PAPUA.WAHANANEWS.CO, Lanny Jaya, Papua Pegunungan – Penyaluran dana bantuan sosial yang bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya untuk Distrik Yiluk diduga bermasalah dan memicu gejolak serta kericuhan di tengah masyarakat setempat.
Dugaan penyelewengan ini mencuat setelah adanya ketidakpuasan warga terkait jumlah dan proses pencairan dana.
Baca Juga:
KNPI Papua Pegunungan Ajak Masyarakat, Jaga Suasana Sejuk dan Dukung Kebersamaan Gubernur–Wakil Gubernur
Berdasarkan informasi yang dihimpun, total dana sosial yang dicairkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya untuk Distrik Yiluk ditaksir mencapai lebih dari Rp600 juta.
Namun, dalam proses penyaluran dan pengelolaan di tingkat distrik, muncul dugaan adanya pemotongan atau penyelewengan.
Dugaan kuat mengarah pada kerja sama antara oknum di tingkat Distrik dalam proses pencairan dan pengelolaan dana.
Baca Juga:
Kunjungi Wamena, Mendagri Pastikan Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di Kawasan Gunung Susu
Disebutkan, pendamping distrik dan kepala distrik Yiluk yang baru dilantik, diduga melakukan penyelewengan dana dengan nominal mencapai lebih dari Rp300 juta.
“Dana tersebut seharusnya disalurkan sepenuhnya kepada masyarakat yang berhak, namun ada indikasi kuat penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam proses pencairan,” ujar salah satu warga tidak ingin disebutkan namanya.
Ketidakjelasan dan dugaan penyelewengan ini telah menimbulkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan masyarakat penerima bantuan.
