Selain itu, dari sektor pendidikan, masyarakat meminta agar ada muatan lokal di sekolah, misalnya keterampilan menganyam dan bahasa daerah, yang wajib masuk dalam kurikulum.
Masalah peredaran minuman keras (miras) juga menjadi sorotan serius. Aspirasi warga meminta izin miras dicabut karena dinilai membawa dampak buruk di tengah masyarakat.
Baca Juga:
Serap Aspirasi MRP Papua Barat Daya, Wamendagri: Spirit dan Koreksi yang Membangun
“Miras itu harus dicabut izinnya, karena dampaknya besar,” tegas Maria Gobai menirukan aspirasi warga.
Sementara itu, Lince Giyai, Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Kristus Sahabat, yang tergabung dalam kegiatan ini turut memberikan apresiasi atas kehadiran MRP menjaring aspirasi masyarakat Nabire.
Ia menilai penyakit sosial akibat miras dan narkoba semakin meningkat di Papua Tengah yang terdiri dari delapan kabupaten. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten segera bertindak.
Baca Juga:
Yuliana Kawei Jaring Aspirasi Perempuan Manokwari Selatan
"Kalau tidak ada perda penutupan tempat-tempat peredaran miras maupun narkotika, maka harapan hidup anak muda hilang, kematian meningkat, pencurian terus terjadi, dan penyebaran HIV/AIDS makin naik. Untuk itu kami minta pemerintah segera berantas masalah sosial ini," ujar Lince.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan melalui MRP Pokja Agama merupakan suara hati masyarakat OAP di Nabire.
“Kami berharap semua yang kami sampaikan benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah Papua Tengah, karena ini adalah hati dan isi diri kami selama ini,” pungkasnya.
