"Evaluasi pengukuran dampak akan terus dilakukan agar masuk ke rantai pasok nasional dan global," ujarnya.
Adapun intervensi yang dilakukan pemerintah dalam kampung nelayan modern di Biak yaitu mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,11 miliar yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pokok produksi perikanan berupa dermaga & tambatan perahu, jalan akses dan jalan kawasan, instalasi air bersih, IPAL dan MCK, penerangan, gardu pandang, shelter pendaratan, turap beton dan pedestrian.
Baca Juga:
Serangan Brutal KKB di Papua: Satu Polisi Tewas, Warga Terluka
Juga pembangunan fasilitas pengusahaan perikanan berupa kantor koperasi pengelola, pabrik es portabel kapasitas 3 ton, gudang beku portabel kapasitas 10 ton, sarana perbaikan kapal (dock shipyard), sentra kuliner, kios persediaan, bengkel nelayan, kendaraan berpendingin roda 4.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Trian Yunanda dalam keterangan pers di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Rabu 6 Desember 2023. (Foto: WahanaNews/KKP)
Selanjutnya untuk bantuan sarana penangkapan ikan dilakukan pemberian berupa kapal penangkapan ikan dan mesin sebanyak 20 unit, mesin yamaha 15 PK sebanyak 5 unit, API gillnet monofilamen sebanyak 51 unit, API handline sebanyak 228 unit, serta coolbox sebanyak 120 unit.
Baca Juga:
Penukaran Utang dengan Konservasi, KKP Optimalkan Terumbu Karang di Wilayah Timur
"Kami juga memberikan peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha perikanan dengan memfasilitasi dan mendampingi kelembagaan dan usaha, program magang koperasi, pelatihan perawatan mesin kapal perikanan, bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan," kata Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, A. Rita Tisiana yang juga menjadi pembicara dalam Bincang Bahari.
Rita menyebutkan dengan intervensi yang diberikan pemerintah, pendapatan masyarakat kampung yang saat ini hanya Rp1,4 miliar pertahun akan meningkat menjadi Rp14,89 miliar.
"Kondisi sebelum intervensi dengan perahu motor tempel dua mesin, pendapatan sekitar Rp5 juta, dengan mengoptimalkan intervensi dari pemerintah pendapatan sebulan Rp17 juta. Namun semua itu tergantung dari masyarakat, apakah mereka bisa mengoptimalisasi bantuan itu?, kami akan terus melakukan pendampingan," ujarnya.
