Mendagri mengapresiasi karena 32 Pemda di Papua telah menyepakati NPHD dengan KPU Daerah maupun Bawaslu Daerah. Namun, untuk kesepakatan dengan pihak keamanan, masih ada 14 Pemda yang belum menandatangani NPHD dengan TNI dan 12 Pemda dengan Polri.
Selain itu, masih ada Pemda yang belum sepenuhnya merealisasikan anggaran yang telah disepakati dalam NPHD.
Baca Juga:
Masyarakat Lubuk Jawi : Bulatkan Tekad, Satukan Suara, Pilih Paslon ASSET
Mendagri menjelaskan, dukungan anggaran kepada pihak keamanan dibutuhkan mengingat upaya menjaga keamanan perlu dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara.
“Bukan pada saat hari H, mulai penggalangan dari awal untuk cipta kondisi perlu biaya semua, ini artinya mulai dari sekarang untuk realisasi anggarannya,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri meminta kepada para gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat menggelar rapat untuk mengejar kabupaten/kota yang belum merealisasikan anggaran Pilkada.
Baca Juga:
Penjabat Wali Kota Padang: Partisipasi Pemilih Pemula Penting Sukseskan Pilkada 2024
“Karena kalau tidak, nanti mereka bilang mereka tidak bisa melakukan Pilkada karena tidak ada uangnya, alasannya begitu saja ke tingkat pusat ngeluhnya ke saya, sudah kita beresin semua begitu,” tandasnya.
Forum tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto yang menjadi pembicara, juga hadir narasumber dari KPU RI, Bawaslu RI, Polri, dan TNI.
[Redaktur: Hotbert Purba]
