PAPUA.WAHANANEWS.CO, Jayapura – Diskusi publik bertajuk “PSN dan Kesejahteraan Rakyat Papua” yang digelar Barisan Merah Putih (BMP) di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok II Jayapura, berubah ricuh Sabtu siang 30 Mei 2026.
Puluhan mahasiswa dan aktivis lingkungan mendadak menyerobot lokasi dan melakukan aksi protes di hadapan para narasumber, termasuk Gubernur Papua Selatan.
Baca Juga:
Munculnya Dua Video Berbeda dari Mama Yasinta Sorot Tekanan terhadap Penolak PSN di Merauke
Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai ceroboh dalam mengelola Pembangunan Strategis Nasional PSN.
Pengunjuk rasa menilai pelaksanaan proyek strategis justru lebih banyak merugikan karena dianggap mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan mengeruk kekayaan alam tanah Papua tanpa keberpihakan jelas pada kesejahteraan warga setempat.
Dalam orasi, para demonstran menuntut pemerintah menghentikan praktik eksploitasi besar-besaran yang dianggap merampas wilayah adat dan merusak lingkungan.
Baca Juga:
Dibalik Judul "Pesta Babi": Sebuah Catatan tentang Hutan Papua yang Terus Menyusut
Mereka menegaskan tanah Papua bukan lahan kosong yang bisa dikuasai sesuka hati, melainkan wilayah dengan nilai sejarah, budaya, dan kehidupan yang melekat bagi masyarakat adat.
“Tanah bagi kami adalah nyawa. Kami menolak PSN jika kehadirannya hanya untuk mengambil apa yang kami miliki, sementara rakyatnya tetap hidup dalam ketertinggalan,” tegas salah satu juru bicara aksi di tengah pekikan massa yang mengangkat spanduk bertuliskan #PapuaBukanTanahKosong dan #TolakPSN.
Kehadiran massa yang masuk ke area diskusi sempat membuat situasi tegang. Para narasumber yang sedang membahas program pembangunan di Papua Selatan terdiam dan mendengarkan keluhan mahasiswa serta aktivis.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi atau jawaban langsung dari pemerintah daerah maupun narasumber terkait tuntutan yang disampaikan.
Pengunjuk rasa bersikeras menuntut evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek strategis yang berjalan di tanah Papua.
Mereka menekankan pembangunan seharusnya membawa kesejahteraan nyata bagi penduduk asli, bukan menjadi sarana eksploitasi yang meminggirkan hak-hak mereka.
[Redaktur: Hotbert Purba]
