Papua.WahanaNews.co, Jayapura - Pelayanan kesehatan adalah hak mendasar setiap individu masyarakat. Namun demikian, realitanya masih banyak tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Papua.
Sama halnya dengan berbagai pelayanan pemerintah pada kantor-kantor belum maksimal.
Baca Juga:
Pj Gubernur Ramses Limbong Kunjungan Kerja Perdana di Saireri Biak Numfor
Pelayanan dasar di sejumlah rumah sakit, baik pada kantor-kantor pemerintahan, masih belum berjalan optimal. Perlu cepat pembenahan.
Demikian disampaikan Penjabat (PJ) Gubernur Papua, Ramses Limbong saat melakukan inspeksi mendadak dibeberapa rumah sakit di Jayapura, juga sidak pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Rabu (9/10/2024).
“Saya melaksanakan sidak untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan kepada masyarakat,” kata Ramses.
Baca Juga:
Inflasi di Provinsi Papua Harus Stabil, Pj Gubernur Ingatkan Pemkab Tidak Laporkan Perkembangan Inflasi
Saat sidak di rumah sakit Jiwa, kata dia pelayanan belum optimal. Masih jauh dari kata manusiawi. Belum lagi soal makanan, belum lagi ada persoalan honorer yang belum terakomodir. Ia berjanji akan segera menyelesaikannya.
Ramses Limbong juga menyatakan mengenai belum adanya konsep belanja modal dari hasil BPJS yang mesti direncanakan selama lima tahun kedepan oleh pihak rumah sakit.
"Jadi harus terkonsep. Itu yang belum ada,”urainya.
Di kantor PTSP Papua, Limbong menyoroti banyaknya keluhan mengenai lambannya proses perizinan.
“Sekarang kita tidak mau menyalahkan siapa. Tapi yang sudah ada sekarang, saya tanya tadi bisa tidak secara manual. Namun ada ketidakpercayaan pelaku usaha.” ujarnya.
Terakhir dalam sidak di Kantor BKD Papua, Limbong meminta semua pihak terkait mempermudah proses pelayanan bagi ASN.
“Jadilah pelayan yang baik bagi seluruh ASN, sehingga tidak ada lagi ASN yang terhambat dalam pengurusan pangkat maupun lainnya,” demikian Ramses Limbong.
[Redaktur: Hotbert Purba]
