

"Kita anti penjajahan, karena kita pernah dijajah. Kita anti penindasan, karena kita pernah ditindas... Karena itu kita harus solidaritas, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini."

Penutup, melihat secara utuh dan terpadu semua ungkapan dan pernyataan yang keluar dari hati nurani dan pikiran mulia Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto, saya yakin Presiden Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang baik dan positif untuk mengakhiri konflik Papua Barat.

Dari keyakinan itu, saya persembahkan kepada Presiden Prabowo buku berjudul:  
"Prabowo dan Tantangan Penyelesaian  Konflik Papua"

Kita jangan matikan optimisme. Kita harus bangun, bangkitkan, dan hidupkan optimisme dalam melihat penyelesaian akar konflik Papua Barat yang menahun. Mari kita ciptakan perdamaian dunia yang permanen untuk semua umat manusia.

Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada kita semua untuk melihat akar konflik Papua Barat dengan mata iman dan mata rohani, bukan mata politik dan kepentingan lainnya.

Penulis: Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC) , Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC), Anggota Baptist World Alliance (BWA).

[Editor/Redaktur: Hotbert Purba]

Imbauan itu disampaikan menyusul maraknya laporan adanya oknum yang mencatut nama pimpinan daerah dengan berbagai modus.

Penegasan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua, Senin (3/8/2026).

Christian mengatakan dalam beberapa waktu terakhir ditemukan oknum yang mengaku sebagai keluarga, orang dekat, hingga bagian dari tim Gubernur untuk meyakinkan masyarakat.

"Orang mencatut nama gubernur untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Itu bukan perintah dari gubernur," tegas Christian.

Ia menegaskan, Gubernur Papua tidak pernah menjanjikan proyek, jabatan, bantuan, maupun kebijakan tertentu melalui perantara.

Seluruh arahan dan kebijakan resmi pemerintah hanya disampaikan langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah melalui jalur dan saluran resmi.

"Kalau gubernur bicara pasti keluar lewat beliau, atau melalui Wakil Gubernur maupun saya sebagai Pj Sekda," ujarnya.

Christian mengajak masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Papua. 

Jika menemukan dugaan penyalahgunaan nama Gubernur, warga diminta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini telah mengidentifikasi sejumlah pihak yang diduga melakukan pencatutan nama Gubernur.

Kasus tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dari praktik penipuan.

Pemprov Papua berharap kewaspadaan masyarakat dapat memutus mata rantai penipuan yang merugikan dan mencoreng nama baik pemerintah daerah.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal itu disampaikannya dalam rilis yang diterima redaksi, dikutip Minggu (2/8/2026).

"Ketika seorang bapak harus mengungsi ke hutan bersama istri dan lima anaknya, lalu bertanya, 'Kapan kami bisa pulang?', di situlah kita diuji. Apakah pembangunan kita sudah menyentuh hati, atau hanya menyentuh laporan?" ujar Elipas.

Warga Papua dalam pengungsian

Jaminan Hak Dasar Warga 

LKS Enaimoo meyakini kesejahteraan adalah soal pemenuhan hak dasar. Hak untuk sekolah tanpa rasa takut, hak untuk berobat tanpa dipersulit, hak untuk bertani di tanah leluhur tanpa rasa cemas, dan hak untuk hidup bermartabat.

"Pembangunan sebesar apa pun APBD dan sedahsyat apa pun proyek, semuanya akan sia-sia jika rakyat jelata masih berada dalam ketidakadilan," tegasnya.

Dorong Dialog Libatkan Semua Pihak

Elipas menegaskan konflik berkepanjangan tidak akan selesai dengan saling menyalahkan. Jalan satu-satunya adalah dialog yang jujur dan terbuka.

Dialog, kata dia, harus melibatkan gereja, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan pemerintah. Tanpa dialog, generasi berikutnya dikhawatirkan hanya akan mewarisi dendam, bukan damai.

Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan warga sipil. "Karena setiap nyawa yang jatuh, setiap rumah yang terbakar, adalah luka bagi kita semua sebagai anak bangsa," ucapnya.

Menjelang HUT ke-81 RI

Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Elipas mengajak seluruh pihak mengisi kemerdekaan dengan keadilan. Bentuknya, antara lain, melalui penyediaan sekolah yang layak di kampung, puskesmas yang memiliki obat, dan kepulangan para pengungsi ke rumah mereka.

"Papua tidak minta istimewa. Papua hanya minta diperlakukan sama sebagai bagian dari Indonesia," katanya.

Ia berharap pembangunan Papua dilakukan bukan dari atas ke bawah, tetapi dimulai dari kampung ke kota, dari kelompok yang paling kecil, paling lemah, dan paling terlupakan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Penegasan itu disampaikan dalam rapat evaluasi yang berlangsung di Sekretariat Sementara Kantor Kesbangpol Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (31/7/2026).

Ketua Sub Perlombaan Futsal sekaligus Ketua KNPI Kabupaten Puncak, Muel Kogoya, mengingatkan para koordinator perlombaan futsal untuk mengevaluasi jalannya pertandingan.

"Sebelum memasuki babak 16 besar, kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang masih kurang sehingga perlu dibuat jadwal baru untuk kelancaran kegiatan ini," ujar Muel Kogoya.

Kedepankan Sportivitas dan Kebersamaan 

Ia menambahkan, semangat sportivitas dan kebersamaan harus dikedepankan dalam setiap perlombaan. Tujuannya adalah untuk memeriahkan HUT RI dan mempererat persatuan masyarakat Kabupaten Puncak.

Rapat evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan panitia dalam menyusun jadwal baru serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar menjelang puncak peringatan 17 Agustus 2026.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan bertema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" tersebut menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan diperkirakan akan diikuti sekitar 100.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Mengawali rangkaian peringatan kemerdekaan dengan dzikir dan doa merupakan tradisi kebangsaan yang mencerminkan karakter religius bangsa Indonesia.

Kemerdekaan dipandang bukan hanya sebagai buah perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri dan dijaga bersama.

Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur masyarakat, antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, penyuluh agama, pelajar, santri, mahasiswa, guru, organisasi kemasyarakatan, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat umum dari berbagai daerah.

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan shalat Magrib berjamaah bagi peserta muslim, dilanjutkan senandung shalawat bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf, dzikir bersama, doa kebangsaan yang dipimpin para tokoh lintas agama, serta penampilan paduan suara kebangsaan sebagai simbol persatuan dalam keberagaman.

Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Muchlis M. Hanafi, selaku sekretaris Tim Kerja kegiatan dziikir dan doa kebangsaan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum tersebut sebagai ungkapan syukur atas nikmat kemerdekaan sekaligus ikhtiar bersama memohon keselamatan dan kemajuan bangsa.

"Kemerdekaan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sekaligus buah perjuangan para pahlawan. Karena itu, mengawali bulan kemerdekaan dengan dzikir dan doa merupakan cara bangsa Indonesia memadukan rasa syukur, persatuan, dan ikhtiar membangun masa depan. Kerja keras harus berjalan seiring dengan doa, sebagaimana ikhtiar lahir perlu disertai ikhtiar batin," ujar Muchlis, Jumat 31 Juli 2026.

Menurut Muchlis, doa tidak dimaksudkan menggantikan kerja keras, tetapi menjadi kekuatan moral yang mengiringi setiap ikhtiar membangun bangsa. Kemajuan Indonesia hanya dapat dicapai apabila pembangunan fisik berjalan beriringan dengan pembangunan karakter, persatuan, serta penguatan nilai-nilai spiritual.

"Momentum peringatan kemerdekaan bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan melalui doa dan kebersamaan. Mari kita awali bulan kemerdekaan dengan memanjatkan doa agar Indonesia senantiasa diberi kedamaian, keberkahan, serta mampu mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Abu Rokhmad, mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk mencerminkan wajah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

"Momentum ini menghadirkan wajah Indonesia yang sesungguhnya. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, tetapi dipersatukan oleh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kecintaan yang sama kepada bangsa dan negara," ujar Abu Rokhmad.

Ia menambahkan, doa yang dipanjatkan bersama diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi energi moral yang mendorong masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat solidaritas sosial, dan menghadirkan manfaat bagi sesama.

"Kami berharap doa menjadi kekuatan moral yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Mulai dari menjaga persaudaraan, saling membantu, hingga menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat itulah kita bersama-sama melangkah menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," tuturnya.

Melalui penyelenggaraan dzikir dan doa kebangsaan, pemerintah berharap peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi perayaan atas perjalanan bangsa selama 81 tahun, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan nasional, menumbuhkan optimisme, serta mengokohkan komitmen seluruh anak bangsa dalam membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, makmur, dan diberkahi Tuhan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Puncak Demi Uamang, S.H., saat memberikan arahan kepada para koordinator seksi dan masyarakat, Kamis (30/7/2026).

"Kami sampaikan kepada semua koordinator dan umumnya kepada publik bahwa kegiatan yang kami laksanakan ini tujuannya untuk memeriahkan HUT ke-81 Tahun 2026. Sehingga yang utama adalah keadaan harus kondusif. Panitia ajak masyarakat jaga kondusivitas dan tertib saat perlombaan," ujar Uamang.

Panitia Perlombaan Hut RI ke - 81 di Kabupaten Puncak

Panitia juga memberikan peringatan keras kepada seluruh seksi dan peserta lomba agar menjaga sportivitas selama kegiatan berlangsung.

"Permasalahan di masing-masing seksi koordinator harus diatur dengan baik. Kalau ada keributan atau kekacauan di perlombaan, sanksinya tegas yaitu dikeluarkan atau didiskualifikasi. Tidak boleh ada toleransi. Harus diganti," tegasnya.

Muel Kogoya, Ketua KNPI Kabupaten Puncak yang juga selaku Koordinator Perlombaan Futsal, turut mengingatkan tujuan utama kegiatan ini.

"Ini bukan soal rebut piala. Tapi ini tujuan untuk meramaikan tujuh belasan," katanya.

 Di akhir arahan, panitia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan hingga selesai.

Nenu Tabuni, Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, menyampaikan hal senada.  

"Kami dari Pemerintah Daerah menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di sini, mari kita sama-sama menjaga agar kegiatan tujuh belasan kita bisa berjalan dengan baik. Mari kita jaga keamanan bersama-sama sampai kegiatan ini selesai," ajaknya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Desakan itu mengemuka dalam rapat Banggar bersama TAPD, Senin (27/7/2026). DPR menilai pengelolaan anggaran tidak transparan dan pembangunan tidak berjalan.

"1 tahun 8 bulan kami diam. Hari ini kami bicara karena hak-hak kami tidak jalan," tegas Ketua Fraksi Nasdem Lenny Caroline Weya.

Lenny menyebut masyarakat kelaparan dan pengangguran meningkat. Sementara pokok-pokok pikiran hasil reses DPR tidak pernah diakomodir dan kegiatan dewan baru dibayar 3-4 bulan sekali.

Anggota Komisi IV Fransina Daby  juga menyoroti proyek. "Ada 1 perusahaan kerjakan 6-8 paket. Kepala Dinas PU 3 kali dipanggil mangkir. Putra daerah tidak dilibatkan," ujarnya.

Bantah 2 Pernyataan Pemerintah

Fransina membantah klaim pemerintah yang dinilai tidak sesuai fakta. Ada 2 hal yang diluruskan:

Pertama, soal pembayaran hak-hak DPR. "Hak kami juga dicicil, dibayar 3-4 bulan sekali. Tidak sesuai jadwal BANMUS," tegasnya.  

Kedua soal penyusunan APBD. "APBD itu pemerintah yang susun. DPR hanya ikut membahas, tidak pernah ikut menyusun. Tuduhan susun bersama itu tidak benar," pungkasnya.

DPR meminta audit segera dilakukan terhadap Sekretariat Dewan, Bagian Keuangan, dan Dinas PU, "Hak dewan dicicil, proyek dikuasai 1 perusahaan,"tutup Daby".

[Redaktur: Hotbert Purba]

Dalam bentrokan yang terjadi pada Minggu siang 26 Juli tersebut tersebut seorang pria berinisial K (23) dinyatakan meninggal dunia.

"Secara khusus, sebagai Gubernur Jakarta saya menghimbau kepada semua masyarakat kita untuk kepala dingin, tidak melakukan tindakan provokasi yang berpotensi untuk memperluas konflik," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Senin 27 Juli 2026.

Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi hoaks serta tidak melakukan perusakan fasilitas umum. Gubernur mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menjaga Jakarta karena Jakarta dibangun di atas semangat menghormati keberagaman.

"Saya mengajak, seperti hal yang selalu berulang kali saya sampaikan, Jakarta ini perlu kita jaga bersama-sama, maka Jaga Jakarta menjadi penting dalam kondisi yang seperti ini," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Pram, sapaan akrabnya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang terjadi di kawasan Matraman tersebut.

Untuk mengantisipasi peristiwa serupa, ia mengaku telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Melalui koordinasi ini, Pramono berharap situasi akan berjalan semakin kondusif dan tercipta perdamaian.

"Jadi kami telah melakukan koordinasi antara TNI, Polri, Pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga ini agar kondusif," ujarnya.

Tak hanya itu, Gubernur juga mendukung sepenuhnya upaya aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, melakukan penyelidikan, penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas dia.

Terpisah, Polda Metro Jaya telah menangkap tiga tersangka dalam tawuran tersebut. Tiga warga Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan satu orang dalam bentrokan antarkelompok, Minggu siang 26 Juli 2026.

