PAPUA.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota DPD RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, S.Pd., M.Si., melontarkan kritik tajam dan berbasis data terhadap pemerintah pusat dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Forum ini membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang semestinya menjadi instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan daerah penghasil, termasuk Papua.
Baca Juga:
Mengenal Koops Habema, Komando Gagah TNI di Jantung Konflik Papua
Eka menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap ketidaktransparanan kontribusi yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia serta ketimpangan akut dalam distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) ke Papua.
Meski pemerintah menyebut persentase pembagian 80 persen untuk daerah, 20 persen untuk pusat angka nominal yang seharusnya dapat diuji publik tidak pernah dipublikasikan secara jelas.
“Kami hanya disuguhi angka persentase, tapi nominal riilnya tidak pernah dibuka. Katanya Rp5 sampai Rp6 triliun, tapi tidak ada laporan resmi yang bisa diakses publik. Papua punya hak untuk tahu! Ini menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal,” tegas Eka.
Baca Juga:
Satu Jam Sapu Bersih, TNI Lumpuhkan Pasukan OPM di Sugapa
Dalam kerangka tata kelola keuangan negara, ketertutupan informasi ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas fiskal dan menjadi bukti bahwa prinsip keadilan distributif belum dijalankan secara utuh.
Eka juga menyoroti konstruksi stigma 3T-Tertinggal, Terbelakang, Termiskin yang hingga kini masih dilekatkan pada Papua, padahal provinsi ini merupakan salah satu lumbung kekayaan alam nasional.
“Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, tapi Papua tetap disebut daerah 3T. Ini bukan sekadar narasi, tapi bentuk ketidakadilan struktural. Kami ini penyangga ekonomi nasional, tapi hidup dalam ketimpangan. Salahnya di mana? Apakah pada pusat yang tak transparan, atau pada daerah yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan?” ujar Eka dengan nada kritis.
