"Sebagian APBN itu ditranfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, kota, uangnya ada di APBD bapak ibu semua, ada di APBD provinsi, APBD kota, APBD kabupaten artinya itu uang yang siap Rp 642 triliun," ungkapnya.
Dengan anggaran yang besar tersebut, Jokowi mendesak, agar pemerintah daerah dapat mempergunakan dana itu dengan semaksimal mungkin.
Baca Juga:
Dinsos Kotim Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Hingga Pilkada 2024 Usai
"Sekali lagi, kementerian, daerah, dan kita semua, harus menanggalkan ego sektoral. Semua harus memiliki visi yang sama, semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya kabupaten, kota, provinsi dan tentu memajukan negara kita Indonesia," ujar dia.
Tak ketinggalan, Presiden mengapresiasi sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi, baik realisasi investasi maupun urusan perizinan.
"Urusan pelayanan perizinan bagus seperti tadi di Jawa Tengah, tapi realisasi investasi bagus di Jawa Barat artinya belum tentu kita layani dengan baik investasi akan datang, apalagi tidak dilayani! Dilayani saja belum tentu investor datang apalagi tidak dilayani dengan baik," ucapnya.
Baca Juga:
PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 Atur Pengadaan ASN dan PPPK
Presiden Jokowi meminta, agar pola-pola pelayanan lama dan "jadul" harus ditinggalkan.
"Berikan pelayanan terbaik, baik itu investor kecil, yang namanya usaha kecil juga investor, jangan keliru. Investor sedang layani baik, investor gede layani dengan baik. Investor kecil terutama itu layani dengan baik, izin diberikan semua gratis, antarkan ke rumah itu pelayanan," kata Jokowi. [hot/qnt]
