Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (daring), Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Pengamat media sosial Dr. Ami Kamiludin menilai, pelantikan tersebut sempat trending dimedia sosial. Bahkan, pelantikan PERADI Profesional juga mendapat sorotan luas karena disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi swasta.

"Sementara di media sosial, siaran eksklusif melalui akun TikTok media Inilah.com mencatat lonjakan penonton signifikan dengan puncak lebih dari 150 ribu viewers selama live berlangsung," ujarnya, Sabtu 9 Mei 2026.

Menurutnya, di media sosial X (Twitter), tagar #DPNPeradiProfesional serta nama Harris Arthur Hedar bahkan masuk dalam percakapan top trending posisi puncak 1 dan 2 pada hari Sabtu 9/5/2026.

"Ribuan twitt terpantau di platform tersebut sejak pagi hari pukul 09.13 WIB. Hingga berita ini di turunkan tagar tersebut masih menduduki posis top trending Indonesia. Banyak warganet menilai momentum tersebut sebagai semangat baru bagi dunia advokat Indonesia," ungkapnya.

Dijelaskan Ami Kamiludin, salah satu akun, Jeng Rini GL, menulis: “Dengan semangat ‘Bermutu, Beretika, Berkarakter’, Harris Arthur Hedar terus mendorong lahirnya organisasi advokat yang modern, solid, dan dipercaya masyarakat.”

Akun lainnya juga menyoroti hadirnya energi baru di dunia hukum Indonesia. “Semangat baru untuk dunia hukum Indonesia. Harris Arthur Hedar bersama DPN PERADI Profesional siap menghadirkan organisasi advokat yang lebih kuat, modern, dan bermartabat.”

Ia menungkapkan, tingginya perhatian publik terhadap pelantikan PERADI Profesional menunjukkan isu reformasi profesi advokat mulai mendapat tempat di ruang diskusi masyarakat.

"Bukan hanya karena hadirnya tokoh-tokoh penting negara, tetapi juga karena publik melihat adanya dorongan perubahan menuju organisasi advokat yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kualitas," kata Ami Kamiludin.

Ia melanjitkan, lonjakan viewers di media sosial hingga trending topic di X menjadi indikator bahwa isu hukum dan profesi advokat kini tidak lagi hanya menjadi konsumsi kalangan elit hukum, tetapi mulai menarik perhatian publik luas.

Ketua Umum PERADI Profesional, Prof Dr Harris Arthur Hedar SH MH, dalam sambutannya menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“PERADI Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya mengingatkan bahwa advokat merupakan mitra strategis penegakan hukum, namun integritas tetap menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar.

Artinya, tantangan terbesar PERADI Profesional ke depan bukan hanya membangun organisasi, tetapi memastikan gagasan reformasi profesi yang mereka usung benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata.

Sementara, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang memberikan sambutan secara daring menekankan pentingnya posisi advokat dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah hadirnya KUHAP baru.

Menurut Sharif, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

“Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban,” ujar Sharif.

Dalam acara tersebut, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pentingnya peran advokat dalam perlindungan hak asasi manusia dan proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP baru.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyebut dukungan tokoh agama menjadi bagian tak terpisahkan dari arah pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan para pemuka agama memberi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis.

“Tokoh agama menyatakan kesiapan untuk berjalan bersama pemerintah dalam mendukung pembangunan,” kata Matius dalam pertemuan tokoh agama di Jayapura dikutip Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan yang dikehendaki Papua tidak berhenti pada infrastruktur fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus menyentuh nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan harmoni yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Papua.

“Dengan keterlibatan semua pihak, pembangunan bisa berjalan lebih merata dan diterima masyarakat,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas keagamaan, akan membuat program pemerintah lebih membumi. Dukungan moral dan sosial dari tokoh agama dinilai mampu mempercepat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan.

Ketua FKUB Papua Lipiyus Biniluk menyambut baik ajakan tersebut. Ia menegaskan FKUB siap berperan sebagai jembatan komunikasi antarumat beragama dan mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial.

“Kami siap menjadi jembatan komunikasi dan mendukung upaya menjaga kerukunan di Papua,” ujarnya.

Lipiyus menambahkan, kerukunan yang terjaga menjadi modal utama agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa gesekan. FKUB, kata dia, akan terus menguatkan dialog dan kerja sama antarumat untuk memastikan Papua tetap damai di tengah proses pembangunan.

Pertemuan ini menandai komitmen bersama antara pemerintah dan tokoh agama untuk menjadikan “Papua Cerah” bukan hanya slogan pembangunan ekonomi, tetapi juga cerminan kehidupan sosial yang rukun, sejuk, dan inklusif.

[Redaktur: Hotbert Purba]

"Itu kan sifatnya kritik personal. Seharusnya yang dikritik adalah soal kebijakan atau kinerja yang salah, bukan mengkritik seperti itu," ujar Irsyad kepada wartawan Kamis 7 Mei 2026.

Irsyad menduga, ada sumbatan komunikasi yang terjadi pada diri Amien Rais ke Presiden Prabowo Subianto. Meskipun, keduanya adalah teman lama.

Sehingga, lanjutnya, sumbatan tersebut berujung kritikan secara personal tersebut.

"Kalau ada sumbatan komunikasi ke Presiden kan bisa disampaikan ke orang-orang di sekitarnya pak Prabowo. Tidak harus mengkritisi secara personal seperti itu," ungkapnya.

Irsyad mendukung langkah orang-orang yang akan melaporkan Amien Rais ke polisi atas ucapannya tersebut.

"Itu sah-sah saja melaporkan Amien Rais. Kan ada yang mendukung ucapan Amien Rais dan ada pula yang tidak sependapat. Kita hargai sepenuhnya untuk melaporkan Amien Rais ke polisi," ucapnya.

Dirinya menyarankan agar Amien Rais tetap menjaga diri untuk tidak mengkritik secara pribadi kepada siapapun.

"Pak Amien kan selama ini kita kenal sebagai orang yang profesional dan berpenddikan. Sebaiknya ia harus menjaga diri untuk melakukan kritik yang bersifat secara pribadi," ucapnya.

Dirinya meminta Amien Rais tidak menambah kedaguhan ditengah bangsa yang saat ini tidak dalam baik-baik saja.

"Sebaiknya pak Amien menahan diri untuk tidak menambah kegaduhan ditengah keadaan Bangsa yang sedang tidak baik baik ini. Lebih baik diam dari pada menambah kegaduhan," ungkap Irsyad.

Irsyad menegaskan bahwa dirinya masih mempunyai hak untuk memakai nama Partai Ummat sebelum ada keputusan yang yang final dari Mahkamah Agung.

Meskipun Kementerian Hukum telah mengesahkan Partai Ummat yang di Ketuai oleh Ridho Rahmadi, lanjut Irsyad, pihaknya merasa masih berhak menggunakan nama Partai Ummat.

"Kan saat ini partai Ummat sedang bersengketa. Proses hukum Kasasi kami di Mahkamah Agung masih berjalan. Artinya, Partai Ummat saat ini masih bersengketa. Jadi kami masih punya hak menggunakan nama Partai Ummat," pungkas Irsyad.

Diketahui, Partai Ummat mengelar
Musyawarah Nasional (Munas) di Grand Kemang Hotel, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Juni 2025 lalu dan menetapkan 
Aznur Syamsu terpilih sebagai Ketua umum.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pawai bendera Merah Putih sepanjang jalan kota Fakfak, dengan longmarch dari Gedung Pepera menuju Ruang Terbuka Hijau KH Ma’ruf Amin.   

Suasana hujan tak menyurutkan semangat masyarakat untuk turut serta dalam peringatan bersejarah peringatan Kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI.

Danrem 182/JO, Kolonel Inf Irwan Budiana, melalui Kasrem 182/JO menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan panitia, yang telah sukses menyelenggarakan peringatan Kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI.

Kegiatan ini dinilai mampu memberikan pemahaman sejarah yang sesuai dengan fakta kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Papua Barat, agar tidak terpengaruh oleh narasi yang keliru.

Rangkaian kegiatan sebelumnya juga telah dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Forkopimda, TNI, tokoh pejuang, veteran, PPM, FKPPI, tokoh adat, masyarakat, serta pelajar. 

Dari kegiatan tersebut disimpulkan dan dideklarasikan bahwa 1 Mei 1963 merupakan Hari Kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI, bukan bergabung ataupun diserahkan, melainkan melalui proses perjuangan panjang para pejuang bangsa serta mekanisme Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).  

Peringatan 1 Mei di Fakfak tahun ini berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. 

Selain Kirab Merah Putih, momentum ini juga menjadi sarana penguatan wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi muda Papua Barat, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sedangkan, sebanyak 84 korban luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan termasuk Rumah Sakit yang ada di Bekasi.

"Data terbaru hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, 84 korban luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan," ujar Bobby Rasyidin dalam keterangan resmi, Selasa 28 April 2026.

Ia menjepaksan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan seluruh korban dalam insiden tersebut mendapatkan penanganan maksimal.

"KAI menegaskan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan perusahaan," ujar Bobby.

KAI juga menyampaikan bahwa barang-barang milik pelanggan yang ditemukan di lokasi kejadian telah diamankan dan saat ini berada di layanan lost and found.

"Pendataan dan pengelolaan barang tersebut dilakukan secara terkoordinasi bersama pihak kepolisian untuk mendukung proses identifikasi dan kebutuhan penanganan lebih lanjut," terangnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kemdiktisaintek menekankan bahwa penataan program studi tidak dimaksudkan untuk menjadikan perguruan tinggi tunduk pada kepentingan industri semata. Pendidikan tinggi tetap memiliki mandat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membentuk karakter, memperkuat daya pikir kritis, serta membangun fondasi peradaban bangsa.

Karena itu, pengembangan program studi dilakukan bukan hanya dengan melihat aspek peminatan atau serapan kerja, tetapi juga kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, dan pemerataan pembangunan daerah.

Dalam implementasinya, pendekatan utama yang didorong Kemdiktisaintek adalah transformasi program studi. Langkah tersebut mencakup penguatan kurikulum berbasis kompetensi, 
perkembangan science dan teknologi terkini, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan program lintas disiplin, skema major-minor, peningkatan kolaborasi riset, serta penyesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan.

Bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional bersama dengan ilmu STEM yang akan dikembangkan. Pemerintah tidak memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, Kemdiktisaintek terus mendorong keterkaitan yang sehat antara perguruan tinggi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat. 

Kolaborasi tersebut diperlukan agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan, membangun inovasi, dan menjawab tantangan bangsa.

Kemdiktisaintek mengajak seluruh perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat akademik untuk bersama-sama memperkuat mutu dan relevansi 
pendidikan tinggi Indonesia. Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, penataan dan pengembangan program studi diharapkan menjadi jalan untuk memastikan bonus demografi benarbenar menjadi lompatan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045.

Sumber Berita: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 

[Redaktur: Hotbert Purba]

Belasan tersangka tersebut ditetapkan usai Satreskrim Polresta Yogyakarta melalukan gelar perkara pada Sabtu malam 25 April 2026. Para tersangka itu mempunyai peran yang berbeda-beda dalam melakukan aksinya.

"Dari hasil gelar perkara kami menetapkan 13 orang jadi tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam struktur lembaga tersebut. Termasuk satu orang kepala yayasan juga kita tetapkan sebagai tersangka," ujar Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia, Minggu 26 April 2026.

Eva Pandia menjelaskan, hingga saat ini polisi masih mendalami motif keji yang dilakukan oleh para tersangka.

Ketiga belas tersangka tersebut, lanjut Eva Pandia, dijerat Pasal 76A jo Pasal 77, atau Pasal 76B jo Pasal 77B, atau Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Intinya terkait perlakuan salah, penelantaran, atau kekerasan terhadap anak," pungkas Eva Pandia

Sebelumnya, polisi menggrebek daycare atau tempat penitipan anak di kawasan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kesiapan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan kelancaran mobilitas udara jamaah haji Indonesia melalui layanan energi yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Adapun layanan penerbangan haji tahun ini terbagi dalam dua fase, yaitu fase I pada 22 April hingga 21 Mei 2026 dan fase II pada 1 hingga 30 Juni 2026. 

Pada kedua fase tersebut, Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan operasional dan keandalan pasokan avtur di seluruh titik layanan.

Sebagai Subholding Downstream Pertamina, Pertamina Patra Niaga memegang peran strategis dalam penyediaan energi sektor aviasi nasional.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kesiapan operasional di 14 lokasi embarkasi haji, yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda, Minangkabau, Hang Nadim, Kualanamu, Sultan Mahmud Badaruddin II, Soekarno-Hatta, Kertajati, Adi Soemarmo, Juanda, Lombok International Airport (BIL), Sepinggan, Syamsudin Noor, Hasanuddin, serta Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai embarkasi baru pada tahun 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa kesiapan ini didukung oleh sistem rantai pasok yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“Pertamina Patra Niaga memastikan keandalan suplai avtur di seluruh titik layanan penerbangan haji melalui sistem rantai pasok yang terintegrasi, mulai dari Kilang, Fuel Terminal, Aviation Fuel Terminal hingga layanan into-plane. Hal ini kami lakukan untuk menjamin kelancaran operasional penerbangan haji secara aman, tepat waktu, dan sesuai standar layanan,” ujar Roberth.

Cakupan layanan tersebut memungkinkan distribusi avtur berjalan optimal dari bandara embarkasi utama hingga bandara penyangga logistik. Ketersediaan stok di seluruh titik layanan dijaga dalam kondisi aman, dengan dukungan manajemen logistik yang adaptif dalam mengantisipasi peningkatan permintaan selama periode puncak haji.

Lebih lanjut Roberth menyampaikan secara keseluruhan, proyeksi kebutuhan avtur pada periode haji tahun ini mencapai sekitar lebih dari 80.000 KL, meningkat 1,2% dibandingkan periode haji sebelumnya dan sekitar 5,6% di atas rerata penyaluran harian normal. Peningkatan ini mencerminkan tren kenaikan aktivitas penerbangan haji serta kesiapan perusahaan dalam mengantisipasi dinamika kebutuhan energi sektor aviasi.

Dari sisi operasional, Pertamina Patra Niaga juga mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi melalui sistem Digital Ground Operation (DGO). Sistem ini memungkinkan proses monitoring pengisian hingga validasi transaksi dilakukan secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, serta traceability dalam distribusi avtur kepada maskapai penyelenggara haji, seperti Garuda Indonesia dan Saudia. Implementasi ini turut memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance dan akuntabilitas layanan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari peran strategis Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat kehadiran negara melalui layanan energi yang andal, serta mendukung kelancaran ibadah haji masyarakat Indonesia.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Korban dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 19 April setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Saras Adyatma Bantul.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan, saat ini Satreskrim Polres Bantul telah menangkap dua tersangka.

"Dua pelaku yang berhasil ditangkap yakni BLP alias BR (18) warga Kretek, Bantul ditangkap pada Selasa 15 April dan YP alias B (21) warga Bambanglipuro, Bantul pada Rabu 16 April di Kabupaten Sleman. Saat ini tersangka sudah ditahan di Rutan Mapolres Bantul," terangnya.

Sedangkan, lanjut Rita, lima pelaku pengeroyokan lainnya sedang dilakukan pengejaran oleh petugas. Bahkan,Polres Bantul telah menerbitkan DPO bagi lima orang tersebut.

"Tim Sat Reskrim Polres Bantul juga menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melakukan pengejaran terhadap 5 pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya berdasarkan keterangan dari dua pelaku yang telah diamankan," ujarnya.

Dirinya meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan lima DPO untuk melapor ke kantor polisi terdekat.

"Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya," pungkas Rita.

Dari informasi yang dihimpun, pada Selasa malam 14 April sekitar pukul 21.30 WIB Ilham Dwi Saputra alias IDS (16) dijemput dirumahnya dengan membonceng motor salah satu pelaku. Korban diajak ke sebuah lapangan.yang tak terlalu jauh dari rumahnya.

Sesampainya di lokasi tersebut, korban kembali dibawa ke tempat lain di kawasan Pandak, Bantul. Dilokasi tersebut pelaku lainnya sudah menunggu korban.

Disana korban sempat ditanya oleh para pelaku apakah ia masuk dalam sebuah genk. Korban mengaku tidak masuk dalam sebuah genk.

Diduga merasa tak puas dengan jawaban korban, kelompok remaja itu mulai menghajar korban secara membabi buta. Ada yang memukuli korban dengan tangan kosong. 

Ada pula yang menghajar korban dengan alat-alat seperti selang, paralon, menyundut rokok, hingga melindas tubuh korban menggunakan sepeda motor.

[Redaktur: Hotbert Purba]

"Sejarah itu tidak mungkin bisa di kubur hidup-hidup hingga mati begitu saja. Karena, itu adalah yang fakta terjadi dan tidak pernah bisa dibungkam," ujarnya dalam keterangan tertulis Selasa 22 April 2026.

Menurut Ketua umum Forum Masyarakat Maluku (FORMAMA) itu, saat kita menggunakan kaca mata api nasionalis yang berkobar dan memberikan stampel RMS sebagai gerakan spraratis atau RMS diberi cap sebagai gerombolan pemberontak, maka kita secara langsung sudah menyalakan bom waktu yang setiap saat akan meledak.

"Kalau kita berpikir sempit secara subyektif, maka kita meyakini bahwa sejarah selalu dibuat oleh yang menang. Dan, tentunya merugikan pihak yang kalah. Tetapi, ketika berpikir secara obyektif dari sudut pandang yang berbeda maka kita akan menemukan cerita lain yang ada dibaliknya," ungkap Arnold.

Arnold Thenu mengungkapkan, keyakinan politik RMS tentu mempunyai alasan yang mendasarinya. Sehingga, RMS dengan penuh percaya diri memproklamasikan kemerdekaannya dan RMS masih ada sampai saat ini.

Pertama, berdasarkan cerita lokal masyarakat Maluku bahwa daerah-daerah wilayah bekas jajahan Belanda bisa berdiri sendiri atau bergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Atau, dengan kata lain bisa menentukan nasibnya sendiri.

