"Pemberian dana otonomi khusus kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam lima program besar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya, maka dengan visi kita membangun dari kampung ke kota dan kami bagi habis dana Otsus ini untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI," ungkap Benhur.
Sementara itu, kata dia, terkait penolakan rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia.
Baca Juga:
Mahkamah Konstitusi Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada Kabupaten hingga Provinsi
Tapi Benhur menegaskan, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat, melihat bagaimana Papua ini harus maju dan sejahtera.
Dirinya mengajak masyarakat Papua mendukung DOB, karena kebijakan pemerintah pusat tidak untuk menyengsarakan rakyatnya, tapi bagaimana memajukan rakyatnya supaya maju di segala bidang baik itu pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
“Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut," ujar dia. [afs]
