PAPUA.WAHANANEWS CO, Wamena – DPR Papua Pegunungan mendesak BPK segera mengaudit keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Desakan itu mengemuka dalam rapat Banggar bersama TAPD, Senin (27/7/2026). DPR menilai pengelolaan anggaran tidak transparan dan pembangunan tidak berjalan.
Baca Juga:
"Narkoba Digital", Racun Modern yang Merampas Masa Depan Generasi Muda
"1 tahun 8 bulan kami diam. Hari ini kami bicara karena hak-hak kami tidak jalan," tegas Ketua Fraksi Nasdem Lenny Caroline Weya.
Lenny menyebut masyarakat kelaparan dan pengangguran meningkat. Sementara pokok-pokok pikiran hasil reses DPR tidak pernah diakomodir dan kegiatan dewan baru dibayar 3-4 bulan sekali.
Anggota Komisi IV Fransina Daby juga menyoroti proyek. "Ada 1 perusahaan kerjakan 6-8 paket. Kepala Dinas PU 3 kali dipanggil mangkir. Putra daerah tidak dilibatkan," ujarnya.
Baca Juga:
Jemaat Gereja Baptis Bahtera Wesaroma Rayakan HUT ke-9 dengan Tradisi Bakar Batu
Bantah 2 Pernyataan Pemerintah
Fransina membantah klaim pemerintah yang dinilai tidak sesuai fakta. Ada 2 hal yang diluruskan:
Pertama, soal pembayaran hak-hak DPR. "Hak kami juga dicicil, dibayar 3-4 bulan sekali. Tidak sesuai jadwal BANMUS," tegasnya.
Kedua soal penyusunan APBD. "APBD itu pemerintah yang susun. DPR hanya ikut membahas, tidak pernah ikut menyusun. Tuduhan susun bersama itu tidak benar," pungkasnya.
DPR meminta audit segera dilakukan terhadap Sekretariat Dewan, Bagian Keuangan, dan Dinas PU, "Hak dewan dicicil, proyek dikuasai 1 perusahaan,"tutup Daby".
[Redaktur: Hotbert Purba]