Kedua, dalam perjanjian Linggarjati ada kesepakatan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pada 11–13 November 1946 (ditandatangani 25 Maret 1947) di Kuningan, Jawa Barat.

"Belanda hanya mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura," ucapnya.

Ketiga, dalam perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di  geladak kapal Amerika Serikat yang bernama U.S.S wilayah yang diakui hanya "Banten, Jawa Tengah, Yogjakarta dan hanya sebagian Sumatera."

Keempat, dunia baru mengakui Indonesia sejak 28 September 1950, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 86 dan Resolusi Majelis Umum A/RES/491 (V).

Oleh karena itu, berdasarkan sejarah tersebut "RMS masih ada sampai saat ini." Walaupun, sekarang RMS tidak memilih angkat senjata seperti pada tahun 1950 silam. Tetapi, tidak menutup kemungkinan generasi berikutnya akan memilih angkat senjata mengikuti generasi pendahulunya.

Arnold Thenu menambahkan, di belalahan dunia yang lain, sejarah telah mencatat Uni Soviet secara resmi runtuh dan dibubarkan pada 26 Desember 1991.

Beberapa penyebabnya adalah krisis ekonomi, kegagalan kebijakan reformasi Perestroika (restrukturisasi) dan Glasnost (Keterbukaan) serta bangkitnya nasionalisme di negara-negara bagian.

Sehingga, Uni Soviet pecah menjadi 15 negara merdeka, dengan Federasi Rusia sebagai pewaris utama posisi Uni Soviet di dunia internasional.

Di Indonesia saat ini, keberadaan RMS dan daerah-lainnya merasa tidak mendapat keadilan akan memaksa negara dengan sendirinya untuk menabrak paksa Undang-undang Dasar Indonesia. Karena, pada alenia pertama UUD indonesia mengatakan dengan tegas "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," demikian Arnold Thenu.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kunjungan kerja selanjutnya akan bertolak ke Provinsi Papua Barat Daya.

Kunjungan kerja ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua sebagai prioritas nasional.

Mengawali kegiatan, Wapres meninjau Pelabuhan Nabire serta kawasan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, termasuk progres pembangunan rumah susun ASN. 

Selanjutnya, Wapres akan melanjutkan perjalanan ke Timika untuk melakukan sejumlah agenda, di antaranya interaksi sosial dengan masyarakat.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain agenda peninjauan, Wapres juga dijadwalkan melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan daerah, termasuk tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal, guna menyerap aspirasi serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

Kunjungan kerja Wapres di Papua diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kehadiran Wapres untuk memastikan kesiapan infrastruktur transportasi udara dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya konektivitas udara di kawasan timur Indonesia, sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan dan membuka akses wilayah terpencil.

Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, biasa disapa Meki Nawipa, Meki Nawipa bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait. 

Wapres kemudian menuju area teras bandara untuk menerima paparan singkat Kepala Bidang Penerbangan Kepala Bidang Penerbangan/Bandar Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong, yang menjelaskan bahwa bandara ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Nabire dengan berbagai fasilitas, baik di sisi udara maupun sisi darat.

“Bandara ini memiliki fasilitas sisi udara seperti runway, apron (area parkir pesawat), taxiway (jalan untuk pesawat), runway strip (area kosong pengaman di kiri-kanan dan ujung runway), serta fasilitas sisi darat seperti terminal penumpang, terminal kargo, powerhouse (pusat listrik bandara), dan beberapa bangunan penunjang lainnya,” papar Ricky.

Ia melanjutkan, seiring berkembangnya Nabire sebagai ibu kota provinsi, kebutuhan transportasi udara meningkat signifikan.

“Setelah Nabire berkembang menjadi ibu kota provinsi, kebutuhan penerbangan meningkat sehingga dibutuhkan pesawat yang lebih besar. Pemerintah Papua Tengah telah melakukan MoU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait pengembangan bandara ini, dan turut berpartisipasi dalam pembangunannya,” jelasnya.

Ricky juga memaparkan bahwa pembangunan telah dilakukan secara bertahap, dimana Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut mendukung dengan memperpanjang runway dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter.

“Berkat pembangunan tersebut, bandara Nabire sudah bisa didarati pesawat jenis Boeing, namun beberapa fasilitas bandara masih menggunakan standar untuk pesawat jenis ATR,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pengembangan lanjutan, karena terminal yang ada saat ini masih standar ATR, sehingga perlu diperluas agar sesuai dengan standar Boeing.

“Untuk itu diperlukan pengembangan ke depan seperti pelebaran runway, perluasan apron, pengembangan terminal, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Ricky.

“Pengadaan mobil pemadam kebakaran juga perlu ditingkatkan dari kategori untuk ATR menjadi standar Boeing, serta beberapa item lainnya,” tambahnya.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan pentingnya percepatan pengembangan Bandara Douw Aturure agar mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan transportasi udara di Papua Tengah. Wapres juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur bandara berjalan optimal, sehingga dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang ekonomi dan investasi bagi masyarakat setempat.

Turut hadir dalam peninjauan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Para senator dari Papua Pegunungan ini diterima langsung oleh Duta Besar Rumania untuk Indonesia, Yang Mulia Dan Adrian Bălănescu, didampingi oleh Konsuler Putriana Parbyta Noor. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif selama kurang lebih dua jam.

Dalam diskusi tersebut, Senator Papua Pegunungan menyampaikan perhatian terhadap peningkatan akses pendidikan bagi generasi muda Papua, termasuk peluang kerja sama melalui program beasiswa dari Pemerintah Rumania bagi mahasiswa asal Papua.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Rumania menyatakan keterbukaan dan ketertarikannya terhadap Papua, serta menyambut baik inisiatif kerja sama pendidikan yang diusulkan. 

Ia juga menegaskan komitmen Kedutaan Besar Rumania untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan internasional.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk melakukan koordinasi lebih lanjut terkait proses seleksi dan persiapan calon mahasiswa Papua yang berminat melanjutkan studi di Rumania, dengan tetap mengacu pada standar dan persyaratan yang berlaku di negara tersebut.

Diharapkan, kerja sama ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Papua di kancah global.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Penguatan ini dilakukan seiring menjaga keandalan distribusi energi di wilayah Jawa Timur yang menjadi salah satu pusat aktivitas industri dan ekonomi nasional.

Dalam operasionalnya, kebutuhan respons yang cepat dan visibilitas lapangan yang memadai menjadi kunci untuk menjaga kelancaran pasokan.

Melalui platform terintegrasi KENDALI, tim operasional kini dapat memantau lebih dari 490 armada mobil tangki BBM dan 320 armada LPG secara langsung.

Sistem ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap pergerakan armada, sekaligus membantu percepatan pengambilan keputusan saat terjadi dinamika di lapangan.

Dengan implementasi RTC, pola operasional yang sebelumnya cenderung reaktif kini bergeser menjadi lebih proaktif dan berbasis data. Langkah ini ditargetkan dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 20 persen serta menekan potensi keterlambatan distribusi hingga 25 persen.

Direktur Pemasaran & Operasi PT Patra Logistik, Joko Priyambodo, menyampaikan bahwa pengembangan sistem ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat keandalan distribusi energi.

“Melalui integrasi pemantauan armada dalam satu sistem, kami dapat melihat kondisi operasional secara lebih utuh dan merespons lebih cepat. Harapannya, distribusi BBM dan LPG dapat berjalan lebih andal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi,” ujarnya Kamis 16 April 2026.

Implementasi RTC juga menjadi bagian dari dukungan Patra Logistik kepada PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Dengan visibilitas operasional yang lebih terintegrasi, proses monitoring dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Ke depan, pengembangan sistem kendali ini akan terus dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari penguatan digitalisasi operasional.

Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan masukan atau laporan terkait operasional mobil tangki BBM dan mobil skid tank LPG melalui layanan customer care 150109. Kanal ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan respons terhadap kondisi di lapangan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

- Pukul 07.00 WIT: Berdasarkan laporan dari Ondoafi Kampung Tirineri, Dianus Enumbi, kepada Letda Inf Dody Setiawan, tim gabungan yang terdiri dari 1 personel Komandan Peleton dan 14 prajurit bergerak menuju lokasi.
- Lokasi Kejadian: Korban ditemukan dalam kondisi terluka di Honai milik Gerson Telenggeng (Koordinat 53M 822054 9585250).
- Penyebab: Korban diduga terkena tembakan saat terjadi kontak tembak antara aparat keamanan (Apkam) dengan kelompok bersenjata yang disebut sebagai pimpinan Lekagak Telenggeng di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak.
- Penanganan Awal: Personel kesehatan Pos Tirineri segera melakukan perawatan luka ringan pada kedua anak korban, didampingi oleh Ondoafi dan warga setempat, sambil menunggu kedatangan bantuan medis.
- 09.10 WIT: Setelah berkoordinasi dengan Dandim 1714/PJ dan PMI, ambulans dikerahkan dari Mulia menuju Tirineri.

 II. ANALISIS KRITIS: 3 HAL YANG PERLU DICERMATI

1. Korban Sipil, termasuk anak, adalah Pelanggaran Hukum Humaniter

Fakta bahwa yang menjadi korban adalah wanita dan anak-anak adalah hal yang sangat memprihatinkan. Mereka adalah kategori sipil non-kombatan yang wajib dilindungi menurut Hukum Humaniter Internasional dan Undang-Undang HAM.

Meskipun evakuasi cepat dilakukan, pertanyaan besar tetap menggantung: Bagaimana peluru bisa mengenai anak-anak? Apakah peluru nyasar, posisi korban terjebak di tengah baku tembak, atau ada faktor lain?. Hal ini membutuhkan investigasi forensik yang jelas, bukan sekadar asumsi.

2. Peran Ondoafi dan PMI Menjadi Kunci Kemanusiaan

Laporan ini menunjukkan pola yang positif namun jarang terekspos: Kerjasama antara TNI, Tokoh Adat, dan Lembaga Kemanusiaan.

Ondoafi Dianus Enumbi bertindak sebagai jembatan informasi, sementara PMI menjadi ujung tombak evakuasi. TNI fokus pada pengamanan dan pertolongan pertama. Pola ini selaras dengan prinsip "pendekatan humanis" yang digaungkan belakangan ini. Jika konsisten, kepercayaan masyarakat yang selama ini retak bisa mulai dipulihkan.

3. Klaim "Kelompok Lekagak" Harus Dibuktikan

Lapdal menyebutkan kontak tembak terjadi dengan kelompok pimpinan Lekagak Telenggeng. Namun, dalam prinsip hukum, ini masih merupakan klaim sepihak. Praduga tak bersalah tetap berlaku.

Belum bisa dipastikan secara mutlak bahwa peluru yang melukai warga berasal dari kelompok tersebut atau dari pihak lain. Investigasi menyeluruh terkait jenis kaliber, arah tembakan, dan jarak tembak mutlak diperlukan agar publik tidak terbelah oleh narasi yang saling bertentangan.

 III. REFLEKSI: SINAK DAN LUKA YANG TAK PERNAH SEMBUH

Insiden ini bukan hal baru. Distrik Sinak dan sekitarnya telah menjadi titik panas konflik sejak tahun 2012. Akses yang sulit, minimnya fasilitas kesehatan, dan situasi keamanan yang tak menentu membuat warga selalu menjadi korban.

Realitas Pahit di Lapangan:

- Fasilitas Kesehatan Mati: Korban berlindung dan dirawat di Honai, bukan di Puskesmas. Data menunjukkan Puskesmas di wilayah tersebut seringkali tidak berfungsi, kekurangan dokter, atau dianggap tidak aman oleh warga. Honai pun terpaksa beralih fungsi menjadi rumah sakit darurat.
- Jalur Evakuasi yang Mematikan: Perjalanan dari Tirineri ke RSUD Mulia memakan waktu hingga 8 jam (berangkat 09.10 WIT, tiba sore hari). Padahal, golden period penanganan luka tembak hanya 1 jam. Keterlambatan ini bukan kesalahan PMI atau petugas, melainkan kegagalan infrastruktur dan akses yang menyisakan nyawa dalam taruhan.

IV. FAKTA & YANG PERLU DIVERIFIKASI

Terkonfirmasi dari Lapdal 
▪︎Ada 3 korban (1 wanita, 2 anak) di Honai Gerson Telenggeng. 
▪︎Satgas Yonif 743/PSY dan PMI melakukan evakuasi.
▪︎Ondoafi Dianus Enumbi adalah pelapor awal. 
▪︎Terjadi kontak tembak sebelum evakuasi.

Butuh Verifikasi Independen 
▪︎Siapa sebenarnya penembaknya? Butuh uji balistik. 
▪︎Identitas lengkap dan usia korban anak-anak. 
▪︎Kronologi pasti kontak tembak di Sinak. 
▪︎Bagaimana korban bisa sampai di Tirineri? 

 V. REKOMENDASI: AGAR INI JADI YANG TERAKHIR

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa langkah krusial yang harus diambil:

1. Visum yang Transparan: Proses visum et repertum harus didampingi oleh pihak independen (Komnas HAM/MRPT) untuk memastikan kebenaran jenis peluru dan luka.
2. Heli Medis Siaga: Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan BNPB harus menyiapkan helikopter medis di Mulia. Jarak 8 jam di jalan tanah adalah hukuman mati bagi korban luka berat.
3. Isi Kekosongan Dokter: Kemenkes harus segera mengirim tenaga medis ke Puskesmas Sinak dengan insentif layak, dan ubah persepsi keamanan agar warga berani berobat.
4. Investigasi Gabungan: Bentuk tim investigasi yang melibatkan Puspom TNI, Polri, tokoh gereja, dan adat untuk mengungkap kebenaran dalam waktu maksimal 14 hari.
5. Gencatan Kemanusiaan: Terapkan aturan "2 jam gencatan senjata" setiap ada insiden demi evakuasi korban sipil. Nyawa tidak memandang ideologi.

 VI. PENUTUP: DARI HONAI KE KEADILAN

Lapdal ini membuktikan bahwa ketika TNI, tokoh adat, dan PMI bersatu, nyawa bisa diselamatkan. Namun di sisi lain, laporan ini juga mencatat kegagalan besar: di tahun 2026, anak-anak Papua masih menjadi sasaran peluru.

Nyawa anak tidak memiliki KTP politik. Luka mereka adalah luka kita semua.

Tugas negara bukan hanya menambah pos pengamanan, tapi menghilangkan penyebab konflik. Tugas semua pihak yang mengaku berjuang adalah menjauhkan anak-anak dari garis tembak.

Kepada Letda Dody, personel, dan tim PMI, terima kasih telah bergerak cepat. Namun pekerjaan belum selesai. Keadilan harus ditegakkan, dan ini harus menjadi evakuasi korban sipil yang terakhir dari tanah Sinak.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sementara, Koordinator Solidaritas Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan Ferdi Itlay menyampaikan posisi sekda dengan harapan diprioritaskan putra wilayah Lapago.

Sepi Wanimbo menanggapi pernyataan Ferdi Itlay. kata dia, perlu mengikuti jejak kerja atau take record yang mumpuni, tapi menurut pandangannya, orang asli Papua dari Sorong sampai Merauke itu satu, tidak ada perbedaan antara gunung dan pantai.

Oleh karena itu dari sekian banyak yang telah mengumpulkan pemberkasan untuk mengikuti seleksi, tetapi diantaranya tiga putra terbaik Papua, yaitu, Alpius Yigibalom, Elabi Giban dan Agustinus Howay telah memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

"Kita melihat dari ketika figur mereka adalah anak - anak asli Papua. Yang Tuhan siapkan untuk bekerja sehingga kita sesama orang asli Papua, tidak boleh lagi jadi pesimis tetapi optimis selalu dalam berkarya di Papua Pegunungan," kata Sepi Wanimbo dikutip Selasa.

Keputusan terakhir oleh pemerintah pusat siapa yang akan keluar sebagai dinilai terbaik, itulah pemimpin bagi masyarakat delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.

"Kami Papua Pegunungan ini merupakan wilayah baru sehingga sangat membutuhan namanya kesatuan, dan persatuan sesama orang asli Papua untuk wujudkan pembangunan yang berkeadilan, di berbagai sektor yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, kebudayaan, dan pembangunan isfrastruktur sesuai Visi Gubernur dan Wakil Gubernur," ungkapnya.

Lanjutnya, Honai besar Papua Pegunungan ini membangun dengan nilai kasih, kedamaian, kejujuran antara sesama orang asli Papua. 

"Jika kita klaim ada perbedaan antara sesama orang asli Papua dari gunung dan pantai, sebaliknya akan ada kecolongan besar untuk orang lain mengambil alih tempat pelayanan kerja di Papua," pungkasnya.

Kata dia, sesama orang asli Papua harus jaga kesatuan dengan baik untuk berkarya di negeri ini, sebab orang lain akan datang tetapi akan kembali juga di daerah asal tetapi bagi kita akan hidup selamanya di atas tanah Papua.

"Jangan membangun narasi - narasi yang membedakan antara gunung dan pantai, karena permusuhan sesama orang Papua itu merupakan salah satu penyakit yang harus diobati oleh sesama kita semua biarlah dipulihkan untuk berpikir jernih bahwa kita Papua satu," demikian Sepi Wanimbo.

Pemerintahan hari ini sedang melakukan suatu geberakan yaitu suatu peletakan dasar pembangunan yang baik untuk kedepan lebih kuat sehingga bagi setiap elemen yang ada di Papua Pegunungan sama - sama bersatu hati mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Kita bersatu kita kuat, kita bersatu pasti kita maju, kita bersatu pasti kita sukses," tutupnya. 

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit itu berjalan dalam suasana hangat, penuh keakraban dan sarat pesan kebangsaan. 

Momen tersebut dinilai menjadi simbol kuat konsolidasi elemen masyarakat sipil dalam menjaga kesinambungan agenda pembangunan nasional. 

Konteks pertemuan ReJO yang sebelumnya beberapa kali mendampingi tokoh-tokoh nasional bertemu Joko Widodo di Solo juga menunjukkan pola komunikasi kebangsaan yang konsisten.

Darmizal menegaskan bahwa sembilan pimpinan ormas yang hadir memiliki satu kesepahaman untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mengawal kepemimpinan nasional agar tetap solid hingga terwujud Indonesia yang makmur.

