Papua.WahanaNews.co, Jayapura - Rencana pembangunan Gedung Papua Christian Centre (PCC) telah tercakup dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi 2023-2024.
Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin telah melakukan Rapat Teknis bersama Menteri PUPR, Menteri Agama, dan Mendikbudristek membahas tentang pembangunan Gedung PCC.
Baca Juga:
Wapres Minta Baznas Perbanyak Beasiswa Khusus Guru, Tingkatkan Mutu Pendidikan di Papua
Dalam hal ini, Wapres mendukung pendirian Gedung PCC untuk mendukung penyediaan layanan masyarakat melalui gereja.
“Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan segera membangun Gedung PCC,” ujar Wapres saat menerima jajaran pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat (PGGPB), dan Papua Christian Centre (PCC) di Ruang Youtefa, Lantai Mezzanine, Suni Hotel and Convention Abepura, di Abepura Jayapura Papua, Rabu (11/10/2023).
Gedung PCC yang ditargetkan dapat terbangun pada 2024, Wapres meminta adanya usulan opsi lahan pembangunan dari PCC dan PGGP.
Baca Juga:
Dari Wamena, KH Ma’ruf Amin Lanjutkan Kunker di Sorong
“PGGP dan PCC dapat mengusulkan beberapa opsi lahan untuk pembangunan PCC dengan status lahan bebas masalah,” ungkapnya.
Ketua PCC Jhony Banua Rouw menyampaikan harapannya agar Gedung PCC dapat segera dibangun sebab keberadaannya diperlukan guna kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Kami mohon kebijakan untuk penyelesaian lahannya. Kami sangat membutuhkan Gedung PCC karena ini akan dipakai untuk menyiapkan tenaga-tenaga pendidikan, kesehatan, dan juga analisis bagaimana membangun daerah Papua dengan baik,” ujarnya.
Sementara, mengenai penetapan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Guru di Provinsi Papua pada 3 Agustus 2023 yang lalu, Wapres menilai sebagai salah satu terobosan yang sangat mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Poin utama dalam peraturan tersebut, yaitu perguruan tinggi non-pemerintah dapat melaksanakan pendidikan guru,” jelas Wapres.
Sebagai upaya menindaklanjuti pengadaan guru tersebut, Wapres menjelaskan telah dilakukan pembahasan mengenai pengadaan program studi guru Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Tinggi Teologi.
“Direktorat Jenderal Binmas Kristen Kementerian Agama telah melaksanakan pembahasan langkah-langkah menuju pendirian Program Studi Pendidikan Guru SD dan Pendidikan Guru PAUD pada Sekolah Tinggi Teologi,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Ketua PCC Konstantinus Bahang mengungkapkan urgensi pemenuhan pengadaan guru agar diselenggarakan di sekolah tinggi keagamaan di bawah pengawasan gereja untuk memastikan mencetak sumber daya manusia yang terjamin komitmennya mengajar di Tanah Papua.
“Kami merasa bahwa pengadaan guru ini tidak bisa digantikan dengan program-program lain, kami lihat Kemenristekdikti juga sudah menyiapkan perguruan tinggi lain. Karena kami mau menjawab apa yang gereja-gereja lihat selama ini, yaitu komitmen guru-guru untuk tinggal di pedalaman. Yang kami lihat, guru-guru dari perguruan tinggi lain itu tidak memilikinya,” tutur Bahang.
“Sehingga kami tetap ngotot dengan menyelenggarakan ini di sekolah tinggi keagamaan yang ada di bawah pantauan gereja-gereja, sehingga komitmen itu ada,” imbuhnya.
Hadir pada kesempatan ini Ketua Umum PGGP Pdt. Hiskia Rollo beserta jajaran pengurus PGGP; Uskup Jayapura Yunuarius You; perwakilan PGGP Papua Barat; jajaran pengurus Papua Christian Center; dan Bendahara BP3OKP Jalahan Sianturi.
[Redaktur: Hotbert Purba]
