Papua.WahanaNews.co, Manokwari - Jaringan Damai Papua (JDP) menyambut positif ditempatkannya seorang Putra Papua Asli bernama Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10/2024).
Kepercayaan ini tentu tidak tanpa alasan, karena figur Pigai cukup dikenal sebagai salah satu mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) yang banyak terlibat dalam kegiatan investigasi dan pemantauan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, juga khususnya di Tanah Papua.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Bersih dari Dendam Politik
Hal ini disampaikan juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy dalam keterangan tertulis kepada Papua.WahanaNews.co melalu pesan WhatsApp, Minggu malam (20/10/2024)
Kata dia, keterlibatan Pigai juga sangat erat kaitannya dengan berbagai langkah advokasi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua pada 10 tahun terakhir ini.
Bahkan status Tanah Papua sebagai wilayah konflik dan resisten dalam pelanggaran HAM Berat menurut JDP cukup menyita perhatian negara.
Baca Juga:
Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Sampaikan Rencana Kunjungan ke Luar Negeri
Sehingga dipandang perlu membentuk sebuah kementerian dan atau departemen yang mengurus secara khusus hak asasi manusia.
Sorotan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai salah satu negara dengan dugaan pelanggaran HAM tinggi, khususnya di Tanah Papua menurut JDP cukup beralasan kuat untuk dapat segera membentuk kementerian HAM ini.
"JDP melihat pula bahwa kehadiran Natalius Pigai sebagai Menteri HAM akan turut memberi pengaruh pada upaya penyelesaian persoalan dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua yang sudah terjadi dan berlangsung selama ini," demikian Juru Bicara JDP Yan Christian Warinussy.