“Kami, sembilan Ketua umum Ormas, sepakat mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran agar tetap guyub, solid, dan fokus bekerja untuk rakyat sampai Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang makmur,” tegas Darmizal.

Menurut alumni UGM Yogyakarta tersebut, silaturahmi dengan Joko Widodo menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan nasional, terutama dalam memastikan transisi dan kesinambungan pembangunan berjalan harmonis.

Delapan pimpinan ormas yang turut hadir bersama Darmizal yakni Muhammad Rahmad, Ketua Umum Usaha Perjalanan Wisata Indonesia, Dr. Asep Syaripuddin, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Seluruh Indonesia (HIPPKI), Asep Hamdani, S.H., Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (AP-LOG), Arya Wardhana, Ketua Umum Parade Nusantara, Andi Kurniawan, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara (PPN), Lis Letty Jumiaty, Ketua Umum Petani Aren ReJO Nusantara (PETA), Dr. Teguh Sumarno dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) serta Alfons Matly dari Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia (FPPPI)

Darmizal juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Joko Widodo kepada seluruh pimpinan 
Ormas saat jalannya pertemuan.

“Alhamdulillah, kami diterima dengan sangat baik. Sambutan beliau penuh kekeluargaan, menegaskan keteladanan seorang negarawan dan guru bangsa,” ujarnya.

Dikatakan Darmizal, pertemuan ini memperlihatkan semakin kuatnya dukungan berbagai elemen organisasi masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

"Sekaligus menjadi pesan politik kebangsaan bahwa stabilitas, persatuan, dan kesinambungan pembangunan harus terus dijaga bersama oleh seluruh komponen bangsa," pungkas pria berdarah Minang ini.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Selama Ini, Belum Menemukan Alamat Yang Tepat

Setiap kali pemerintah mengumumkan terobosan dalam penanganan Papua, ada satu pertanyaan yang hampir tidak pernah diajukan: kepada siapa sesungguhnya kita berbicara? Dan apakah cara kita berbicara dikenali oleh mereka sebagai cara yang sah?

Papua memiliki sistem kepemimpinan, sistem musyawarah, dan sistem pengambilan keputusan yang sudah berjalan jauh sebelum negara Indonesia ada. Sistem itu bukan warisan budaya yang cukup dilestarikan di museum. Ia hidup, ia bekerja, dan ia adalah satu-satunya fondasi dimana perdamaian yang sungguh-sungguh bisa dibangun.

Dalam berbagai upaya dialog selama ini, terdapat kecenderungan pendekatan yang belum sepenuhnya bertumpu pada sistem kepemimpinan yang diakui masyarakat adat Papua. Hal ini bukan semata karena niat yang keliru, melainkan karena keterbatasan pemahaman terhadap bagaimana otoritas sosial sesungguhnya bekerja di tingkat komunitas.

Ketika pemerintah mengundang tokoh Papua untuk berdialog, yang hadir seringkali adalah tokoh-tokoh yang memiliki posisi formal dan dikenal dalam struktur pemerintahan. Mereka memiliki peran penting dalam sistem negara, namun dalam konteks masyarakat adat Papua, legitimasi formal tidak selalu berbanding lurus dengan otoritas sosial di tingkat komunitas.

Papua bukan satu entitas budaya yang tunggal. Lebih dari 250 suku dengan bahasa dan sistem adat masing-masing mendiami wilayah ini dan sebutan untuk pemimpin adat tertinggi pun berbeda di setiap wilayah. Ini bukan detail teknis, melainkan substansi. Istilah 'Big Man' dan 'Ondoafi' yang digunakan dalam artikel ini adalah konsep payung dari literatur antropologi Melanesia, tetapi di lapangan, setiap masyarakat adat memiliki sebutannya sendiri yang harus digunakan dengan tepat. Menggunakan sebutan yang salah di hadapan masyarakat adat yang tepat adalah pelanggaran protokol yang bisa menghancurkan kepercayaan sebelum dialog bahkan dimulai.

Satu logika, banyak "Nama Sebutan Pemimpin Adat" di Berbagai Wilayah Papua Riset etnografis (J.R. Mansoben, 1995; dan sumber-sumber lapangan) mencatat empat tipe sistem kepemimpinan tradisional Papua. Berikut peta sebutannya per wilayah:
Wilayah Pegunungan Tengah, Sistem Big Man / Pria Berwibawa Suku Mee (Paniai, Nabire):

Tonowi pemimpin yang otoritasnya dibangun dari kekayaan, kedermawanan, dan kemampuan pidato. Suku Dani dan Lani (Lembah Baliem, Jayawijaya); pemimpin pria berwibawa tanpa satu nama tunggal lintas klan, diakui melalui prestasi dan kemurahan hati. Suku Asmat dan Suku Muyu (Papua Selatan); Kayepak untuk suku Muyu. Suku Maybrat (Kepala Burung) dengan sistem kepemimpinan Bobot, dibangun dari jaringan pertukaran dan redistribusi kekayaan. Semua berbasis pencapaian otoritas diraih, bukan diwariskan.

Wilayah Pesisir Timur/Utara - Sistem Ondoafi dan Variannya 

Ondoafi adalah sistem yang secara mendasar berbeda dari Big Man,  bukan variasi dari sistem yang sama. Sementara Big Man membangun otoritasnya melalui pencapaian yang harus terus diperbarui, Ondoafi berakar pada garis keturunan dari pendiri kampung dengan dimensi kosmologis yang tidak dimiliki sistem Big Man. Ia adalah penghubung antara masyarakat adat dan dunia leluhur, antara komunitas dan tanah yang menyaksikan setiap perjanjian.Sistem Ondoafi ditemukan di wilayah Mamta: Suku Sentani, Nimboran, Tabla (Jayapura). 

Di Biak Numfor, padanan fungsionalnya adalah Mananwir, yaitu: pemimpin yang dikukuhkan oleh tua-tua klan setelah membuktikan kemampuan menyatukan banyak Keret (klan), berbeda dari Ondoafi karena mengandung elemen prestasi dalam pengukuhannya. 

Sementara di Raja Ampat dan Doberai, kepemimpinan berbentuk kerajaan turun-temurun dengan gelar Fun atau Kalana. Ketiganya: Ondoafi, Mananwir, Fun/Kalana adalah sistem yang berbeda, bukan satu sistem dengan nama yang berbeda. Memperlakukan ketiganya seolah setara dalam satu label akan mengulang kesalahan yang sama yang selama ini membuat dialog gagal sebelum dimulai.

Wilayah Teluk Cenderawasih, Sistem Campuran Suku Biak Numfor (Biak, Supiori, Raja Ampat pesisir): di tingkat klan (Keret) dikenal 
Mambri, dimana pemimpin yang harus diraih melalui kemampuan nyata. Seorang Mambri yang menyatukan banyak klan bisa diangkat sebagai Mananwir oleh tua-tua suku. Kepulauan Yapen (Serui) dan Waropen: sistem serupa dengan variasi lokal. Suku Wandamen (Teluk Wondama); kepemimpinan kolektif Kepala Suku Besar yang legitimasinya dikukuhkan oleh masyarakat adat.

Wilayah Kepala Burung dan Kepulauan Barat, Sistem Raja / Fun Raja Ampat dan wilayah Doberai: pemimpin adat tertinggi bergelar Fun atau Kalana dengan sistem berbasis kerajaan turun-temurun. Fakfak dan Kaimana (Semenanjung Onin): gelar Rat, dikenal juga sebagai Raja, termasuk Raja Rumbati, Raja Patipi, Raja Fatagar, Raja Arguni, Raja Kaimana. Suku Moi (Sorong Raya, delapan subetnik); kepala suku yang legitimasinya bertumpu pada status neulig (tuan tanah), dengan tokoh-tokoh adat spesialis seperti Ne Foos (otoritas spiritual), Ne Ligin (juru bicara adat), dan Ne Fulus (penjaga sejarah komunitas).

Di balik semua keragaman sebutan ini: Tonowi, Ondoafi, Mambri, Mananwir, Fun, Kalana, Rat, Bobot (Maybrat), Kayepak (Muyu) — terdapat satu prinsip kepemimpinan yang sama, otoritas yang tidak datang dari atas, melainkan tumbuh dari bawah melalui pengakuan masyarakat adat. Namun kesamaan prinsip ini tidak boleh disalahbaca sebagai kesamaan sistem. 

Ondoafi dan Big Man adalah dua sistem yang berbeda secara mendasar, seperti halnya Fun di Raja Ampat berbeda dari Tonowi di Paniai. Menggunakan sebutan yang salah, atau memperlakukan sistem yang berbeda seolah satu sistem dengan nama berbeda, adalah pelanggaran protokol yang bisa menghancurkan kepercayaan sebelum satu kata pun tentang perdamaian diucapkan. Jika figur-figur ini tidak hadir dan tidak dilibatkan dengan cara yang mereka akui sebagai sah, termasuk dipanggil dengan sebutan yang benar dalam bahasa yang mereka kenali, tanpa keterlibatan yang sah dari figur-figur kunci tersebut, proses dialog berisiko tidak memiliki fondasi sosial yang cukup kuat untuk menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan.

Pemimpin gereja: pendeta GKI, gembala GIDI, hadir di pelosok pegunungan yang tidak pernah sekalipun dijangkau layanan negara selama puluhan tahun, dan memiliki jaringan kepercayaan yang riil. Tokoh adat perempuan (elder) perempuan menjadi mediator konflik antar-klan secara diam-diam dengan efektivitas yang sering kali melampaui forum-forum formal. Pemuda Papua yang menavigasi dua dunia sekaligus adalah jembatan yang dibutuhkan. Namun peran-peran ini bersifat komplementer atau penguat bagi proses yang terlebih dahulu harus diakui sah oleh Big Man dan Ondoafi. Tanpa kehadiran dan pengakuan dari kedua figur sentral ini, tidak ada jaringan kepercayaan lain yang dapat menambal ketidakabsahan proses.

"Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk membuka ruang dialog di Papua. Namun pengalaman menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat ditentukan oleh kesesuaian cara, aktor, dan pendekatan dengan realitas sosial masyarakat adat".

Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran negara, melainkan untuk memperkuat efektivitas kehadiran negara melalui fondasi legitimasi yang lebih kokoh di tingkat masyarakat. Negara tetap memegang peran kunci dalam menjamin keamanan, kepastian hukum, dan implementasi kebijakan. Namun keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana ia berakar pada struktur sosial yang diakui oleh masyarakat Papua sendiri.

Cara Berbicara adalah Bagian dari Substansi

Masalahnya bukan hanya siapa yang diundang. Masalahnya juga bagaimana forum itu dirancang. Dalam tradisi Melanesia, cara melakukan sesuatu adalah bagian tak terpisahkan dari substansi itu sendiri. Format dialog formal seperti meja bundar, notulen, dan voting seringkali tidak sepenuhnya selaras dengan tradisi musyawarah masyarakat adat Papua. Format ini cenderung menguntungkan pihak yang terbiasa dengan prosedur formal, sementara pemimpin adat yang bekerja dalam tradisi lisan dan relasional tidak selalu mendapatkan ruang yang setara.

Bayangkan perbedaannya jika forum dimulai dengan barapen, pesta batu panas tradisional di mana semua pihak menyiapkan dan makan bersama sebelum satu kata pun tentang agenda diucapkan. Dalam banyak masyarakat adat Papua, makan bersama bukan sekadar ritual sosial. Ia adalah perjanjian yang disaksikan oleh leluhur, ikatan yang melampaui kata-kata tertulis di atas kertas. Atau bayangkan forum yang dibuka dengan pertukaran sirih pinang melingkar bahasa tubuh perdamaian yang paling kuat di banyak masyarakat adat pesisir Papua. 

Menawarkan sirih adalah undangan damai; menerimanya adalah penerimaan; menolaknya adalah pernyataan sikap yang sangat berat. Atau forum di mana semua peserta duduk melingkar tanpa meja pemisah, dengan talking object yang hanya boleh dipegang oleh yang sedang berbicara, dan elder berbicara terlebih dulu sesuai urutan yang ditentukan adat, bukan oleh agenda panitia dari luar.

Di Raja Ampat dan wilayah Doberai, tradisi ini dikenal dengan nama Senat dengan tikar yang digelar sebagai ruang musyawarah tertinggi. Ketika tikar itu dibentangkan, semua yang duduk di atasnya terikat oleh aturan yang sama; setara dalam hak bicara, setara dalam hak didengar. Tidak ada yang duduk lebih tinggi dari yang lain. Dan tidak ada keputusan sebelum semua pihak menyatakan kepuasan.

Ini bukan romantisasi budaya. Ini adalah desain proses yang serius. Tradisi musyawarah Melanesia telah menyelesaikan konflik selama ribuan tahun sebelum negara Indonesia ada. Dialog yang mengabaikan cara yang benar tidak akan menghasilkan kepercayaan dan tanpa kepercayaan, tidak ada kesepakatan yang bisa bertahan lebih dari satu periode pemerintahan.

Tiga Pilar yang Perlu Dibangun

Berdasarkan pembelajaran tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk membangun fondasi dialog yang sah dan berkelanjutan. Pendekatan ini dirumuskan dalam tiga pilar utama yang saling berkaitan dan disusun secara berurutan

Pilar Pertama: Memahami Sebelum Berbicara

Sebelum satu pun forum dialog dimulai, diperlukan pemetaan yang jujur dan mendalam tentang siapa yang sesungguhnya dipegang kata-katanya di setiap masyarakat adat, bukan berdasarkan daftar yang disusun oleh pemerintah daerah, melainkan berdasarkan pemetaan organik dari bawah.

Pertanyaan kuncinya bukan siapa yang dikenal Jakarta? Pertanyaan kuncinya adalah: kepada siapa komunitas datang ketika ada sengketa tanah yang tidak bisa diselesaikan? Siapa yang jaringan pertukaran adatnya melampaui batas satu kampung? Siapa yang ketika berbicara, orang-orang berhenti dan mendengarkan? Siapa Big Man atau Ondoafi yang wilayah pengaruhnya mencakup daerah yang saat ini paling tinggi intensitas konfliknya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat berbeda dari daftar tokoh yang biasa diundang ke hotel-hotel di Jakarta.

Metodologi Pemetaan Organik:

Siapa yang melakukan pemetaan ini adalah pertanyaan yang tidak boleh dijawab sembarangan. Pemetaan oleh lembaga yang tidak diakui masyarakat adat akan mengulang masalah yang sama yang selama ini dikritik. Ada empat prinsip yang tidak boleh dilanggar:
* Pemetaan dilakukan oleh fasilitator lokal yang dipilih oleh masyarakat adat itu sendiri, bukan ditunjuk dari luar, dengan metodologi partisipatif yang dikembangkan bersama tokoh adat setempat.
* Validasi temuan dilakukan dalam forum masyarakat adat terbatas sebelum digunakan sebagai dasar perencanaan dialog yang lebih luas, masyarakat adat memverifikasi peta kepemimpinannya sendiri.
* Dokumentasi mencakup tidak hanya nama, tetapi juga wilayah pengaruh, jaringan klan, protokol adat yang harus dipatuhi dalam forum bersama mereka, serta pantangan dan urutan berbicara yang jika dilanggar akan merusak seluruh proses.
* Hasil pemetaan adalah milik masyarakat adat, bukan milik lembaga yang memfasilitasi. Penggunaannya untuk kepentingan apapun memerlukan persetujuan eksplisit dari masyarakat adat.

Proses ini juga harus mendokumentasikan nilai-nilai, pantangan, dan protokol adat setiap masyarakat adat. Di beberapa masyarakat adat pegunungan, membahas topik-topik tertentu dalam forum formal membutuhkan ritual persiapan yang tidak bisa dilewati. Di beberapa masyarakat adat pesisir, ada urutan berbicara yang jika dilanggar akan merusak seluruh forum. Melanggar protokol ini — bahkan tanpa kesengajaan bisa menggagalkan proses lebih cepat dari sengketa politik manapun.

Pilar Kedua: Gelar Senat Papua - Dua Jalur yang Tidak Bisa Dipisahkan

Pilar kedua adalah membangun Gelar Senat Papua sebagai forum musyawarah yang menggunakan protokol yang dikenali masyarakat adat setempat sebagai sah. Namun di sinilah kekhususan yang paling kritis harus ditegaskan: Gelar Senat Papua tidak boleh  berjalan dengan satu kecepatan yang seragam di seluruh Papua. Papua bukan satu entitas yang homogen. Ada wilayah yang tengah mengalami konflik bersenjata aktif, pengungsian, dan kematian yang terjadi setiap minggu. Ada wilayah yang relatif lebih tenang namun menyimpan bara yang bisa menyala kapan saja. Merancang proses dengan timeline yang sama untuk keduanya adalah kesalahan yang secara moral tidak bisa dipertahankan.

Jalur Pertama: Intervensi Prioritas di Jantung Konflik

Beberapa wilayah tidak bisa menunggu. Pegunungan Tengah - mencakup Nduga, Puncak Jaya, dan Intan Jaya adalah episentrum konflik bersenjata yang paling tinggi intensitasnya. 

Paniai menyimpan luka yang belum pernah benar-benar ditangani. Di wilayah-wilayah ini, tidak ada kemewahan untuk memulai dari pemetaan yang bertahap dan bertahun-tahun.

Di wilayah-wilayah ini, Big Man atau Ondoafi yang wilayah pengaruhnya beririsan langsung dengan zona konflik harus menjadi titik masuk pertama dan utama, bukan tokoh-tokoh yang berada di kota kabupaten, melainkan mereka yang masyarakat adatnya langsung terdampak dan yang otoritasnya diakui oleh semua pihak yang bertikai.

