Papua.WahanaNews.co, Jakarta - Kementerian yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsidal), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selenggarakan Rapat Koordinasi yang membahas pengamanan daerah rawan dan perbatasan di Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk mengeliminasi Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Intelijen Pertahanan, Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana, mengatakan masih adanya ancaman nyata atas aksi yang dilakukan oleh KKB atau sering disebut Jejaring Separatis Papua.
Baca Juga:
Diduga Ditembak KKB di Puncak, Dua Tukang Ojek Dilaporkan Tewas
“Kita ketahui bersama, Gerakan Kelompok Bersenjata sampai sekarang ini masih bergejolak, serta yang tidak kalah penting adalah pembebasan sandera pilot dari New Zealand yang sudah setahun lebih belum bisa dibebaskan,” kata Bayu dikutip Laman Kemenko Polhukam, Rabu (27/3/2024).
Ia menegaskan, upaya penyelesaian permasalahan keamanan wilayah Papua sangat membutuhkan pelibatan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan wilayah yang harus bekerja sama secara sinergis sehingga terpadu dan terarah.
“Kita harus dapat bekerjasama mengidentifikasi permasalahan kendala serta kesulitan dalam berkoordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian operasi intelijen dalam menghadapi masalah Jejaring Separatis Papua,” ujar Bayu.
Baca Juga:
Kapolri Apresiasi Anggota Brimob yang Berhasil Bebaskan Pilot Susi Air Korban Penyanderaan KKB
Rakor tesebut dihadiri oleh perwakilan dari BIN, Sintel Panglima TNI, Baintelkam Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Pertahanan Nasional, dan Lembaga Pertahanan Nasional.
[Redaktur: Amanda Zebahor]
