“Terlebih lagi untuk provinsi baru seperti Papua Selatan, kami sangat berterimakasih dan menyambut baik rekan-rekan dari Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir langsung di wilayah paling timur di Indonesia ini,” ujar Suhono.
Kegiatan pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik Tahun 2024 Lingkup Provinsi Papua Selatan.
Baca Juga:
Usulan Formasi CASN 2024 hingga 31 Januari, Menpan RB Prioritaskan Tenaga Honorer
Sebagai informasi, dalam kegiatan itu akan diberikan pendampingan secara intensif mengenai penyusunan Standar Pelayanan, pelaksanaan SKM, FKP, pengelolaan pengaduan melalui LAPOR!, pembentukan MPP serta pembinaan inovasi pelayanan publik yang pada saat ini lebih berfokus pada Pemantauan Keberlanjutan Replikasi Inovasi (PKRI) tahun 2024. Selain itu juga dilaksanakan pengumpulan bukti dukung PEKPPP dari masing-masing Unit Lokus Evaluasi (ULE) pada hari kedua pelaksanaan pendampingan ini.
Kegiatan Pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik ini diikuti oleh ULE yang menjadi lokus evaluasi kebijakan pelayanan publik pada Provinsi Papua Selatan termasuk pada 4 kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat.
[Redaktur: Hotbert Purba]
