Ia menyebut, aturan itu paling lambat terbit pada 19 Oktober 2021.
Tito berharap, masyarakat Papua menyurati Presiden Joko Widodo terkait aspirasi pemekaran Papua Selatan.
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Dengan begitu, proses pemekaran bisa segera dimulai.
"Wilayah Merauke punya potensi pertanian dan perikanan sangat luar biasa. Didukung dengan SDM yang memadai, saya yakin Provinsi Papua Selatan ke depan akan menjadi provinsi termaju di tanah Papua," ujar Tito.
Sebelumnya, usul pemekaran provinsi di Papua mencuat di tengah pembahasan Otsus Papua.
Baca Juga:
Langkah Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak, Asistensi Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya
Sejumlah kepala daerah di selatan Papua mendeklarasikan Provinsi Papua Selatan.
Meski begitu, usulan itu tak langsung dikabulkan pemerintah.
Pasalnya, pemerintah pusat sedang berfokus menyelesaikan revisi UU Otsus Papua saat itu.