"Ketiga tersangka berinisial SK, AS, dan OR itu merupakan warga asli yang tinggal di kawasan Matraman. Tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan delapan saksi dan ditetapkan tiga orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, dikutip Selasa.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Komisaris Pertamina Patra Niaga, Tina Talisa menyampaikan bahwa Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk melihat langsung perkembangan program CSR yang dijalankan bersama masyarakat, local heroes, pemerintah desa, komunitas, dan pelaku UMKM.

“Program CSR Pertamina Patra Niaga bukan hanya hadir sebagai bentuk dukungan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan yang tumbuh bersama masyarakat. Dengan kolaborasi bersama local heroes, pemerintah desa, komunitas, dan pelaku UMKM, diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas,” ujar Tina.

Sementara itu, Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga, Siti Zahra Aghnia menyampaikan bahwa program CSR yang didukung Pertamina Patra Niaga menunjukkan bagaimana potensi lokal dapat diolah menjadi manfaat bagi masyarakat.

“Di Walahar kami melihat bagaimana waste dimanfaatkan dengan baik. Harapannya, inovasi seperti ini bisa terus berjalan dan manfaatnya semakin luas bagi warga sekitar,” sebut Siti Zahra.

Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Patra Niaga Dewi Kurnia Salwa menyampaikan, kolaborasi bersama local heroes, pemerintah desa, komunitas, dan pelaku UMKM diharapkan dapat memperluas manfaat program serta mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

“Ke depan, CSR Pertamina Patra Niaga akan difokuskan untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat dan yang paling penting adalah bagaimana kami bisa hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat,” ujar Dewi.

Salah satu masyarakat dan Local Hero Program Ngabedahkeun Walahar, Enjang Ramdani, menyampaikan bahwa program CSR Pertamina Patra Niaga telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Walahar, khususnya dalam menggerakkan ekonomi warga.

“Setelah ada program ini, pendapatan masyarakat meningkat dan ekonomi masyarakat menjadi lebih bergerak,” ujar Enjang.

Kedua program CSR ini turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Program Ngabedahkeun Walahar mendukung SDG 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak, SDG 7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau, SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta SDG 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

Sementara Program Lentera Jiwa mendukung SDG 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta SDG 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

10 organisasi Inisiator Pelanjut Partai Buruh sepakat mengangkat Henry untuk menggantikan posisi Plt Sekjen Said Salahudin.

Henry Saragih adalah Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI). Ia juga merupakan tokoh internasional yang pernah menjabat sebagai Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional La Via Campesina selama dua periode, 2004 hingga 2013. Organisasi tersebut menaungi lebih dari 200 juta anggota petani di 70 negara.

Executive Committee Partai Buruh Provinsi Papua Tengah melalui Sekretaris Menase Degey menyampaikan ucapan selamat.

"Kami mengucapkan selamat melaksanakan amanat Partai Buruh sebagai Sekretaris Jenderal Executive Committee Partai Buruh Pusat periode 2026-2031 kepada Pak Henry Saragih. Kami bersyukur atas terpilihnya beliau. Beliau adalah salah satu tokoh kebanggaan Indonesia dengan pengalaman panjang di dunia internasional," ujar Menase Degey.

Rekam jejak Henry Saragih di tingkat dunia tidak diragukan. Bersama Raja Charles III dan mantan Presiden Bolivia Evo Morales, Henry pernah dinobatkan oleh The Observer Ethical Award sebagai salah satu "Green Giants: The Eco Power List" atau Penentu Agenda Penyelamatan Lingkungan Dunia.

Harian The Guardian Inggris juga pernah memasukkannya dalam daftar "50 Tokoh Penyelamat Planet". Di Indonesia, Majalah Gatra menyebutnya sebagai "Tokoh Gerakan Sosial Indonesia", sementara Harian Kompas menobatkannya sebagai "Tokoh Petani Paling Berpengaruh di Dunia".

Menase Degey menilai pengalaman Henry akan memperkuat barisan Partai Buruh.

"Pengalaman luar biasa Pak Henry Saragih memberikan optimisme kepada kami di Partai Buruh untuk mencapai target pemenangan Pemilu. Para petani, masyarakat adat, dan para pegiat lingkungan hidup di seluruh Indonesia tentu akan lebih bersemangat mendukung Partai Buruh," katanya.

Dengan terpilihnya Henry, kepemimpinan Partai Buruh saat ini dipegang oleh dua tokoh dunia. Said Iqbal sebagai Presiden mewakili kelompok buruh, dan Henry Saragih sebagai Sekjen mewakili kelompok petani. Keduanya merupakan basis pemilih terbesar di Indonesia.

Said Iqbal sendiri merupakan penerima "Febe Elisabeth Velaqsues Award", penghargaan internasional bagi pemimpin buruh yang berani membela hak pekerja dan kaum miskin. Ia juga pernah dijuluki "Pahlawan Kelas Pekerja" dan pernah menjabat di Governing Body International Labour Organization (ILO) selama tiga periode berturut-turut.

"Gabungan kepemimpinan Said Iqbal dan Henry Saragih menjadi kekuatan besar. Ini menunjukkan Partai Buruh adalah rumah bagi buruh, petani, dan seluruh rakyat pekerja," ujar Said Salahudin, Wakil Presiden Partai Buruh, Menase Degey: Kepemimpinan Buruh dan Petani Bersatu, Target Pemenangan Semakin Optimis,"tutupnya".

[Redaktur: Hotbert Purba]

Dalam arahannya, Nenu Tabuni meminta seluruh tim yang telah terdaftar untuk bertanding dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

"Pemerintah menyampaikan kepada semua tim yang daftar, silakan bertanding tetapi harus menjunjung tinggi sportivitas," tegasnya.

Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan kebersihan lingkungan.

Menurutnya, lapangan tersebut merupakan fasilitas umum yang dibangun pemerintah untuk digunakan bersama, terutama saat peringatan hari-hari besar nasional.

Nenu Tabuni meminta seluruh tim yang telah terdaftar untuk bertanding dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

"Lapangan ini dibangun pemerintah sebagai fasilitas umum. Ketika 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya, semua kegiatan dilaksanakan di daerah ini. Karena itu kami meminta kepada masyarakat untuk menjaga bersama-sama lapangan ini," ujarnya.

Nenu Tabuni juga mengimbau terjalinnya kekompakan antara masyarakat dan Panitia HUT RI guna menyukseskan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Puncak.

"Itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, silakan bertanding, tapi jaga kekompakan dan jaga keamanan kita bersama-sama di lingkungan Kota Ilaga. Demikian," tutupnya.

Berdasarkan pantauan, Plt. Sekda didampingi sejumlah pejabat dan aparat keamanan. Masyarakat tampak antusias menyaksikan kegiatan tersebut dengan latar pegunungan Kota Ilaga.

Pemerintah Kabupaten Puncak berharap seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RI dapat berjalan dengan lancar, aman, dan meriah. Pemkab Puncak menyatakan siap menyukseskan peringatan HUT ke-81 RI di Kota Ilaga.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Penyerahan berlangsung usai apel gabungan ASN, CPNS, THK-II, dan PPPK di Halaman Kantor Bupati Deiyai, Senin (27/7/2026).

53 guru tersebut akan ditempatkan di sejumlah sekolah di lima distrik di Kabupaten Deiyai.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deiyai, Yulita Mote, S.S mengapresiasi langkah cepat Bupati Deiyai.

"Kami sangat mengapresiasi Bapak Bupati Deiyai atas penyerahan SK kepada 53 guru kontrak ini. Ini bukti nyata perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan di Deiyai," kata Yulita Mote.

Ia berharap kehadiran guru-guru baru ini dapat mengatasi kekurangan tenaga pengajar, khususnya di wilayah distrik dan pelosok, sehingga kualitas pendidikan di Deiyai semakin meningkat.

Pemerintah Kabupaten Deiyai berharap para guru yang menerima SK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan pendidikan di daerah.

[Redaktur: Hotbert Purba]

PAPUA.WAHANANEWS.CO, Nabire – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah terus menggaungkan pentingnya kepatuhan minum obat Antiretroviral (ARV) bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODAA).

Kampanye ini menjadi bagian dari upaya menghapus stigma dan menyelamatkan hidup di Papua Tengah.

Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw, S.IP menegaskan bahwa ARV memiliki peran yang jauh lebih besar dari sekadar obat.

"ARV bukan hanya obat, tetapi HARAPAN HIDUP. Minum setiap hari, hidup lebih sehat, lebih kuat, dan masa depan lebih cerah," tegas Freny Anouw, S.IP.

KPA Papua Tengah merangkum 5 alasan utama mengapa ODAA wajib rutin konsumsi ARV:

1.  MENEKAN VIRUS HIV

ARV menekan jumlah virus dalam tubuh hingga tidak terdeteksi.

2.  MENINGKATKAN KESEHATAN 
   Tubuh menjadi lebih kuat, tidak mudah sakit, dan kualitas hidup lebih baik.

3.  MENCEGAH PENULARAN
   Dengan rutin minum ARV, risiko menularkan HIV kepada orang lain sangat kecil.

4.  HIDUP LEBIH PANJANG
   ODAA yang rutin minum ARV dapat hidup panjang, produktif, dan berdaya.

5.  MELINDUNGI MASA DEPAN
   Tetap sehat, bisa bekerja, berkarya, dan bersama keluarga dengan bahagia.

Dalam kesempatan yang sama, KPA juga mengajak masyarakat untuk tidak takut, tidak malu, dan tidak putus obat. "Jangan takut, jangan malu, jangan putus obat! ODAA bisa, Sehat Bisa, Masa Depan Bisa!"

KPA Papua Tengah juga menghimbau seluruh masyarakat untuk segera Lakukan Tes HIV Sekarang Karena "Lebih awal, lebih baik."

KPA Provinsi Papua Tengah – Bersama Menghapus Stigma, Membangun Layanan, Menyelamatkan Hidup.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Atas peristiwa tersebut, YKKMP menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. "Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan dalam menghadapi duka yang mendalam," demikian pernyataan YKKMP, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan penghormatan terhadap hak hidup, perlindungan masyarakat sipil, serta kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional.

Tegaskan Perlindungan Sipil

YKKMP menegaskan hak hidup merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia dan wajib dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi oleh semua pihak tanpa pengecualian.

"Dalam situasi konflik bersenjata, seluruh pihak berkewajiban menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional, termasuk kewajiban untuk melindungi masyarakat sipil dan orang-orang yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan," tulis YKKMP.

YKKMP menyatakan apabila benar penembakan terhadap Yentinus Kogeya dan Sely Wenda terjadi sebagaimana dilaporkan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, HAM, dan Hukum Humaniter Internasional. Apabila korban merupakan masyarakat sipil atau orang yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, maka tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip yang melarang penyerangan terhadap pihak yang harus dilindungi.

Direktur Eksekutif YKKMP Theo Hesegem menjelaskan, sepengetahuannya Yentinus Kogeya pernah dikaitkan dengan TPNPB di wilayah Yahukimo. Beberapa tahun lalu, Yentinus mengalami penembakan oleh aparat keamanan karena diduga membawa amunisi. Ia kemudian dirawat di RSUD Wamena dan dirujuk ke Jayapura dengan pendampingan YKKMP bersama petugas Lapas Wamena.

Hingga saat ini, YKKMP belum mengetahui pasti status hukum Yentinus. Pernyataan TPNPB Yahukimo yang menyebut Yentinus sebagai anggota Panpol juga masih memerlukan pembuktian berdasarkan fakta dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam negara hukum, setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjatuhkan penilaian atau melakukan tindakan terhadap seseorang tanpa proses pembuktian yang memadai bertentangan dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum," tegas Theo.

Serukan Evaluasi dan Dialog Damai

YKKMP berharap TPNPB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap tindakan penggunaan kekuatan yang mengakibatkan korban jiwa, terutama yang menyasar masyarakat sipil. YKKMP juga menyerukan seluruh jajaran TPNPB di setiap Kodap memberikan instruksi tegas untuk menghormati hak hidup, melindungi masyarakat sipil, dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

"Dalam setiap perjuangan, tindakan saling menyakiti atau menghilangkan nyawa, terutama jika mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban, dapat merusak kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik hanya dapat tumbuh apabila setiap pihak menjunjung tinggi HAM dan mengedepankan persatuan," ujarnya.

6 Rekomendasi YKKMP
Untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, YKKMP menyampaikan 6 rekomendasi:  
1. Mendesak TPNPB Yahukimo menghormati Hukum Humaniter Internasional dan tidak menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran.  
2. Mendorong TPNPB mengevaluasi penggunaan kekuatan yang mengakibatkan korban jiwa.  
3. Meminta TNI-Polri tetap bertugas sesuai prinsip HAM dan mengutamakan perlindungan sipil.  
4. Meminta Pemerintah RI mengedepankan penyelesaian konflik Papua melalui dialog bermartabat dan penegakan hukum adil.  
5. Meminta Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan pendalaman independen secara objektif dan transparan.  
6. Mengajak masyarakat Papua menjaga persatuan, kedamaian, dan mendukung penyelesaian konflik secara damai.

YKKMP menegaskan penghormatan terhadap hak hidup, HAM, dan Hukum Humaniter Internasional merupakan tanggung jawab semua pihak. "Perdamaian yang adil dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila setiap pihak menghormati hukum, menjunjung nilai kemanusiaan, serta melindungi masyarakat sipil dari segala bentuk kekerasan," tutup pernyataan itu.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Program ini merupakan bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mencetak generasi pelaut Indonesia yang profesional, berintegritas, dan siap mendukung keberlanjutan distribusi energi nasional, sekaligus membuka akses pendidikan dan kesempatan berkarier bagi putra-putri terbaik bangsa.

