Papua.WahanaNews.co, Jayapura - Rapat koordinasi (Rakor) Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) pada Selasa (10/10/2023), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan berbagai arahan strategis mengenai upaya percepatan pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Rapat yang digelar di Kantor Gubernur Papua dibilangan jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura ini, Wapres selaku Ketua BPP menekankan beberapa poin kunci untuk segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga:
Wapres Minta Baznas Perbanyak Beasiswa Khusus Guru, Tingkatkan Mutu Pendidikan di Papua
Pertama, Wapres menginstruksikan para Menteri/Kepala Lembaga agar menyiapkan dan melaksanakan langkah strategis sesuai dengan kewenangannya untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan pada 4 Provinsi DOB.
Diminta Wapres agar Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN, beserta Pemda 4 DOB agar menyelesaikan dengan segera proses pengadaan lahan hingga status clean and clear.
Sambung Wapres, harus dilakukan dengan memanfaatkan Agenda Ekspose secara efektif untuk memastikan readiness criteria, pematangan lahan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, identifikasi data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah, serta energi juga harus dilakukan.
Baca Juga:
Dari Wamena, KH Ma’ruf Amin Lanjutkan Kunker di Sorong
“Kementerian Keuangan agar mendukung aspek pembiayaan, baik melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi Kementerian/Lembaga/Pemda,” pinta Wapres.
Kemudian, kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan K/L terkait, Wapres menginstruksikan agar dapat memberikan pendampingan kepada Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan praspem.
“Pemda 4 DOB agar menjalin koordinasi efektif dengan K/L dan Satgas terkait, untuk kelancaran proses pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di wilayahnya,” imbaunya.
Kedua, dalam bidang keamanan, Wapres meminta Kapolri dan Panglima TNI agar segera melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembangunan Polda, Korem, dan Kodim pada 4 DOB.
“Hal ini untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pengamanan warga sipil,” ungkapnya.
Ketiga, kepada para Menteri/Kepala Lembaga/pejabat terkait lainnya, Wapres memberikan pesan khusus, termasuk kepada Menko PMK agar turut serta mengawal kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.
“TNI dan Polri agar memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Jangan sampai ada wilayah yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan,” kata Wapres.
“Tegakkan hukum secara tegas dan terukur bagi pelaku aksi kekerasan. Kawal dengan baik pelaksanaan pembangunan di Papua,” imbuhnya.
Selanjutnya, kepada Mendikbudristek, Wapres meminta agar terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di 4 DOB Papua.
Sedangkan kepada Menteri Keuangan, ia juga menginstuksikan agar segera menindaklanjuti dan mendukung kelembagaan BPP dari aspek regulasi dan aspek dukungan anggaran.
“Antara lain terkait hak keuangan dan fasilitas 6 anggota BPP, Sekretaris Eksekutif BPP, dan Kepala Sekretariat BPP, serta dukungan pada Kelompok Kerja BPP,” ungkapnya.
Kemudian, kepada seluruh jajaran BPP, Wapres meminta agar segera menyelesaikan berbagai hambatan yang ada, agar seluruh program pemerintah untuk Papua dapat dilaksanakan dengan tuntas, termasuk mengawal pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan 4 DOB.
“Khususnya kepada para anggota BPP perwakilan Papua agar menjembatani komunikasi kebijakan Pemerintah kepada masyarakat. Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat BPP agar mendukung secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsi BPP,” pintanya.
Terakhir, kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, Wapres memberikan instuksi agar terus memperkuat kerja kolaboratif dan sinergis dalam menangani masalah Papua dan mengawal program K/L di daerah.
Hadir pada Rakor kali ini, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, serta Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian.
[Redaktur: Hotbert Purba]
