WahanaNews-Papua | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Paniai Provinsi Papua, melakukan investigasi tentang penyertaan modal awal BUMDes kepada pihak TA dan DPMK pada Senin (29 Juni 2022) di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Madi, Paniai Provinsi Papua.
“Sebelumnya pernah melakukan pembentukan kepengurusan BUMDes dari beberapa Kampung untuk menyuarakan aspirasi masyarakat soal modal awalnya,” ujar Ketua Pengurus Tim Penggerak BUMDes Paniai, Yanuarius Yogi, Rabu (29 Juni 2022).
Baca Juga:
Pjs Gubernur Kaltara Togap Simangunsong Buka Seminar dan Workshop Rakornas 2024
Pihaknya juga telah menindaklanjuti bahwa dari BUMDes telah melakukan pembentukan kepengurusan setiap kampung dengan alasan pengangguran dari setiap kampung yang ada saat ini tidak ada ruang kerja.
“Sehingga kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan bisa mengambil bagian disini,” tutur Yanuarius.
“Karena kebanyakan pengangguran yang saat ini belum juga ada peluang kerja bagi masyarakat kampung dan juga bagi yang lulusan sarjana dan SMA/SMK tidak mengakomodir sebagai CPNS/Honorer Pegawai Sipil dan ASN. Sehingga kami datang dengan niat baik supaya dapat jadi pengurus BUMDes di setiap kampung masing-masing,” terangnya.
Baca Juga:
Energi Surya Jadi Sumber Cahaya Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Tepian
Dikatakan setiap pengurus BUMDes, kampung harus menjaga kekompakan, karena selama dalam masa waktu presiden RI belum pernah ada menerima laporan hal tersebut.
Presiden sendiri menegaskan masyarakat harus maju dari pinggiran dan perbatasan desa, untuk mewujudkan pemulihan ekonomi desa, sehingga pengangguran harus diminimalisir melalui daerah setempat dan melalui Program Nasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Bendahara Tahun Anggaran (TA) Yolina Talapary, saat pertemuan menyampaikan untuk progres data yang sudah masuk di lapangan kerja yang terpenting dapat menjalankan program selama tahun 2022 dan untuk saat ini pengajuan dalam RKPD desa adalah sebanyak 7 kecamatan yang bisa dijalankan di tahun 2022. Hal itu telah disetujui melalui hasil kesepakatan musyawarah desa per distrik yang dilakukan bulan Oktober lalu.
“Maka tahun depan, 216 desa tetap kita sinkronisasi data sesuai target niat baiknya teman-teman pengurus yang sedang diandalkan saat ini,” kata Yolina.
Mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Paniai Abet Pekey menjelaskan soal BUMDes diharapkan agar para pengurus dan masyarakat dapat duduk di kampungnya dan dapat membuka usaha apapun yang dapat dikelola sendiri.
“Melalui penyertaan asli dana desa sesuai iklim dan perkembangan kampung maka harus ada hasilnya,” harapnya.
Mewakili tokoh Pemuda Mr. Yunus Eki Gobay menyampaikan kepada perangkat desa, bahwa BUMDes merupakan bentuk usaha yang bagus yang juga sangat memperhatikan bagi masyarakat yang tinggal di kampung.
Tim Operator BUMDes Kabupaten Paniai
“Kalau program masyarakat desa itu bisa berjalan baik sesuai program kerja saat ini, dan supaya mereka bisa kelola dan rencana keinginan di kampung bisa tercapai,” katanya.
“Jikalau program ini berjalan baik maka ke depannya 216 kampung di kabupaten Paniai akan lebih bagus dan sangat dimaksimalkan usaha BUMDes masing-masing,“ harapnya.
Pada kesempatan itu Operator BUMDes Kabupaten Paniai, Jeri P Degey menyampaikan saat ini sekitar 199 desa sudah lolos verifikasi akta persetujuan dari Kemendes PDTT.
“Maka yang sudah harus diresmikan program kerja di desa masing-masing, supaya desanya bisa menjalankan program kerja di lapangan bersama masyarakat desa setempat,” jelas Degey. [hot]
