Karena operasi teritorial itu di jantung masyarakat Papua. Kalau basisnya masih curiga, bagaimana mungkin kita bisa menciptakan perdamaian. Bagaimana mungkin bisa ada pembangunan. Bagaimana mungkin anak-anak sekolah pergi dengan senyum kalau masih dicurigai," ujarnya.
"Kesannya klise soal kecurigaan ini. Tapi pada praktiknya, yang kami temukan di lapangan, minimal pengalaman saya di pemantauan, ini soal stigma dan soal kecurigaan itulah yang melahirkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia," lanjut Anam.
Baca Juga:
Dosen UGM Noer Kasanah Ajukan Naik Pangkat Berujung Dibebastugaskan
Dia mencontohkan salah satunya pada saat proses identifikasi. Menurut Anam, masyarakat Papua yang berambut keriting lebih banyak diinterogasi dibandingkan dengan yang berambut lurus.
Lebih lanjut Anam menegaskan, apa pun metode pendekatannya, stigma dan kecurigaan harus terlebih dulu dihilangkan. Dia juga mengingatkan agar pemerintah konsisten menggunakan pendekatan teritorial dan tidak menggunakan pendekatan lainnya.
“Basisnya, apa pun pendekatannya, hilangkan stigma, hilangkan kecurigaan. Harus clear”, kata Anam.
Baca Juga:
Benny K Harman Desak Kapolri Cari Tiga Orang Hilang Usai Demo Agustus
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Pertemuan itu membahas strategi penanganan baru mengenai Papua hingga penanganan pelanggaran HAM berat.
Mahfud mengatakan dia mendiskusikan cara penanganan Papua dengan Jenderal Andika. Salah satu penanganan itu menggunakan pendekatan kesejahteraan.
Mahfud juga menjelaskan pendekatan teknis yang dilakukan ke depannya di Papua. Pendekatan itu adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur.