Sebagai Subholding Downstream Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi energi ke seluruh Indonesia. Di negara kepulauan seperti Indonesia, penyaluran BBM, LPG, minyak mentah (crude oil), dan produk energi lainnya sangat bergantung pada transportasi laut. Karena itu, keberadaan pelaut yang kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional, keselamatan pelayaran, dan security of supply energi nasional.

Program Beasiswa Calon Pelaut merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menyiapkan regenerasi pelaut yang mampu menjawab kebutuhan industri maritim dan energi di masa depan. 

Pada tahun 2026, program ini bekerja sama dengan tujuh perguruan tinggi pelayaran di Indonesia dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Dari 403 pendaftar, sebanyak 100 peserta mengikuti tahapan seleksi administrasi dan tes tertulis, 40 peserta melanjutkan ke tahap wawancara, hingga akhirnya terpilih 13 penerima beasiswa terbaik. Setelah menyelesaikan pendidikan, para penerima akan dipersiapkan untuk bergabung sebagai pelaut di PT Pertamina Patra Niaga.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan pelaut yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas dan semangat pengabdian untuk mendukung distribusi energi nasional.

“Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, garis pantai sepanjang lebih dari 100 ribu kilometer, serta wilayah laut mencapai sekitar 3,3 juta kilometer persegi. Kondisi tersebut menjadikan pelaut memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga konektivitas dan kelancaran distribusi energi nasional,” ujar Arif.

Arif menambahkan, saat ini PT Pertamina Patra Niaga didukung sekitar 2.500 pelaut yang menjadi garda terdepan dalam mendistribusikan energi ke berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, Program Beasiswa Calon Pelaut merupakan investasi jangka panjang perusahaan dalam menyiapkan regenerasi SDM maritim yang kompeten untuk menjawab kebutuhan operasional perusahaan di masa mendatang.

“Ketiga belas penerima beasiswa yang hari ini diresmikan merupakan calon generasi penerus pelaut Pertamina Patra Niaga. Kami berharap mereka tumbuh menjadi pelaut yang profesional, berintegritas, serta memiliki semangat pengabdian untuk memastikan energi terus hadir bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” tambah Arif.

Program ini tidak hanya mendukung kebutuhan SDM perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan dan kesempatan berkarier di sektor maritim. Beasiswa ini diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta muda yang memiliki daya saing tinggi serta berkontribusi dalam pembangunan sektor energi dan maritim Indonesia.

Agus Mashud S. Asngari, President Director Pertamina Foundation, mengatakan bahwa program beasiswa merupakan investasi dalam membangun generasi muda Indonesia yang siap mengabdi kepada bangsa.

“Ada 13 anak hebat yang memiliki DNA laut dan DNA Indonesia, dengan semangat untuk mengabdi dalam melayani kebutuhan energi bangsa. Terima kasih kepada seluruh perguruan tinggi mitra yang telah mendukung penyelenggaraan program ini. Semoga para penerima beasiswa dapat tumbuh menjadi pelaut yang profesional, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta Indonesia,” ujar Agus.

Melalui kolaborasi ini, PT Pertamina Patra Niaga bersama Pertamina Foundation terus memperkuat komitmennya dalam membangun SDM maritim Indonesia yang unggul. 

Program Beasiswa Calon Pelaut diharapkan tidak hanya menjadi sarana regenerasi pelaut profesional bagi perusahaan, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam memperluas akses pendidikan, menciptakan peluang kerja bagi generasi muda, serta mendukung keberlanjutan distribusi energi yang andal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal itu disampaikannya kepada media di Kampung Okomotadi, dikutip Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, Dana Kampung tidak boleh disalurkan secara sembarangan. Penyalurannya harus mengacu pada instruksi Bupati Deiyai yang memprioritaskan 3 pilar utama.

"Yang pertama untuk pendidikan, khusus bagi guru-guru kontrak. Yang kedua untuk kesehatan, bagi kader-kader Posyandu di kampung. Dan yang ketiga untuk membantu rakyat miskin di kampung tersebut," jelas Timotius.

Ia juga meluruskan bahwa anggaran Dana Kampung bukan hanya untuk honorarium aparat kampung. Lebih dari itu, dana ini harus dikelola secara bertanggung jawab untuk mewujudkan visi Bupati Deiyai yaitu "Enaimo Ekowai, Untuk Deiyai".

"Dana ini bukan untuk bayar mas kawin, bukan untuk bayar utang-piutang, dan bukan untuk baku rampas. Dana ini pemerintah berikan untuk rakyat, untuk membangun kampung-kampung, mensejahterakan rakyat kecil di kampung, dan membangun dari kampung ke kota sesuai moto 'Deiyai Dou, Enaimo Ekowai, Untuk Deiyai'," tegasnya.

Timotius berharap seluruh aparat kampung dan masyarakat dapat bersama-sama mengawasi penggunaan Dana Kampung agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menekankan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar Dana Kampung tidak melenceng dari tujuan awal. Dengan pengelolaan yang baik, dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan kelompok rentan di kampung.

Pendekatan "membangun dari kampung" ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Deiyai untuk memperkuat basis pelayanan dasar di tingkat akar rumput sebagai fondasi pembangunan daerah.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pada 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Puncak memberangkatkan 316 peserta ke Semarang untuk mengikuti pembinaan intensif oleh Yayasan Bina Teruna Bumi Cenderawasih (BINTERBUSIH).

Selain program di dalam negeri, Beasiswa Puncak Cerdas juga membuka peluang bagi putra-putri terbaik Puncak untuk melanjutkan studi S-2 di luar negeri. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Puncak menggandeng Universitas Internasional Papua (UIP) sebagai mitra pengirim calon mahasiswa S-2 ke luar negeri.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, menegaskan pendidikan menjadi prioritas pemerintah meski daerah menghadapi berbagai tantangan.

"Daerah boleh bermasalah, daerah boleh konflik, tetapi dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) kami tidak mau ketinggalan," tegas Nenu Tabuni.

Menurutnya, investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi muda Puncak yang unggul, berdaya saing, dan mampu membangun daerah ke depan.

Apresiasi juga disampaikan perwakilan pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten Puncak. Ketua KNPI Puncak Papua, Muel Kogoya, menilai program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjawab tantangan keterbatasan akses pendidikan di daerah pegunungan.

"Kami pemuda Puncak mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati atas komitmennya. Beasiswa ini memberikan harapan baru bagi kami untuk melanjutkan pendidikan dan kembali membangun daerah," ujar Muel Kogoya.

Program Beasiswa Puncak Cerdas diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya mampu bersaing secara nasional, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembangunan Kabupaten Puncak.

Dengan menggandeng lembaga pembinaan profesional dan perguruan tinggi mitra, Pemkab Puncak menargetkan para penerima beasiswa dapat kembali ke daerah dengan kompetensi yang mumpuni untuk mengisi berbagai sektor pembangunan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

"Saya sudah dari dua hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febrie, sekarang jadi mantan Jampidsus, saya mengundurkan diri," kata Hotman di Jakarta.

Hotman mengatakan alasan pengunduran diri tersebut lantaran ingin fokus pada kesehatannya.

Ia mengungkapkan sedang mengalami saraf kejepit. Pada tanggal 9 Juli 2026, ia menjalani operasi di Singapura.

Beberapa hari kemudian, ia menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah. Padatnya pekerjaan membuatnya kembali merasakan sakit sehingga memutuskan fokus pada pengobatan.

"Surat dokter jelas instruksinya dua minggu nggak boleh kerja. Baru empat hari lalu saya merasa semakin sakit," urainya.

Atas pengunduran dirinya, Hotman mengatakan Febrie Adriansyah menerima dan memaklumi.

"Dia bisa memaklumi, nggak apa-apa. Dia sahabat saya ini juga memaklumi," ujarnya.

Terkait pengganti, Hotman mengatakan bahwa Massagus Farizi masih bertindak sebagai kuasa hukum Febrie.

"Kan ada pengacaranya Pak Farizi, ada. Itu pensiunan jaksa senior itu, tapi memang dulu pernah kerja sama gue juga, pernah anak buah saya, dan ada tim lain," ucapnya.

Sebelumnya, pada Jumat (17/7), Hotman menyatakan telah menerima surat kuasa dari Febrie Adriansyah untuk mendampingi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara PT Asabri periode 2020–2024 oleh Kejaksaan Agung.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Acara yang digelar di Grha Sabha Pramana itu terdiri atas 821 lulusan Program Magister, 131 lulusan Program Spesialis, 12 lulusan Program Subspesialis, dan 90 lulusan Program Doktor termasuk satu warga negara asing, serta 19 lulusan periode sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,66 persen merupakan lulusan perempuan dan 47,34 persen lulusan laki-laki. Rata-rata masa studi magister tercatat 2 tahun dengan IPK rata-rata 3,72 dengan 24 lulusan meraih nilai sempurna. Sementara masa studi rata-rata program Spesialis periode ini adalah 3 tahun 11 bulan dengan IPK rata-rata 3,79. Sedangkan untuk Program doktor, IPK rata-rata 3,89 dengan 28 lulusan meraih nilai sempurna 4,00.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., dalam pidato sambutannya mengapresiasi pada segenap sivitas terutama di bidang tridarma perguruan tinggi dalam mempercepat pengembangan dan pemanfaatan energi surya di Indonesia sehingga UGM berhasil meraih Indonesia Solar Award 2026 untuk kategori Educational Institutions pada pertengahan juli lalu.

"Penghargaan ini menunjukkan komitmen UGM dalam mewujudkan ekosistem pendidikan berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan ramah lingkungan. “Saya kira penghargaan ini merupakan tantangan dan PR ke depan untuk benar-benar mewujudkan kampus hijau di UGM,” ujarnya.

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Periode IV Tahun Akademik 2025/2026 menjalani proses wisuda

Dikatakan Ova perguruan tinggi memegang peran penting sebagai pusat riset dan inovasi sekaligus sebagai pencetak Sumber Daya Manusia yang unggul dan terampil di bidang teknologi. Untuk mewujudkannya, UGM mendorong kurikulum pascasarjana agar tetap relevan, adaptif, dan tangguh dalam menjawab tantangan perubahan ekosistem nasional dan global. Hal ini diwujudkan dengan memperkuat riset yang berorientasi pada pemanfaatan di masyarakat serta menggiatkan program pengabdian yang berdampak. Selain itu, UGM juga mendorong kolaborasi riset untuk meningkatkan visibilitas dan dampak hasil riset yang lebih besar.

“Harapannya, lulusan pascasarjana UGM memiliki kapasitas dan kapabilitas serta kemampuan berpikir kritis dalam memproduksi pengetahuan yang berkontribusi bagi pembangunan sebagai subjek berdampak untuk memecahkan permasalahan bangsa,” harapnya.

Mewakili Pengurus KAGAMA, Arif Afandi selaku Dewan Pakar Pimpinan Pusat KAGAMA, mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang sejak hari ini menjadi bagian dari KAGAMA. Saat ini wisudawan bukan sedang masuk dalam organisasi baru tetapi menjadi bagian dari keluarga yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia. Keluarga dengan berbagai profesi, generasi, dan pandangan yang dipersatukan dalam prinsip guyub, rukun, dan migunani. Ia juga menegaskan, status keluarga yang diemban tidak akan pernah putus sebagaimana arti kata keluarga.

“Selamat datang di keluarga alumni UGM, rawat nama baik almamater, persaudaraan, dan terus menjadi pribadi yang migunani serta dapat memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan,” ucapnya.

Menurut Arif, Alumni UGM terbagi dalam dua kategori yaitu lulusan, di mana mahasiswa berhasil hingga tuntas dan memiliki ijazahnya dan jebolan, di mana semua orang yang pernah menginjakkan kakinya di bulaksumur maupun sekip dan pernah belajar di ruang-ruang belajar yang ada di UGM meskipun tidak mengantongi ijazah di akhir.

"Di UGM baik yang lulusan maupun jebolan diakui statusnya sama sebagai alumni. Hal ini dikarenakan pengalaman, nilai, dan jejak kehidupan yang pernah ditempa di kampus menjadi aspek yang lebih penting dibandingkan dengan ijazah. Saya ingin mengungkapkan bahwa sekali menjadi bagian dari UGM, selamanya akan menjadi keluarga UGM,” ungkapnya.

Pada periode wisuda kali ini, Dr. Surani Hasanati, S.Si., M.Sc., yang berasal dari program studi Doktor Ilmu Geografi, turut menyampaikan sambutan mewakili seluruh wisudawan. Ia meyakinkan bahwa perjalanan studi yang ditempuh bukanlah waktu yang singkat dan sarat dengan ujian, ketekunan, dan rasa syukur serta tidak hanya tentang mengejar gelar. 

Melalui transformasi ilmiah yang mengubah cara berpikir dan memandang dunia serta pengajaran bahwa ilmu pengetahuan adalah alat yang nilai utamanya pada aplikasinya. “Perjalanan ini mengajarkan kita tentang makna dari sebuah kegigihan, keberanian yang bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan tentang langkah kecil yang tetap diambil meskipun hari telah ragu dan rada sudah letih,” tuturnya.

Surani mengakhiri dengan pernyataan bahwa kelulusan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kontribusi pada masyarakat. Lantaran saat ini, dunia sedang menuju fase kebenaran yang merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang ditempelkan pada cara atau penjelasan terhadap fenomena tertentu.

