WahanaNews-Papua | Kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah empat kali mengalami sakit stroke dan hingga saat ini masih dibatasi aktivitasnya, tidak hanya menyebabkan Lukas dan keluarganya tidak bisa memenuhi panggilan KPK.
Tetapi juga berdampak terhadap terganggunya akselerasi pemerintahan dan pelayanan publik di bumi cenderawasih itu.
Baca Juga:
Lukas Enembe Minta Dibantu Berdiri Sebelum Meninggal
Sudah muncul suara masyarakat yang mengeluh tidak bisa mendapatkan pelayanan karena pejabat yang hendak ditemuinya di kantor gubernur tidak berada di tempat.
Demikian Koordinator Cendikiawan Muda Papua, Paulinus Ohee mengeluhkan hal yang sama.
“Sakitnya Gubernur Lukas Enembe dan kasus korupsi yang sedang dihadapinya, memang sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan”, ujarnya.
Baca Juga:
Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia di RSPAD
“Penting sekali untuk adanya pejabat gubernur untuk melaksanakan proses pelayanan publik oleh Pemerintah,” kata Paulinus Ohee di Jayapura, Senin (17/10/2022).
Menurut Paulinus, dengan dinonaktifkannya Lukas Enembe dari jabatan Gubernur karena sudah sekian lama sakit, akan memberikan tiga manfaat sekaligus.
Ia bilang Gubernur Lukas Enembe bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum, dan kinerja Pemprov dalam melayani masyarakat tetap optimal.
Kalau Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun Pemerintahan harus tetap berjalan.
Dalam hal ini dirinya memberikan masukan dan meminta Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan gubernur untuk pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi, kata Paulinus.
Paulinus Ohee. (Foto: ist)
Ditambahkan, sangat penting sekali Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada.
Dengan adanya pejabat gubernur baru maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi.
Paulinus juga mengomentari terkait dilantiknya Lukas Enembe menjadi kepala suku besar Papua. Menurutnya, itu adalah sebuah kesalahan terhadap adat istiadat yang ada di Tanah Papua.
“Ini bisa menimbulkan dilema dan perpecahan antara masyarakat adat di wilayah Papua,” ungkapnya.
Ia mengimbau agar ke depan jangan lagi ada pelantikan seperti yang dilakukan oleh dewan adat Papua.
Dirinya tegas menolak dan tidak mengakui pengukuhan itu.
“Lukas Enembe berasal dari wilayah adat Lapago, sehingga dia tidak bisa langsung diangkat secara umum menjadi kepala suku besar dari seluruh wilayah adat papua yang ada. Kami menolak itu, Paulinus mengakhiri. [hot]
