Darmizal menambahkan, bahwa intervensi opini atau desakan klarifikasi kepada Istana hanya akan menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu di ruang publik.
Pilihan terbaik bagi masyarakat dan tokoh publik saat ini adalah mengawal proses tersebut agar berjalan secara transparan dan berkeadilan tanpa harus membebani lembaga eksekutif tertinggi negara.
Baca Juga:
Darmizal ReJO Apresiasi Polda Metro Jaya Tangkap Roy Suryo dan Tifa
"Dalam konteks tersebut, penegak hukum harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk bekerja tanpa diintervensi oleh narasi politik, sehingga perdebatan dapat dikembalikan pada koridor hukum yang murni dan bukan sekadar menjadi komoditas opini publik. Dengan membiarkan mekanisme checks and balances di dalam sistem peradilan bekerja sebagaimana mestinya, maka objektivitas perkara akan lebih terjamin," urainya.
Darmizal menekankan bahwa menarik Istana ke dalam pusaran ini justru mencerminkan ketidakpahaman atas prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif yang dianut oleh negara ini.
Mantan Ketua umum Relawan Prabowo-Hatta ini, juga mengingatkan bahwa di tengah upaya keras pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional, kepastian hukum adalah pilar utama yang tidak boleh digoyang oleh kegaduhan politik.
Baca Juga:
Puluhan Pimpinan Relawan Prabowo-Gibran Hadiri Diskusi REBO-AN
"Narasi yang terus-menerus mendesak klarifikasi dari Istana dinilai tidak akan produktif bagi iklim hukum nasional yang sedang dibangun," ungkap Darmizal.
Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada sistem peradilan yang ada.
Dirinya optimis bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum, namun di sisi lain, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sebagai bagian dari hak asasi manusia.
