Papua.WahanaNews.co, Nabire - Salah satu calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Tengah, Inarius Douw sesalkan tindakan kecurangan terutama politik uang (Money politic) oleh caleg non orang asli Papua (OAP) pada momen pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah.
Inarius Douw, Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Papua Tengah dalam jumpa persnya menjelaskan, politik uang yang masif di Papua Tengah menjadi penyebab mayoritas Caleg OAP khususnya DPR RI tidak mendapatkan suara yang signifikan, sehingga gagal meraih kursi DPR RI Dapil Papua Tengah.
Baca Juga:
Andi Harun Dikabarkan Dukung Isran Noor Jadi Gubernur Kaltim
"Kami sebagai caleg OAP untuk DPR RI sangat menyesal dan kami sayangkan, mereka (NON OAP) mengambil suara kami dengan tidak normal. Artinya mereka bayar ke penyelenggara seperti PPD untuk mengalihkan suara di Lapangan," ujar Inarius Douw kepada wartawan dalam jumpa persnya di Cafe Aiman Oyehe Nabire, Kamis, (14/3/2024).
Ia menyayangkan tindakan salah satu oknum caleg DPR RI Non orang asli Papua, yang terbukti dalam video sedang membagikan amplop (uang) kepada penyelenggara (PPD) di salah satu Kabupaten di Papua Tengah.
"Beliau ini secara kasar merebut hak orang asli Papua yang benar-benar harus dimiliki caleg asli Papua untuk mendapatkan satu kursi di DPR RI," Kata Douw.
Baca Juga:
Bawaslu Mukomuko Buka 16 Posko Pengaduan Pelanggaran Kampanye Pilkada 2024
Lanjutnya, Kalau memang kita pemain sejati, kenapa bermain di tingkat PPD dan tidak bermain di Lapangan?.
Douw mengaku kecewa, sistem politik uang di Papua Tengah menyebabkan anak asli di Papua Tengah tidak mendapatkan hak suara.
"Kita di daerah gunung seperti saya yang punya basis di Kabupaten Dogiyai, Deiyai dan Paniai, biasanya dalam pemilihan dilihatlah garis keturunan dan suara diberikan kepada caleg-caleg yang mempunyai hubungan darah didaerah itu. Tetapi saya heran sekali, bahkan orang (Non OAP) yang tidak punya hubungan darah bisa memenangkan suara," sesalnya.
Douw juga meminta sentral Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Papua Tengah dapat memproses laporan-laporan yang sudah dimasukkan berdasarkan barang bukti yang sudah diserahkan ke pihak Gakkumdu.
"Kami minta hari ini Gakkumdu tolong proses permasalahan yang sudah kami serahkan. Kalau tidak ada bukti kami juga takut tapi ini jelas-jelas ada buktinya, sehinggaa kami minta gakumdu jangan santai," imbuh Douw.
Ia menegaskan, apabila Gakkumdu tidak memproses laporan-laporan yang sudah dimasukkan, pihaknya menilai ada pembiaran terhadap oknum yang memainkan money politic di Papua Tengah.
"Pokoknya kami tegaskan lagi, Gakkumdu segera usut tuntas masalah ini," tegasnya.
Apabila tidak diindahkan, pihaknya mengancam akan membuat mosi tidak percaya terhadap seluruh penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua Tengah.
"KPU, Bawaslu maupun Gakkumdu, kami akan bikin mosi tidak percaya, karena laporan kami berdasarkan barang bukti," tegas Douw yang merupakan anak pertama dari Isaias Douw, Mantan Bupati Nabire dua periode.
Douw berharap, KPU, Bawaslu dan sentral Gakkumdu Provinsi Papua Tengah dapat bersikap Independen dalam menyelesaikan seluruh persoalan dalam pesta Pemilu serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah.
[Redaktur: Hotbert Purba]