“Saya mengajak kita semua untuk terus memelihara semangat belajar, beradaptasi dengan perubahan, berkolaborasi dan berani menciptakan inovasi sekecil apapun menjadi subjek berdampak yang berintegritas untuk membangun Negara Indonesia yang berkelanjutan,” ungkapnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Menurutnya, momentum empat tahun berdirinya Provinsi Papua Tengah harus menjadi refleksi sekaligus semangat baru bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus membangun Papua Tengah yang lebih baik.

"Selamat Ulang Tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah. Semoga di usia yang ke-4 ini, Papua Tengah semakin maju, damai, rukun, dan sejahtera untuk seluruh masyarakat," ujar Yulita Mote kepada media, dikutip Rabu (22/7/2026).

Ia berharap, di usia yang relatif muda ini, Provinsi Papua Tengah terus mengalami kemajuan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur.

"Kami di Kabupaten Deiyai siap mendukung penuh program-program pemerintah Provinsi Papua Tengah. Mari kita jaga persatuan, gotong royong, dan lestarikan nilai-nilai budaya lokal demi kemajuan bersama," tambahnya.

Yulita juga mengajak seluruh masyarakat Deiyai khususnya, dan Papua Tengah pada umumnya, untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan visi Papua Tengah yang mandiri dan berkeadilan.

Sekilas Papua Tengah 

Provinsi Papua Tengah diresmikan pada 27 Juli 2022 berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022. Tahun ini menjadi perayaan HUT ke-4 dengan mengusung semangat penguatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Mee Pago.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Ia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan warga Kapiraya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai dan Dinas Ketahanan Pangan atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat Deiyai, khususnya masyarakat Kapiraya," ungkap Yustinus Badokapa, dikutip Rabu.

Menurut Yustinus, program bantuan ternak ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan.

Ia menilai penyaluran ternak babi tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dapat menjadi sumber ekonomi tambahan bagi warga.

"Semoga bantuan ini mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kapiraya," ujarnya.

Bantuan 48 ekor ternak babi tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat penerima. Dengan demikian program ketahanan pangan di Distrik Kapiraya dapat berjalan berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi peningkatan taraf hidup warga.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kepala Sekolah TK PAUD Koyame Tekup, Yunus Gobai, S.Kom.Gr., mengatakan usia 0–6 tahun merupakan "golden age" atau masa keemasan. Pada fase ini perkembangan otak anak berlangsung sangat pesat.

"Pendidikan yang tepat pada masa ini akan membentuk karakter, keterampilan, dan kemampuan kognitif anak secara optimal," ujar Yunus, Minggu (19/7/2026).

Yunus merinci 5 alasan mengapa PAUD penting bagi anak di Ayaigo:

1. Membentuk Fondasi Karakter
Selain aspek akademik, PAUD menanamkan nilai moral, disiplin, tanggung jawab, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mengasah Kognitif dan Motorik Anak  
Melalui kegiatan bermain sambil belajar, mengenal warna, bentuk, dan bernyanyi, anak mendapat stimulasi untuk meningkatkan daya pikir, kreativitas, dan keterampilan motorik.

3. Menguatkan Keterampilan Sosial dan Emosional
Di TK PAUD Koyame Tekup, anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya, memahami emosi, dan bekerja sama. Hal ini menjadi bekal penting agar anak siap beradaptasi di sekolah dasar dan masyarakat.

4. Menyiapkan Anak Masuk SD
Anak yang mengikuti PAUD cenderung lebih siap secara akademik. Mereka memiliki konsentrasi lebih baik, mudah memahami pelajaran, dan lebih percaya diri.

5. Menekan Kesenjangan Pendidikan
Akses PAUD berkualitas sejak dini memberi peluang lebih besar bagi anak untuk berprestasi dan mengurangi kesenjangan pendidikan di masa depan.

Sinergi Orang Tua, Guru, dan Administrasi
Keberhasilan PAUD sangat ditentukan oleh sinergi orang tua dan guru. Orang tua perlu menciptakan lingkungan belajar positif di rumah dan memberi kasih sayang. Sementara guru PAUD dituntut memiliki metode pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai tumbuh kembang anak.

Yunus juga menekankan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Syarat pendaftaran seperti Akta Kelahiran, KK, dan KTP orang tua wajib dipenuhi. Data kependudukan yang valid juga memudahkan anak mendapat program PAUD gratis, KIP, bantuan sosial, layanan imunisasi, serta jaminan hak anak.

"TK PAUD Koyame Tekup di Kampung Ayaigo adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Dukungan orang tua, pendidik, pemerintah, serta tertib administrasi kependudukan menjadi kunci agar anak-anak mendapatkan pendidikan terbaik sejak dini," tutup Yunus. 

[Redaktur: Hotbert Purba]

Salah satunya diwujudkan melalui PANAH KESATRIA atau Pelajar Tangguh, Kembangkan Sekolah Tanggap dan Ceria, yang dirancang untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi potensi bencana

Program ini membekali tenaga pendidik dan peserta didik dengan pengetahuan serta keterampilan kebencanaan guna menjaga keselamatan warga sekolah, keberlangsungan proses pendidikan, serta perlindungan sarana dan prasarana.

PANAH KESATRIA dirancang untuk membekali tenaga pendidik dan peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mengenai risiko bencana. 

Penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar kegiatan pendidikan dapat tetap berjalan sekaligus membantu melindungi warga sekolah serta sarana dan prasarana ketika terjadi kondisi darurat.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan sekolah memiliki peran penting dalam membangun budaya kesiapsiagaan sejak dini. Pengetahuan mengenai kebencanaan perlu menjadi bagian dari keseharian warga sekolah agar setiap orang memahami tindakan yang harus dilakukan saat menghadapi situasi darurat.

“Sekolah merupakan ruang penting untuk menanamkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. “PANAH KESATRIA merupakan wujud komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendukung lingkungan pendidikan yang lebih aman dan tangguh,” ujar Kitty. Selasa 21 Juli 2026.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan di UPTD SMPN 1 Balongan, Program ini mencakup Gerakan Bumi Lestari melalui penanaman pohon dan edukasi pengelolaan sampah, Eco School untuk membangun budaya peduli lingkungan dan penerapan prinsip 3R,

Duta Tangguh Bencana yang membentuk siswa sebagai agen kesiapsiagaan, Immediate Crisis Responses untuk meningkatkan kemampuan merespons kondisi darurat secara cepat dan tepat, serta replikasi program agar praktik baik dapat diterapkan di sekolah lain.

“Rangkaian kegiatan PANAH KESATRIA dirancang agar pengetahuan kebencanaan dapat diterapkan dalam keseharian di sekolah. Dengan bekal tersebut, warga sekolah diharapkan semakin mampu mengenali risiko, merespons kondisi darurat, dan membagikan praktik baik kepada lingkungan yang lebih luas,” sebut Kitty.

PANAH KESATRIA telah memberikan manfaat langsung kepada 62 siswa ekstrakurikuler dan 19 tenaga pendidik, serta manfaat tidak langsung bagi 977 siswa melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan, penguatan prosedur keselamatan, perlindungan sarana sekolah, dan terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman, tanggap, dan peduli terhadap lingkungan.

Kepala UPTD SMP Negeri 1 Balongan, Agus Sugiyanto, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Balongan. Menurutnya, keberlanjutan program membantu sekolah membangun kesiapsiagaan secara lebih menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas warga sekolah hingga penyediaan sarana pendukung keselamatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga IT Balongan yang terus mendampingi sekolah kami dalam membangun kesiapsiagaan yang menyeluruh,” kata Agus.

Agus menambahkan, pengetahuan dan fasilitas yang diperoleh melalui PANAH KESATRIA diharapkan dapat membentuk kebiasaan warga sekolah dalam mengenali risiko serta mengambil tindakan yang tepat saat terjadi kondisi darurat. Keterlibatan siswa dalam program juga menjadi bekal untuk menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap keselamatan lingkungan sekolah.

PANAH KESATRIA mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui penciptaan lingkungan sekolah yang aman, serta SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui penguatan edukasi kebencanaan berbasis sekolah.

Program ini menjadi bagian dari kontribusi Pertamina Patra Niaga dalam membangun generasi yang peduli lingkungan, tangguh menghadapi bencana, dan mampu menjaga keberlangsungan proses pendidikan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Menanggapi situasi tersebut, Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO untuk Prabowo-Gibran, H.M. Darmizal MS, angkat bicara untuk meluruskan duduk perkara.

Darmizal dengan tegas menyatakan bahwa Presiden sejak awal pelantikannya sudah memiliki komitmen yang benderang terkait penegakan hukum di Indonesia, sehingga pihak Istana maupun Presiden Prabowo Subianto tidak perlu terjebak dalam riuh desakan publik untuk memberikan klarifikasi khusus mengenai kasus tersebut.

"Arah kebijakan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat tegas dan tidak perlu diragukan lagi, terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum. Ia menjelaskan bahwa Presiden sejak hari pertama dilantik sudah memberikan sinyal yang kuat dan tanpa kompromi bahwa hukum harus tegak berdiri sebagai panglima dan korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar Darmizal, dikutip Selasa 21 Juli 2026.

Oleh karena itu, menuntut Istana untuk mengklarifikasi setiap dinamika hukum yang terjadi di lapangan dinilai sebagai langkah yang berlebihan, tidak substansial, dan justru berpotensi mengaburkan fokus jalannya roda pemerintahan.

"Publik semestinya melihat komitmen makro yang ditunjukkan oleh kepala negara melalui penguatan lembaga-lembaga hukum, bukan malah menarik-narik lembaga kepresidenan ke dalam teknis perkara individu," ujar alumni UGM ini.

Lebih lanjut, Darmizal, mengimbau semua pihak untuk menghormati dan memercayakan proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Kasus yang melibatkan Febri Diansyah kini sudah berada sepenuhnya di ranah aparat penegak hukum yang kompeten dan memiliki koridor penyelesaiannya tersendiri secara konstitusional," terangnya.

Darmizal menambahkan, bahwa intervensi opini atau desakan klarifikasi kepada Istana hanya akan menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu di ruang publik.

Pilihan terbaik bagi masyarakat dan tokoh publik saat ini adalah mengawal proses tersebut agar berjalan secara transparan dan berkeadilan tanpa harus membebani lembaga eksekutif tertinggi negara.

"Dalam konteks tersebut, penegak hukum harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk bekerja tanpa diintervensi oleh narasi politik, sehingga perdebatan dapat dikembalikan pada koridor hukum yang murni dan bukan sekadar menjadi komoditas opini publik. Dengan membiarkan mekanisme checks and balances di dalam sistem peradilan bekerja sebagaimana mestinya, maka objektivitas perkara akan lebih terjamin," urainya.

Darmizal menekankan bahwa menarik Istana ke dalam pusaran ini justru mencerminkan ketidakpahaman atas prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif yang dianut oleh negara ini.

Mantan Ketua umum Relawan Prabowo-Hatta ini, juga mengingatkan bahwa di tengah upaya keras pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional, kepastian hukum adalah pilar utama yang tidak boleh digoyang oleh kegaduhan politik.

"Narasi yang terus-menerus mendesak klarifikasi dari Istana dinilai tidak akan produktif bagi iklim hukum nasional yang sedang dibangun," ungkap Darmizal.

Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada sistem peradilan yang ada.

Dirinya optimis bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum, namun di sisi lain, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Darmizal kembali menggarisbawahi bahwa genderang perang terhadap korupsi yang ditabuh oleh Presiden adalah aturan main yang mengikat dan berlaku untuk siapa saja tanpa tebang pilih.

"Dengan komitmen yang sudah final tersebut, publik diharapkan dapat bersikap dewasa secara hukum dan membiarkan aparat penegak hukum bekerja secara independen, profesional, serta objektif tanpa perlu menyeret-nyeret nama Presiden dalam ranah teknis yudisial yang bukan menjadi domain tugasnya beliau," pungkas Darmizal.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan berlangsung di Aula Tuyana, Waghete, Senin (20/7/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Deiyai, Melkianus Mote, S.T.

Prosesi pelantikan diawali dengan penyambutan Bupati menggunakan upacara adat Mee. 

Tarian adat, penggunaan koteka, dan moge ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin daerah.

Hal ini sekaligus menjadi wujud pelestarian budaya Mee yang terus hidup dalam setiap kegiatan resmi di Kabupaten Deiyai.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deiyai, Yulita Mote, S.S, mengapresiasi pelaksanaan pelantikan tersebut. Menurutnya, penguatan kelembagaan adat sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, menjaga stabilitas keamanan, serta menyelesaikan persoalan sosial budaya di tengah masyarakat.

"Semoga para kepala suku yang telah dilantik dapat menjalankan amanah dengan bijaksana, menjaga persatuan, melestarikan adat istiadat, serta menjadi teladan bagi masyarakat," ujar Yulita Mote.

Ia berharap pelantikan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam membangun Kabupaten Deiyai yang damai, rukun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Bantahan itu disampaikan menyusul beredarnya flyer di media sosial sejak Sabtu (18/7/2026) malam. Dalam flyer tersebut dicantumkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Senin, 20 Juli 2026 sebagai hari libur khusus. Dokumen itu juga mencatut nama Gubernur Papua, Matius Fakhiri, lengkap dengan tanda tangan seolah-olah merupakan dokumen resmi pemerintah.

Narasi dalam flyer mengklaim penetapan libur diambil karena tingginya antusiasme masyarakat Papua terhadap final Piala Dunia, serta untuk meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan kerja.