Gelar Senat - Jalur Prioritas: Prasyarat Minimum di Wilayah Konflik Aktif

Di wilayah konflik tinggi, Gelar Senat tidak bisa dimulai tanpa empat kondisi yang harus dipenuhi secara berurutan, bukan bersamaan:
* Identifikasi Big Man atau Ondoafi yang wilayah otoritasnya mencakup area konflik aktif, bukan berdasarkan daftar pemerintah daerah, melainkan berdasarkan pengakuan yang diterima dari masyarakat adat yang berkonflik.
* Kontak awal dilakukan melalui jaringan yang sudah dipercaya masyarakat adat, pemimpin gereja lokal, mediator klan, atau figur netral yang diakui kedua pihak, bukan melalui aparat pemerintahan formal yang sudah kehilangan kepercayaan.
* Jaminan keamanan fisik yang nyata dan terverifikasi oleh pihak yang diterima semua pihak, bukan janji verbal dari podium. Tanpa ini, tidak ada Big Man atau Ondoafi yang relevan di wilayah konflik yang akan hadir, dan yang hadir hanya akan menjadi representasi semu.
* Jaminan hukum yang diformulasikan secara eksplisit bahwa pernyataan dalam forum tidak bisa dijadikan bukti dalam proses pidana diverifikasi oleh pihak hukum yang independen dan diakui masyarakat adat. Tanpa jaminan ini, suara-suara yang paling kritis dan paling penting justru tidak akan pernah terdengar.

Format Gelar Senat di wilayah konflik tidak bisa mengikuti jadwal yang ditetapkan dari luar. Waktu, lokasi, dan tata cara seluruhnya ditentukan oleh para Big Man dan Ondoafi yang hadir, termasuk apakah forum dimulai dengan ritual barapen, pertukaran sirih pinang, atau bentuk ritual lain yang diakui masyarakat adat sebagai pembuka perdamaian. Fasilitator dari luar hanya hadir sebagai penyedia ruang, bukan sebagai perancang proses.

Jalur Kedua: Gelar Senat di Tujuh Wilayah Adat - Kerangka Inklusif Jangka Menengah

Jalur pertama tidak menggantikan kebutuhan akan kerangka yang lebih luas. Tujuh wilayah adat Papua - Lapago, Meepago, Anim Ha, Mamta, Bomberay, Doberai, dan Saireri, tetap menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa proses perdamaian memiliki cakupan yang inklusif dan tidak hanya berfokus pada wilayah yang paling 'keras' secara militer.

Namun dalam kerangka tujuh wilayah ini pun, Big Man dan Ondoafi tetap menjadi titik masuk utama di setiap wilayah, bukan asosiasi adat formal, bukan perwakilan pemerintah daerah, dan bukan tokoh yang dipilih berdasarkan kemudahan akses. Setiap Gelar Senat wilayah dirancang dengan protokol yang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat adat setempat: nama forum, bahasa yang digunakan, lokasi, ritual pembukaan, dan urutan berbicara.

Dua jaminan tetap menjadi prasyarat yang tidak bisa ditawar di seluruh wilayah: jaminan keamanan fisik yang terverifikasi, dan jaminan hukum yang eksplisit bahwa pernyataan dalam forum tidak bisa dijadikan bukti dalam proses pidana. Forum tanpa jaminan ini hanya akan menghasilkan konsensus artifisial yang tidak mewakili siapapun.

Tentang Nama: Gelar Senat Papua

Gelar Senat Papua mengambil namanya dari tradisi 'Senat' di Raja Ampat dan wilayah Doberai, di mana 'senat' bermakna tikar yang digelar sebagai ruang perdamaian. Ketika tikar itu dibentangkan, ruang di atasnya berubah menjadi ruang adat yang sakral: semua duduk setara, semua suara didengar, tidak ada keputusan sebelum semua pihak menyatakan kepuasan.

Nama ini bukan sekadar label. Ia adalah pernyataan tentang epistemologi proses: bahwa perdamaian Papua akan ditemukan bukan di ruang sidang formal dengan meja yang memisahkan, melainkan di atas tikar yang membuat semua duduk setara. Meminjam nama dari tradisi yang hidup di salah satu wilayah Papua adalah pengakuan bahwa kapasitas untuk perdamaian sudah ada di dalam masyarakat Papua sendiri.

Pilar Ketiga: Dari Percakapan ke Perubahan yang Terasa

Pilar ketiga adalah memastikan bahwa hasil percakapan berubah menjadi sesuatu yang nyata dan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan laporan yang mengumpulkan debu di rak kementerian.
Mekanisme ini membutuhkan tiga elemen yang bekerja bersama; Mekanisme Transformasi: Dari Forum ke Perubahan Nyata

1. Agenda kebijakan yang dirancang bersama

Ditulis dalam bahasa yang bisa dipahami masyarakat adat — termasuk versi lisan untuk masyarakat adat yang tradisi literasinya oral. Isi agenda ditentukan oleh masyarakat adat, bukan oleh kementerian di Jakarta. Indikator keberhasilannya bukan yang dirancang Bappenas, melainkan yang ditentukan oleh masyarakat adat: apa yang harus berubah dalam kehidupan mereka untuk bisa dikatakan proses ini tidak sia-sia?

2. Mekanisme pemantauan oleh komunitas

Komunitas memantau implementasi melalui jaringan yang sudah ada — jaringan gereja, jaringan klan, jaringan perempuan elder. Bukan lembaga pemantau baru yang dibentuk dari luar dan berpotensi menciptakan ketergantungan baru. Para Big Man dan Ondoafi yang hadir dalam Gelar Senat menjadi juru bicara masyarakat adat dalam proses pemantauan ini — otoritas yang mereka miliki dalam forum juga berlaku dalam pengawalan implementasi.

3. Mekanisme koreksi yang transparan

Ketika implementasi menyimpang dari kesepakatan, ada jalur koreksi yang tidak memerlukan masyarakat adat untuk kembali ke Jakarta. Jalur ini dibangun bersama dalam forum Gelar Senat, dan legitimasinya berasal dari pengakuan para Big Man dan Ondoafi yang hadir bukan dari regulasi pemerintah.

Kapasitas kelembagaan untuk menjalankan mekanisme ini tidak boleh dibangun dari luar dan diposisikan ke dalam masyarakat adat. Ia harus tumbuh dari jaringan yang sudah ada, diperkuat — bukan digantikan — oleh dukungan teknis dari luar yang posisinya ditentukan oleh masyarakat adat.

Batas yang Perlu Dijaga

Tiga pilar ini bukan solusi untuk konflik Papua. Ia adalah rancangan pintu masuk, cara yang benar untuk memulai percakapan yang selama ini tidak pernah bisa dimulai dengan cara yang sah di mata semua pihak.

Pertanyaan-pertanyaan besar tentang masa depan Papua, apa yang bisa dan tidak bisa dinegosiasikan, bagaimana menyelesaikan konflik tanah yang telah berlangsung puluhan tahun, bagaimana lembaga baru dirancang agar akuntabel kepada masyarakat adat, bagaimana keadilan bagi korban pelanggaran HAM diwujudkan, semua pertanyaan itu tidak bisa dan tidak boleh dijawab dari satu meja oleh satu pihak. Menjawabnya sebelum percakapan yang benar dimulai adalah mengulangi kesalahan yang sama yang telah gagal selama enam dekade.

Isi ruangan di balik pintu harus ditentukan bersama oleh mereka yang berjalan melalui pintu itu dan duduk di atas tikar yang sama. Dan pintu itu hanya bisa dibuka jika yang memegang kuncinya — para Big Man dan Ondoafi yang otoritasnya diakui oleh masyarakat adat,  benar-benar hadir, diakui, dan diberi ruang untuk berbicara dengan cara yang mereka kenal sebagai cara yang sah.
Perdamaian Papua tidak akan ditemukan di ruang sidang. Ia akan ditemukan di lingkaran Gelar Senat di mana tidak ada yang duduk lebih tinggi dari yang lain dan di mana mereka yang memegang kata-kata masyarakat adat hadir sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai representasi dari agenda yang bukan milik mereka.

Jendela yang Tidak Boleh Dilewatkan

Pernyataan Presiden Prabowo untuk membuka ruang dialog langsung dengan berbagai pihak di Papua merupakan momentum kebijakan yang penting. Momentum ini dapat menjadi titik awal bagi pendekatan yang lebih inklusif dan berakar, apabila diikuti dengan desain proses yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat Papua. Dalam tiga puluh tahun terakhir, tidak ada pemimpin nasional yang secara terbuka menyatakan keinginan seperti itu.

Namun jendela ini hanya bermakna jika diikuti dengan cara yang benar. Mengundang orang yang salah ke meja yang salah, meskipun dengan niat yang tulus, hanya akan mengulangi pola yang sudah terbukti gagal. Yang dibutuhkan bukan hanya keberanian untuk berdialog. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati untuk menggelar tikar dengan cara Papua, di tanah Papua, bersama orang yang diakui oleh Papua. Dan di antara semua orang yang harus diakui oleh Papua itu, yang paling pertama adalah Big Man dan Ondoafi yang selama ini tidak pernah benar-benar diundang, bukan karena tidak diketahui keberadaannya, melainkan karena cara yang digunakan untuk mengundang tidak pernah menemui mereka di tanah dan dalam bahasa yang mereka akui sebagai sah.
Kapasitas untuk perdamaian sudah ada di dalam masyarakat Papua. 

Ia ada dalam tradisi musyawarah Melanesia yang ribuan tahun lebih tua dari Republik ini. Ia ada dalam otoritas Big Man yang jaringannya menembus batas-batas yang tidak bisa ditembus oleh aparat negara manapun. Ia ada dalam kewibawaan Ondoafi yang hubungannya dengan tanah dan leluhur memberikan legitimasi yang tidak bisa dibeli atau diangkat dengan surat keputusan. Ia ada dalam jaringan kepercayaan gereja yang menjangkau komunitas yang tidak pernah dijangkau negara. Ia ada dalam kecerdasan pemuda Papua yang menavigasi dua dunia sekaligus. Ia ada dalam keberanian elder perempuan yang selama ini menyelesaikan konflik secara diam-diam.

Yang belum ada adalah pintu yang benar untuk masuk, dan kerendahan hati untuk membiarkan mereka yang memegang kuncinya membuka pintu itu dengan cara mereka sendiri. Perdamaian Papua tidak hanya bergantung pada keberanian untuk berdialog, tetapi juga pada kesediaan untuk merancang proses dialog dengan cara yang diakui sebagai sah oleh semua pihak. Ketika ruang itu terbuka dengan benar oleh aktor yang tepat, dengan cara yang tepat, maka arah dan isi perdamaian dapat ditentukan bersama secara bermartabat.

Penulis: Direktur Institut USBA, Charles Imbir. 

[Editor/Redaktur: Hotbert Purba]

Inspektorat seringkali gagal menjalankan peran pengawasan karena struktur yang lemah, ketergantungan pada kepala daerah, dan integritas oknum. APIP seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi.

Inspektorat sering kali tidak berdaya atau justru ikut dalam praktek korupsi karena posisi mereka berada di bawah Sekda atau Kepala Daerah, membuat mereka rentan intervensi.

Situasi ini menuntut pembenahan total pada struktur, integritas, dan independensi pengawas internal agar tidak menjadi "bagian dari mata rantai korupsi" itu sendiri

Sama halnya yang terjadi di Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya, Polda Papua Barat Daya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus merilis adanya dugaan Kasus korupsi di Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya ke tahap penyidikan, berarti dugaan kuat adanya praktik penyimpangan anggaran melalui DPA Kantor Inspektorat tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Iwan P Manurung menegaskan bahwa penyelidikan sejak Januari hingga Maret 2026 telah mengungkap indikasi serius penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas tahun 2024. 

Disebutkan total Rp11,3 miliar yang dianggarkan, Rp6,19 miliar telah dicairkan melalui 19 SP2D, namun jejak penggunaannya kini dipertanyakan, bahkan ditengarai ada penganggaran fiktif.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa total anggaran perjalanan dinas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 mencapai Rp11,31 miliar.

Sementara, realisasi anggaran hingga akhir tahun tercatat sebesar Rp6,19 Miliar atau sekitar 54,7 persen, yang dicairkan melalui 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

"Hasil pemeriksaan sementara hingga 31 Maret 2026, penyidik menemukan adanya indikasi kerugian negara yang ditaksir kurang lebih Rp2 miliar. Nilai tersebut masih bersifat sementara dan akan dihitung secara resmi oleh auditor negara pada tahap penyidikan," kata Kombes Pol. Iwan P Manurung, dikutip Jumat.

Sebanyak 38 saksi telah diperiksa sebagian besar dari internal Inspektorat. Hasilnya, penyidik menemukan indikasi kerugian negara sementara lebih dari Rp2 miliar. Angka ini diperkirakan masih bisa bertambah, setelah audit resmi dilakukan.

Meski belum ada tersangka, Polda Papua Barat Daya diharapkan kinerjanya maksimal untuk kasus ini dapat benar-benar dibongkar untuk komitmen nyata pemberantasan korupsi di Provinsi Papua Barat Daya yang masih muda ini.

Harapan, pihak aparat, dalam hal ini Polda Papua Barat Daya dapat menyeret aktor oknum yang bermain-main terhadap uang negara.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Menurut Josep, kebangkitan Kristus merupakan pusat iman Kristiani yang tidak hanya dirayakan secara liturgis, tetapi harus dihidupi dalam keseharian. Dalam terang Paskah, setiap orang beriman dipanggil untuk menjadi ciptaan baru, meninggalkan manusia lama dengan segala dosa, luka, dan kelemahan, serta membangun kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah.

“Tema Paskah tahun ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus membawa pembaruan total bagi kemanusiaan kita. Karena itu, Paskah harus menjadi titik balik untuk berubah, bukan sekadar perayaan seremonial,” ujar Josep pada Jumat (3/4/2026).

Misa Kamis Putih di Paroki Santo Yoseph Fakfak.

Ia menegaskan, di tengah berbagai realitas kehidupan seperti kesulitan ekonomi, persoalan sosial, hingga tantangan dalam keluarga, Paskah hadir sebagai sumber harapan yang tidak pernah pudar. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa penderitaan dan kegelapan tidak memiliki kata akhir dalam hidup manusia.

Lebih jauh, umat diajak untuk menjadi “Manusia Paskah”, yakni pribadi yang membiarkan Kristus sungguh hidup dan berkarya dalam dirinya. Hal ini tampak dalam sikap kasih, pengampunan, kerendahan hati, serta kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang kecil, lemah, dan terpinggirkan.

“Menjadi Manusia Paskah berarti menghadirkan terang Kristus di tengah dunia, mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Dalam konteks kehidupan menggereja, Josep juga menekankan pentingnya membangun Gereja yang sinodal, yakni Gereja yang berjalan bersama, melibatkan seluruh umat, dan mengedepankan semangat kebersamaan. Ia mengajak umat Paroki Santo Yoseph Fakfak untuk semakin aktif dalam pelayanan dan kehidupan komunitas.

“Gereja yang hidup adalah Gereja yang dibangun oleh umatnya sendiri, dengan semangat persaudaraan dan keterlibatan,” ujarnya.

Selain itu, perhatian terhadap sesama menjadi salah satu penekanan penting dalam pesan Paskah tahun ini. Umat diingatkan untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain, melainkan hadir sebagai pembawa harapan melalui tindakan nyata, baik dalam bentuk solidaritas, bantuan, maupun kehadiran yang menguatkan.

Peran keluarga juga mendapat perhatian khusus. Josep menyebut keluarga sebagai Gereja rumah tangga yang menjadi tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai iman. Ia berharap damai sejahtera Kristus yang bangkit senantiasa tinggal dalam setiap keluarga Katolik, sehingga mampu menjadi sumber kasih dan kekuatan bagi anggotanya.

Di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, umat Katolik juga diimbau untuk terus menjaga kedamaian, merawat toleransi, serta memperkuat persatuan. Nilai-nilai Paskah, menurutnya, harus tercermin dalam sikap hidup yang menghargai perbedaan dan membangun harmoni bersama.

Menutup pesannya, Josep Goenawan mengajak seluruh umat untuk sungguh menjadikan Paskah sebagai momentum pembaruan kemanusiaan yang nyata, baik secara pribadi maupun bersama.
“Semoga Kristus yang bangkit membarui kemanusiaan kita, menguatkan iman, dan menghadirkan harapan serta damai bagi dunia,” tutupnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Perayaan ini menandai dimulainya Tri Hari Suci (Triduum Paskah), yang mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus.

Dalam khotbahnya, Pastor Leonardus mengajak umat untuk tidak memandang Ekaristi sebagai rutinitas semata, melainkan sebagai sumber dan pusat kehidupan iman.

“Sering kali kita memandang Ekaristi seperti rutinitas biasa. Padahal, sesungguhnya hidup kita berasal dari Ekaristi. Karena itu, kita dipanggil untuk semakin hari semakin menghidupi dan merayakannya,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa roti yang digunakan dalam Ekaristi menjadi berharga bukan karena bentuknya, melainkan karena berada di tangan Tuhan. Demikian pula hidup manusia menjadi berarti ketika berada dalam penyelenggaraan Tuhan.

“Hidup kita menjadi berharga karena berada di dalam tangan Tuhan. Dan seperti roti yang dipecah-pecahkan, hidup kita pun menjadi berarti ketika kita berani berkorban dan melewati penderitaan demi menjadi berkat bagi orang lain,” lanjutnya.

Pastor Leonardus juga mengingatkan bahwa Ekaristi tidak berhenti dalam perayaan liturgi, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap berbagi dan pengorbanan.

“Yesus berkata: Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu. Artinya, hidup kita juga harus diserahkan kepada keluarga, rekan kerja, dan sesama. Itulah Ekaristi yang hidup,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti makna pembasuhan kaki sebagai simbol kerendahan hati dan pelayanan. Ia membagikan pengalaman pribadinya saat masih menjadi frater, yang mengajarkannya tentang arti sejati dari melayani, bahkan dalam situasi yang tidak nyaman.

“Pelayanan sering membawa kita ke situasi yang sulit, bahkan menyakitkan. Namun justru di sanalah kita belajar arti iman dan penyerahan diri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pastor Leonardus menekankan bahwa kasih sejati selalu menuntut pengorbanan dan harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Kasih itu bukan teori, tetapi perintah untuk dilaksanakan. Kasih itu nyata dalam pelayanan dan pengorbanan,” katanya.

