WahanaNews-Papua | Jaringan Damai Papua (JDP) sangat prihatin atas sikap kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sama sekali tidak melakukan perubahan signifikan pada pola pendekatan penyelesaian masalah sosial politik di Tanah Papua.
Hal ini ditandai dengan diberlakukannya pola pendekatan keamanan dengan titik berat pada penyelenggaraan pendekatan teritorial yang sangat identik dengan model pendekatan keamanan an sich belaka.
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otonomi Khusus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
Demikian juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy, SH mengatakan kepada Wahananews Papua, Sabtu (18/12) di Manokwari, Papua Barat melalui keterangan pers tertulisnya.
Lanjut Yan Christian Warinussy, model pendekatan keamanan teritorial pasti berkenaan dengan penempatan personil militer dalam jumlah besar hingga ke pelosok wilayah kampung dan distrik di Tanah Papua.
Membangun pos-pos militer setingkat Komando Rayon Militer (Koramil) dan Komando Distrik Militer (Kodim) guna menampung banyaknya perwira menengah pertama yang kian meningkat jumlahnya selama ini.
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Bahkan memindahkan kekuatan personil militer non organik yang banyak di wilayah Tanah Papua ke dalam pos-pos militer tersebut adalah sebuah langkah yang kami pandang sebagai faktor pemicu kian masifnya konflik sosial politik dan ekonomi di masa depan, ujar Warinussy.
Presiden Joko Widodo sama sekali tidak mengedepankan pola pendekatan damai demi menyelesaikan segera persoalan krusial di tanah Papua, yaitu; perbedaan pandangan politik mengenai sejarah integrasi Papua dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Perlindungan Masyarakat Adat Papua dan hak dasarnya.
Tawaran JDP dan berbagai pihak termasuk kalangan agama dan kaum cendekiawan di Tanah Papua dan Indonesia mengenai Dialog Papua-Jakarta sama sekali tidak diberi tempat dalam perumusan langkah kebijakan politik Presiden Jokowi terhadap Tanah Papua. Padahal dialog sesungguhnya mendesak dewasa ini, ungkap juru bicara Yan Christian Warinussy.
Ia menambahkan cara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyatakan telah sering bertemu dengan berbagai pihak sebagai dialog, sesungguhnya sangat naif dan bersifat menyederhanakan pola penyelesaian konflik di Tanah Papua, tambah dia.
JDP mendorong Presiden Joko Widodo untuk lebih mempertimbangkan untuk melakukan hal berikut :
pertama, melakukan demiliterisasi di Tanah Papua dengan menarik seluruh personil militer non organik kembali ke satuannya masing-masing.
Kedua menetapkan status jeda kemanusiaan di Tanah Papua demi mempersiapkan proses pemulihan trauma dari warga sipil di kampung -kampung yang selama ini menjadi medan pertempuran antara pasukan TNI dan Polri dengan TPN PB.
Ketiga, menunjuk segera seorang tokoh kunci yang dipercaya oleh Presiden sendiri untuk memulai mempersiapkan dialog Papua-Jakarta.
Keempat, memberi ruang politik bagi para pemimpin Papua serta tokoh-tokoh Papua Merdeka di dalam dan luar negeri untuk melakukan pertemuan informal dengan tokoh kunci yang ditunjuk Presiden guna mempersiapkan dialog Papua-Jakarta.
JDP sangat yakin bahwa dimulainya langkah persiapan menuju ke Dialog Papua-Jakarta sangat penting demi terwujudnya Papua Tanah Damai, juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy mengakhiri. [hot]
