WahanaNews - Papua | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memberantas korupsi, terutama di sisi pelayanan.
Pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus digalakkan di unit pelaksana teknis (UPT), seperti di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merauke.
Baca Juga:
Serangan Brutal KKB di Papua: Satu Polisi Tewas, Warga Terluka
"Ini bukti kalau kita juga concern cegah korupsi, termasuk di salah satu UPT KKP di paling timur di Indonesia atau Papua" kata Kepala BKIPM, Pamuji Lestari dalam keterangan dikutip laman KKP, Sabtu (11/2/2023)
Sosok yang akrab disapa Tari ini menyebut pencanangan Pembangunan Zona Integritas sebagai tahapan awal dari implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih intens dan berkelanjutan.
Hal ini tercermin melalui penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perubahan budaya kerja, penataan tata laksana, manajemen SDM yang baik, perbaikan akuntabilitas, peningkatan aspek pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga:
Penukaran Utang dengan Konservasi, KKP Optimalkan Terumbu Karang di Wilayah Timur
Dia mengingatkan, pelaksanaan seluruh sistem tersebut bukanlah perkara yang mudah.
SKIPM Merauke sangat memerlukan dukungan sumberdaya dan sinergitas dari pemerintah daerah, instansi terkait, feedback dari masyarakat/pengguna jasa, serta pengawasan dari lembaga lain, agar sistem ini bisa terus diperbaiki," jelasnya.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di SKIPM Merauke, Papua Selatan.
