PAPUA.WAHANANEWS.CO, Wamena – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah melakukan kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan yang terletak di kawasan Gunung Susu, Wamena.
Baca Juga:
Mendagri: Konstitusi Buka Ruang Kepala Daerah Tidak Dipilih Langsung oleh Rakyat
Turut mendampingi Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk beserta para pejabat terkait lainnya.
Mendagri memastikan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan berjalan sesuai rencana.
Ia bersama rombongan turut menyaksikan tahapan pembangunan yang ditandai dengan terlihatnya alat berat yang telah beroperasi.
Baca Juga:
1.305 Praja IPDN Kemendagri Wisuda, Ini Pesan Mendagri Tito Karnavian
Mendagri menjelaskan bahwa perjalanan pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua telah berlangsung sejak lama.
Kebijakan tersebut lahir berdasarkan aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan pemekaran di Papua, termasuk di Papua Pegunungan. Apalagi, wilayah Papua diketahui sangat luas.
"Nah, oleh karena itu daerahnya luas sekali. Penduduknya lima juta satu Pulau Papua. Bayangkan dengan Jawa yang sepertiga Pulau Papua itu penduduknya 150 juta," kata Mendagri di Wamena dikutip Jumat.
Mendagri menyebut, di awal perencanaan penetapan KIPP sempat terjadi dinamika di antara para suku di Papua Pegunungan. Namun, hal itu dapat diatasi dengan baik sehingga kini telah ditetapkan bahwa KIPP berada di kawasan Gunung Susu.
Nantinya, untuk instansi pemerintahan vertikal akan ditempatkan di Kawasan Wouma, Walesi, Wamena.
"Saya sangat berterima kasih dan gembira karena Bapak [Gubernur Papua Pegunungan] sudah ambil keputusan. Dan bahkan sudah mengeksekusi dengan memulai penyiapan lahan. Ini sudah clear and clean Pak ya," sambung Mendagri.
Ia menyarankan, untuk percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Selain itu, mereka juga dapat berkoordinasi dengan Wamendagri Ribka Haluk untuk meneruskannya kepada jajaran kementerian/lembaga lainnya.
"Kita harapkan kalau sudah selesai dikerjakan, dimulai, ya mudah-mudahan tahun depan sudah selesai," tandasnya.
[Redaktur: Hotbert Purba]
