Papua.WahanaNews.co, Jayapura - Kehidupan bermasyarakat di Papua tidak lepas dari gereja yang memiliki peranan penting di dalamnya.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya unsur “wakil-wakil agama” di dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Baca Juga:
Wapres Minta Baznas Perbanyak Beasiswa Khusus Guru, Tingkatkan Mutu Pendidikan di Papua
Menurut data kependudukan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 mencatat persentase pemeluk agama Kristen Protestan di Papua sebesar 69,39% dan Katolik sebesar 15,63%.
Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menerima jajaran pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat (PGGPB), dan Papua Christian Centre (PCC) di Ruang Youtefa, Lantai Mezzanine, Suni Hotel and Convention Abepura, Papua, Rabu (11/10/2023).
Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta agar aspirasi gereja dapat menjadi perhatian, khususnya bagi kementerian/lembaga di dalam merumuskan agenda-agenda strategis.
Baca Juga:
Dari Wamena, KH Ma’ruf Amin Lanjutkan Kunker di Sorong
“Beberapa agenda strategis kementerian/lembaga terus dikawal agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspirasi gereja,” kata Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menyebutkan mitra-mitra strategis pemerintah di Papua, seperti Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Persekutuan Gereja Gereja Papua Barat (PGGP), dan Papua Christian Center (PCC) sebagai wadah untuk mendukung agenda strategis otonomi khusus.
“Gereja melalui wadah PGGP, PGGPB, dan PCC agar konsisten menjadi mitra strategis dari pemerintah untuk mewujudkan berbagai agenda strategis otonomi khusus,” ucap Wapres.
“Kolaborasi pemerintah dan gereja akan terus diperkuat,” tambahnya.
Wapres juga menekankan pemerintah akan terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Pemerintah akan terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan gereja, baik PGGP, PGGPB, maupun dengan berbagai sinode gereja,” jelas Wapres.
“Upaya percepatan pembangunan Papua tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, dibutuhkan gerakan kolaborasi dengan berbagai simpul sosial yang ada di Tanah Papua ini,” imbuhnya.
Uskup Jayapura Yunuarius You menyampaikan salah satu tugas dari para pemuka agama selain di bidang keagamaan, juga menggerakkan kemanusiaan, memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, serta kedamaian di tengah masyarakat Papua.
“Kami juga punya panggilan untuk pro kemanusiaan, supaya ada keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di Tanah Papua ini, yang mana tidak bisa dilepas dari tugas kami,” ujar Uskup You.
Hadir pada kesempatan ini Ketua Umum PGGP Pdt. Hiskia Rollo beserta jajaran pengurus PGGP; perwakilan PGGP Papua Barat; Ketua PCC Jhony Banua Rouw beserta jajaran pengurus PCC; dan Bendahara BP3OKP Jalahan Sianturi.
[Redaktur: Hotbert Purba]
