Papua.WahanaNews.co, Jayapura - Kunjungan kerja di Provinsi Papua, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin bertemu dengan para tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian bertempat di Kantor Gubernur Papua, dibilangan jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Pertemuan sebagai upaya untuk mengatasi konflik di Papua, serta bagian dari upaya pembangunan percepatan kesejahteraan di Tanah Papua.
Baca Juga:
Wapres Minta Baznas Perbanyak Beasiswa Khusus Guru, Tingkatkan Mutu Pendidikan di Papua
Wapres meminta para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi.
“Saya meminta penguatan kerja sama dan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua,” pinta Wapres.
Menurut Wapres, pemerintah memiliki komitmen yang penuh dalam menjadikan kedamaian sebagai fokus utama di Tanah Papua, salah satunya melalui penyelenggaraan dialog yang konstruktif bagi masyarakat.
Baca Juga:
Dari Wamena, KH Ma’ruf Amin Lanjutkan Kunker di Sorong
“Proses damai di Papua harus menjadi fokus utama melalui langkah-langkah yang didukung dengan dialog-dialog konstruktif bagi terwujudnya perdamaian di Papua,” terangnya.
Lebih jauh, Wapres mengungkapkan, upaya konkret dalam menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua, dicantumkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, khususnya dalam mengatasi ketimpangan struktrual dan rekonsiliasi.
“Pemerintah melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 memiliki komitmen untuk mengatasi ketimpangan struktural dan ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ekonomi. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi,” tegas Wapres.
“Hal ini bukan hanya untuk penyelesaian masalah saat ini, melainkan juga untuk membangun dasar-dasar yang kokoh guna memastikan perdamaian berlangsung dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Wapres pun menekankan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dan terus berupaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.
“Pemerintah tidak pernah abai dalam penanganan hak-hak rakyat Papua. Pemerintah mendorong dialog antarsektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di Tanah Papua,” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan untuk mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.
“Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua melalui pendekatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pendekatan keamanan,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Wapres mendengarkan aspirasi dari para perwakilan tokoh pegiat kemanusiaan dan HAM yang ada di Papua.
Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Subhan Hamid Massa menyarankan, upaya pendekatan kepada masyarakat Papua, dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi, kesejahteraan dan hukum.
“Kami merekomendasikan pendekatan ekonomi, kesejahteraan, kemudian pendekatan hukum. Karena memang keputusan adat sangat tegas. Jadi, diperlukan pendekatan hukum yang baik, tegas, dan berkesinambungan,” ujar Subhan.
“Kami berharap pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman,” tambahnya.
Selain itu, mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Herman Saud, juga menyampaikan pentingnya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk dapat dipedomani kembali secara rinci, sebab menurutnya seluruh solusi dari permasalahan bangsa tertuang dalam aturan tersebut.
“Saya pikir kita harus kembali ke UUD 1945 dan diterjemahkan betul. Ini luar biasa. Meskipun disusun dalam waktu singkat, tapi keseluruhan masalah bangsa diatur dalam UUD 1945,” ucap Herman. “Itu menjadi titik perjuangan kita bersama,” tambahnya.
Hadir pada kesempatan ini Ketua PWNU Papua Tony Wanggai, Ketua Umum FKUB Papua Lipiyus Biniluk, Pegiat HAM di Papua Alberth Rumbekwan, Pengamat Hukum Papua Amsal Sama, Direktur ELSHAM Papua Pdt. Mathius Adadikam, Perwakilan ECC di GI TP Fransina Yoteni, dan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BPP Melyana R. Pugu.
Setelah kunjungan kerja di Provinsi Papua, Wakil Presiden RI akan melanjutkan serangkaian kunjungan kerja di Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 12 Oktober 2023, dan Provinsi Papua Selatan pada tanggal 12-14 Oktober 2023.
[Redaktur: Hotbert Purba]
