WahanaNews-Papua | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat bicara terkait konflik sosial di Papua yang terjadi pasca penangkapan Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, mengungkapkan bahwa Komnas HAM menemukan indikasi eskalasi kekerasan di Papua.
Baca Juga:
Kasus Kematian Vina-Eki Cirebon: Komnas HAM Rekomendasi Polri Evaluasi Polda Jabar-Polres
Ia mendesak dan meminta semua pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan konflik Sosial dan kekerasan di Papua semakin meluas.
Atnike secara khusus meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam penanganan aksi massa dan mengedepankan langkah humanis sesuai prinsip Hak Asasi Manusia.
Atnike meminta dan menyerukan semua pihak tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan konflik dan kekerasan di Papua semakin meluas.
Baca Juga:
Pemantauan Kasus Vina dan Eki Dirampungkan Komnas HAM
Atnike juga meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam penanganan aksi massa.
"Komnas HAM meminta kepada Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih dan Pemerintah Daerah Papua untuk menciptakan situasi kondusif secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk meredam ketegangan di Papua," kata Atnike dikutip dari kanal Youtube Humas Komnas HAM, Senin (16/1)
Atnike juga mengingatkan, agar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan aparat negara untuk menghindari kekerasan dan konflik bersenjata di Papua.
Pada kesempatan yang sama, Komnas HAM mengapresiasi pernyataan dan arahan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung upaya penanganan pengungsi akibat konflik sosial, seperti di Maybrat, Papua Barat Daya.
Hal itu disampaikan Yudo dan Listyo ketika keduanya berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu.
Komnas HAM berharap TNI dan Polri bisa memberikan rasa aman bagi pengungsi untuk kembali ke tempat asal atau kampung - kampung sebelumnya, dengan jaminan keamanan penuh, ungkap Atnike.
"Kami meminta TNI dan Polri untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam penanganan situasi keamanan di Kabupaten Maybrat dengan tetap mengedepankan norma dan prinsip HAM," demikian Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro . [hot]
