Karena itu, keterlibatan komunitas adat dalam proses verifikasi dan legitimasi sosial menjadi kunci.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan tercapai sejumlah kesepakatan penting. Mulai dari penyamaan definisi dan kriteria Orang Asli Papua, standarisasi metode pengumpulan dan verifikasi data, pengembangan sistem data terpadu antarwilayah, hingga penyusunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Pencaker OAP "Kode R" Minta Pemerintah Papua Tengah Prioritaskan Mereka di Penerimaan ASN
[Redaktur: Hotbert Purba]
