PAPUA.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Presiden Prabowo menekankan bahwa transformasi Indonesia harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanpa terkecuali.
Baca Juga:
Sikap Dewan Pers Terkait Pencabutan ID Card Istana Reporter CNN Indonesia
Presiden juga menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara modern.
“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo turut menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, yang harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerataan hasil pembangunan.
Baca Juga:
Umat Hindu di Kuil Murugan Temple Jakarta Gelar Doa Kebangsaan untuk Perdamaian Indonesia
Presiden pun mengajak seluruh unsur pimpinan pusat dan daerah, termasuk Komite Percepatan, untuk bersama-sama mengelola kekayaan negara secara arif, jujur, dan bertanggung jawab agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan internal, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi, mencari kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan amanah dengan baik.
Presiden menegaskan bahwa jabatan publik adalah bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat.
“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” pungkas Presiden.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan kepala daerah se-Tanah Papua membahas percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah Papua.
Berikut beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain:
- Rasionalisasi Anggaran
Presiden Prabowo meminta agar dilakukan rasionalisasi anggaran, termasuk memangkas anggaran impor bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai Rp500 triliun, untuk dialihkan ke sektor prioritas, termasuk dana Otsus untuk percepatan pembangunan Papua.
- Dana Otsus Papua
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa dana Otsus Papua tahun 2025 sebesar Rp12 triliun, namun kemungkinan akan turun menjadi Rp10 triliun di tahun 2026. Presiden Prabowo berharap agar dana Otsus Papua tetap Rp12 triliun di 2026.
- Program Makan Bergizi Gratis
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan untuk 750 ribu penerima manfaat di Papua.
- Sinkronisasi Program
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan di Papua.
[Redaktur: Hotbert Purba]
