PAPUA.WAHANANEWS.CO, Deiyai - Ketua LKS Enaimoo Lembah Kasih Kabupaten Deiyai, Elipas Pakage, S.Sos, menilai kehadiran negara di Papua tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik seperti aspal dan beton. Menurutnya, kehadiran negara yang paling dibutuhkan masyarakat adalah jaminan rasa aman.
Hal itu disampaikannya dalam rilis yang diterima redaksi, dikutip Minggu (2/8/2026).
Baca Juga:
Presiden Prabowo: Percepatan Pembangunan Papua sebagai Kunci Pemerataan Nasional
"Ketika seorang bapak harus mengungsi ke hutan bersama istri dan lima anaknya, lalu bertanya, 'Kapan kami bisa pulang?', di situlah kita diuji. Apakah pembangunan kita sudah menyentuh hati, atau hanya menyentuh laporan?" ujar Elipas.
Warga Papua dalam pengungsian
Jaminan Hak Dasar Warga
Baca Juga:
Pekerja Jalan di Intan Jaya Tewas Ditembak KKB Saat Ukur Jalan
LKS Enaimoo meyakini kesejahteraan adalah soal pemenuhan hak dasar. Hak untuk sekolah tanpa rasa takut, hak untuk berobat tanpa dipersulit, hak untuk bertani di tanah leluhur tanpa rasa cemas, dan hak untuk hidup bermartabat.
"Pembangunan sebesar apa pun APBD dan sedahsyat apa pun proyek, semuanya akan sia-sia jika rakyat jelata masih berada dalam ketidakadilan," tegasnya.
Dorong Dialog Libatkan Semua Pihak
Elipas menegaskan konflik berkepanjangan tidak akan selesai dengan saling menyalahkan. Jalan satu-satunya adalah dialog yang jujur dan terbuka.
Dialog, kata dia, harus melibatkan gereja, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan pemerintah. Tanpa dialog, generasi berikutnya dikhawatirkan hanya akan mewarisi dendam, bukan damai.
Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan warga sipil. "Karena setiap nyawa yang jatuh, setiap rumah yang terbakar, adalah luka bagi kita semua sebagai anak bangsa," ucapnya.
Menjelang HUT ke-81 RI
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Elipas mengajak seluruh pihak mengisi kemerdekaan dengan keadilan. Bentuknya, antara lain, melalui penyediaan sekolah yang layak di kampung, puskesmas yang memiliki obat, dan kepulangan para pengungsi ke rumah mereka.
"Papua tidak minta istimewa. Papua hanya minta diperlakukan sama sebagai bagian dari Indonesia," katanya.
Ia berharap pembangunan Papua dilakukan bukan dari atas ke bawah, tetapi dimulai dari kampung ke kota, dari kelompok yang paling kecil, paling lemah, dan paling terlupakan.
[Redaktur: Hotbert Purba]
