PAPUA.WAHANANEWS.CO, Wamena, Papua Pegunungan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dalam hal ini Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Nicholay Aprilindo mengunjungi pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Jumat 17 April 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi kebutuhan dan harapan para pengungsi yang telah meninggalkan rumah mereka sejak 2018 akibat konflik.
Baca Juga:
Jaringan Damai Papua (JDP) Berbelasungkawa atas Penembakan 10 Warga Sipil Tewas di Papua
Ia juga meninjau kebutuhan, seperti aktivitas pendidikan anak-anak pengungsi dan mengunjungi pasar baru Kota Kenyam untuk memahami kebutuhan dasar yang mendesak.
Nicholay juga menjajaki peluang rekonsiliasi damai untuk masyarakat Papua, khususnya pengungsi Nduga, guna menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Dalam kunjungannya, Nicholay didampingi oleh Wakil Bupati Nduga Yoas Beon dan tokoh intelektual Samuel Tabuni.
Baca Juga:
Dua Prajurit Yonif R 408/SBH Tertembak KKB Papua
Ia menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik di Papua dengan fokus pada rekonsiliasi dan perdamaian. Salah satu upaya utama yang didorong adalah melalui rekonsiliasi dan perdamaian.
Dalam kunjungan tersebut, Nicholay menemui ratusan pengungsi yang hingga kini belum bisa kembali ke rumah akibat konflik berkepanjangan.
“Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,” kata Nicholay, dikutip Sabtu (19/4/2025).
Nicholay menilai bahwa konflik di Papua sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek kemanusiaan.
“Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya menjadikan rekonsiliasi sebagai agenda utama dalam penyelesaian konflik di Papua.
Nicholay mengungkapkan bahwa yang paling sering disampaikan adalah harapan akan kepastian rasa aman dan keinginan segera kembali ke tempat tinggal mereka.
“Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,” imbuhnya. Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua. Tidak ada kepentingan lain, selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua, menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,” ujarnya.
Pentingnya Pengawasan dan Tata Kelola Penanganan Nicholay juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap upaya penanganan pengungsi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, agar masyarakat tidak dirugikan akibat tata kelola yang buruk.
Ia memastikan bahwa seluruh temuan di lapangan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan KemenHAM dalam penyelesaian konflik, tidak hanya di Nduga, tetapi juga di wilayah Papua lainnya.
“Buat saya, konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah, hak konstitusional warga negara, soal kemanusiaan yang adil dan beradab, serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan menjadi catatan penting,” demikian Nicholay Aprilindo.
[Redaktur: Hotbert Purba]
