WahanaNews-Papua | Benhur Tomi Mano, Wali Kota Jayapura mendukung pemekaran Papua.
Menurutnya, pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.
Baca Juga:
Mahkamah Konstitusi Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada Kabupaten hingga Provinsi
Benhur menilai, pemekaran Papua ini harus ditetapkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh, sehingga DOB harus segera diwujudkan.
“Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat," ucapnya beberapa waktu lalu saat menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Jayapura.
Di sisi lain, pembentukan DOB atau pemekaran Papua, menurut Benhur, diharapkan juga bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju ekonomi, pendidikan dan kesehatannya serta indeks pembangunan manusia (IPM) juga semakin baik.
Baca Juga:
ASDP Gandeng Bank Indonesia Perkuat Distribusi Uang Rupiah hingga ke Pelosok Negeri
"Dengan DOB, pembagian wilayah merata, sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya tertumpuk pada ibukota provinsi di Papua," ujar Benhur.
Dia berharap, dengan berbagai tujuan tersebut, rencana DOB bisa terwujud dengan pemekaran Papua segera menjadi tiga provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah.
Benhur menambahkan, Jayapura sebagai daerah Ibu kota Provinsi Papua yang dipimpinnya, memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa dan sangat heterogen. Kondisi Jayapura sangat padat dengan menumpuknya masyarakat di ibu kota provinsi.
"Pemberian dana otonomi khusus kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam lima program besar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya, maka dengan visi kita membangun dari kampung ke kota dan kami bagi habis dana Otsus ini untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI," ungkap Benhur.
Sementara itu, kata dia, terkait penolakan rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia.
Tapi Benhur menegaskan, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat, melihat bagaimana Papua ini harus maju dan sejahtera.
Dirinya mengajak masyarakat Papua mendukung DOB, karena kebijakan pemerintah pusat tidak untuk menyengsarakan rakyatnya, tapi bagaimana memajukan rakyatnya supaya maju di segala bidang baik itu pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
“Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut," ujar dia. [afs]
