Sedangkan Ke-32 menteri itu antara lain empat menteri koordinator sebagai wakil sekaligus tim pengarah.
Mereka adalah Mahfud MD (Menko Politik, Hukum, dan Keamanan); Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Muhadjir Effendy (Menko Pembangunan Manusia & Kebudayaan), Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman & Investasi).
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Paulus juga akan langsung berkoordinasi dengan 27 menteri teknis, termasuk 7 pimpinan tinggi lembaga negara setingkat menteri.
Mereka antara lain, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM.
Sedangkan pejabat setingkat menteri antara lain, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala BNN, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala BNP Terorisme, Kepala Badan Keamanan Laut, dan termasuk gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara.
Baca Juga:
Langkah Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak, Asistensi Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya
Secara khusus mendagri meminta Paulus Waterpauw, potensi perbatasan harus dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru. BNPP memiliki konsep mengembangkan kecamatan di daerah perbatasan yang jumlahnya hampir 700.
Hingga 2024, target BNPP akan mengembangkan 222 kecamatan.
Khusus di Papua, proyek pengembangan kini fokus di Desa Skow, di Jayapura dan Kerom yang berbatasan dengan Papua Nugini.