Perayaan Kamis Putih sendiri merupakan peringatan Perjamuan Malam Terakhir Yesus bersama para murid-Nya. Dalam peristiwa tersebut, Yesus menetapkan Sakramen Ekaristi dan Imamat, serta memberikan teladan pelayanan melalui pembasuhan kaki. Kata “Kamis Putih” juga berkaitan dengan “mandatum” atau perintah baru, yaitu agar umat saling mengasihi.

Usai penerimaan Sakramen Mahakudus, dilanjutkan dengan prosesi pemindahan Sakramen dari dalam gereja menuju Gua Maria atau taman doa paroki. Prosesi ini menjadi simbol permenungan akan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani sebelum penangkapan-Nya.

Selanjutnya, adorasi Sakramen Mahakudus dipimpin oleh Pastor Paroki. Dalam suasana hening dan khusyuk, umat diajak untuk berdoa, merenung, serta menghormati kehadiran Kristus dalam Sakramen Mahakudus.

Pada malam hari, umat secara bergiliran melaksanakan doa dan penghormatan (adorasi) di halaman gereja maupun di Gua Maria sebagai bentuk devosi dan ungkapan iman yang mendalam.

Melalui perayaan ini, umat diharapkan semakin memahami makna Ekaristi sebagai sumber kehidupan, sekaligus panggilan untuk hidup dalam kasih, pelayanan, dan pengorbanan bagi sesama.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Perempuan Lani identik dengan pembawa damai.  Perempuan Lani sering tampil di depan medan perang dan menyatakan perang harus dihentikan, maka perang pun berhenti.

Perempuan Lani ditempatkan dalam ruang kehidupan lebih sentral sebagai  sumber kekayaan dan kehidupan.  Karena itu, orang Lani selalu menghormati Perempuan Lani sebagai roh dari keluarga dan masyarakat suku Lani.

Perempuan Lani adalah jantung, urat dan darah orang Lani. Dalam suku Lani menempatkan perempuan ditempat terhormat.  Perempuan Lani sangat dihormati oleh orang Lani karena dalam tangan perempuan ada kekayaan dan kehormatan suku Lani dan lebih khusus dalam keluarga.

Jangan heran, kalau dalam suku Lani sering terjadi perang besar karena masalah perempuan. Memang, pada umumnya terjadi perang karena tiga masalah besar, yaitu: TANAH, Perempuan dan babi.

Laki-laki suku Lani sangat menghormati perempuan sejak turun-temurun karena perempuan Lani sebagai pembawa kesuburan. Jadi, laki-laki suku Lani jarang merendahkan dan meremehkan martabat perempuan Lani. Intinya, perempuan Lani itu sumber air, sehingga sumber air itu harus dijaga, dilindungi, dan dipelihara kejernian sumber air itu dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dalam suku laki, soal "mas kawin" perempuan itu sesungguhnya bukan bayar atau beli perempuan. Ini pemahaman yang sangat keliru dan salah dikembangkan oleh orang-orang dari luar yang tidak tahu dan mengerti makna "mas kawin."

Orang Lani tidak pernah "bayar atau beli" perempuan.  Beberapa ekor babi yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan itu dengan beberapa tujuan:

1. Tanda bahwa perempuan itu sudah tidak muda atau nona lagi, dan sudah menjadi milik laki-laki, sehingga tidak ada laki-laki yang  melirik atau menggoda gadis itu;

2. Tanda membangun hubungan harmonis turun-temurun antara pihak laki-laki dan perempuan supaya terpelihara rasa saling hormat pihak laki-laki dan perempuan.

3. Tanda ucapan terima kasih dari pihak keluarga  laki-laki kepada pihak perempuan, karena kedua orang tua perempuan dan saudara-saudaranya telah memelihara dan membesarkan anak gadis perempuan. Singkat kata, laki-laki minta permisi dengan cara terhirmat dan bermartabat untuk menyambut gadis itu sebagai teman hidupnya.

4. Yang terakhir, untuk menghindari supaya perempuan itu tidak merasa bebas dan tidak ada beban moril karena laki-laki belum atau tidak pernah berterima kasih kepada orang tua dan keluarga  yang membesarkan perempuan Lani.

Dalam suku Lani, perempuan dilarang kerja keras seperti membuat honai, membuat pagar, kerja kebun dan pekerjaan yang membutuhkan tenaga. Perempuan Lani adalah wanita-wanita mulia dan terhormat di hati laki-laki suku Lani. Perempuan Lani adalah surganya laki-laki suku Lani.

Jadi, di depan mata laki-laki  suku Lani jangan pernah marah atau pukul saudara perempuan. Pihak perempuan seluruh kampung itu akan marah dan menyerang keluarga laki-laki yang meremehkan dan merendahkan harga diri saudara perempuan mereka. Karena di dalam peradaban hidup orang Lani bahwa perempuan itu mulia dan segala-galanya.

Kalau ada laki-laki  Lani yang memukul dan melukai istrinya itu patut dipertanyakan. Perbedaan pendapat dalam rumah tangga itu sudah merupakan dinamika dalam keluarga dan hal yang normal. Memukul isteri itu bukan nilai hidup orang Lani.

Selama ini dikembangkan mitos bahwa laki-laki Lani membayar "mas kawin" dan ia perlakukan perempuan itu sesuka hatinya karena sudah "bayar mas kawin", ini mitos yang sangat menyesatkan dan salah.

Yang benar ialah laki-laki Lani sangat menghormarti istrinya sebagai pengganti mamanya dan laki-laki Lani juga sering tunduk pada wibawa dan otoritas istrinya. Laki-laki Lani menempatkan istrinya sebagai teman seumur hidupnya, sahabat dalam suka dan duka.  Hampir mayoritas laki-laki suku Lani sangat menghormati perempuan.

Sumber Tulisan : Dr. Socratez S.Yoman, MA.

[Editor/Redaktur: Hotbert Purba]

Lanny jaya, sebuah kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan memiliki tantangan unik dalam bidang pendidikan. Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, dan perbedaan budaya yang signifikan membutuhkan pendekatan pendidikan yang berbeda dari yang diterapkan di wilayah lain di Indonesia. 

Pendidikan kontekstual, yang relevan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat setempat, menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lanny Jaya.

Lanny Jaya memiliki karakteristik yang unik yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sistem pendidikan. Sebagian besar wilayah Lanny Jaya berada di dataran tinggi yang sulit dijangkau. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Lanny Jaya masih relatif rendah.

Pendidikan kontekstual adalah pendekatan pendidikan yang menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman sehari - hari siswa. Dalam konteks Lanny Jaya, pendidikan kontekstual berarti mengintegrasikan budaya, bahasa dan lingkungan lokal ke dalam kurikulum. Pendidikan kontekstual dapat membuat pembelajaran lebih relevan, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa.

Strategi membangun pendidikan kontekstual di Lanny Jaya dengan pengembangan kurikulum berbasis budaya lokal. Integrasi bahasa lokal bahasa Lanny Jaya digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas - kelas awal Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menega Atas (SMA/SMK). 

Integrasi cerita rakyat dan tradisi cerita rakyat, mitos, dan tradisi Lanny Jaya dapat diintegrasikan ke dalam materi pelajaran. Integrasi pengetahuan lokal tentang pertanian, lingkungan, dan kesehatan diintegrasikan ke dalam kurikulum.

Pelatihan guru berbasis konteks lokal dengan pelatihan budaya, dimana guru - guru diberikan pelatihan tentang budaya dan bahasa Lanny Jaya yaitu bahasa Lani. Pelatihan metode pembelajaran kontekstual guru - guru dilatih untuk menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal.

Guru - guru didampingi oleh mentor yang berpengalaman dalam menerapkan pendidikan kontekstual. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah membangun sekolah - sekolah yang layak di seluruh wilayah Lanny Jaya. Penyediaan buku dan alat peraga pemerintah menyediakan buku - buku dan alat peraga yang relevan dengan konteks lokal.

Pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa - siswi berpretasi dari keluarga kurang mampu. Orang tua dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sekolah. Tokoh masyarakat dilibatkan sebagai narasumber dan mentor bagi siswa. Lembaga adat dilibatkan dalam pelestarian budaya dan tradisi lokal.

Pembangunan pendidikan kontekstual di Lanny Jaya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat. 

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran dan kebijakan yang mendukung pendidikan kontekstual. Pemetintah pusat bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis dan pelatihan. Lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan pendampingan dan advokasi. Masyarakat setempat bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan melestarikan budaya lokal.

Pendidikan kontekstual adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lanny Jaya. Dengan mengintegrasikan budaya, bahasa, dan lingkungan lokal ke dalam kurikulum, pendidikan menjadi lebih relevan, menarik dan mudah dipahami oleh siswa - siswi. 

Pembangunan pendidikan kontekstual membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan kerja keras dan dedikasi, dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi masyarakat Lanny Jaya. "Manius Wenda, Masa Depan SDM Papua, Menjawab Tantangan Pembangunan Berbasis Sumber Daya Alam Di Provinsi Papua Pegunungan. Hal. 66 - 68 Tahun 2025".

Suatu Kekayaan dan warisan berharga yang diwariskan oleh moyang kepada Orang Asli Papua berjumlah sekitar 428 bahasa dan budaya yang ada di negeri ini. Kini 7 bahasa dan budaya sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman sekarang sehingga setiap provinsi dan kabupaten kota di tanah Papua mempunyai tanggung jawab besar untuk mendorong sebuah produk hukum yang mengatur bahasa dan budaya lokal Papua, mengajar di setiap sekolah masuk materi muatan lokal (mulok). 

Melihat dari pengalaman Provinsi dan kabupaten kota diluar Papua. Mereka sudah lama melestarikan bahasa dan budayanya mereka mengajar di setiap sekolah sebabnya hingga hari ini bahasa dan budaya terus dirawat, dilestarikan dari generasi ke generasi akan tetap hidup kuat.

"Bagi kami Papua dari sekian banyak provinsi dan kabupaten kota yang ada hanya beberapa kabupaten yang sudah mendorong penting bahasa dan budaya mengajar di setiap sekolah dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu Kabupaten Tolikara, Jayapura, Biak, Jayawijaya dan kabupaten lain yang penulis tidak sebut satu persatu".

Kabupaten yang peduli dengan bahasa, budaya sudah mulai dorong mengajar di setiap sekolah lalu, pertanyaan sederhana mengapa kabupaten lain di tanah Papua. Tidak dorong bahasa dan budaya untuk pakai mengajar di bangku studi? Ini suatu kegagalan bagi pengambil kebijakan yang sedang memusnakan nilai - nilai kekayaan warisan budaya Orang Asli Papua.

Sejak lama hingga hari ini hampir setiap sekolah di tanah Papua. Bahan pembelajaran untuk guru pakai mengajar di setiap sekolah buku - buku disiapkan oleh orang Jakarta tidak sesuai konteks di tanah Papua lalu mengajar di setiap sekolah. Kebijakan Ini sedang melumpuh, membutahkan bagi orang asli Papua, sebab itu kami tidak bisa biasa - biasa saja, tetapi kami bangkit untuk mengagas teori atau buku bahan mengajar di sekolah sesuai kebutuhan dan konteks Papua. Untuk menghidupkan kembali nilai - nilai bahasa, budaya dan sejarah Papua untuk mewujudkan kemajuan pembangunan pendidikan di tanah Papua.

Tuhan sudah siapkan dan pakai anak asli Lani seperti  Mis Kogoya, Toni Kogoya, Angginak Sepi Wanimbo, Tabebak Withen Kolago, Socratez Sofyan Yoman dan penulis lainnya dengan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh mereka sudah siapkan buku - buku bacaan berisi tentang bahasa, budaya dan sejarah orang asli Lani, tetapi sampai hari ini karya mereka dipakai oleh kabupaten lain tetapi sementara kabupaten asalnya hati tidak tergerak untuk mendukung dan mendorong pelestarian bahasa, budaya dan sejarah di setiap sekolah Beam - Kwiyawagi.

Setiap anak negeri mempunyai konsep kemajuan pembangunan tentu didukung oleh berbagai elemen dan dengan hari ini saya belum melihat satu produk hukum yang didorong, ditetapkan oleh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lanny Jaya (DPRK). Soal keberpihakan pada rakyat Lanny Jaya sehingga kewenangan kepercayaan yang dimiliki oleh rakyat berdirilah bersama rakyat menyambungkan lidah mereka untuk merasakan keadilan, kedamaian dan mendorong untuk hidupakan bahasa dan budaya Lani dalam satu payung hukum yang kuat, untuk dikenang sepanjang sejarah.

Melihat kabupaten kota lain materi muatan lokal (Mulok) ini sambil mengajar mereka sedang mengatur dan mendorong produk hukum, maka diharapkan di Kabupaten Lanny jaya juga mendorong bagaimana setiap sekolah mengajar bahasa dan budaya Lani. sebab bahan mengajar  buku - bukunya anak daerah sudah disiapkan.

Bahasa dan budaya Lani diberikan oleh Tuhan melalui nene - tete moyang Orang Asli Lani diwariskan kepada kami ini suatu kekayaan yang berharga untuk masa depan gereja dan bangsa oleh sebab itu pemerintah, gereja, lembaga adat, komunitas literasi dan berbagai organ bangkitkan bahasa dan budaya untuk kita tetap hidupkan kembali di tanah Lanny Jaya Papua.

"Suatu bangsa yang kuat hanya dengan bahasa, budaya dan sejarah yang dimilikinya tetapi bangsanya tidak menjaga, melestarikan bahasa, budaya dan sejarahnya maka bangsanya akan kehilangan identitas dan warisan kebudayaan yang diberikan oleh  Tuhan kepada moyang Orang Asli Lani Papua".

Menjaga bahasa, budaya dan sejarah mengenal jati diri asal usul dan mempunyai masa depan yang penuh harapan. Tetapi tidak menjaga bahasa, budaya dan sejarahnya sendiri maka tak mempunyai harapan masa depan generasi bangsa dan gereja Tuhan.

Penulis: Angginak Sepi Wanimbo 

|Salah Satu Pegiat Literasi Papua Pegunungan

[Editor/Redaktur: Hotbert Purba]

Dalam kunjungan tersebut, Wamen ESDM mengapresiasi kehadiran Serambi MyPertamina sebagai fasilitas tambahan yang memberikan kenyamanan bagi pemudik di perjalanan.

“Ini yang dibutuhkan masyarakat bagi masyarakat yang perlu beristirahat. Ini bagian dari layanan yang kita lakukan, harapannya masyarakat aman dalam perjalanan bisa menikmati mudik lebaran, bisa berkumpul dengan keluarga dengan lebih aman”, ungkap Yuliot.

Dalam kunjungan tersebut, Wamen ESDM juga memastikan bahwa ketersediaan energi di wilayah Jawa Tengah dalam kondisi aman serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026.

"Jadi kalau untuk ketersediaan dari cadangan minimal yang ditetapkan berdasarkan evaluasi adalah 21 hari, sementara cadangan yang kita siapkan per hari ini sekitar 27 sampai dengan 28 hari. Ini menunjukkan bahwa pasokan dalam kondisi cukup dan terus dijaga melalui suplai dari kilang maupun impor sehingga masyarakat bisa dengan aman menikmati mudik lebaran 2026 ini,” jelas Yuliot.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan bahwa seluruh layanan energi telah disiapkan secara optimal melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena ketersediaan energi lebih dari cukup untuk Ramadhan Idulfitri, untuk mudik maupun nanti arus balik. SPBU kita siapkan operasional 24 jam, LPG berjalan normal, kami juga memastikan armada kapal beroperasi maksimal sehingga pasokan untuk wilayah antar pulau dilakukan dengan baik,” ujar Mars Ega.

Selain memastikan keandalan energi, Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan Serambi MyPertamina sebagai fasilitas tempat singgah gratis yang tersebar di 43 titik, meliputi 6 titik rest area tol serta 37 titik Mini/Compact yang di jalur non-tol, kawasan wisata, bandara, pelabuhan, hingga stasiun.

Di Serambi MyPertamina, masyarakat dapat menikmati berbagai layanan gratis seperti mini klinik, ruang laktasi, musala, area santai, kursi pijat, hingga kids corner dan game console. Selain itu, tersedia pula layanan tambahan seperti bright barber, bright skin check, Wi-Fi, Free Charging Station serta makanan dan minuman.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Langkah tersebut guna untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan pengawasan perlu dilakukan agar tidak terjadi praktik penimbunan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

“Tidak boleh ada penumpukan yang mempengaruhi fluktuasi harga bahan pokok di pasar,” ujar Fakhiri di Jayapura, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Menurutnya, momentum Ramadan dan Idulfitri sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan melalui praktik penimbunan barang. Karena itu pemerintah meminta aparat keamanan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.

“Kalau ada yang berusaha mengambil keuntungan dengan cara seperti itu tentu akan mempengaruhi pasar. Kami minta aparat keamanan bertindak tegas,” katanya.

Pemerintah Provinsi Papua terus memantau perkembangan distribusi dan harga bahan pokok selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri. Pengawasan dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang stabil di pasaran.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi menjelang Lebaran dapat berjalan lancar tanpa gangguan pasokan pangan di wilayah Papua. 

[Redaktur: Hotbert Purba]

Warga mendesak pemerintah daerah dan pemerintah provinsi segera melakukan perbaikan sebelum terjadi korban jiwa serta lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Jembatan yang menjadi akses utama penghubung antarwilayah tersebut saat ini dilaporkan mengalami kerusakan serius. Kondisi itu membuat mobilitas warga, distribusi bahan bakar, serta aktivitas perdagangan masyarakat di empat distrik terhambat.

Empat distrik yang terdampak langsung adalah Distrik Dainime, Distrik Guna, Distrik Yiluk, dan Distrik Gupura. Warga melalui para kepala distrik telah menyampaikan permohonan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar segera turun tangan memperbaiki infrastruktur vital tersebut.

“Kami masyarakat sangat berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan di Kali Patinime. Jika dibiarkan, bukan hanya ekonomi masyarakat yang lumpuh, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa,” ujar perwakilan warga dalam pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Menurut warga, jembatan tersebut selama ini menjadi jalur utama yang menghubungkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di empat distrik. Ketika jembatan rusak, distribusi bahan pokok dan bahan bakar menjadi tersendat, sementara para pedagang kesulitan menjangkau pasar.

