Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pelantikan ini, meskipun dilaksanakan secara sederhana, tetap memiliki makna strategis dan penting.
Menurut Mendagri, Papua merupakan wilayah yang memerlukan perhatian khusus, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.
Baca Juga:
Sidak Rumah Sakit dan Kantor Pelayanan Masyarakat di Jayapura, Pj Gubernur Papua: Pelayanan Dasar Belum Berjalan Optimal
Mendagri menyampaikan apresiasi atas kinerja Pj Gubernur sebelumnya, Ramses Limbong, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas daerah, membangun komunikasi lintas elemen, dan mendukung agenda nasional di Papua selama satu tahun terakhir.
Mendagri juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani oleh Pj Gubernur yang baru:
1. Penurunan Kapasitas Fiskal, Kondisi fiskal di Papua saat ini cukup menantang, ditandai dengan turunnya kapasitas keuangan daerah. Sekitar 30–35% dari total APBD dihabiskan untuk belanja pegawai, sementara pelayanan dasar masyarakat masih belum optimal.
Baca Juga:
Ajukan Pengisian Pejabat Definitif Pimpinan OPD, Ramses Limbong: Terlalu Banyak Pejabat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian di Pemprov Papua
2. Distribusi ASN dan Dampak DOB, Pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), distribusi aparatur sipil negara (ASN) belum merata ini tentunya menjadi beban bagi Provinsi Papua.
3. Permasalahan Ketimpangan Belanja-Pendapatan, Hampir seluruh provinsi di Tanah Papua mencatatkan belanja daerah yang melebihi pendapatan. Hanya Provinsi Papua Tengah yang tercatat memiliki belanja rendah, namun hal ini juga menjadi perhatian karena bisa mengindikasikan keterbatasan serapan anggaran.
4. Pembangunan Kantor Pemerintahan di DOB, Sejumlah DOB seperti Papua Selatan dan Papua Tengah telah memulai pembangunan kantor pemerintahan. Namun untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses masih terhambat karena belum tercapainya kesepakatan terkait lokasi lahan.
