Larangan nobar ini memicu kecaman dari organisasi seperti YLBHI yang menilai tindakan tersebut melanggar prinsip kebebasan berekspresi.
Sementara itu, film ini telah diputar di beberapa forum internasional, termasuk Berlin dan Columbia University, yang menarik perhatian global terhadap isu pembangunan di Papua.
Baca Juga:
RDMP Balikpapan Penopang IKN, MARTABAT Soroti Arah Baru Ketahanan Energi
Kini, publik menanti respons pemerintah terhadap kritik yang disampaikan dalam film ini, serta nasib jutaan hektare hutan Papua yang terancam hilang demi proyek-proyek ambisius.
[Redaktur: Hotbert Purba]
