Wahananews-Papua | Direktur Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Abdul Muis mengatakan Kementerian PUPR tingkatkan kualitas barang dan jasa untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.
Hal ini disampaikan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa (12/7/2022).
Baca Juga:
Gaji Terendah Rp 9,4 Juta, Kementerian PUPR Buka 6.388 Formasi CPNS 2024
Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Roberth Rouw beserta rombongan melaksanakan Kunjungan Kerja Reses melaksanakan pertemuan bersama dengan jajaran Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, Kementerian PDT, Pemprov Papua, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih dan GAPENSI.
Komisi V DPR RI terus mendukung Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di Papua, oleh karena itu perlu mendengarkan masukan dari Kementerian PUPR terkait tantangan pembangunan di provinsi ini.
Dari paparan yang disampaikan oleh Balai-balai Kementerian PUPR di Provinsi Papua disampaikan bahwa secara umum ada beberapa tantangan di Provinsi Papua antara lain pengadaan barang dan jasa, pengadaan lahan, dan kondisi keamanan.
Baca Juga:
Menkeu Sebut APBN Telah Salurkan Rp6 Triliun Untuk Pembiayaan Rumah
Direktur Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi yang hadir mendampingi kunjungan kerja ini menjelaskan bahwa pada TA. 2022 terdapat total 209 paket dan sebanyak 143 paket sudah terkontrak dan 63 paket masih dalam proses lelang.
Untuk itu Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua.
“Khusus untuk Papua memang ada aturan Keberpihakan dari Pemerintah terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui Perpres No.17/2019 dan kami sudah berusaha untuk mengimplementasikannya seperti kontrak kecil diwajibkan semua harus OAP dan kontrak yang besar diwajibkan untuk mengsubkontrakkan untuk OAP dan diperbolehkan KSO dengan OAP” jelas Muis.