Dinyatakan Hoaks

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara tegas menyatakan bahwa surat edaran tersebut adalah hoaks.

Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, menegaskan bahwa Gubernur Papua tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun surat edaran terkait penetapan hari libur khusus untuk menonton final Piala Dunia.

“Diberitahukan kepada seluruh masyarakat dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, bahwa informasi mengenai surat edaran Gubernur Papua tentang penetapan Hari Libur Khusus pada Senin, 20 Juli 2026 untuk menonton Final Piala Dunia 2026 adalah Hoaks,” ujar Jeri dalam keterangan resmi, Minggu (19/7/2026).

Imbauan Cek Fakta

Jeri mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial.

Ia meminta warga untuk tidak langsung memercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Pemprov Papua mengingatkan, setiap kebijakan resmi pemerintah daerah hanya akan disampaikan melalui kanal resmi dan ditandatangani langsung oleh pejabat berwenang.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh pimpinan daerah ini dihadiri Wakil Bupati Paniai Ham Yogi, S.E., Asisten II dan Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah Fransiska NR., S.Kep., Ns., Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia Provinsi Papua Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai Farialice Y. Tatogo, S.KM., pimpinan OPD terkait, para Kepala Puskesmas, Kepala Kampung, serta kader dan tokoh masyarakat.

Wakil Bupati Ham Yogi, S.E. dalam sambutannya menegaskan bahwa AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria atau "ATM" masih menjadi tantangan utama kesehatan di Kabupaten Paniai.

"Dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada produktivitas dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat," ujar Wabup dikutip Sabtu.

Ia menekankan penanganan ATM tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. 

"Karena masalah kesehatan di Paniai, Dinas Kesehatan saja tidak mampu selesaikan. Penanganan AIDS, TBC, dan Malaria membutuhkan kerja keras, keterpaduan, dan kolaborasi dari semua pihak," tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia Provinsi Papua Tengah, Fransiska NR, S.Kep., Ns. 

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama hingga ke tingkat kampung.

"Kita harus bergerak bersama. Mulai dari deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, sampai memastikan pengobatan pasien berjalan tuntas," katanya. 

Ia menyebut sinergi perlu dibangun mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta melalui program CSR, organisasi masyarakat, akademisi, hingga kader kesehatan di tingkat kampung.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Paniai menetapkan 3 target utama:  
1.  Meningkatkan koordinasi dan integrasi lintas sektor dalam penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria.  
2.  Memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi data, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.  
3.  Merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang aplikatif dan berdampak langsung di lapangan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai, Farialice Y. Tatogo, S.KM., mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah Paniai dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinkes Provinsi Papua Tengah yang telah menyatukan semua lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk bersama-sama menurunkan penularan penyakit ATM di Kabupaten Paniai," ujarnya.

Ia mencontohkan keberhasilan kolaborasi dengan TP PKK dalam pelayanan imunisasi Zero Dose tahun 2025. 

"Berkat kerja sama ini, kami akhirnya mendapat piagam penghargaan dari Menteri Kesehatan dan PKK Pusat. Ini adalah salah satu contoh terobosan baru yang PKK bantu pada Dinas Kesehatan," jelasnya.

Di akhir sambutannya, Kadinkes mengajak lembaga lain untuk ikut terlibat. "Kami menunggu dinas atau lembaga mana lagi yang akan membantu kami Dinkes Paniai untuk menurunkan angka penyakit ATM," harapnya.

"Jadikan forum ini sebagai wadah diskusi yang solutif untuk mengatasi hambatan di lapangan. Mari kita wujudkan masyarakat Kabupaten Paniai yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman penyakit menular," demikian Farialice Y. Tatogo.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Berdasarkan hasil overlay data hotspot periode 1-9 Juli 2026 dengan peta konsesi dan kawasan Program Strategis Nasional (PSN), sedikitnya 399 titik api berada di dalam area yang telah dibebani izin maupun dialokasikan untuk proyek pangan nasional.

Dari jumlah tersebut, rinciannya: 245 titik api berada di kawasan Food Estate, 115 titik api berada di konsesi PBPH, dan 39 titik api berada di konsesi perkebunan kelapa sawit. Temuan ini menunjukkan hampir sepertiga dari seluruh 1.292 titik api di Papua Selatan muncul di kawasan yang telah mengalami intervensi tata ruang melalui pemberian izin usaha maupun pengembangan proyek strategis nasional.

“Konsentrasi titik api yang tinggi di dalam kawasan Food Estate menjadi temuan penting. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat produksi pangan nasional justru telah menghadapi tekanan ekologis sejak tahap awal pengembangannya,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, dikutip Jumat (17/7/2026).

Menurut Uli, kebakaran yang berulang di kawasan seperti ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata, melainkan harus dibaca sebagai bagian dari perubahan bentang alam yang berlangsung secara massif. Perubahan tutupan hutan, pembukaan lahan, pembangunan jaringan jalan, hingga pengeringan kawasan rawa dan lahan basah akan meningkatkan kerentanan suatu bentang alam terhadap kebakaran.

Papua Selatan selama ini dikenal sebagai wilayah yang didominasi hutan dataran rendah, rawa, gambut dan ekosistem basah yang secara alami menjaga kelembapan lanskap. Ketika bentang alam tersebut dikonversi menjadi kawasan produksi berskala besar, karakter ekologisnya ikut berubah sehingga lebih rentan mengalami kebakaran pada musim kering.

Analisis WALHI juga memperlihatkan bahwa sebaran titik api tidak hanya berada pada kawasan yang telah dibuka, tetapi juga berada di sekitar konsesi-konsesi aktif. “Pola ini mengindikasikan bahwa ekspansi berbagai izin pemanfaatan lahan telah meningkatkan tekanan terhadap bentang alam Papua Selatan,” tambah Uli.

Temuan lain yang disorot adalah tumpang tindih antara kawasan pengembangan pangan nasional dengan wilayah adat masyarakat Papua. Di Kabupaten Merauke terdapat 5 suku asli, yaitu Suku Marind, Suku Yei, Suku Kanum, Suku Muyu, dan Suku Mandobo. Masing-masing suku memegang hak ulayat tanah dan hutan adat di wilayahnya.

Overlay antara peta wilayah adat dan kawasan PSN menunjukkan bahwa sebagian besar ruang yang direncanakan sebagai kawasan produksi berada pada wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat tersebut.

“Kondisi tersebut menimbulkan dua risiko sekaligus. Di satu sisi, masyarakat adat kehilangan wilayah adat dan sumber penghidupan. Di sisi lain, ketika bentang alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat berubah menjadi kawasan produksi berskala industri, fungsi ekologis kawasan sebagai penyangga kebakaran juga ikut melemah,” kata Maikel Peuki, Direktur Eksekutif WALHI Papua.

Maikel menegaskan bahwa fakta ratusan titik api berada di kawasan Food Estate dan konsesi menunjukkan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada ekspansi lahan tidak dapat lagi dipisahkan dari meningkatnya risiko krisis ekologis di Papua Selatan. “Pembangunan pangan semestinya memperkuat ketahanan ekologi, bukan justru memperbesar kerentanan lanskap terhadap kebakaran,” ujarnya.

Desakan Evaluasi PSN Pangan

Atas dasar temuan tersebut, Eksekutif Nasional WALHI dan WALHI Papua mendesak pemerintah untuk: 
1. Mengevaluasi dan menghentikan secara menyeluruh proyek PSN Pangan di Papua Selatan
2. Menghentikan pembukaan kawasan hutan dan rawa yang masih tersisa
3. Melakukan audit terhadap seluruh konsesi yang berada di wilayah dengan konsentrasi titik api tinggi
4. Menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah adat sebagai ruang hidup masyarakat adat Papua, sekaligus benteng terakhir perlindungan ekosistem Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kesaksian Penggugat: Pembangunan Tanpa Izin dan Merusak Ruang Hidup

Pihak Penggugat menghadirkan dua saksi korban langsung dari Masyarakat Adat Malind, yaitu Esau dan Hariston. Keduanya menyampaikan kesaksian berdasarkan pengalaman yang dilihat dan dirasakan secara langsung:

• Sejak awal, pembangunan dilakukan tanpa sosialisasi memadai maupun izin dari marga pemilik hak ulayat yang terdampak.
• Berbagai upaya penolakan - termasuk pendirian sasi adat dan pemasangan salib merah - tidak pernah direspons oleh pemerintah daerah maupun pusat.
• Hariston khawatir proyek ini akan menggusur satu-satunya dusun milik marganya; pelaksanaannya juga dibekingi aparat militer, yang mempersempit ruang dialog dan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.
• Esau menambahkan, pembukaan jalan mengubah kondisi lingkungan secara drastis: kawasan yang dulunya asri kini menjadi panas dan berdebu, sementara kualitas air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat turun drastis.

Kesaksian Pihak Tergugat: Pertanyaan yang Belum Terjawab

Pihak Tergugat¹ menghadirkan John Gluba Gebze sebagai saksi. Ia mengaku telah empat kali mengunjungi Distrik Ilwayab untuk berdialog dengan masyarakat, dimulai pada tahun 2025. “Saya jelaskan kepada masyarakat, karena di lokasi sudah berjalan, masing-masing tunjukkan batas-batas wilayah adat, supaya kalau ada kayu yang ditebang bisa ditentukan nilai ekonominya,” ujarnya.

Ia juga menyertakan kunjungan bersama Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Papua Selatan, dan Bupati Merauke saat penyerahan uang tali asih pada Januari 2026. Namun, John Gluba Gebze beberapa kali tidak menjawab pertanyaan Hakim Ketua Merna Cinthia, terutama terkait keterlibatan Kementerian Pertahanan sebagai pencetus proyek, padahal pembangunan jalan lazim menjadi wewenang Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan lain, pihak Tergugat juga menghadirkan Yohanis Agabi Mahuze, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang mencabut salib merah di lokasi proyek. “Saya memang waktu itu salah. Tidak minta izin,” akuinya, namun berdalih kala itu ia tidak memahami salib merah sebagai simbol sasi adat. Pembangunan sempat terhenti, namun dilanjutkan kembali setelah simbol adat tersebut dicabut.

Analisis Advokasi: Pelanggaran dan Konflik Kepentingan

Sekar Banjaran Aji, anggota Tim Advokasi Solidaritas Merauke, menyatakan:

“Persidangan ini membuktikan terjadinya pembongkaran hutan adat secara ilegal, serta bahwa upaya Masyarakat Adat menjaga ruang hidup. yang merupakan benteng terakhir krisis iklim tidak dihargai pemerintah. Kini PTUN adalah satu-satunya harapan mereka mendapatkan keadilan.”

Sementara itu, Kuasa Hukum dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tigor Hutapea, menyoroti potensi pelanggaran etika:

“Keterangan saksi mengungkapkan bagaimana PSN berkelindan dengan kepentingan aktor lokal untuk membungkam suara masyarakat. John Gluba Gebze mengaku sebagai mediator, padahal tidak pernah diminta oleh masyarakat. Terdapat potensi konflik kepentingan, karena ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Agrinas yang terafiliasi dengan Kementerian Pertahanan, serta anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua—kendati hal ini tidak diakui dalam persidangan.”

Proyek Tetap Berjalan Meski Ada Perintah Pengadilan

Hingga pertengahan Juli 2026, pembangunan telah mencapai 118 kilometer dari total 135 kilometer²—meski Hakim Ketua telah mengeluarkan perintah pemberhentian sementara pada 9 Juni 2026 lalu. Rute jalan ini tidak melewati jalur yang biasa digunakan warga, melainkan membelah hutan dan pemukiman adat. Akibatnya:

• Satwa buruan berkurang drastis, memaksa masyarakat menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan hidup.
• Muncul ketegangan sosial akibat perbedaan sikap antar marga terkait proyek.

Pembangunan jalan ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Prabowo-Gibran memperlancar PSN pangan dan energi, serta sarana mobilisasi militer di Wanam. Proyek ini dilaksanakan Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan PT Jhonlin Group pada tahap pertama, kemudian dilanjutkan Kementerian PUPR dengan melibatkan sejumlah kontraktor.

Catatan:
¹ Tergugat I: Bupati Merauke; Tergugat II Intervensi: Kementerian Pertahanan. John Gluba Gebze saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan Tenaga Ahli Menteri Pertanian.
² Berdasarkan pemantauan citra satelit oleh tim peneliti Greenpeace Indonesia.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pasokan tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan LPG nasional guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif, sekaligus memperkuat ketahanan energi di tengah dinamika pasar energi global.

Muatan yang diangkut Pertamina Gas 1 terdiri atas sekitar 23 ribu metrik ton Propane dan 22,8 ribu metrik ton Butane. Pengadaan pasokan dari berbagai sumber global menjadi bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan LPG nasional melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, mulai dari pengadaan, transportasi, penyimpanan, hingga distribusi.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan bahwa ketahanan energi merupakan fondasi penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat keandalan rantai pasok energi melalui diversifikasi sumber pasokan, optimalisasi infrastruktur logistik, serta distribusi yang tepat waktu dan berkelanjutan.

"Di tengah dinamika energi global, menjaga keandalan pasokan merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Pertamina Patra Niaga terus memastikan setiap mata rantai pasok, mulai dari pengadaan hingga distribusi, berjalan secara terintegrasi agar kebutuhan energi masyarakat dan sektor produktif tetap terpenuhi. Kedatangan Pertamina Gas 1 menjadi wujud nyata komitmen kami dalam memastikan pasokan LPG tetap tersedia secara aman, andal, dan berkelanjutan," ujar Kitty Senin 13 Juli 2026.

