WahanaNews-Papua | Tokoh Pemuda Lembah Baliem Jayawijaya Papua Pegunungan, Ismail Asso mengkritisi kinerja Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua selama menjabat pada tahun 2018 - 2023.
Rakyat Jayawijaya harus segera melaporkan Bupati John Richard Banua ke Menkpolhukam RI, agar PPATK, BPK RI dan KPK RI untuk segera mengusut dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Jayawijaya yang besarannya setiap tahun sekira Rp1,5 Triliun, kata Ismail Asso dalam keterangan tertulis melalui pesan WhatsApp di Wamena Jayawijaya, Kamis (16/3/23).
Baca Juga:
Polisi Kawal Distribusi Logistik Pilkada Ke Distrik-Distrik di Kabupaten Yahukimo
Selama masa kepemimpinan Bupati, Ismail Asso mempertanyakan penggunaan dana APBD dan dana Otsus yang dianggarkan oleh negara (pemerintah pusat).
Lapisan masyarakat Jayawijaya mempertanyakan dana selama ini dikemanakan? Dipakai untuk belanja apa dan digunakan untuk bangun apa saja?
"Menurut saya APBD Jayawijaya perlu diaudit segera. Dan semua pihak mendesak segera mendorong perlunya dilakukan audit menyeluruh penggunaan anggaran masa kepemimpinan Bupati John Richard Banua" ujarnya.
Baca Juga:
Jenazah 2 Tukang Ojek Korban Penembakan KKB Puncak Jaya Diterbangkan ke Makassar
Berikut Beberapa point yang disampaikan Ismail Asso;
1. Selama John Richard Banua jadi Bupati Jayawijaya, di Kota Wamena dan 40 Distrik seluruh Kabupaten Jayawijaya sama sekali tidak nampak pembangunan sama sekali.
2. Hampir semua kebijakan melalui satu pintu, seperi pengadaan paket pekerjaan bagi pengusaha dibidang pendidikan dan kesehatan bukan ditentukan oleh kepala dinas kesehatan atau pendidikan melainkan melalui pengaturan (managemen) “satu pintu” yakni John Banua.
3. Seluruh bangunan rusak akibat kerusahan Kota Wamena, termasuk pembangunan Kantor Bupati Kota Wamena belum direkontruksi (dibangun) kembali.
4. Seluruh kampung dan Distrik Kabupaten Jayawijaya tidak ada satupun jalan diaspal dibawah kepemimpinan oleh Bupati John Banua. Bahkan jangankan pembangunan jalan dari Distrik menuju ke Kota dan atau antar Distrik lebih-lebih seluruh jalan Kampung, jalan dalam Kota Wamena sendiri rusak parah tidak pernah sama sekali diaspal selama masa kepemimpinan John Banua saat ini.
5. Semua harga barang di Kota Wamena tidak ada standarisasi harga, pedagang menaikkan harga semaunya, seluk-beluk barang kebutuhan pokok didatangkan dari luar, sebenarnya sebagian komoditi dapat disediakan mama-mama Papua, seperti cabe, bawang dll.
"Saran saya selaku pemuda Jayawijaya dan 40 Kepala Suku LMA seluruh Distrik Jayawijaya mendesak John Richard Banua mundur dan melaporkan semua kasus-kasus ini ke lembaga penegak hukum yakni Polda Papua, BPK, PPATK dan KPK RI", ungkap Ismail Asso.
Kita semua berhak meminta keterbukaan aparat penegak hukum, kemana larinya uang rakyat Jayawijaya dan dipakai atau digunakan kemana.
Hal ini harus dibuka terang benderang, agar rakyat pemilik uang Otsus Jayawijaya tahu dan sadar kemana larinya uang mereka, demikian Ismail Asso. [bawi kogoya/anang/hot]