Selain berdampak pada perekonomian lokal, kerusakan jembatan juga menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat yang terpaksa tetap melintasi jalur tersebut.

Secara regulasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kewajiban pembangunan dan pemeliharaan jembatan sebagai bagian dari jaringan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan dan jembatan, termasuk pemeliharaan, perbaikan, dan keselamatan pengguna jalan.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pemerintah daerah diwajibkan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

Bagi masyarakat di empat distrik tersebut, jembatan Kali Patinime bukan sekadar infrastruktur biasa. Ia adalah nadi kehidupan yang menghubungkan ekonomi rakyat, distribusi kebutuhan pokok, hingga akses pelayanan sosial.

Karena itu, warga berharap pemerintah daerah—mulai dari kepala distrik, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, hingga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera mengambil langkah konkret.

“Jangan sampai ada korban jiwa baru pemerintah bertindak. Kami hanya meminta jembatan ini diperbaiki agar aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal,” tegas warga.

Jika tidak segera ditangani, kerusakan jembatan Kali Patinime dikhawatirkan bukan hanya memperdalam keterisolasian wilayah, tetapi juga memperlebar jurang ketimpangan pembangunan di daerah pegunungan Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal ini disampaikan perwakilan warga Disko Kogoya kepada reporter Wahananews di Distrik Yiluk, Sabtu (13/3/2026).

Ia bilang, saat ini jalan raya Trans Distrik Yiluk- Yugwa menuju Kabupaten Lanny Jaya mengalami kerusakan parah. Banyak bagian jalan yang hancur dan berlubang, disebabkan aliran air hujan yang langsung mengalir di badan jalan saat hujan deras. 

"Kondisi saat ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, baik dalam hal transportasi, perekonomian, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan bagi masyarakat Distrik Yiluk," kata Disko.

Untuk itu, pihaknya dari masyarakat Distrik Yiluk delapan kampung memohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya
dengan dinas terkait, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lanny Jaya untuk segera melakukan perbaikan jalan, demi menunjang aktivitas warga.

 Jembatan Kali Patinime mengalami kerusakan, aktivitas warga menjadi terganggu

Ia juga meminta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lanny Jaya agar pada saat pembahasan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan, dapat menganggarkan dana khusus untuk perbaikan Jalan Raya Trans Distrik Yiluk-Yugwa yang saat ini mengalami kerusakan.

Harapannya, Pemerintah kabupaten Lanny Jaya beserta seluruh jajarannya, agar dapat segera menanggapi dan menangani secara serius kondisi jalan yang rusak tersebut, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami mohon kepada bapak Bupati dan Wakil Bupati dapat memperhatikan keluhan warga Distrik Yiluk untuk perbaikan jalan raya Trans Distrik Yiluk- Yugwa menuju Kabupaten Lanny Jaya," demikian Disko Kogoya berharap mewakili delapan kampung.

Sebelumnya juga, warga 4 distrik memohon kepada Kepala Distrik Dainime, Kepala Distrik Guna, Kepala Distrik Yiluk, Kepala Distrik Gupura untuk melanjutkan permohonan warga kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk perbaikan jembatan Kali Patinime yang juga mengalami kerusakan parah, yang membuat aktivitas warga terganggu.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal itu menanggapi upaya Rismon Hasiholan Sianipar yang mengajukan permohonan restorative justice (RJ) dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya.

"Yang beliau (Jokowi) laporkan adalah peristiwa hukum yang dinilai telah merugikan kehormatan dan martabat beliau sebagai warga negara sekaligus Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi tidak pernah mau memenjarakan seseorang," kata Darmizal kepada wartawan Rabu 11 Maret 2026.

Menurut Darmizal, pelaporan atas peristiwa hukum tersebut dimaksudkan bukan untuk memenjarakan siapa pun. Melainkan sebagai bagian dari upaya menegakkan kepastian hukum dan memberi efek pembelajaran, agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari terhadap Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, maupun warga negara lainnya. Hal ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menekankan fungsi hukum sebagai sarana menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan harkat martabat manusia.

"Kembali pada maksud dan tujuan pak Jokowi membuat laporan polisi ia tidak mau terjadi hal yang serupa (yang dialami beliau) tertimpa kepada pejabat-pejabat saat ini (baik Presiden, Wapres, Menteri, Gubernur, Bupati, Kepala Daerah dan lainnya)," terangnya.

Lebih lanjut Darmizal menjelaskan,  penetapan tersangka dalam perkara tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Proses tersebut kemudian dikenal dengan pembagian kluster perkara 1 dan 2, yang merupakan bagian dari mekanisme hukum yang independen dan profesional," ucap Darmizal.

Pria berdarah Minang ini menegaskan, yang dilaporkan oleh Jokowi saat ke pihak kepolisian itu adalah sebuah peristiwa yang diduga merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menemukan barang bukti hingga penetapan tersangka

"Pak Jokowi pada prinsipnya tidak memiliki keinginan untuk memenjarakan rakyat Indonesia. Ia selalu menempatkan masyarakat sebagai bagian dari bangsa yang harus dirangkul dan dilindungi, tanpa membedakan suku, latar belakang, profesi, maupun tempat tinggal," tegas Darmizal.

Masih menurut Darmizal, pemberian maaf oleh pak Jokowi kepada saudara RHS (Rismon Sianipar) dapat menjadi pintu awal bagi dilakukannya penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) sebagaimana diajukan oleh saudara RHS di Polda Metro Jaya.

Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana nasional yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial, perdamaian, dan kemanfaatan hukum.

Semangat tersebut, lanjut Darmizal, sejalan dengan prinsip dalam Pasal 51 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. 

Selain itu, Pasal 52 ayat (1) KUHP 2023 juga menekankan bahwa pemidanaan harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, serta pemulihan bagi korban dan masyarakat.

"Apabila proses Restorative Justice dapat tercapai sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka diharapkan saudara RHS dapat kembali menjalankan aktivitas kehidupannya secara normal, berkumpul bersama keluarga, anak-anak, serta kembali berkarya dalam lingkungan akademis yang selama ini menjadi bidang pengabdiannya," ungkapnya.

Alumni UGM Yogyakarta ini menilai, momentum bulan suci Ramadhan yang penuh keberkahan tentu akan dimanfaatkan semua pihak untuk mendapatkan pahala.

"Momentum bulan suci Ramadhan yang penuh keberkahan ini diharapkan menjadi ruang bagi semua pihak untuk saling memaafkan, berkontemplasi, dan memperbaiki hubungan sosial, tanpa mengesampingkan prinsip supremasi hukum dan kepastian prosedur," pungkas Darmizal.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Dalam praktik budaya Huwulama, Su Elemak umumnya dikenakan oleh perempuan, terutama dalam konteks upacara adat atau prosesi pernikahan, sehingga sering diasosiasikan dengan simbol perempuan pengantin Baru. 

Atribut tersebut tidak sekadar hiasan, tetapi merupakan bagian dari identitas budaya, kehormatan perempuan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur.

Karena itu, ketika melihat Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengenakan noken dengan cara digantungkan di bagian depan dada, sebagian masyarakat menafsirkan penampilan tersebut sebagai penggunaan simbol yang dalam budaya Huwulama identik dengan atribut pengantin perempuan.

Namun demikian, sebagai putri asli Papua yang berasal dari latar budaya yang memahami tradisi lokal, tentu Ribka Haluk sangat memahami tata cara dan makna penggunaan noken dalam konteks budaya masyarakatnya sendiri. 

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa noken bukan sekadar tas tradisional, melainkan simbol budaya yang memiliki makna sosial, identitas, dan filosofi tersendiri dalam kehidupan masyarakat Papua.

Dengan demikian, diskursus ini menjadi pengingat bahwa setiap simbol budaya Papua memiliki konteks, aturan adat, dan nilai filosofis yang perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat luas. 

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal ini disampaikan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Orgenes Kambuaya pada kegiatan Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 di Jayapura, Kamis (26/2).

Dalam sambutannya, gubernur menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

“Kegiatan konsolidasi ini disebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni-Papua Cerah,” kata gubernur, dalam sambutan yang dibacakan Orgenes Kambuaya.

Adapun tema konsolidasi tahun ini, “Perkuat Semesta dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Papua”, dinilai mencerminkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.

“Kita harus percaya bahwa masa depan Papua sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan hari ini. Konsolidasi ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis yang nyata dan terukur,” ungkapnya.

Sementara Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, Junus Simangunsong, mengatakan forum tersebut menjadi langkah awal dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional di Papua melalui pendekatan kolaboratif.

“Ini sebagai langkah awal saja, kemudian kita cari solusinya melalui diskusi dan masukan-masukan dari semua  stakeholder terkait dengan  program prioritas  pendidikan dasar dan menengah,” demikian Junus Simangunsong.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal ini dikatakan Gubernur Papua Matius Fakhiri usai melantik pejabat struktural dan fungsional di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (18/2/2026).

Gubernur menyampaikan pembenahan awal difokuskan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai perangkat strategis dalam pengelolaan karier ASN. 

Menurutnya, seluruh proses penempatan dan pergeseran jabatan harus berbasis prestasi dan kompetensi, bukan semata kebutuhan jangka pendek.

“Saya mau BKD betul-betul memperhatikan karier dan prestasi semua eselon, sehingga pergeseran jabatan harus berdasarkan kompetensi dan profesionalisme,” ujar Gubernur dikutip laman Pemprov Papua, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan mutasi jabatan tidak boleh mengganggu jalannya tata kelola pemerintahan. Struktur organisasi harus tetap berjalan efektif agar pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan tidak terhambat.

Selain penataan sistem kepegawaian, Gubernur juga menyiapkan mekanisme evaluasi kinerja terhadap pejabat yang baru dilantik. Pejabat pelaksana tugas dan pejabat sementara akan dievaluasi dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

“Saya butuh waktu enam bulan untuk melihat bagaimana mereka menafsirkan kemauan gubernur, yang merupakan penjabaran dari visi misi presiden dan visi misi saya,” ungkapnya.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan pembangunan tahun 2026. Gubernur meminta seluruh pejabat bekerja berlandaskan dokumen perencanaan daerah serta memastikan program yang dijalankan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam penataan birokrasi ini, Pemerintah Provinsi Papua juga mempertimbangkan proses regenerasi ASN yang memasuki usia pensiun. Gubernur menegaskan pergeseran ke jabatan fungsional bukan akhir karier, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi dan upaya penguatan profesionalisme ASN.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Papua menargetkan birokrasi yang lebih tertata, adaptif, dan mampu mendukung agenda pembangunan daerah secara berkelanjutan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kunjungan kerja Rombongan Kedutaan Besar Kanada ke Provinsi Papua untuk memantau sekaligus membahas kelanjutan kerja sama di bidang perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan kekerasan seksual.

Second Secretary Political and Public Affairs, Foreign Policy and Diplomacy Services (FPDS), Embassy of Canada to Indonesia & Timor-Leste, Arielle Sobhani mengatakan kunjungan ini bertujuan meninjau capaian program sekaligus membahas rencana kerja sama lanjutan di Papua.

“Kami fokus pada program perlindungan anak dan perempuan serta pencegahan kekerasan seksual,” katanya.

Sementara itu, Plt Bidang Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai menyampaikan dukungan Pemerintah Kanada terhadap Papua telah berlangsung cukup lama, terutama dalam isu perlindungan perempuan dan anak yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.

“Program ini telah didanai oleh Pemerintah Kanada dan saat ini dilaksanakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI),” ujarnya.

Menurut Suzana, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut.

“Hasil dari diskusi bersama Pemerintah Kanada akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan daerah,” katanya.

Ia menambahkan, kerja sama antara Kanada dan Papua merupakan bagian dari hubungan bilateral Indonesia-Kanada yang telah terjalin lama, dengan sejumlah program yang difokuskan pada isu sosial dan kesehatan masyarakat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kesempatan pertama sebagai Kapolda, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan pimpinan Polri, serta menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan organisasi dan pelayanan Polda Papua Barat.

Demikian disampaikan Kapolda pada Doorstop pers, Jumat (6/02/26) di Mapolda Papua Barat.
‎
‎Kapolda Papua Barat menyampaikan penghargaan kepada seluruh senior Kapolda sebelumnya yang telah merintis dan mengembangkan Polda Papua Barat. 

‎“Saya berterima kasih kepada para senior, terutama Kadiv Humas Polri yang baru saja kami gantikan, Banyak prestasi yang beliau capai selama bertugas menjadi motivasi bagi kami untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan yang masih tertinggal,” ujar Brigjen Pol Alfred Papare.
‎
‎Brigjen Pol Alfred Papare menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh stakeholder di Provinsi Papua Barat. 
‎
‎“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan, menjaga keamanan dan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan,” tambahnya.

‎Mengakhiri pernyataannya, Kapolda juga menyampaikan penghormatan dan doa terbaik bagi Irjen Pol Jony Edison Isir yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri. 

“Kami mendukung dan mendoakan beliau agar sukses meniti karir di tempat yang baru, sesuai kehendak Tuhan,” demikian Brigjen Pol Alfred Papare.

Diketahui Brigjen Pol Alfred Papare merupakan putra asli Papua, lahir di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada 6 April 1974. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1995. Kini menjadi Kapolda Papua Barat, Sebelumnya adalah Kapolda Papua Tengah yang berkedudukan di Nabire.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kerjasama tersebut ditandatangi oleh Plt Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Yuki Ruchimat dan Ketua umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan di kantor BNN Jakarta, Rabu 4 Febuari 2026.

Kolaborasi ini dilaksanakan dalam rangka Program Nasional Berkualitas, Berprestasi, dan Bersih Narkoba atau BERSINAR serta implementasi konkret dari Asta Cita Pembangunan Nasional Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam agenda pembangunan sumber daya manusia unggul, sehat secara fisik dan mental, serta berdaya saing global.

Penandatanganan ini menegaskan komitmen negara untuk tidak memberi ruang sedikit pun terhadap kejahatan narkotika yang terbukti merusak masa depan bangsa dan mengancam ketahanan nasional, terutama di kalangan usia produktif.

Melalui kerja sama ini, Pemuda Patriot Nusantara diposisikan sebagai mitra strategis terdepan BNN dalam memperluas jangkauan edukasi, pencegahan, dan pendampingan masyarakat.

Kegiatan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalin kerja sama dengan Pemuda Patriot Nusantara (PPN) rangka memerangi melawan narkoba guna menyelamatkan generasi muda Indonesia.

Program ini, nantinya akan menyasar kampus, sekolah, organisasi kepemudaan, pusat pelatihan kerja, termasuk calon tenaga kerja migran hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia.

Ketua umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, menegaskan narkoba merupakan ancaman serius yang harus dilawan secara sistematis, terorganisir dan berkelanjutan.

“Negara ini tidak membutuhkan pemuda yang sekadar gagah secara simbolik. Tetapi pemuda yang sehat mental, kuat karakter, dan bersih dari narkoba. Kerja sama dengan BNN adalah wujud nyata komitmen kami dalam War on Drugs for Humanity,” ujar Andi Kurniawan.

Dirinya menegaskan, Pemuda Patriot Nusantara akan terus mengkampanyekan gerakan Pemuda BERSINAR sebagai gerakan moral dan sosial nasional yang berorientasi pada pencegahan, edukasi, serta pemulihan.

Andi menjelaskan poin utama dalam kerjasama itu diantaranya; melakukan sosialisasi terpadu dan masif
untuk mengedukasi tentang bahaya narkoba.

Disamping itu, lanjut Andi, kerjasama juga menitikberatkan untuk pembentukan relawan anti narkoba.

"Kader-kader Pemuda Patriot Nusantara akan mendapatkan pelatihan langsung dari BNN untuk menjadi agen perubahan dan peer educator di lingkungannya masing-masing," terangnya.

Selain itu, deteksi dini dan pendampingan rehabilitasi juga jadi point penting dalam kerjasama.

"Pemuda Patriot Nusantara mendorong masyarakat untuk berani melapor dan mengakses layanan rehabilitasi BNN, sekaligus siap melakukan pendampingan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba," urainya.

“Kami mengajak masyarakat yang terdampak untuk tidak takut melapor dan menjalani rehabilitasi di seluruh layanan BNN. Pemuda Patriot Nusantara siap mendampingi,” ujar Andi.

Sementara itu, Plt Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Yuki Ruchimat, menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya sinergi nyata lintas sektor.

“Kami mengapresiasi Pemuda Patriot Nusantara. Penandatanganan ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Harus ada tindak lanjut yang konkret, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Yuki.

Menurut BNN, keterlibatan organisasi kepemudaan dengan pendekatan peer-to-peer terbukti jauh lebih efektif dalam membangun kesadaran, membentuk perilaku sehat, serta memutus mata rantai peredaran narkoba sejak dini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Pemuda Patriot Nusantara HM Darmizal MS, menegaskan Program Bersinar telah dipersiapkan semenjak pengenalan Asta Cita sebagai grand strategi pembangunan nasional Presiden Prabowo.

[Redaktur: Hotbert Purba]

‎Dalam pernyataannya, Esau Tatogo menilai MUSPASME sebagai momentum strategis bagi gereja dan umat untuk mengevaluasi pelayanan pastoral sekaligus merumuskan langkah-langkah ke depan yang relevan dengan kebutuhan umat dan tantangan zaman.

“Saya menyampaikan selamat melaksanakan MUSPASME. Ini adalah forum yang sangat penting untuk memperkuat iman, persatuan, dan nilai-nilai kasih di tengah umat, khususnya generasi muda Mee di Papua Tengah,” ujar Esau Tatogo kepada Wahananews di Nabire, Papua Tengah, Sabtu (2/2/26)

‎Menurutnya, gereja memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda yang beriman, beretika, dan bertanggung jawab terhadap masa depan Papua.

Ia berharap MUSPASME mampu melahirkan rekomendasi pastoral yang membumi dan menyentuh kehidupan nyata umat.

