PAPUA.WAHANANEWS.CO, Papua Tengah – Team Peduli Pencaker Kode R, sebuah kelompok yang terdiri dari Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Orang Asli Papua (OAP), menggelar jumpa pers pada Jumat (12/9/2025) di BKPSDM Provinsi Papua Tengah.
Mereka menuntut kejelasan nasib setelah dinyatakan gugur dalam tes SKD penerimaan CASN tahun 2024, meskipun mendapat "Kode R" yang diklaim sebagai nilai terbaik.
Menurut Ketua Korlap Umum Kode R Provinsi Papua Tengah, Yusak Nawipa, S.IP, sistem "Kode R" ini adalah kekhususan yang diberikan oleh Kemenpan RB melalui PP Kemenpan RB No. 350 Tahun 2024. Kode ini ditujukan khusus bagi OAP yang gagal di tes SKD, namun tidak dinyatakan gugur total.
Baca Juga:
Bupati Cianjur Akan Segera Ambil Langkah Konkret Percepat Proses Pengangkatan CASN dan PPPK
"Kode R ini bukan jatuh tapi bersifat gugur dan punya harapan," tegas Yusak.
Yusak menyatakan bahwa Tim ini sudah berjuang sejak November 2024, setelah hasil tes SKD dikeluarkan. Kekecewaan terhadap hasil tes CPNS yang dikeluarkan oleh BKD Provinsi Papua Tengah menjadi alasan utama dibentuknya tim ini.
"Tujuannya untuk menyuarakan ketidakadilan yang melekat pada pemerintah terkait dengan lapangan kerja bagi orang asli Papua," tambahnya.
Perjuangan mereka sudah berlangsung selama 11 bulan. Tim ini telah melakukan berbagai aksi damai di BKPSDM, DPR Papua Tengah, MRP, Kantor Gubernur, bahkan bertemu langsung dengan pihak Kemenpan RB, BKN Pusat, DPD RI, Wakil Gubernur, dan Gubernur.
Baca Juga:
Penundaan CPNS dan PPPK 2024 Picu Polemik, Prabowo Turun Tangan
Yusak juga menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Papua Tengah atas kesalahan yang pernah dilakukan saat bertemu di ruang kerja gubernur pada 15 Juli 2025.
Sebagai harapan ke depan, mereka meminta pemerintah untuk memprioritaskan Pencaker Kode R dalam penerimaan K2, P3K, database, dan CPNS Tahun 2025.
Tuntutan ini didasari oleh amanat Undang-Undang Otsus yang menyebutkan kuota 80% untuk OAP dan 20% untuk Non-OAP, serta Surat Edaran Gubernur Papua Tengah Nomor 800.1/146-2/SET yang bahkan menetapkan kuota 90% OAP dan 10% Non-OAP.
Tim ini berharap pemerintah dapat mempertimbangkan perjuangan mereka.
