Ia menambahkan cara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyatakan telah sering bertemu dengan berbagai pihak sebagai dialog, sesungguhnya sangat naif dan bersifat menyederhanakan pola penyelesaian konflik di Tanah Papua, tambah dia.
JDP mendorong Presiden Joko Widodo untuk lebih mempertimbangkan untuk melakukan hal berikut :
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otonomi Khusus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
pertama, melakukan demiliterisasi di Tanah Papua dengan menarik seluruh personil militer non organik kembali ke satuannya masing-masing.
Kedua menetapkan status jeda kemanusiaan di Tanah Papua demi mempersiapkan proses pemulihan trauma dari warga sipil di kampung -kampung yang selama ini menjadi medan pertempuran antara pasukan TNI dan Polri dengan TPN PB.
Ketiga, menunjuk segera seorang tokoh kunci yang dipercaya oleh Presiden sendiri untuk memulai mempersiapkan dialog Papua-Jakarta.
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Keempat, memberi ruang politik bagi para pemimpin Papua serta tokoh-tokoh Papua Merdeka di dalam dan luar negeri untuk melakukan pertemuan informal dengan tokoh kunci yang ditunjuk Presiden guna mempersiapkan dialog Papua-Jakarta.
JDP sangat yakin bahwa dimulainya langkah persiapan menuju ke Dialog Papua-Jakarta sangat penting demi terwujudnya Papua Tanah Damai, juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy mengakhiri. [hot]
