Kembali ke Zaenuri Makhrodji. Menurutnya, hakim sebagai pejabat negara harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
"Utamanya pemenuhan dan optimalisasi hak keuangan, tunjangan dan fasilitas hakim dan keluarganya," kata Zaenuri.
Baca Juga:
Kasasi Ditolak MA, Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Tetap Dibui 12 Tahun
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) FAMI Dr Saiful Anam menembahkan, pihaknya mendukung posisi dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara yang hak keuangan, tunjangan dan fasilitas disamakan dengan pejabat negara lain.
Namun, dirinya berharap Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia itu nantinya tidak akan mengganggu para pencari keadilan.
"Kami mendukung Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim menjadi Undang-undang. Sehingga kedudukan, hak keuangan, tunjangan dan fasilitas hakim semakin jelas dan memadai," demikian Saiful Anam.
Baca Juga:
Sidang Istimewa MA: Prabowo Minta Hakim Tegakkan Keadilan Tanpa Pandang Bulu
[Redaktur: Hotbert Purba]