Muatan LPG yang dibawa Pertamina Gas 1 setara dengan sekitar 15,2 juta tabung LPG 3 kilogram. Tiba di Indonesia, sekitar 26 ribu metrik ton dibongkar di Terminal LPG Sekong, Banten dan sekitar 19,9 ribu metrik ton akan dibongkar di Terminal LPG Arun, Aceh.

Pasokan tersebut selanjutnya akan memperkuat stok nasional sebelum didistribusikan melalui jaringan infrastruktur Pertamina Patra Niaga sesuai kebutuhan guna menjaga keandalan pasokan LPG bagi masyarakat.

Pertamina Gas 1 bertolak dari Freeport (US FPO), Texas, Amerika Serikat, pada 29 Mei 2026 dan menempuh pelayaran lintas samudra menuju Indonesia dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan keandalan operasional. Pengiriman ini mencerminkan kapabilitas Pertamina Patra Niaga dalam mengelola rantai pasok energi global secara profesional sehingga pasokan LPG dapat tiba sesuai jadwal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Sebagai Subholding Downstream, Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat sistem logistik energi melalui optimalisasi pengadaan, armada pengangkutan, infrastruktur terminal, serta jaringan distribusi yang terintegrasi.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan ketersediaan energi yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Berbeda dengan narkotika, dampaknya tidak langsung merusak fisik, tetapi menggerus waktu, fokus, dan produktivitas.

Pernyataan itu disampaikan penulis Yulans FY Wenda, S.HI dalam rilis opini yang diterima redaksi, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, telepon genggam yang setiap hari digenggam masyarakat kini menjadi media penyebaran “racun modern” paling masif.

Waktu dan Fokus Tergerus Dopamin

“Narkoba digital” adalah istilah kiasan untuk menggambarkan kecanduan terhadap media sosial, video pendek, dan konten digital yang terus-menerus memancing pelepasan dopamin di otak. Semakin sering seseorang mencari hiburan instan, semakin besar keinginan untuk mengulanginya.

Fenomena itu terlihat jelas dalam keseharian. Bangun tidur langsung mencari ponsel, saat makan membuka media sosial, saat bekerja mengecek notifikasi, hingga larut malam masih menggulir layar.

“Berjam-jam habis tanpa menghasilkan pengetahuan, keterampilan, atau karya yang bermanfaat,” tulis Yulans.

Dok. Narkoba Digital

Dampak Jangka Panjang pada Generasi Muda 

Kecanduan digital dinilai tidak merusak tubuh secepat narkotika, namun efeknya sistematis. Disiplin melemah, konsentrasi menurun, daya pikir tumpul, kreativitas berkurang, dan impian generasi muda ikut tergerus.

Akibatnya, budaya membaca menurun, diskusi jarang dilakukan, olahraga ditinggalkan, hubungan keluarga melemah, prestasi merosot, dan produktivitas tergantikan hiburan tanpa batas.

“Generasi yang seharusnya menjadi pencipta inovasi justru menjadi penonton yang menghabiskan hidupnya dengan menggulir layar,” tegasnya.

Ajak Lakukan Detoks Digital

Yulans menegaskan teknologi dan telepon genggam bukanlah musuh. Masalah muncul ketika manusia kehilangan kendali dalam menggunakannya. 

Padahal, teknologi seharusnya menjadi alat untuk belajar, berkarya, membangun usaha, dan memperluas wawasan.

Ia mengajak generasi muda melakukan “detoks digital”. Caranya dengan mengurangi waktu tidak bermanfaat di media sosial, serta memperbanyak membaca buku, berdiskusi, berorganisasi, berolahraga, dan berkarya.

“Narkoba kimia memang dapat merusak tubuh, tetapi narkoba digital dapat merampas waktu, fokus, karakter, dan masa depan. Jika yang pertama menghancurkan kesehatan, yang kedua dapat menghancurkan potensi sebuah generasi,” pungkas Yulans.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Perayaan ini menjadi wujud syukur sekaligus penguatan nilai kebersamaan jemaat.

Gereja tersebut pertama kali didirikan pada 9 Juli 2017. Sembilan tahun perjalanan pelayanan dirayakan dengan khidmat dan penuh makna melalui kearifan lokal masyarakat Papua.

Dalam budaya Papua, Bakar Batu bukan hanya cara memasak. Tradisi ini memiliki makna mendalam sebagai simbol kebersamaan dan persaudaraan. Seluruh jemaat bergotong royong menyiapkan batu, kayu, umbi-umbian, dan daging untuk diproses bersama.

Selain itu, Bakar Batu juga menjadi bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya selama 9 tahun berdirinya gereja. Tradisi ini sekaligus mencerminkan hospitalitas, yakni bentuk penghormatan dan kasih terhadap tamu serta sesama jemaat.

“Dalam budaya Papua, tradisi Bakar Batu bukan sekadar cara memasak, tetapi merupakan simbol kuat dari kebersamaan dan persaudaraan,” ungkap salah satu pengurus gereja.

Perayaan HUT ke-9 ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai iman Kristen berpadu dengan kearifan lokal masyarakat Papua. Suasana persekutuan yang hangat dan hidangan yang disiapkan bersama menjadi wujud nyata kasih dan persatuan jemaat.

Diharapkan perayaan ini dapat semakin mempererat tali persaudaraan antar jemaat, serta menjadi momentum untuk terus melayani dengan semangat kebersamaan dan syukur kepada Tuhan.

Dengan semangat gotong royong, sukacita, dan kebersamaan, perayaan ulang tahun Gereja Baptis Bahtera Wesaroma diharapkan menjadi berkat tidak hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal tersebut disampaikan Pegiat Literasi Papua Pegunungan, Angginak Sepi Wanimbo, dalam rilis opini, dikutip Selasa (7/7/2026).

Mengutip Ki Hajar Dewantara, Angginak menyebut pendidikan yang sejati bukan hanya mengajar, tetapi membimbing jiwa agar mengenal Tuhan dan bermanfaat bagi sesama.

"Pendidikan adalah usaha secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan," ujarnya.

Menurutnya, pemerataan akses menjadi isu penting dalam pembangunan daerah. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, baik dari sisi ekonomi, wilayah, maupun latar belakang sosial.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memastikan layanan pendidikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

Selain akses, mutu pendidikan juga menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia. Peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kurikulum yang relevan termasuk bahasa ibu, serta pemanfaatan teknologi informasi disebut sebagai langkah penting untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan inovatif.

"Pendidikan yang berkualitas berkontribusi besar dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Proses pendidikan yang baik tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kecakapan hidup," jelasnya.

Angginak menyoroti masih adanya tantangan dalam mewujudkan _Education For All_. Beberapa di antaranya ketimpangan akses bagi masyarakat marginal, anak dari keluarga kurang mampu, hingga peserta didik dengan disabilitas. Hambatan ekonomi, keterbatasan fasilitas, hingga stigma sosial masih menjadi penghalang.

Ia menegaskan negara memiliki tanggung jawab krusial untuk menjamin kebijakan pendidikan yang inklusif, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pengawasan terhadap praktik diskriminatif. Guru juga berperan sebagai agen perubahan yang memastikan setiap peserta didik merasa diterima dalam lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

Partisipasi keluarga dan masyarakat juga dinilai penting. "Lingkungan keluarga yang mendukung proses belajar dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan akan menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif. Sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Ke depan, Angginak mendorong pemerintah daerah di Tanah Papua untuk lebih memprioritaskan kemajuan pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Selain sarana prasarana, proses belajar mengajar antara guru dan siswa juga perlu menjadi perhatian serius.

Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi tenaga pendidik di setiap wilayah pelayanan. Dengan begitu, guru dapat setia mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa dengan penuh tanggung jawab.

"Dengan pendidikan yang baik, merata dan berkualitas, generasi muda-mudi akan lahir sebagai generasi emas yang cerdas, berkarakter, berilmu, takut akan Tuhan dan mampu berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dan nasional. Pendidikan adalah fondasi, napas kehidupan manusia, dan investasi jangka panjang bagi kemajuan pembangunan manusia di Tanah Papua," pungkasnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIT dan dipusatkan di halaman kantor kampung. Aksi ini merupakan wujud dukungan terhadap program Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Desa/Kampung serta upaya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pemerintahan.

Kegiatan dihadiri Kepala Kampung Miyanagame Anius Wenda, perangkat kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda-pemudi, dan warga umum.

Apel singkat pembukaan dipimpin langsung oleh Kepala Kampung Anius Wenda. Dalam arahannya ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman dan sebagai kesiapan menyambut program pembangunan desa ke depan.

"Kebersihan adalah cerminan kita. Dengan lingkungan yang bersih dan rapi, pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih baik," ujar Anius.

Aktivitas yang dilakukan meliputi pembersihan rumput dan semak belukar, pengangkutan sampah dan material lama, serta penataan ulang area depan kantor agar lebih rapi dan representatif.

Selain bekerja, warga juga memanfaatkan kegiatan ini untuk berdiskusi ringan. Suasana kerja bakti dinilai mampu mempererat tali persaudaraan antarwarga.

Dari kegiatan ini, lingkungan Kantor Kampung Miyanagame kini tampak bersih, rapi, dan sehat. Semangat kebersamaan antara kepala kampung dan masyarakat juga meningkat.

Pemerintah Kampung berharap kondisi lingkungan yang sudah bersih dapat mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan pelayanan publik, khususnya terkait pelaksanaan RAB Pembangunan Desa.

"Kami ingin kantor kampung siap secara fisik untuk mendukung program-program pembangunan dari Pemerintah Distrik Yuko, Kabupaten Tolikara, hingga Provinsi Papua Pegunungan," tambah Anius.

Kegiatan gotong royong ditutup dengan harapan agar kerja sama seperti ini terus dilakukan secara rutin. Pemerintah Kampung Miyanagame berkomitmen menjadikan kebersihan dan kebersamaan sebagai budaya dalam membangun kampung.

Berita acara kegiatan telah dibuat dan akan disampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Distrik Yuko, Kabupaten Tolikara, dan Provinsi Papua Pegunungan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pernyataan itu disampaikan Jumat sore, 3 Juli 2026, usai menyambut kedatangan jenazah Almarhum Capt. Pilot Nicholas Francis Goselin alias Mark, di Base Ops Lanud Bandara Sentani, Jayapura.

Tragedi Pertama dalam 67 Tahun Pelayanan AMA

Mgr. Yanuarius menyebut insiden tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang menyakitkan bagi Gereja Katolik dan keluarga besar AMA.

"Selama 67 tahun AMA melayani masyarakat di Papua, baru kali ini terjadi aksi kekerasan berupa pembakaran pesawat dan pembunuhan pilot. Selama ini kami menghadapi risiko kecelakaan akibat cuaca maupun faktor teknis. Namun tindakan kejahatan seperti ini sangat sulit kami terima. Ini merupakan tindakan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan," ujarnya.

Ia menegaskan, sejak berdiri AMA menjalankan misi pelayanan kemanusiaan melalui transportasi udara ke pedalaman Papua. 

Pelayanan tersebut mencakup kegiatan kerohanian, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan pembangunan di wilayah terpencil.

Bantah Tuduhan Muat Personel dan Amunisi

Mgr. Yanuarius membantah informasi di media sosial yang menyebut pesawat AMA digunakan mengangkut personel TNI, Polri, TPNPB, maupun amunisi.

Menurutnya, seluruh penerbangan AMA hanya untuk kepentingan kemanusiaan tanpa agenda politik maupun militer.

Operasional AMA mendapat dukungan pemerintah melalui program subsidi penerbangan perintis untuk mengangkut logistik, bahan bangunan, kebutuhan pokok, dan penumpang. 

Penerbangan ke Balinggalinggama dilakukan rutin sekitar satu kali sepekan. Hingga insiden terjadi, AMA mengaku tidak pernah menerima ancaman terkait operasional di wilayah itu.

Pesawat yang digunakan merupakan hasil penggalangan dana umat dan lembaga gereja. Karena itu, pembakaran pesawat tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memukul pelayanan misi yang mengedepankan pengabdian kepada masyarakat.

Risiko Hentikan Operasional Jika Kekerasan Berulang

Direktur PT AMA, Bob Kayadu, menyampaikan duka mendalam keluarga besar AMA. Ia menilai pembakaran pesawat dan pembunuhan pilot sebagai tindakan tidak manusiawi.

Bob mendukung seruan penghentian kekerasan di Papua demi keselamatan masyarakat dan kelangsungan penerbangan misi. 

Ia mengingatkan, jika serangan terhadap penerbangan misi terus terjadi, operasional maskapai misi, termasuk AMA, berpotensi dihentikan karena faktor keselamatan awak.

"Kalau kejadian seperti ini terus berulang, para pilot tentu mengalami trauma. Padahal masyarakat pedalaman sangat bergantung pada pelayanan penerbangan misi," katanya.

Hingga kini manajemen AMA belum memutuskan kelanjutan operasional. Keputusan akan dibahas setelah seluruh rangkaian pemakaman Pilot Nicholas selesai. AMA memiliki sekitar 16 pilot dan kru yang melayani berbagai wilayah pedalaman Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Dua pemuda yang diduga menjadi pelaku diamankan setelah kepergok membawa sejumlah besi menggunakan sepeda motor.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu Rita Hidayanto, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di proyek pembangunan yang berada di Dusun Kedung RT 05, Kalurahan Guwosari.

"Kedua terduga pelaku diamankan setelah aksi mereka diketahui warga yang sedang berada di sekitar lokasi. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Pajangan yang saat itu sedang melaksanakan patroli," kata Rita, Jumat (3/7/2026).

