PAPUA.WAHANANEWS.CO, Solo - Ketua umum Relawan Jokowi untuk Prabowo-Gibran (ReJO), HM Darmizal, bersama delapan Ketua umum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) melakukan pertemuan silaturahmi kebangsaan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat 3 April 2026.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit itu berjalan dalam suasana hangat, penuh keakraban dan sarat pesan kebangsaan.
Baca Juga:
Relawan Jokowi: Polri Tetap Langsung Dibawah Presiden
Momen tersebut dinilai menjadi simbol kuat konsolidasi elemen masyarakat sipil dalam menjaga kesinambungan agenda pembangunan nasional.
Konteks pertemuan ReJO yang sebelumnya beberapa kali mendampingi tokoh-tokoh nasional bertemu Joko Widodo di Solo juga menunjukkan pola komunikasi kebangsaan yang konsisten.
Darmizal menegaskan bahwa sembilan pimpinan ormas yang hadir memiliki satu kesepahaman untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mengawal kepemimpinan nasional agar tetap solid hingga terwujud Indonesia yang makmur.
Baca Juga:
Ini Pernyataan Lengkap ReJO Terkait Pertemuan Eggi Sudjana dan Jokowi
“Kami, sembilan Ketua umum Ormas, sepakat mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran agar tetap guyub, solid, dan fokus bekerja untuk rakyat sampai Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang makmur,” tegas Darmizal.
Menurut alumni UGM Yogyakarta tersebut, silaturahmi dengan Joko Widodo menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan nasional, terutama dalam memastikan transisi dan kesinambungan pembangunan berjalan harmonis.
Delapan pimpinan ormas yang turut hadir bersama Darmizal yakni Muhammad Rahmad, Ketua Umum Usaha Perjalanan Wisata Indonesia, Dr. Asep Syaripuddin, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Seluruh Indonesia (HIPPKI), Asep Hamdani, S.H., Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (AP-LOG), Arya Wardhana, Ketua Umum Parade Nusantara, Andi Kurniawan, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara (PPN), Lis Letty Jumiaty, Ketua Umum Petani Aren ReJO Nusantara (PETA), Dr. Teguh Sumarno dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) serta Alfons Matly dari Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia (FPPPI)
