WahanaNews-Papua | Pilihan konflik bersenjata antara TNI dan Polri menghadapi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang senantiasa dijuluki berbagai sebutan akhir-akhir ini di Tanah Papua adalah suatu tontonan kekerasan bersenjata yang sangat tidak memberi manfaat apapun bagi kedua belah pihak, termasuk masyarakat sipil di Tanah Papua.
Utamanya di wilayah konflik bersenjata seperti halnya yang terjadi di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (24/4/23).
Baca Juga:
Untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Egianus Kogoya Bantah Minta Rp5 Miliar
Hal ini disampaikan Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy, SH di Manokwari dalam keterangan tertulis yang diterima Papua.WahanaNews.co, Rabu (26/4/23).
Menurutnya kontak senjata adalah pilihan yang salah, sehingga dapat menimbulkan kekerasan yang meluas, dan mengorbankan rakyat sipil di Papua.
"Stop tembak menembak. Jeda kemanusiaan adalah langkah untuk menghindari korban pada semua pihak, juga di kalangan warga sipil," ujar Warinussy.
Baca Juga:
Hadiri Peluncuran Buku Jafar Hafsah, Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Terbitnya Buku NKRI Harga Mati
Jaringan Damai Papua (JDP) telah memperoleh informasi dari kontak personnya di Sugapa bahwa telah terjadi kontak senjata berbentuk saling tembak menembak antara aparat TNI-Polri dengan TPNPB.
Banyak warga masyarakat di Sugapa mengungsi sekaligus mengamankan diri mereka ke halaman Gereja Katolik Santo Michael Kompleks Misi Bilogai di kota Sugapa.
"Saya kembali mengingatkan kepada negara yang diwakili TNI dan Polri, serta TPNPB agar mengedepankan cara-cara yang lebih soft (lunak) dalam menyelesaikan perbedaan pandangan atau pendapat diantara TNI-Polri dan TPNPB tersebut,", imbau Warinussy selaku Jubir JDP.
JDP yakin bahwa persoalan Papua Merdeka dan NKRI Harga Mati tidak mungkin diselesaikan melalui jalan pertempuran bersenjata.
Perbedaan pandangan tentang hal tersebut hanya bisa diselesaikan melalui meja perundingan atau dialog damai semata.
Tentu perbedaan pemahaman tersebut mesti diawali dengan menyepakati agenda soal yang perlu mendapat perhatian bersama dan kesepakatan tentang mekanisme dan prosedur perundingan/dialog itu sendiri. Juga terkait siapa yang menjadi negosiator dan siapa yang menjadi mediator serta fasilitator.
JDP sangat yakin bahwa dengan dialog sajalah persoalan konflik sosial politik di Tanah Papua dapat diurai dan ditemukan jalan penyelesaiannya secara damai dan bermartabat, demikian Yan Christian Warinussy. [anang/hot]
