WahanaNews-Papua | Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan pelelangan untuk proyek jalan non-tol Trans Papua Segmen Mamberamo - Elelim yang rencananya akan dilakukan pada pekan November tahun ini.
"Insya Allah nanti pada pekan ketiga November akan diumumkan pelelangannya dimulai dengan tahap prakualifikasi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna di Jakarta, Jumat (21/10) dikutip ANTARA.
Baca Juga:
Personel Kodim 1714/ Puncak, Bantu Warga Padamkan Kebakaran Ruko di Pasar Kota Baru
Herry menambahkan, saat ini pihaknya sedang menunggu persetujuan final untuk Availability Payment.
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan saat ini sedang menyiapkan pelelangan untuk proyek jalan non-tol Trans Papua sepanjang 50 km," katanya.
Sedangkan untuk segmen proyek jalan non-tol Trans Papua tersebut dari Mamberamo ke Elelim.
Baca Juga:
Kementerian PUPR Jajaki Minat Badan Usaha Bangun Jalan Trans-Papua
Sebelumnya, Kementerian PUPR menyelenggarakan Market Sounding atau penjajakan minat pasar untuk proyek pembangunan Jalan Trans-Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Papua melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Reni Ahiantini menyampaikan, proyek pembangunan jalan ini memiliki nilai investasi Rp3,526 triliun, dan masa konsesi 15 tahun.
Sebagai bagian dari jalan non-tol yang merupakan tulang punggung regional di Papua, keberadaan Jalan Trans-Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim akan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan ketersediaan jaringan jalan di Papua.
Pembangunan Jalan Trans-Papua akan mendukung pusat produksi dan pengolahan 237 sumber daya alam Indonesia, di mana cadangan energi nasional dihasilkan.
Melalui skema KPBU, penyediaan layanan infrastruktur dapat diselenggarakan tanpa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Selain itu, pemerintah dapat memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan, di antaranya pembiayaan sebagian konstruksi, dukungan kelayakan, serta jaminan pada proyek KPBU. [hot]