Rita menjelaskan, dua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial R.P. (18), warga Ngampilan, Kota Yogyakarta, dan J.A.F.M. (19), warga Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Warga Curiga Melihat Pelaku Membawa Besi

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kata Rita, kejadian bermula ketika dua saksi melihat kedua pemuda tersebut melintas sambil membawa beberapa batang besi menggunakan sepeda motor. Sebagian besi diletakkan di bagian depan kendaraan, sedangkan sisanya dipanggul.

Melihat kondisi tersebut, saksi merasa curiga lalu menghentikan kedua pemuda itu untuk menanyakan asal-usul material yang mereka bawa.

"Saat ditanya oleh saksi, salah satu terduga pelaku langsung berusaha melarikan diri. Sementara seorang lainnya sempat memberikan keterangan bahwa mereka disuruh oleh juragannya untuk mengambil besi tersebut," ujar Rita.

Namun, jawaban tersebut justru menimbulkan kecurigaan warga. Tak lama kemudian, warga berdatangan dan kembali meminta penjelasan kepada kedua pemuda itu.

"Setelah didesak oleh warga, akhirnya kedua terduga pelaku mengakui bahwa besi-besi yang mereka bawa berasal dari lokasi proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Guwosari," ungkap Rita.

Mengetahui pengakuan tersebut, warga segera menghubungi petugas Polsek Pajangan yang sedang berpatroli. Polisi kemudian datang ke lokasi dan mengamankan kedua terduga pelaku beserta barang bukti.

Polisi Amankan Material Besi dan Sepeda Motor

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa empat batang besi holo dengan panjang sekitar enam meter, tujuh potong besi siku, serta satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam bernomor polisi AB 5406 FP yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil curian.

"Seluruh barang bukti telah kami amankan sebagai bagian dari proses penyidikan. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan kedua terduga pelaku untuk melengkapi alat bukti serta mendalami seluruh rangkaian peristiwa," jelas Rita.

Ia menambahkan, kepolisian juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

"Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian. Peran aktif masyarakat sangat membantu dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Kami juga mengimbau agar setiap mengetahui adanya dugaan tindak pidana segera melapor kepada petugas, sehingga dapat ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku," pungkas Rita.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Bersamaan dengan proses evakuasi, Personel Koops TNI Habema terus melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku penembakan serta pembakaran pesawat.

Merespons cepat kejadian tersebut, Koops TNI Habema menggelar Operasi Khusus Perebutan Cepat untuk menguasai dan mengamankan lapangan terbang sebagai titik masuk bantuan.

TNI saat operasi evakuasi Pilot Maskapai AMA (Associated Mission Aviation) PK-RCY, Nicholas F. Goselin alias Mark.

Juga melaksanakan Search and Rescue (SAR) Taktis guna mengevakuasi korban dan menjamin keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.

Operasi ini melibatkan 10 Personel Koops TNI Habema dengan dukungan dua Helikopter Caracal serta dilaksanakan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi mengingat medan pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nasrullah menegaskan bahwa TNI akan terus mengoptimalkan pengamanan di wilayah serta mendukung langkah-langkah taktis terhadap pelaku.

"Koops TNI Habema telah bergerak cepat melaksanakan operasi khusus untuk mengamankan lokasi dan mengevakuasi korban. TNI akan terus bersinergi dengan seluruh unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kapuspen TNI.

Sementara itu, Wakil Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pilot maskapai AMA (Associated Mission Aviation).

Ia menegaskan komitmen Koops TNI Habema dalam menjaga keamanan wilayah.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Prioritas kami adalah menyelamatkan korban, mengamankan lokasi, melindungi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku. Melalui Operasi Khusus Perebutan Cepat dan SAR Taktis, kami memastikan proses evakuasi dapat dilaksanakan secara cepat, aman, dan profesional," demikian Brigjen TNI Riyanto.

[Redaktur : Hotbert Purba]

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dengan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra pada Kamis (2/7/2026) di Jakarta.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan ketersediaan energi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat produktivitas sektor perikanan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan bahwa penyediaan energi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem ekonomi pesisir.

"Bagi Pertamina Patra Niaga, energi menjadi fondasi yang menggerakkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kami mendukung penuh pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi pesisir," ujar Mars Ega.

Sebagai Subholding Downstream Pertamina, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan layanan energi hadir hingga ke pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat. 

Saat ini, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 416 SPBU Nelayan di berbagai wilayah Indonesia sebagai infrastruktur energi yang mendukung aktivitas melaut dan memperluas akses BBM bagi sektor perikanan.

"Melalui kolaborasi ini, Pertamina Patra Niaga siap memastikan layanan energi yang andal untuk mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih sehingga mampu berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Koperasi, kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, sekaligus mendukung implementasi Asta Cita melalui penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional," pungkas Mars Ega.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, kementerian/lembaga lain terkait, pemerintah daerah, BUMN, serta para mitra pembangunan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, mengatakan pesawat diduga dibakar oleh Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) setelah mendarat di lokasi.

Berdasarkan informasi awal, pesawat tersebut terbang dari Bandara Wamena menuju Lapangan Terbang Balinggama dengan membawa tujuh penumpang.

"Informasi awal mengenai kejadian ini diperoleh dari Manajer PT AMA, Bapak Mario, yang melaporkan insiden tersebut kepada PPK Perintis Kantor UPBU Kelas I Wamena," jelas Kapendam dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis malam.

Laporan sementara dari masyarakat setempat menyebutkan pilot pesawat, Nicholas F. Goselin alias Mark, warga negara Amerika Serikat, meninggal dunia. Penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan aparat berwenang.

Sementara itu, tujuh penumpang yang seluruhnya Orang Asli Papua (OAP) dilaporkan selamat dan dalam kondisi aman.

Kapendam menegaskan aparat masih berkoordinasi intensif dengan operator penerbangan, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan terverifikasi. Fokus koordinasi meliputi kronologi kejadian, kondisi penumpang, dan perkembangan situasi keamanan di lokasi.

"Kami masih melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terverifikasi. Perkembangan situasi di lapangan juga terus kami pantau," ujarnya.

Kodam XVII/Cenderawasih menilai insiden ini perlu mendapat perhatian serius. Penerbangan perintis merupakan sarana vital yang menghubungkan wilayah-wilayah pedalaman Papua dengan pusat layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan distribusi logistik.

Kapendam juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, sembari menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat berwenang.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Informasi tersebut disampaikan Kepala Seksi Jasa Bandara Nop Goliat Dekai, Dedy Irawan. Pesawat Maskapai AMA (Associated Mission Aviation) dengan nomor registrasi PK-RCY terbakar sesaat setelah mendarat pada rute Wamena–Balinggama–Wamena. Koordinat lokasi kejadian tercatat 54M 313531 9515999.

Pastor RD. Izaak Bame dari Keuskupan Manokwari–Sorong menyatakan prihatin atas peristiwa yang menimpa pilot yang selama puluhan tahun melayani masyarakat di pelosok Papua.

Ia mengimbau pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), khususnya di wilayah Yahukimo, menghentikan tindakan kekerasan terhadap tenaga kemanusiaan.

"Dengan membunuh pilot yang merupakan pelayan kemanusiaan bagi masyarakat di pelosok Papua, berarti menutup ruang simpati pihak luar, terutama dunia internasional, karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana kemanusiaan," ujar Pastor Izaak dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi.

Pastor Izaak menilai kejadian ini dapat memicu operasi keamanan TNI-Polri di wilayah Yahukimo. Ia mengingatkan potensi korban di kalangan masyarakat sipil jika operasi tersebut dilaksanakan dan pelaku utama belum teridentifikasi.

Ia juga meminta pimpinan TPN-OPM di Yahukimo bertanggung jawab atas dampak yang mungkin timbul bagi masyarakat sipil.

Dalam pernyataannya, Pastor Izaak turut menyampaikan belasungkawa kepada pihak Maskapai AMA (Associated Mission Aviation) dan keluarga almarhum. "Tuhan Yesus Sang Juru Selamat membuka pintu surga bagi arwah pilot dan memberi penghiburan bagi keluarga serta Maskapai AMA (Associated Mission Aviation) di Papua," katanya.

Ia juga merekomendasikan kepada pihak Maskapai AMA (Associated Mission Aviation)  untuk meninjau kembali izin penerbangan ke wilayah konflik demi keselamatan awak dan masyarakat. Kepada aparat TNI-Polri, ia meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional untuk memulihkan keamanan di Yahukimo.

Hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan masih melakukan penyelidikan atas insiden pembakaran pesawat dan kematian pilot pesawat AMA di Bandara Ipdeheik.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Hal itu menjadi fokus pembahasan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri bersama jajaran Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Usai berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Fakhiri melanjutkan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk mendorong percepatan eksplorasi potensi migas di Papua.

Dorong Eksplorasi Migas di Perairan hingga Daratan  

Fakhiri menyebut Papua memiliki cadangan migas menjanjikan di wilayah perairan dan daratan. Potensi itu dinilai bisa menjadi sumber pendapatan baru untuk mendukung pembangunan daerah jika dikelola optimal.

"Kementerian ESDM sebelumnya telah melakukan survei seismik di kawasan perairan Papua, mulai dari Supiori hingga Jayapura. Saat ini hasilnya sudah memasuki tahap pelelangan wilayah kerja migas," kata Fakhiri dikutip Rabu (1/7/2026).

Potensi migas juga ditemukan di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Eksplorasi di dua wilayah itu pernah dilakukan pada era 1970-an hingga 1980-an, namun terhenti karena kondisi keamanan saat itu.

Pemprov Papua meminta Kementerian ESDM mengirim tim teknis untuk survei lanjutan dan kajian mendalam sebagai dasar pengembangan sektor migas di Papua.

Perkuat Program Papua Terang untuk Daerah 3T 

Selain migas, Fakhiri menyoroti pemerataan listrik melalui program Papua Terang. Dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, ia meminta dukungan pemerintah pusat mempercepat elektrifikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah kabupaten diminta segera menyampaikan data kebutuhan elektrifikasi agar diakomodasi dalam program nasional 2026 dan 2027. 

Untuk daerah yang belum terjangkau jaringan PLN, Pemprov mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal sebagai solusi bertahap.

"Harapan kami, seluruh kampung di Papua dapat menikmati listrik sehingga masyarakat benar-benar merasakan Papua yang terang," ujar Fakhiri.

Dua langkah tersebut diharapkan memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke kampung-kampung di Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa secara nasional kondisi pasokan BBM di Terminal BBM Pertamina Patra Niaga tersedia dan mencukupi.

“Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara "real time" di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Kitty, Sabtu 27 Juni 2026.

Kitty menjelaskan, bahwa fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok, Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasoline dan gasoil di atas rerata kebutuhan.

Berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan, antara lain:

Mengoperasikan Fuel Terminal selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan, dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

Menambah armada mobil tangki (MT) pada wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU.

Mengatur pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal, sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Melakukan pengaturan jalur masuk kendaraan di SPBU bersama pengelola dan aparat setempat untuk menjaga kelancaran akses masyarakat dan arus lalu lintas.

Melaksanakan monitoring pola suplai secara berkelanjutan termasuk implementasi pola suplai Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta membeli produk sesuai peruntukannya. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying) karena distribusi terus berjalan.

“Kami akan terus mengoptimalkan distribusi di seluruh wilayah, khususnya pada daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan bersama-sama mendukung penyaluran BBM yang tepat sasaran agar kebutuhan energi seluruh masyarakat dapat terus terpenuhi,” tutup Kitty.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kebijakan ini diterapkan oleh sejumlah platform transportasi online, termasuk Gojek dan Grab. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kenyamanan pelanggan dan perlindungan terhadap pengemudi.

Pengamat transportasi menilai aturan ini dibuat untuk mengurangi praktik pembatalan sepihak yang kerap merugikan mitra pengemudi.

Biaya pembatalan pada dasarnya bertujuan melindungi pengemudi dari kerugian waktu, bahan bakar, dan potensi hilangnya order lain,” ujar pengamat transportasi publik, Bambang Haryo, Senin 29 Juni 2026.

Ketentuan Denda Pembatalan Gojek

Pada layanan GoRide dan GoCar, pelanggan dapat dikenakan denda apabila membatalkan pesanan ketika pengemudi sudah menuju atau berada dekat lokasi penjemputan.

Besaran denda pembatalan berkisar antara Rp1.000 hingga Rp5.000, tergantung jenis layanan dan wilayah operasional.

Namun, Gojek memberikan toleransi berupa pembatalan tanpa biaya apabila dilakukan dalam lima menit pertama setelah pelanggan mendapatkan pengemudi. Selain itu, denda juga tidak berlaku jika pengemudi tidak bergerak menuju titik penjemputan dalam waktu tertentu.

"Sistem ini dirancang agar pelanggan tetap punya ruang untuk membatalkan, tetapi juga mempertimbangkan usaha mitra driver,” kata seorang praktisi ekonomi digital, Arif Budiman.

Ketentuan Denda Pembatalan Grab

Sementara itu, pada layanan GrabBike dan GrabCar, denda dikenakan apabila pembatalan dilakukan lebih dari lima menit setelah pengemudi menerima pesanan.

Denda juga dapat berlaku ketika pengemudi telah menunggu di lokasi penjemputan lebih dari 5 menit untuk GrabBike atau 10 menit untuk GrabCar.

Adapun biaya pembatalan untuk GrabBike umumnya berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000. Untuk GrabCar, nominal denda dapat mencapai Rp10.000 atau lebih, menyesuaikan tarif minimum perjalanan.

