Papua.WahanaNews.co, Merauke - Kunjungan kerja di Merauke, Papua Selatan, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua terus menjadi perhatian pemerintah hingga saat ini.
Kata Wapres, berbagai aspek, mulai dari pendidikan, telekomunikasi, ekonomi, pelayanan masyarakat, hingga infrastruktur terus dibangun dan dibenahi demi pemerataan pembangunan di Tanah Papua, termasuk di Papua Selatan.
Baca Juga:
Wapres Minta Baznas Perbanyak Beasiswa Khusus Guru, Tingkatkan Mutu Pendidikan di Papua
Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pembangunan di Papua sudah disusun dalam rencana pembangunan dan akan didirikan untuk masing-masing kabupaten, sehingga akses pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat.
“Anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui otonomi khusus (Otsus), kalau dulu itu kan tersentralisasi di provinsi, sekarang itu langsung ditransfer ke kabupaten-kabupaten. Oleh karena itu, saya harapkan bahwa program antara kabupaten dan provinsi, sudah terkoordinasi dengan baik,” ujar Wapres dalam acara dialog Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan di Ballroom Sakil B Swiss-Belhotel, Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).
Setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Baca Juga:
Dari Wamena, KH Ma’ruf Amin Lanjutkan Kunker di Sorong
“Saya harapkan, program-program yang menjadi masalah, yang belum teratasi, itu nanti, kalau itu menjadi bagian dari pemerintah pusat, itu akan jadi bagian dari pemerintah pusat,” jelas Wapres.
“Prioritas mana yang perlu dikerjaan, nah ini yang perlu dikoordinasikan,” tambahnya.
Wapres juga membahas perihal pendidikan, dimana masyarakat Papua tidak hanya dapat mengenyam pendidikan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
“Pembiayaan pendidikan ke luar negeri difasilitasi oleh kabupaten. Selanjutnya, di luar negeri, menjadi beban masing-masing kabupaten,” ujar Wapres saat memberi arahan.
“Ilmu yg tidak ada di sini, kita ambil ke sana (luar negeri),” sambungnya.
Sedangkan terkait keagamaan, Wapres menekankan, agar minimnya tenaga pendidik agama dapat teratasi. Salah satunya adalah dengan mendirikan pendidikan tinggi agama.
Usai memaparkan berbagai solusi yang perlu diupayakan, Wapres meminta agar Gubernur Papua Selatan menyatukan persoalan-persoalan di tiap-tiap daerah dan menyusunnya berdasarkan prioritas.
“Kita ingin agar anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan seperti selama ini, anggarannya besar, tapi tidak ada wujudnya. Kita ingin, saat kita masuk Papua, wujudnya ada, untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” harapnya.
Sebelumnya, perwakilan Bupati Papua Selatan, Bupati Merauke Romanus Mbraka, menyampaikan sejumlah permasalahan di Papua Selatan, termasuk di antaranya akses jalan darat yang belum terfasilitasi, akses komunikasi melalui internet yang sering terkendala, dan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, tokoh agama juga menyampaikan persoalan terkait minimnya jumlah tenaga pendidik agama dan izin pendirian rumah ibadah.
Sedangkan tokoh adat, dalam pertemuan ini menyampaikan perihal infrastruktur, konektivitas akses, pendidikan, dan kesehatan yang perlu dibenahi dan mendapat solusi yang efektif.
Hadir pada acara ini antara lain, Pj. Gubernur Apolo Safanpo, Bupati Merauke Romanus Mbraka, Bupati Asmat Elisa Kambu, Bupati Boven Digoel Hengky Yaluwo, Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu, Bupati Merauke 2000-2005 dan 2005-2010 Johanes Gluba Gebze, Bupati Merauke 2016-2021 Frederikus Gebze, dan Wakil Bupati Merauke 2000-2005 Benyamin Simatupang.
Sementara, Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, PIh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.
[Redaktur: Hotbert Purba]
