“Kita sudah melakukan persiapan-persiapan dari awal yang dipimpin oleh Bapak wamendagri sebagai orang asli Papua yang mana beliau Saya tunjuk untuk membuat tim untuk melakukan persiapan seperti sarana prasarana anggaran termasuk seleksi pemilihan pejabat, yang mana pemilihan pejabat melalui proses yang cukup panjang dan menerima masukan masukan dari berbagai pihak dan diputuskan dalam sidang tim penilai akhir yang dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang dihadiri oleh sejumlah menteri serta kepala lembaga lainnya,” ucapnya.
Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian juga menyampaikan, pelaksanaan pelantikan untuk menandai defacto 3 provinsi baru di Indonesia yang mana saat ini Indonesia memiliki 37 provinsi 5 diantaranya ada di tanah Papua.
Baca Juga:
Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wujudkan Pilkada Damai di Provinsi Papua
Untuk mengakomodir adanya provinsi-provinsi baru ini dari DPD, dirinya melihat 1 provinsi mengirim 4 perwakilan DPD yang mengartikan bahwa kedepannya akan ada 20 anggota DPD RI dan suara yang mewakili Papua akan lebih kuat sampai ke DPD RI.
“Pemekaran jangan disikapi sebagai hal yang negative, karena kami melihat lebih banyak sisi positifnya dan juga kita melihat model-model pemekaran yang selama ini sudah ada. Dapat dilihat sejarah pada saat Papua di masa lalu banyak terhambat perkembangan namun dengan adanya pemekaran ini kita dapat mempermudah melakukan pelayanan kepada masyarakat, agar pelayanan dapat menyeluruh,” tuturnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengajak masyarakat untuk dapat bersama-sama mengevaluasi apa saja langkah-langkah yang dilakukan para penjabat baru dan dirinya berharap dengan adanya pejabat baru semua dapat berjalan dengan maksimal guna mencapai pembangunan di Papua.
Baca Juga:
Pengamanan Pilkada Serentak 2024, Polda Papua Lakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Cartenz 2024
“Terkait program-program Pemerintah Pusat, agar para bupati dapat meneruskan program tersebut agar dapat berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat Papua demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Papua,” tutup Mendagri. [hot]
