WahanaNews-Papua | Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad meyakini serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, dapat mencapai 90 persen hingga akhir 2022 ini.
Hal demikian karena sudah menjadi kebiasaan di Papua, untuk setiap penagihan okeh pihak ketiga, lebih sering dilakukan pada November atau Desember.
Baca Juga:
Ajukan Pengisian Pejabat Definitif Pimpinan OPD, Ramses Limbong: Terlalu Banyak Pejabat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian di Pemprov Papua
“Sehingga data serap baru terlihat ada peningkatan di November dan Desember”.
“Pastinya karena banyak tagihan-tagihan pengusaha atau kontraktor itu masuk di November dan Desember berdasarkan pengalaman kita,” terang Musa’ad di Jayapura, Jumat kemarin, dikutip laman pemprov Papua.
Kendati begitu, lanjut ia, Pemerintah Provinsi Papua tetap berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jelang akhir tahun 2022, lewat berbagai terobosan.
Baca Juga:
Pj Gubernur Papua Pimpin Upacara Hut Ke-79 RI, Ramses Limbong Terharu dengan Suasana Perayaan di Papua
Diantaranya dengan mengendalikan inflasi di daerah setempat.
“Pemerintah Provinsi Papua sudah berkomitmen agar serapan anggaran harus tinggi supaya juga bisa mengendalikan inflasi”.
“Artinya apa, uang harus banyak beredar sehingga tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat. Hanya memang kita kemarin di Papua ini ada penyesuaian kebijakan pemerintah sehingga agak sedikit tersendar untuk penyerapan realisasi anggaran itu," tandasnya. [hot]