Esau Tatogo juga mengajak seluruh pemuda Papua Tengah untuk menjadikan hasil-hasil MUSPASME sebagai pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang damai, saling menghargai, serta menjunjung tinggi persaudaraan lintas suku dan denominasi gereja.

‎“Pemuda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kedamaian. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam MUSPASME harus hidup dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam dokumen,” tegasnya.
‎
Harapannya, pelaksanaan MUSPASME berjalan lancar, penuh hikmat, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa berkat bagi gereja, masyarakat, dan Tanah Papua secara keseluruhan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

‎Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur, Marten Ukago, pada pembukaan Musyawarah Pastoral (Muspas) Mee VIII di Paroki Kristus Jaya Komopa, Dekenat Paniai, Keuskupan Timika, Senin (2/2/2026).

‎Dalam sambutan Gubernur, disampaikan ucapan selamat datang dan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta Muspas Mee VIII, para pimpinan gereja, pastor, pendeta, gembala, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh umat Mee yang hadir dari berbagai wilayah.

‎“Pemerintah memandang gereja sebagai mitra strategis dalam pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut pembangunan nilai-nilai spiritual, etika, budaya, dan kemanusiaan,” demikian kutipan sambutan Gubernur yang dibacakan staf ahli Marten Ukago.

‎Menurut Gubernur, peran gereja dan komunitas umat Mee sangat penting dalam menjaga persatuan, merawat harmoni sosial, serta menanamkan nilai-nilai kasih, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab di tengah masyarakat Papua Tengah.

Melalui pelaksanaan Musyawarah Pastoral Mee VIII ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap akan lahir berbagai rekomendasi strategis, di antaranya rekomendasi pastoral yang kontekstual dan membumi, program pelayanan yang menyentuh kebutuhan nyata umat, penguatan peran keluarga, pemuda, dan perempuan, serta komitmen bersama dalam menjaga kedamaian dan persatuan di Tanah Papua.

‎“Musyawarah ini diharapkan menjadi ruang refleksi iman sekaligus ruang dialog untuk merumuskan langkah pelayanan gereja yang relevan dengan tantangan umat saat ini,” lanjut sambutan tersebut.

‎Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh peserta musyawarah untuk terus memperkuat sinergi antara gereja, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan Papua Tengah yang damai, sejahtera, dan bermartabat.

‎Pembukaan Muspas Mee VIII turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua Tengah, antara lain Plt Kepala BPPKAD Alexander Manangsang, S.Sos, Plt Kepala Dinas Kesehatan dan P2M dr. Agus, M.Kes, Plt Kepala Biro Umum Setda Vivian A. Gobai, S.IP, serta Plt Kepala Biro Perekonomian Daerah dan Administrasi Pembangunan Yohanes You, S.Ag., M.Hum.

Musyawarah Pastoral Mee VIII menjadi momentum penting bagi umat Mee untuk memperkuat pelayanan gereja yang berakar pada iman, budaya, dan realitas sosial masyarakat Papua Tengah.

[Redaktur: Hotbert Purba]

‎Hal tersebut disampaikan Alfred Lambey saat ditemui di Nabire, Jumat (30/01/26), usai proses penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa STIKES Persada Nabire.

‎“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Papua Tengah atas perhatian yang luar biasa kepada kampus-kampus, khususnya perguruan tinggi swasta di Papua Tengah. Terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi bantuan ini,” ujar Alfred.

‎Menurutnya, bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat membantu mahasiswa, terutama mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi akhir.

‎Alfred menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Tidak seluruh mahasiswa menerima bantuan, melainkan mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

‎“Mahasiswa yang dibantu adalah mahasiswa semester 3 ke atas, termasuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi akhir. Dari keseluruhan mahasiswa STIKES Persada Nabire, terdapat 104 mahasiswa yang memenuhi kriteria dan menerima bantuan,” jelasnya.

‎Sementara itu, perwakilan Biro Kemahasiswaan STIKES Persada Nabire, Sarifah, menjelaskan secara rinci kriteria penerima bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

‎“Kriteria utama penerima bantuan antara lain memiliki IPK minimal 2,5, terdata aktif di PDDikti, mahasiswa semester 3 ke atas, serta diprioritaskan bagi putra-putri daerah. Selain itu, mahasiswa wajib melengkapi dokumen seperti KTP, KK, KRS, Kartu Hasil Studi, dan Surat Keterangan Tidak Mampu,” terangnya.

‎Sarifah menambahkan, setelah dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa, pihak kampus menerima berkas dari mahasiswa yang lengkap dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah untuk diverifikasi.

‎“Dari hasil verifikasi, seluruh 104 mahasiswa dinyatakan memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan pendidikan,” katanya.

‎Terkait mekanisme penyaluran, Sarifah menjelaskan bahwa dana bantuan disalurkan melalui rekening STIKES Persada Nabire, kemudian digunakan untuk melunasi biaya pendidikan mahasiswa penerima bantuan.

‎“Dana sudah tersalurkan seluruhnya dan digunakan untuk membayar lunas SPP mahasiswa semester berjalan, termasuk biaya PKL dan magang bagi mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa juga menerima bukti pelunasan berupa kuitansi resmi,” jelasnya.

‎Total bantuan pendidikan yang disalurkan kepada mahasiswa STIKES Persada Nabire mencapai sekitar Rp721 juta, yang diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu, mahasiswa semester lanjutan, serta mahasiswa yang menyelesaikan studi akhir.

‎Ketua STIKES Persada Nabire berharap bantuan ini dapat memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan semangat belajar.
‎
‎“Kami berharap mahasiswa dapat mempertahankan bahkan meningkatkan IPK mereka. Bantuan ini harus berdampak pada peningkatan kualitas, keterampilan, dan semangat belajar mahasiswa,” ujarnya.
‎
‎Ia juga menegaskan bahwa pihak kampus dan para dosen akan terus memberikan pendampingan dan motivasi agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan siap mengabdi di tengah masyarakat.
‎
‎“Ke depan, mereka tidak hanya bekerja dengan kertas, tetapi langsung melayani manusia. Karena itu, kualitas akademik dan karakter mahasiswa harus terus ditingkatkan,” pungkas Alfred.
‎
‎Saat ini, STIKES Persada Nabire menyelenggarakan dua program studi aktif, yakni S1 Gizi dan S1 Administrasi Kesehatan, dengan mayoritas mahasiswa merupakan putra-putri asli Papua yang menunjukkan semangat tinggi dalam menempuh pendidikan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

‎Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelayanan pastoral konseling kesehatan dan gizi, pengobatan gratis bagi masyarakat, serta pembagian sembako kepada warga Kampung Waroki.

Pelayanan ini menjadi wujud nyata kehadiran gereja yang melihat, mendekati, mendengar, dan langsung mengambil tindakan bagi masyarakat, sebagaimana visi pelayanan Yesus Kristus.

‎Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah, Pdt. Dr. Yance Nawipa, MA, dalam keterangannya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas seluruh rangkaian pelayanan PGGPT yang berjalan dengan baik sepanjang tahun 2025 hingga memasuki tahun 2026.

Pembagian sembako kepada warga Kampung Waroki

‎“Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pelayanan gereja di Papua Tengah berjalan dengan baik. Visi gereja adalah menjadikan Papua sebagai tanah damai. Oleh karena itu, semua gereja bersatu dalam doa, sehati dan sepikir di dalam Kristus Yesus,” ujar Pdt. Yance Nawipa.

‎Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, PGGPT telah melaksanakan berbagai program pelayanan, diantaranya konseling bagi hamba Tuhan, konseling rumah tangga Kristen dan pernikahan, pelatihan pelayanan penginjilan, serta pelayanan bagi lanjut usia berupa pemeriksaan kesehatan dan makan bersama.

‎Selain itu, pelayanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan dokter, perawat, suster, konselor, pendeta, dan hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi, baik Katolik maupun Protestan.

‎“Kami melayani semua orang tanpa membedakan latar belakang agama. Papua adalah tanah damai, tanah kasih. Gereja hadir untuk mengasihi semua orang,” tegasnya.

‎Pada kegiatan di Kampung Waroki, tim PGGPT terlebih dahulu melaksanakan ibadah bersama, dilanjutkan dengan konseling pastoral, pelayanan kesehatan, serta pembagian sembako kepada masyarakat setempat.

‎Pdt. Yance Nawipa juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Deinas Geley, atas dukungan pemerintah provinsi terhadap pelayanan gereja.

‎“Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah memberikan dukungan anggaran sebesar Rp3 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung sembilan program pelayanan PGGPT. Bantuan ini sangat membantu pelayanan gereja di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial,” ungkapnya.

‎Ia berharap ke depan pelayanan gereja terus ditingkatkan, menjangkau wilayah-wilayah yang belum tersentuh, serta semakin memperkuat peran gereja dalam menjaga kedamaian Papua Tengah.

‎Selain itu, PGGPT juga mengapresiasi program pemerintah provinsi di bidang pendidikan, termasuk beasiswa perguruan tinggi bagi 24 kampus, pendidikan gratis SMA/SMK, serta program makan gratis bagi pelajar.

‎“Kami dari persekutuan gereja terus mendoakan pemerintah agar memperhatikan seluruh kabupaten di Papua Tengah, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun menjaga kedamaian di tanah ini,” demikian Pdt Yance.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Mengutip pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto bahwa surat edaran ini bukan bentuk penolakan terhadap kemajuan teknologi, melainkan upaya pengendalian penggunaan handphone agar tidak mengganggu proses belajar mengajar serta melindungi anak-anak dari dampak negatif ruang digital.

Jeri Agus Yudianto menyatakan dukungan penuh terhadap surat edaran tersebut.

Menurutnya, penggunaan handphone yang tidak terkontrol di lingkungan sekolah berpotensi menurunkan konsentrasi belajar, memicu kecanduan gawai, serta membuka akses terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia peserta didik. 

Sambungnya, pembatasan yang diatur melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan tersebut dinilai sebagai kebijakan preventif yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Dikutip pelbagai sumber, penggunaan Handphone di sekolah menimbulkan pro dan kontra; di satu sisi menjadi alat bantu belajar digital, komunikasi, dan pengembangan skill teknologi, namun di sisi lain dapat mengganggu konsentrasi, memicu kecanduan, bullying siber, serta mengurangi interaksi sosial tatap muka, sehingga banyak sekolah menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan total di kelas kecuali untuk pembelajaran terarah, demi menciptakan lingkungan belajar kondusif.

Diberbagai daerah dipelosok negeri, pemerintah daerah melalui Dinas pendidikan ramai-ramai membuat surat edaran untuk penolakan penggunaan Handphone untuk anak sekolah berbagai jenjang pendidikan, tapi apakah ada tindakan untuk tenaga pendidik atau guru yang menggunakan Handphone dalam tugas belajar mengajar yang tidak sesuai peruntukannya.

Bahkan ditengarai dan didapati diberbagai platform media sosial, ada beberapa oknum pendidik mengajar sambil live streaming, sebut saja di Tiktok dan FB. Hal ini harus menjadi perhatian semua, jangan sampai "Menepuk air didulang, kepercik muka sendiri".

[Redaktur: Hotbert Purba]

Penonaktifan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Kapolda DIY Nomor: Sprin/145/I/KEP./2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang penonaktifan Kapolresta Sleman. Sementara pelaksana harian Kapolresta Sleman ditunjuk melalui Surat Perintah Kapolda DIY Nomor: Sprin/146/I/KEP./2026 tanggal 30 Januari 2026, yang menunjuk Dirresnarkoba Polda DIY Kombes Pol Roedy Yolieanto, S.I.K., M.H.

Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Anggoro Sukartono mengatakan, keputusan penonaktifan tersebut telah dilaksanakan hari ini pukul 10:00 WIB setelah yang bersangkutan menyerahkan tanggung jawab jabatannya.

Menurutnya, penonaktifan ini merupakan tindak lanjut atas hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait penanganan kasus Hogi Minaya (44 tahun).

Ia menjelaskan, hasil audit menemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri.

"Saya selaku Kapolda DIY telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edy Setiyanto terkait dengan temuan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan Inspektorat Daerah dibimbing langsung Itwasda. Ditemukan adanya jugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolresta," ujar Anggoro di Mapolda DIY Jumat 30 Januari 2026.

Dirinya menambahkan, lemahnya pengawasan pimpinan berdampak langsung pada penanganan perkara Hogi Minaya sehingga memicu kegaduhan dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

"Jadi karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum terjadi kegaduhan, tidak pas hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan sehingga menurunkan citra polisi," ujarnya.

"Untuk itu, hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10.00, setelah terima tanggung jawab kepada saya dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman yaitu Kombes Pol Rudy yang sekarang sebagai Dirnarkoba," ucapnya.

Selain Kapolresta Sleman, Kapolda DIY juga memastikan akan dilakukan pergantian Kasat Lantas Polresta Sleman yang dinilai memiliki permasalahan serupa dalam hal pengawasan.

"Terkait dengan kasat lantas hari ini juga akan dilakukan penggantian sedang dilakukan terkait juga temuan dari hasil rekomendasi audit dengan tujuan tertentu, diduga ada pelakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas sehingga dalam proses penegakan Kasat Lantas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan di masyarakat," pungkas Anggoro.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Salah satu pegiat literasi di Papua Pegunungan, Angginak Sepi Wanimbo dalam keterangan tertulisnya di Wamena dikutip Kamis (29/1/2026) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru dan relawan literasi yang terlibat dalam gerakan mulia tersebut.

"Gerakan literasi bukanlah jalan yang menjanjikan imbalan materi. ini adalah panggilan nurani, kerja sukarela, dan bentuk pengabdian tulus bagi masa depan generasi Papua," kata Angginak Sepi Wanimbo.

Mereka yang bergerak di bidang literasi sejatinya bekerja tanpa upah, tanpa sorotan, bahkan sering tanpa dukungan memadai. 

Oleh karena itu, komitmen yang telah diambil oleh para guru dan pegiat literasi ini seharusnya mendapat dukungan luas dari berbagai elemen, baik pemerintah daerah, gereja, organisasi kepemudaan, tokoh adat, intelektual, kader, serta seluruh lapisan masyarakat.

"Saya meyakini bahwa gerakan literasi ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam membantu pemerintah daerah membangun kualitas manusia Papua yang kritis, bijaksana, dan cerdas. Pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi oleh kemampuan berpikir, membaca, dan memahami dunia," ujar Angginak.

Kata dia, langkah awal gerakan literasi ini telah dimulai di ibu kota Kabupaten Tolikara, Karubaga. Ke depan, gerakan ini akan menjangkau dusun-dusun terpencil. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan buku bacaan. 

Ia mengajak para pegiat literasi, lembaga, serta siapa pun yang memiliki kepedulian dan hati besar bagi kemajuan Papua untuk berpartisipasi melalui sumbangan buku bacaan yang layak dan bermutu.

"Mendidik anak-anak Papua tidak cukup hanya melalui sekolah formal. Diperlukan gerakan membaca yang hidup di tengah masyarakat. Seluruh Tanah Papua membutuhkan kebangkitan budaya baca sebagai fondasi untuk mencerdaskan anak negeri," terangnya.

Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Papua, banyak wilayah telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga pendidik yang cukup. Sebaliknya, di Papua masih ditemukan keterbatasan fasilitas pendidikan dan kekurangan tenaga pengajar. Dalam kondisi inilah gerakan literasi menjadi salah satu jalan strategis untuk menjembatani kesenjangan dan mencerdaskan generasi Tolikara dan Papua secara luas.

Hari ini, banyak anak-anak Papua menjadi korban berbagai penyakit sosial: seks bebas, minuman keras, penyalahgunaan narkoba, ganja, hingga lem aibon. Fenomena ini tidak terjadi tanpa sebab. Lemahnya perhatian dan keterlibatan orang tua, intelektual, tokoh masyarakat, pemerintah, dan gereja turut menyumbang meningkatnya angka korban penyakit sosial tersebut.

"Akar dari semua persoalan itu adalah kurangnya pengetahuan dan informasi yang benar, sehingga anak-anak tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang merusak masa depan mereka. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab moral dan intelektual bagi setiap anak daerah yang telah menempuh pendidikan tinggi untuk mengambil langkah nyata dalam menyelamatkan manusia Papua," ungkapnya.

Ilmu yang diperoleh dari bangku perguruan tinggi, jika tidak diabdikan sedikit pun bagi rakyat, maka hidup itu sesungguhnya menjadi sia-sia. Sebaliknya, ilmu yang digunakan untuk berbuat baik, meskipun kecil, akan membawa manfaat besar bagi sesama manusia.

Ironisnya, tidak sedikit orang yang kembali ke daerah asal dengan niat membangun, namun dalam praktiknya justru menggunakan ilmunya sebagai senjata untuk mempersulit orang lain, menciptakan konflik, atau bahkan merugikan masyarakat. Ini adalah pengkhianatan terhadap hakikat pendidikan itu sendiri.

Kecerdasan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia sejatinya adalah anugerah untuk menghadirkan kebaikan. Mari kita menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi kegelapan, baik di kota maupun di kampung, di mana pun kita berada.

Gerakan kebangkitan literasi menuntut solidaritas yang kuat. Inilah saatnya anak-anak negeri Papua bangkit, bersatu hati, dan bergerak bersama demi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

"Mari membudayakan membaca dan menulis di setiap waktu dan di setiap tempat. Karena dengan membaca, kita sedang menjelajahi dunia. Sebaliknya, tanpa membaca, kita akan terjebak dalam kegelapan. Bersatu kita kuat, bersatu kita maju, bersatu kita menentukan masa depan,” demikian Angginak Sepi Wanimbo.

[Redaktur: Hotbert Purba]

‎Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Paniai, Ham Yogi, dalam seremoni penganugerahan yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

‎Capaian ini menempatkan Kabupaten Paniai sebagai salah satu daerah terbaik secara nasional dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat. Dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Paniai, sektor kesehatan ditetapkan sebagai fondasi utama pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

‎Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kebijakan daerah yang terukur dan berkelanjutan, termasuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang mudah dan merata. Warga Kabupaten Paniai cukup menunjukkan Kartu Keluarga (KK) atau KTP untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan biaya, sehingga perlindungan kesehatan dapat dirasakan hingga ke pelosok.