Pelanggan tidak akan dikenakan biaya apabila pembatalan dilakukan sebelum melewati batas waktu tersebut.

"Aturan ini penting untuk menciptakan rasa saling menghargai antara pengguna jasa dan mitra pengemudi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Driver Online Indonesia.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Meski dinilai dapat melindungi pengemudi, kebijakan denda pembatalan juga menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian pelanggan menilai aturan ini cukup adil, terutama jika pengemudi sudah menempuh perjalanan cukup jauh.

Namun, ada pula yang menilai kebijakan ini masih perlu fleksibilitas lebih, terutama ketika pembatalan terjadi akibat kendala teknis aplikasi atau kesalahan sistem.

Salah seorang pengguna ojek online di Jakarta, Rina (29), mengaku memahami adanya denda pembatalan.

"Kalau drivernya sudah jalan jauh, menurut saya wajar ada biaya. Tapi kalau aplikasinya error atau titik jemput salah karena sistem, seharusnya pelanggan jangan dirugikan,” ujarnya.

Di sisi lain, para pengemudi menyambut positif kebijakan tersebut.

"Kadang kami sudah menempuh 2 sampai 3 kilometer menuju lokasi penjemputan, tapi tiba-tiba order dibatalkan. Kalau tidak ada kompensasi, tentu merugikan,” kata Andi, seorang mitra pengemudi ojek online.

Perlu Keseimbangan Kepentingan

Kebijakan denda pembatalan pada akhirnya menjadi upaya menjaga keseimbangan antara hak pelanggan dan kepentingan mitra pengemudi. Transparansi aturan dan sistem yang responsif dinilai menjadi kunci agar kebijakan ini dapat diterima semua pihak.

Pertanyaan besarnya kini, apakah aturan denda pembatalan yang berlaku saat ini sudah benar-benar adil?

Jawabannya mungkin bergantung pada satu hal: apakah kebijakan tersebut mampu melindungi kedua belah pihak secara seimbang.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Menurut Angginak, Papua tidak membesarkan manusia dengan kata-kata, melainkan lewat alam yang luas, tanah yang harus dipijak dengan hormat, dan waktu yang menanamkan kesabaran. Bagi orang asli Papua, tanah bukan sekadar ruang hidup, melainkan ibu yang memberi makan, melindungi, dan menegur saat keseimbangan dilanggar.

“Dari tanah inilah manusia belajar mengenali asal-usulnya, memahami posisinya dalam kehidupan, dan menyadari ke mana kelak ia akan kembali,” tulis Angginak.

Tanah simpan nilai dan aturan hidup

Ia menyebut tanah Papua menyimpan lebih dari kekayaan alam. Di dalamnya ada nilai, aturan hidup, dan ingatan kolektif yang diwariskan turun-temurun. Bukit, danau, hutan, dan sungai bukan hanya bentang geografis, melainkan penanda sejarah dan identitas. Alam tidak diperlakukan sebagai objek untuk ditaklukkan, tetapi sebagai subjek kehidupan yang diajak hidup berdampingan.

Relasi manusia dan alam dibangun atas dasar saling menjaga. Alam memberi kehidupan, manusia bertanggung jawab merawatnya. Prinsip itu hadir dalam praktik membuka kebun, mengambil hasil hutan, hingga ritual adat yang selalu mempertimbangkan keseimbangan.

“Sebelum mengenal pendidikan formal, orang asli Papua telah belajar tentang kehidupan melalui tanah yang dipijaknya, air yang diminumnya dan hutan yang menaunginya,” tulisnya.

Tanah penopang ekonomi dan pelayanan 

Angginak menekankan tanah sebagai ibu yang membesarkan manusia sehingga manusia wajib menjaga, merawat, memelihara, dan mengelola hasilnya. Hasil tanah mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, mendukung pelayanan gereja, dan membiayai sekolah anak demi masa depan gereja dan bangsa di tanah Papua.

“Orang asli Papua bisa hidup tanpa uang tetapi tidak bisa hidup tanpa tanah. Oleh karena itu membudayakan merawat tanah dan hutan dengan sehat demi masa depan anak dan cucu,” tegasnya.

Ia mengingatkan, menjual tanah dan hutan kepada pihak lain berarti menciptakan kemiskinan panjang bagi keluarga. Anak cucu akan bergantung pada orang lain karena kehilangan tanah dan hutan. “Manusia boleh beranak cucu tetapi tanah dan hutan tidak bisa beranak cucu. Jadi jangan santai-santai, biasa-biasa, tetapi bangkit bersatu, sepikir selamatkan sesama manusia dan selamatkan tanah dan hutan Papua.”

Semua profesi dibesarkan dari tanah

Angginak menyebut pentingnya tanah karena semua infrastruktur dibangun di atas tanah: rumah, hotel, kantor, bandara tempat pesawat parkir, jalan untuk mobil dan motor. Manusia tidur, berjalan, dan dibesarkan oleh tanah lewat kekayaan yang Tuhan siapkan.

“Hari ini setiap orang menjadi kepala kampung, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, MRP, DPRD, DPRP, DPR-RI, akademisi, musisi, pengusaha, petani, pimpinan gereja, TNI/Polri, ASN, dokter, perawat, LSM, politisi, dan lainnya, semua dibesarkan melalui hasil olahan tanah,” tulisnya. Karena itu, semua komponen yang bekerja di atas tanah ini wajib merawat tanah sebagai mama yang melahirkan dan membesarkan manusia.

Ajak baca buku tentang tanah Papua

Bagi yang ingin mengetahui pentingnya tanah untuk masa depan generasi emas Papua, Angginak merekomendasikan buku karangannya berjudul "Tanah Kami Masa Depan Kami". Buku tersedia di Toko Buku Allah Ninom Wamena, Cafe Kopi Lani Mendek Wamena, dan Kedai Kopi Tiom Lanny Jaya.

“Selamatkan tanah dan hutan Papua, berarti anda selamatkan manusia Papua. Anda tidak selamatkan tanah dan hutan Papua berarti anda tidak selamatkan manusia Papua,” tutup Angginak Sepi Wanimbo, Pegiat Literasi Papua Pegunungan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan menjadi bagian rangkaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Regional Papua.

Wamendagri Akhmad Wiyagus mengatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk lewat peningkatan layanan kesehatan.

“Pengobatan massal ini memberikan akses kesehatan kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana deteksi dini berbagai penyakit,” ujar Wamendagri.

Ia menegaskan kesehatan merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, berbagai program pelayanan kesehatan perlu terus diperluas agar manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung.

Kegiatan juga diisi donor darah yang melibatkan berbagai instansi kesehatan di Kota Jayapura. 

Asisten III Setda Papua Suzana Wanggai menyebut donor darah bernilai kemanusiaan besar karena dapat membantu menyelamatkan nyawa.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi dalam donor darah. Setetes darah yang disumbangkan dapat membantu dan menyelamatkan sesama,” kata Suzana.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Papua Beery Wopari menjelaskan pelayanan kesehatan didukung sekitar 80 tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas di Kota Jayapura.

Pelayanan mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi dengan dokter spesialis, pengobatan gratis, serta donor darah. 

Pemprov Papua berharap kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pasokan crude oil yang dibawa MT Gamkonora akan menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan bahan baku bagi operasional kilang nasional.

Kehadiran muatan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan produksi BBM guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat, sektor industri, serta berbagai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, mengatakan bahwa kedatangan MT Gamkonora merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang.

MT Gamkonora

“Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi nasional melalui pengelolaan rantai pasok yang terencana dan terintegrasi. Kedatangan MT Gamkonora menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan stok energi dalam negeri sekaligus mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth, Senin 22 Juni 2026.

MT Gamkonora sebelumnya bertolak dari Arzew, Aljazair, pada 14 Mei 2026 sebelum melanjutkan pelayaran menuju Indonesia. Selama perjalanan, operasional kapal dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, dan ketepatan waktu kedatangan. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi guna menjaga keandalan distribusi energi dari titik asal hingga tiba di lokasi tujuan.

Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai persiapan operasional untuk memastikan proses penerimaan muatan dapat berjalan lancar. 

Persiapan tersebut meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan distribusi lanjutan. 

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan crude oil dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan operasional kilang.

Menurut Roberth, kesiapan dalam menerima pasokan energi strategis merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional di seluruh rantai logistik energi guna memastikan setiap pasokan dapat diterima dan dikelola secara optimal.

“Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, armada, serta sistem logistik yang mendukung distribusinya. Kami terus memastikan seluruh aspek tersebut berjalan secara optimal agar pasokan energi nasional tetap aman, andal, dan berkelanjutan,” tambah Roberth.

Melalui pengelolaan pasokan yang terencana, dukungan armada yang andal, serta koordinasi operasional yang kuat, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan energi nasional. 

Kehadiran MT Gamkonora menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasokan energi yang aman, stabil, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Dampak kekeringan mengakibatkan kerugian pada sektor perkebunan dan peternakan yang menjadi sumber penghasilan utama warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika tidak ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Bencana kekeringan terakhir dilaporkan terjadi pada 2022. Saat ini warga kembali melaporkan kekeringan yang melanda wilayah Kuyawage, Lanny Jaya.

Salah satu pemuda Kuyawage, Demis Wene Tabuni, berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta Pemkab Lanny Jaya, Nduga, dan Puncak segera memberikan perhatian. 

Ia meminta pendataan dan penanganan dilakukan sedini mungkin agar tidak menimbulkan korban jiwa.

“Pemerintah dapat kontrol masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau korban jiwa,” kata Demis Tabuni.

Demis menegaskan informasi yang disampaikan merupakan laporan awal. Pihaknya akan memberikan update perkembangan situasi di lapangan selanjutnya.

“Ini merupakan informasi awal untuk disampaikan sebagai laporan dan selanjutnya akan kami update,” ujarnya.

Kekeringan di Kuyawage berdampak langsung pada ketahanan pangan warga karena mayoritas menggantungkan hidup dari hasil kebun dan ternak.

Diketahui, Distrik Kuyawage adalah salah satu wilayah administratif tingkat kecamatan yang berada di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Terletak di pedalaman Papua Pegunungan  dengan ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut, wilayah ini dikenal dengan kondisi geografisnya yang menantang dan cuaca yang ekstrem.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Di booth ini, pengunjung bisa menikmati sajian kuliner Bright Store, produk lokal premium UMKM mitra binaan Pertamina, serta promo khusus Bright Gas.

Konsumen dapat mengikuti program trade-in dengan menukarkan 2 tabung LPG 3 Kg menjadi 1 tabung Bright Gas 5,5 Kg secara gratis, belum termasuk isi gas. Konsumen tidak perlu membawa tabung ke area Jakarta Fair 2026 karena petugas Bright Gas akan membantu proses pengambilan dan pengiriman sesuai lokasi outlet terdekat dan jangkauan layanan yang berlaku.

Selain itu, konsumen juga bisa membeli tabung perdana beserta isi, maupun isi ulang Bright Gas 5,5 Kg dan Bright Gas 12 Kg menggunakan aplikasi MyPertamina tanpa minimum pembelian, dengan keuntungan potongan langsung Rp10.000 per tabung, gratis ongkos kirim wilayah Jabodetabek sesuai ketentuan, serta merchandise limited edition Bright Gas Inul–Adam selama persediaan masih ada.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan promo Bright Gas di Jakarta Fair 2026 memudahkan masyarakat yang ingin beralih ke Bright Gas. 

Pada acara ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan manfaat Bright Gas sebagai LPG non-subsidi kepada konsumen.

“Kami ingin masyarakat semakin mudah mengenal dan menggunakan Bright Gas untuk kebutuhan sehari-hari. Di Jakarta Fair 2026, konsumen bisa menikmati promo pembelian, isi ulang, hingga trade-in (menukar) LPG 3 kg ke Bright Gas dengan proses yang mudah dan berbagai keuntungan langsung,” jelas Kitty Jumat 19 Juni 2026.

Tak hanya promo Bright Gas, di booth Bright Store by Pertamina pengunjung dapat menikmati promo paket tas karakter serba Rp100.000 yang berisi produk UMKM pilihan, merchandise MyPertamina dengan spesial poin, games berhadiah, menu kolaborasi spesial Bright Store dengan UMKM mitra binaan Pertamina seperti Monster Burger Rendang, Ubi Cilembu Panggang Cheesy, Seasalt Java Milk Tea Cheese dan cemilan khas Semarang (tahu petis & tahu bakso),dll hanya ada di Jakarta Fair 2026. Pengunjung juga bisa bertransaksi menggunakan MyPertamina untuk mendapatkan poin dan menukarkannya dengan merchandise pilihan.

"Jakarta Fair selalu ramai dengan masyarakat yang ingin berlibur, berbelanja, dan menikmati berbagai aktivitas bersama keluarga. Karena itu, booth Bright Store by Pertamina kami buat agar pengunjung bisa mampir, menikmati menu pilihan, sekaligus bertransaksi lebih mudah menggunakan MyPertamina dalam satu area,” pungkas Kitty.

Pengunjung dapat menikmati seluruh promo dan aktivasi tersebut di booth Bright Store by Pertamina, Kios F&B K-74 (Area Outdoor Hall D, Depan Gate G), JIExpo Kemayoran. Informasi lebih lanjut terkait promo Bright Gas bisa diakses melalui Instagram @brightgas, website mypertamina.id, aplikasi MyPertamina, atau Pertamina Contact Center 135.

[Redaktur: Hotbert Purba]