Overlay antara peta wilayah adat dan kawasan PSN menunjukkan bahwa sebagian besar ruang yang direncanakan sebagai kawasan produksi berada pada wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat tersebut.
“Kondisi tersebut menimbulkan dua risiko sekaligus. Di satu sisi, masyarakat adat kehilangan wilayah adat dan sumber penghidupan. Di sisi lain, ketika bentang alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat berubah menjadi kawasan produksi berskala industri, fungsi ekologis kawasan sebagai penyangga kebakaran juga ikut melemah,” kata Maikel Peuki, Direktur Eksekutif WALHI Papua.
Baca Juga:
Dampak El Nino Ekstrem dan Buruknya Tata Kelola, WALHI Ungkap 11 Ribu Titik Panas di RI
Maikel menegaskan bahwa fakta ratusan titik api berada di kawasan Food Estate dan konsesi menunjukkan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada ekspansi lahan tidak dapat lagi dipisahkan dari meningkatnya risiko krisis ekologis di Papua Selatan. “Pembangunan pangan semestinya memperkuat ketahanan ekologi, bukan justru memperbesar kerentanan lanskap terhadap kebakaran,” ujarnya.
Desakan Evaluasi PSN Pangan
Atas dasar temuan tersebut, Eksekutif Nasional WALHI dan WALHI Papua mendesak pemerintah untuk:
1. Mengevaluasi dan menghentikan secara menyeluruh proyek PSN Pangan di Papua Selatan
2. Menghentikan pembukaan kawasan hutan dan rawa yang masih tersisa
3. Melakukan audit terhadap seluruh konsesi yang berada di wilayah dengan konsentrasi titik api tinggi
4. Menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah adat sebagai ruang hidup masyarakat adat Papua, sekaligus benteng terakhir perlindungan ekosistem Papua.
Baca Juga:
Kritik WALHI dan LBH Jakarta terhadap Gubernur Pramono Anung Salah Arah dan Keliru
[Redaktur: Hotbert Purba]