‎Wakil Bupati Paniai, Ham Yogi, menegaskan bahwa JKN merupakan wujud nyata semangat gotong royong nasional dalam menjamin hak dasar masyarakat.

‎“Ini bukan garis akhir. Kami akan terus memperkuat sinergi lintas sektor bersama Dinas Sosial, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan akurasi data NIK, sehingga perlindungan JKN benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Paniai,” ujarnya.

Ia menambahkan Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Utama ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Paniai dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Paniai.

‎"Posisi sebagai salah satu daerah yang serius memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui sektor kesehatan," demikian Ham Yogi.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan doa bersama dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Nabire, Letkol Laut (P) Guntur Prastyawan, M.Tr.Opsla., dan diikuti oleh seluruh personel Lanal Nabire. 

Kegiatan berlangsung di Mako Lanal Nabire, Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Senin (26/1/2026), dalam suasana khidmat dan penuh keprihatinan.

Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat telah menimbulkan korban jiwa serta dampak kemanusiaan yang mendalam. Peristiwa tersebut menjadi duka bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keluarga besar TNI.

Komandan Lanal Nabire, Letkol Laut (P) Guntur Prastyawan, menyampaikan bahwa doa bersama ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan empati prajurit TNI Angkatan Laut terhadap para korban bencana serta personel Yonif 9 Marinir yang terdampak.

“Doa bersama ini adalah wujud solidaritas kami sebagai sesama anak bangsa. Kami mendoakan para korban agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” ujarnya.

Selain itu, melalui doa yang dipanjatkan bersama, diharapkan seluruh personel Yonif 9 Marinir yang terdampak senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan jiwa korsa di lingkungan Lanal Nabire, sekaligus menegaskan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut tidak hanya hadir dalam tugas pertahanan negara, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap setiap musibah yang menimpa masyarakat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

‎Diskusi yang dipandu Pengarah Lapak Baca LSP, Boas Bayage, diikuti oleh para pegiat literasi dan anak-anak muda Papua. Dalam perbincangan tersebut, literasi tidak dimaknai sekadar sebagai aktivitas membaca buku, melainkan sebagai upaya membangun kesadaran kritis dan keberanian memahami sejarah serta situasi Papua dari sudut pandang rakyat.

‎Boas Bayage menjelaskan merupakan bentuk perlawanan intelektual terhadap ketidakadilan yang selama ini membungkam suara dan pengalaman manusia Papua. 

‎"Mulai sekarang, Melalui literasi, masyarakat diajak untuk meragukan hal-hal yang dianggap wajar, mempertanyakan sistem yang menindas, serta memahami hukum dan kekuasaan yang kerap tidak berpihak pada rakyat kecil", ungkapnya kepada awak media ini (Selasa, 27/01/2026.

Boas Bayage menegaskan bahwa ancaman terhadap manusia Papua tidak hanya datang dari tekanan eksternal, tetapi juga dari ketidakmampuan membaca dan memahami kondisi sendiri, baik secara sosial, politik, maupun budaya. 
‎
‎"Oleh karena itu, literasi dipandang sebagai jalan alternatif untuk membangun kesadaran kolektif, memulihkan sejarah, dan memperkuat solidaritas antargenerasi Papua", jelasnya.

‎Bayage menyatakan juga, ditengah berbagai tekanan hukum dan politik, lapak baca menjadi ruang aman bagi lahirnya gagasan-gagasan kritis. 

‎"Dari diskusi sederhana di meja kopi, tumbuh kesadaran bahwa masa depan Papua tidak semata ditentukan oleh kekuasaan, tetapi juga oleh keberanian rakyatnya untuk berpikir, membaca, dan menulis tentang dirinya sendiri" Imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, LSP menyerukan pentingnya membangun ilmu pengetahuan yang berpihak pada rakyat, berakar pada pengalaman hidup manusia Papua, serta menjadi alat pembebasan, bukan penaklukan. Literasi, bagi LSP, adalah fondasi penting untuk mempertahankan martabat, keadilan, dan kemanusiaan Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Permintaan ini disampaikan menyusul tingginya angka kematian pasien serta banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan medis.

Ketua DPD I KNPI Papua Pegunungan, Dolpinus Weya, A.Md.Sos, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan bermartabat.

"Kami tidak sedang menyalahkan satu pihak, tetapi mendorong adanya evaluasi serius. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat dan negara wajib memastikan layanan tersebut berjalan dengan baik, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan seperti Papua Pegunungan,” ujar Dolpinus, dikutip Selasa.

Sekretaris DPD I KNPI Papua Pegunungan, Yulans FY Wenda, S.Hi, menjelaskan bahwa KNPI menerima banyak laporan dari masyarakat serta unggahan di media sosial yang kemudian didokumentasikan dan ditelusuri lebih lanjut.

Menurut Yulans, terdapat sejumlah pola permasalahan yang berulang, di antaranya pasien dalam kondisi gawat darurat tidak langsung ditangani karena persoalan administrasi, keterbatasan obat di rumah sakit, hingga pemeriksaan medis yang dinilai tidak sesuai kebutuhan pasien.

"Kami menemukan beberapa kasus pasien kritis yang harus menunggu administrasi sebelum mendapat tindakan. Ada juga pasien yang kesulitan mendapatkan obat di rumah sakit dan diarahkan ke apotek luar,” kata Yulans.

Selain itu, KNPI juga mencatat adanya keluhan terkait fasilitas rumah sakit yang tidak layak, seperti kamar mandi rusak dan keterbatasan air bersih, serta lambatnya penanganan terhadap ibu hamil dan korban kecelakaan lalu lintas.

Wakil Ketua III DPD I KNPI Papua Pegunungan, Leo Himan, S.Si, juga menyoroti khusus penanganan pasien darurat, terutama ibu hamil dan korban kecelakaan lalu lintas.

"Kami menerima laporan keterlambatan penanganan ibu hamil yang berujung pada kematian ibu dan bayi. Ada juga korban kecelakaan yang terlambat mendapat transfusi darah. Hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak,” ujarnya.

Menurut Leo, persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai kesalahan individu tenaga medis, tetapi juga berkaitan dengan sistem pelayanan, ketersediaan sarana, serta pengawasan manajemen rumah sakit.

DPD I KNPI Papua Pegunungan mendorong agar seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan melakukan pembenahan layanan, termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan dasar, meningkatkan kedisiplinan tenaga medis, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

"Kami mengusulkan adanya kotak saran atau pengaduan darurat yang dapat dipantau langsung oleh pimpinan rumah sakit, sehingga setiap keluhan bisa ditindaklanjuti dengan cepat,” kata Ketua KNPI Dolpinus.

KNPI juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, termasuk kewajiban fasilitas kesehatan memberikan pelayanan dalam kondisi darurat tanpa hambatan administratif.

"Harapan kami DPD I KNPI Papua Pegunungan juga menyampaikan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah kiranya pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan kedepan agar semakin manusiawi dan berpihak pada keselamatan pasien yang adalah masyarakat kecil yang kadang terbatas secara finasial," demikian Dolpinus Weya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Lewat layanan ini, pelanggan bisa mendapatkan pasokan listrik untuk jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah daya listrik permanen. 

Proses pemesanannya dilakukan langsung dari ponsel dan dapat dipantau hingga selesai, sehingga memberi kepastian bagi kebutuhan acara atau kegiatan sementara.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto, mengatakan layanan Penyambungan Sementara dihadirkan untuk memberi pilihan resmi bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan listrik dalam waktu terbatas.

“Kalau pelanggan mengadakan acara atau kegiatan sementara dan membutuhkan pasokan listrik sementara, layanan Penyambungan Sementara di PLN Mobile bisa dimanfaatkan. Proses pemesanannya mudah dan melalui kanal resmi. Tidak hanya lebih aman, namun juga terjangkau dan tidak menimbulkan polusi suara karena tidak menggunakan genset,” ujar Gregorius.

Untuk memesan layanan Penyambungan Sementara melalui PLN Mobile, pelanggan dapat mengikuti langkah berikut:

– Unduh aplikasi PLN Mobile melalui Play Store atau App Store.

– Buka aplikasi dan login menggunakan nomor ponsel, atau lakukan pendaftaran akun jika belum terdaftar.

– Pada halaman utama, pilih menu Penyambungan Sementara.

– Pilih ID Pelanggan yang sudah terdaftar atau masukkan nomor meter lokasi kegiatan.

– Tentukan titik lokasi, besaran daya tambahan, dan tanggal pemakaian sesuai kebutuhan.

– Lengkapi data yang diminta dan kirim permohonan.

– Selanjutnya pelanggan dapat melanjutkan ke tahap pembayaran melalui aplikasi.

Selama proses berjalan, status dan perkembangan permohonan dapat dipantau melalui menu Daftar Riwayat di halaman Profil PLN Mobile, sehingga pelanggan mengetahui sampai di mana proses penyambungan sementara berlangsung.

“Dengan layanan ini, masyarakat memiliki cara yang lebih aman dan mudah saat membutuhkan tambahan listrik, tanpa harus mengambil risiko menggunakan sambungan listrik tidak resmi yang membahayakan,” tutup Gregorius.

[Redaktur: Sandy]

Pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam di ruang rapat Utama Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. 

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang akan langsung di tindaklanjuti oleh Billy Mambrasar bersama timnya. Salah satunya adalah mempertemukan langsung Investor dari Inggris dengan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen yang sedianya akan dilaksanakan di tanggal 19 Januari 2026 nanti.

Hal ini dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto  dalam mendorong penguatan investasi di sektor pertanian sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan ekonomi Papua, termasuk didalamnya hilirasi pertanian. 

Salah satunya adalah investasi dalam komoditas unggulan daerah , yang permintaan globalnya cukup tinggi, seperti coklat dan kopi yang pengembangannya diarahkan untuk memiliki nilai tambah, berdaya saing global, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Papua memiliki potensi kakao yang sangat besar. Yang kita dorong hari ini bukan sekadar produksi, tetapi penguatan ekosistem dari hulu ke hilir agar kakao Yapen bisa masuk ke rantai pasok global secara berkelanjutan,” ujar Billy Mambrasar.

Berdasarkan data daerah, ada total hampir 1,000 hektar yang akan dikembangkan di Kepulauan Yapen, mulai dari kawasan Rosbori–Windesi di Distrik Windesi yang akan menyumbang sekitar 56 persen produksi kakao Kepulauan Yapen, meski hanya mencakup sekitar 16 persen luas lahan kakao. 

Kondisi ini menunjukkan produktivitas tinggi yang dinilai layak dikembangkan sebagai sentra kakao fermentasi berkualitas ekspor.

Billy menegaskan, pengembangan kakao harus berbasis pada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal.

“Kerja sama dengan Pemerintah Inggris kami arahkan untuk transfer pengetahuan, peningkatan kualitas, akses pembiayaan, dan pembukaan pasar. Tujuannya agar petani Papua tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi memperoleh nilai tambah yang adil,” ujarnya.

Langkah ini mendapat dukungan dari Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, yang berkomitmen menjadikan kakao sebagai salah satu pilar ekonomi daerah. Sementara itu, pihak Kedutaan Besar Inggris menyatakan ketertarikan untuk menjajaki kerja sama di sektor komoditas berkelanjutan.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional ini diharapkan memperkuat posisi kakao Papua di pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan antara Billy Mambrasar dengan Pemerintah Inggris bukanlah hal yang baru. Billy memiliki rekam jejak pendidikan internasional, termasuk pernah mengenyam pendidikan di dua institusi terkemuka di Inggris, yakni University of London – London School of Economics (LSE), tempatnya menyelesaikan gelar sarjananya yang kedua, serta University of Oxford, dimana ia pernah menempuh pendidikan postgraduatenya. 

Selain itu, Billy pernah bekerja hingga managerial level di Perusahaan Energi asal Inggris, British Petroleum, sebelum terjun ke dunia ekonomi, investasi, dan kebijakan public.  

Latar belakang akademik dan professional tersebut turut memperkuat kapasitas Billy dalam menjembatani kerja sama internasional, khususnya dalam mendorong diplomasi ekonomi dan investasi berkelanjutan bagi Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

"Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji," kata jubir KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan.

Senada, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu juga membenarkan informasi penetapan tersangka terhadap Yaqut.

“Iya, benar," ungkapnya.

Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024, saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama.

Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi.

Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.

Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu.

Namun kuota tambahan itu malah dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Padahal, UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024.

KPK menyebut kebijakan era Yaqut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun tertahan.

Padahal seharusnya mereka bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat.

KPK menyebut ada dugaan awal kerugian negara Rp 1 triliun dalam kasus ini. KPK telah menyita rumah, mobil, hingga uang dolar terkait kasus ini.

Bahkan, surat pemberitahuan penetapan tersangka dari KPK kepada Yaqut Cholil Qoumas tersebut viral dimedia sosial termasuk aplikasi WhatsApp.

Surat bernomor B/II/DIK.00/23/01/2023 tersebut tertanggal 9 Januari 2026 dan ditandatangi oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sebagai juara bertahan Proliga 2025, Jakarta Pertamina Enduro (Putri) memasuki musim 2026 dengan kesiapan yang semakin matang, baik dari sisi komposisi pemain, kepelatihan, maupun kesiapan teknis tim. 

Keikutsertaan JPE di Proliga dipandang tidak hanya sebagai partisipasi kompetisi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Pertamina Group dalam mendukung ekosistem olahraga yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada pembinaan jangka panjang.

Dalam Konferensi Pers Pengenalan Tim Jakarta Pertamina Enduro Proliga (Putri) 2026, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyampaikan bahwa dukungan kepada Jakarta Pertamina Enduro merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan prestasi olahraga nasional yang dikelola secara profesional dan terukur.

Dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan tim dalam menghadapi kompetisi Proliga 2026, baik dari aspek pembinaan atlet, pengelolaan tim, hingga keberlanjutan program jangka panjang.

“Sebagai juara bertahan, Jakarta Pertamina Enduro (Putri) menghadapi tantangan yang semakin kompetitif di Proliga 2026. Pertamina Patra Niaga mendukung tim untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh agar mampu tampil optimal sepanjang musim dan bersaing di level tertinggi,” ujar Eko Ricky.

Chef de Mission Jakarta Pertamina Enduro, Werry Prayogi, menegaskan bahwa Proliga 2026 menjadi ujian konsistensi bagi tim sebagai juara bertahan.

“Jakarta Pertamina Enduro selalu membawa ekspektasi tinggi di setiap musim, terlebih dengan pencapaian tiga kali gelar juara. Oleh karena itu, pada musim ini kami fokus pada penguatan komposisi tim, peningkatan kualitas latihan, serta manajemen tim yang lebih matang agar tetap kompetitif di level tertinggi,” ujar Werry.

Pelatih Jakarta Pertamina Enduro (Putri), Bülent Karslıoğlu, menilai dukungan Pertamina Patra Niaga menjadi faktor penting dalam mempersiapkan tim menghadapi kompetisi Proliga 2026 yang berlangsung panjang dan kompetitif. Menurutnya, kesiapan fisik, kedalaman skuad, serta pengelolaan tekanan pertandingan menjadi fokus utama dalam proses persiapan.

“Proliga adalah kompetisi yang menuntut kesiapan dari awal hingga akhir musim. Kami mempersiapkan tim secara menyeluruh dengan fokus pada fisik, disiplin bermain, dan kerja sama tim agar dapat tampil stabil di setiap pertandingan,” ujar Bülent.

Untuk musim 2026, Jakarta Pertamina Enduro (Putri) diperkuat oleh 19 pemain, terdiri dari 17 pemain lokal dan 2 pemain asing. Posisi kapten tim tetap dipercayakan kepada Tisya Amallya Putri, yang diharapkan mampu menjaga komunikasi dan soliditas tim di lapangan.

Salah satu pemain andalan, Megawati Hangestri Pertiwi, mengungkapkan kebanggaannya kembali membela Jakarta Pertamina Enduro. Ia menilai tim ini memiliki nilai historis dalam perjalanan kariernya di Proliga sejak debut pada 2015, ketika tim masih bernama Jakarta Pertamina Energi.

“Tim ini memiliki arti yang sangat spesial bagi saya. Di sinilah saya pertama kali memulai perjalanan di Proliga pada 2015, saat tim ini masih bernama Jakarta Pertamina Energi. Karena itu, ketika ada kesempatan untuk kembali, saya merasa ini adalah keputusan yang tepat,” ujar Megawati.

[Redaktur: Hotbert Purba]

"Hasil pendalaman lebih lanjut juga mengungkap keterlibatan pihak lain yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang," kata Plt Deputi Pemberantasan BNN RI, Budi Wibowo kepada wartawan di lokasi, Selasa (6/12/2026).

Masing-masing DPO berinisial CY, ZQ alias J, dan H. Adapun CY dan ZQ alias J merupakan warga negara (WN) China.

"ZQ alias J perannya (sebagai) pengendali, pemilik barang dan pendanaan. Sedangkan C perannya sebagai koki dan peracik happy water. Kemudian H sebagai penjaga gudang di Jakarta," jelas Budi.

Pengungkapan ini berawal dari pengawasan keimigrasian dan pemeriksaan kepabeanan terhadap penumpang dan barang bawaan asal Malaysia. Dari hasil pemeriksaan, tim gabungan mengamankan dua orang penumpang berinisial HS dan DM yang kedapatan membawa bahan yang diduga mengandung narkotika jenis MDMA dan etomidate.

Barang Bukti bahan Narkoba yang disita BNN.

Keduanya disebutkan merupakan kurir yang bertugas membawa bahan-bahan kimia terlarang itu dari China ke Indonesia.

"Menurut pengakuan tersangka ada kurir yang bertugas khusus untuk mengambil barang itu dan membawa masuk ke Indonesia," ujar Budi.

Berdasarkan temuan tersebut, petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua orang lainnya yakni PS dan HSN. Mereka diduga berperan sebagai pengendali lapangan serta pengatur operasional jaringan.

"Sementara yang perempuan ini (PS) perannya adalah yang meracik sekaligus mengendalikan kegiatan itu," terangnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]