1. Visum yang Transparan: Proses visum et repertum harus didampingi oleh pihak independen (Komnas HAM/MRPT) untuk memastikan kebenaran jenis peluru dan luka.
2. Heli Medis Siaga: Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan BNPB harus menyiapkan helikopter medis di Mulia. Jarak 8 jam di jalan tanah adalah hukuman mati bagi korban luka berat.
3. Isi Kekosongan Dokter: Kemenkes harus segera mengirim tenaga medis ke Puskesmas Sinak dengan insentif layak, dan ubah persepsi keamanan agar warga berani berobat.
4. Investigasi Gabungan: Bentuk tim investigasi yang melibatkan Puspom TNI, Polri, tokoh gereja, dan adat untuk mengungkap kebenaran dalam waktu maksimal 14 hari.
5. Gencatan Kemanusiaan: Terapkan aturan "2 jam gencatan senjata" setiap ada insiden demi evakuasi korban sipil. Nyawa tidak memandang ideologi.
VI. PENUTUP: DARI HONAI KE KEADILAN
Baca Juga:
Pembakaran 11 Rumah Warga di Distrik Mulia oleh OTK Diselidiki Polisi
Lapdal ini membuktikan bahwa ketika TNI, tokoh adat, dan PMI bersatu, nyawa bisa diselamatkan. Namun di sisi lain, laporan ini juga mencatat kegagalan besar: di tahun 2026, anak-anak Papua masih menjadi sasaran peluru.
Nyawa anak tidak memiliki KTP politik. Luka mereka adalah luka kita semua.
Tugas negara bukan hanya menambah pos pengamanan, tapi menghilangkan penyebab konflik. Tugas semua pihak yang mengaku berjuang adalah menjauhkan anak-anak dari garis tembak.
Baca Juga:
KKB Papua Berulah Lagi, Mantan Kapolsek Mulia Tewas Ditembak
Kepada Letda Dody, personel, dan tim PMI, terima kasih telah bergerak cepat. Namun pekerjaan belum selesai. Keadilan harus ditegakkan, dan ini harus menjadi evakuasi korban sipil yang terakhir dari tanah Sinak.
[Redaktur: Hotbert Purba]
