Papua.WahanaNews.co, Jakarta | Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) terus digencarkan agar setiap daerah di Indonesia memiliki satu tempat terintegrasi untuk mengakses berbagai layanan.
Mendorong hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pun menyampaikan sejumlah strategi untuk percepatan pembangunan MPP.
Baca Juga:
Menteri PANRB Berharap ASN di Papua untuk Fokus Bekerja
Ditargetkan pada tahun 2024 seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki MPP. Untuk itu, strategi pertama untuk percepatan adalah MPP tidak harus selalu menggunakan atau membangun gedung baru.
Kata Abdullah Azwar Anas, MPP bisa dibangun dengan memanfaatkan gedung lama, bisa menyewa, atau bisa bekerja sama dengan pusat perbelanjaan,” ungkap Menteri Anas di Jakarta, melansir laman Menpan, Sabtu (9/9/2023).
Menteri Anas melanjutkan bahwa membangun gedung baru untuk MPP membutuhkan waktu dan proses yang lama. Menggunakan gedung yang sudah ada dengan lokasi yang strategis maka bisa mempercepat kehadiran MPP yang juga dapat menjadi legacy atau warisan dari kepala daerah.
Baca Juga:
Tonggak Sejarah Pelayanan Publik Pertama di Papua, Menteri Anas Resmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Jayapura
Pembangunan MPP dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga dengan memanfaatkan fasilitas yang telah ada, seperti penyelenggaraan MPP di terminal milik Kementerian Perhubungan. Pemilihan terminal sebagai MPP dikarenakan tempat ini merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat.
Di hadapan 83 kepala daerah, Menteri Anas juga mengemukakan bahwa strategi selanjutnya adalah Kementerian PANRB tidak lagi mewajibkan ukuran luas minimal untuk gedung MPP.
“Luas gedung MPP dapat disesuaikan dengan memaksimalkan ketersediaan ruang yang ada dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat,” lanjut Anas.
